EI1 Perizinan Pertambangan (bahasa)
•Descargar como PPTX, PDF•
1 recomendación•615 vistas
[Ringkasan] 1. Perizinan pertambangan sub-nasional di Bangka dan Kutai Kartanegara mengalami banyak masalah, termasuk praktik pertambangan ilegal yang luas, pengawasan lingkungan dan sosial yang lemah, serta penghindaran pajak. 2. Pemerintah daerah mengalami korupsi dalam pemberian izin dan pengawasan yang lemah, sementara kerangka regulasi memiliki ketidakseragaman dan ruang diskresi yang besar. 3. Diperluk
Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
Similar a EI1 Perizinan Pertambangan (bahasa)
Similar a EI1 Perizinan Pertambangan (bahasa) (18)
Más de Article33
Más de Article33 (20)
Último
Último (20)
EI1 Perizinan Pertambangan (bahasa)
- 1. Izin Pertambangan Sub-Nasional: Hasil Penelitian Dua Kabupaten – Bangka and Kutai Kartanegara John Strongman dan Ambarsari DC Konferensi RWI Jakarta 22-23 Mei 2012 1
- 2. Tinjauan Presentasi A. Tujuan Penelitian: Sebuah Kerangka untuk Melihat Perizinan Tingkat Sub-Nasional B. Aplikasi di Bangka dan Kutai Kartanegara C. Ringkasan Temuan Utama D. Pendahuluan untuk Implikasi Kebijakan 2
- 3. Latar Belakang dan Tujuan Latar Belakang • Beberapa negara termasuk Indonesia telah melakukan desentralisasi pada perizinan pertambangan • Sejak tahun 1999 desentralisasi kekuasaan di Indonesia utamanya pada tingkat kabupaten • Dari 10 ribu izin pertambangan, sebagian besar diterbitkan di tingkat kabupaten – kurang dari separohnya berstatus “Clean and Clear” Tujuan Penelitian: • Membangun kerangka untuk menguji potensi manfaat dan potensi kerentanan dari sistem perizinan desentralisasi. • Menerapkan kerangka untuk Bangka and Kutai Kartanegara • Membangun kesimpulan awal dan rekomendasi perbaikan kebijakan, mengidentifikasi langkah yang mungkin untuk perbaikan pengaturan desentralisasi perizinan di Indonesia. 3
- 4. Kerangka untuk Memeriksa Perizinan Sub-Nasional Tiga bangunan utama: 1: Kinerja Industri Pertambangan Pertanyaan kunci: Seberapa baik atau buruk kinerja industri pertambangan? Isu – pertambangan ilegal; dampak lingkungan/sosial; penghindaran pajak 2: Kinerja Institusi Pemerintah Pertanyaan kunci: Apakah mereka bekerja dengan baik atau mengikuti praktik-praktik yang merugikan? Isu – tata kelola dan korupsi; izin tumpang-tindih; pencatatan izin, pelaporan izin, inspeksi lapangan; anggaran dan staf; koordinasi antar dinas 3: Mining Regulatory Framework Pertanyaan kunci: Apakah peraturan bagian dari solusi atau masalah? Isu – Perizinan nasional atau lokal dan aturan safeguard, peran institusi, pelaporan dan persyaratan data sharing termasuk reporting and data sharing requirements including to badan pemungut pajak/royalti 4
- 5. Penerapan di Bangka dan Kukar: Metodologi • Metode pengumpulan data – Desk study dan referensi – Wawancara • Tipe data – IUP berstatus “Clear and Clean” – Setoran royalti dan anggaran untuk urusan “energi dan sumber daya mineral” daerah • Keseluruhan kelayakan data 5
- 6. Bangunan #1 : Seberapa Baik atau Buruk Kinerja Industri Pertambangan? »Pertambangan Illegal »Dampak Lingkungan dan Social »Pungutan Pajak dan Non-Pajak 6
- 7. Seberapa Baik atau Buruk Kinerja Industri Pertambangan? Pertambangan Ilegal Bangka – Hampir separo dari pertambangan timah kemungkinan adalah ilegal. Hingga Mei 2012, hanya 20 IUP dari 283 yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten yang mendapatkan status Clean and Clear (CNC). Kutai Kartanegara (Kukar) Hingga Mei 2012, terdapat 240 dari total 485 IUP berstatus CNC. Izin baru yang diterbitkan sering tumpang tindih dengan izin yang ada sehingga kasus tumpang tindih merupakan masalah yang berkembang di Kukar. Dampak Lingkungan dan Sosial Bangka Baik dampak lingkungan dan sosial kurang dikelola dengan baik. Ketika praktik tambang ilega merajalela, kerusakan lingkungan meningkat secara signifikan. Matapencaharian berubah dari pertanian (petani lada) menjadi pertambangan rakyat. Kukar Dampak lingkungan kurang dikelola dengan baik. Misalnya pembuangan air dan stockpile batubara, serta banyak terjadi konflik antara pemilik operasi tambang dengan masyarakat di sekitar tambang. 7
- 8. Seberapa Baik atau Buruk Kinerja Industri Pertambangan? Pembayaran terkait Pajak Tambang Bangka - hampir separoh dari produksi timah kemungkinan diselundupkan dan lepas dari kewajiban pajak dan royalti. Transit (Domestic) Miner TI Owner TI Collector Smelter Export Market Smuggler Sumber : Cahyani dan Mumbunan, 2012. 8
- 9. Bangunan #2: Apakah Dinas Pertambangan Bekerja dengan Baik atau Mengikuti Praktik yang Kurang Baik? »Tata Kelola dan Korupsi »Anggaran, Staff dan Inspeksi Lapangan »Pembayaran Royalti 9
- 10. Apakah Dinas Pertambangan Bekerja dengan Baik atau Mengikuti Praktik yang Kurang Baik? Tata Kelola dan Korupsi Pertambangan tidak legal Keadaan graft dan bribery dalam penerbitan izin tambang Menghindari persyaratan analisis dampak lingkungan Anggaran, Staff dan Inspeksi Lapangan Ketidakcukupan anggaran Dinas Pertambangan dan Staff Minimnya inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja Kurangnya atau tidak adanya mekanisme komplain dan resolusi konflik 10
- 11. Bangunan #3: Apakah Aturan dan Regulasi Bagian dari Solusi atau Bagian dari Masalah? »Prosedur Sub-Nasional dan Nasional »Prosedur Sub-Nasional yang Berbeda 11
- 12. Apakah Aturan dan Regulasi Bagian dari Solusi atau Bagian dari Masalah? Prosedure untuk IUP dan Kontrak Karya (KK) Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM 1453 tahun 2000 Local Minister EMR Governor Investment Office Regent/ Regent Local Mayor parliament Applicant MoENR Applicant Province Gambar A – Prosedur untuk IUP Gambar B – Prosedur untuk KK 12
- 13. Apakah Aturan dan Regulasi Bagian dari Solusi atau Bagian dari Masalah? Prosedur Sub-Nasional yang Berbeda Perda Pertambangan Daerah: perbedaan lebih banyak daripada kesamaan. Potensial kelemahan dan kerentanan bahwa investor harus memeriksa setiap regulasi di setiap daerah. Daerah tidak diminta melaporkan data produksi pada lembaga pengelola keuangan terkait. Deskripsi Bangka Kutai Kartanegara* Tahun Terbit 2001 2001 Nama dan jenis izin IUP, PUP, IUPR IUP Tahap Pemberian Izin 2 (Eksplorasi dan Eksploitasi) 6 (Penyelidikan umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan dan Pemurnian, Transportasi, dan Penjualan) Prosedur dan Persyaratan IUP: Cukup rinci dan mudah Kurang rinci dan tidak tampak dipahami. keterangan menjelaskan rujukan lain IUPR: Diatur oleh Keputusan Bupati Jika ada dua pemohon Tidak diatur (dijelaskan) Prioritas pertama ditetapkan oleh untuk area yang sama Bupati 13
- 14. Apakah Aturan dan Regulasi Bagian dari Solusi atau Bagian dari Masalah? Dampak Lingkungan dan Sosial Perlindungan lingkungan dan sosial di tingkat sub-nasional diatur di kedua kabupaten Regulasi pertambangan Bangka mengatur hak-hak atas tanah termasuk hak-hak penguasaan masyarakat dengan hukum adat. Regulasi pertambangan di kedua kabupaten mengatur kompensasi untuk pemilikan lahan, pengelolaan lingkungan dan reklamasi Bangka mengatur tentang kemitraan dengan penduduk lokal, sementara Kukar mengatur pemberdayaan masyarakat untuk penduduk sekitar kawasan tambang
- 15. Ringkasan dari Temuan Utama Kinerja Industri Tambang 1. Praktik yang luas pada pertambangan tidak legal dan penyelundupan termasuk memasuki kawasan lindung 2. Penanganan dampak lingkungan dan sosial kurang baik 3. Penghindaran pajak dan royalti baik oleh pemilik izin tambang legal atau tidak legal Institusi Pertambangan Pemerintah 1. Korupsi – indikasi praktik penyuapan dan kroni pada pemberian izin 2. Pencatatan perizinan tambang tidak memadai 3. Izin baru yang diterbitkan tumpang tindih dengan izin yang lain atau di kawasan lindung 4. Inspeksi lapangan kurang cukup dan lemahnya pengawasan terhadap praktik pertambangan Kerangka Peraturan Pertambangan 1. Aturan dan prosedur inkonsisten dan tidak memadai dalam mengatur perizinan, safeguards, termasuk resolusi konflik. 2. Kekuasaan diskresi yang sangat besar oleh dinas terkait dan kepala daerah 3. Transparansi secara penuh terhadap pemberian izin serta pencatatan perizinan. 15
- 16. Isu Kinerja Pertambangan dan Pemerintah Potensi langkah ke depan untuk memperbaiki kinerja masa lalu yang buruk dari banyaknya operator pertambangan yang kecil dan dinas daerah dan pejabat daerah, sehingga moratorium izin pertambangan dapat diakhiri – Secara segera dan efektif melaksanakan UU 4/2009 dan peraturan pemerintah terkait yang memerlukan kemauan politik (political will) dan mobilisasi sejumlah dana yang cukup besar untuk dinas di daerah.dalam hal : • Staff yang lebih banyak dan lebih baik • Perbaikan system khususnya pencatatan izin • Inspeksi secara reguler – Pelaporan, khusus kepada Pemerintah Nasional – Keterbukaan yang luas dan transparansi perizinan – Resolusi perizinan yang Clean and Clear – Pelibatan masyarakat sipil untuk mendukung hal ini.
- 17. Isu Kerangka Kerja Regulasi • Sebuah awal yang penting telah dilakukan untuk memperbaiki keterbatasan yang ada di UU dan peraturan sebelumnya terkait perizinan - UU Mineral dan Batubara 4/2009 - Program Clean dan Clear • Tapi tetap masih ada kerentanan. • Reformasi hukum lebih jauh berkenaan dengan mendukung hukum dan peraturan yang diperlukan adalah – Mengurangi diskresi kekuasaan dari pejabat pemberi izin. – Membuat transparansi penuh menjadi suatu yang wajib berkenaan dengan pengajuan izin, pemrosesan, keputusan, pencatatan dst. – Mengalokasikan bagian dari pembayaran terkait pertambangan oleh pemegang izin untuk mendukung anggaran dinas pertambangan daerah – Memberikan sanksi (seperti moratorium perizinan saat ini) untuk pemerintah daerah yang tidak patuh dengan UU 4/2009 dan aturan serta regulasi yang lain. 17
Notas del editor
- SelamatpagiBapak, Ibu, danSaudarasekalian. Terimakasihkamikepadapanitia yang sudahmengundang Ambarsari dansayasendiriuntukpresentasipadakesempatanini. Iniadalahmengenaipenelitian yang telahdilakukantentangPerizinanPertambanganditingkat Sub-Nasionaldankhususnyahasilpenelitian yang telahdilakukandiduakabupaten, yaitu Bangka danKutaiKartanegara. Sayaakanmempresentasikankerangkadaripenelitian yang kamitelahkamisusun. Kemudian, sayaakanmemberikankepada Ambarsari yang akanmempresentasikanhasilnya, sesuaikerangka yang diterapkanpadakeduakabupatentersebut.Setelahitu, sayaakanmenutupdenganbeberapapemikiranawalterkaitdenganimplikasikebijakannya.
- Selamaduadekadeterakhirini, sejumlahnegaratelahbergerakkearahdesentralisasiperizinantambang. Indonesia adalahsalahsatucontoh yang paling menonjol. Negara lainnyatermasuk Argentina, Filipina, dan Laos. Sebelumdesentralisasipadatahun 1999, Indonesia memilikisistemperizinanditingkatnasionaldanmerupakansalahsatunegara yang paling suksesditahun 1970-an, 1980-an, dan 1990-an dalammenarikinvestasipertambanganbaikdomestikdanasing, sertamengembangkanpertambangankelasdunia. Desentralisasi kekuasaan yang terjadi pada tahun 1999 menggeser kewewenangan dari pemerintahantingkatnasionalke, terutama, tingkat kabupaten. Tapi terdapatkekosongan dalam hal panduandalamprosedur perizinan dantiap-tiapkabupaten mengembangkan peraturan dan prosedurnyasendiri-sendiri.Sejak itu tidak ada investasi skalabesar yang baru. Malah 10.235 izin pertambangan telah diterbitkan oleh kabupaten,disisi lain audit nasional hingga Mei 2012 menunjukkan hanya 41% berstatus"Clean and Clear". UU Pertambangan yang barutahun2009 ini membantumemperbaiki situasi ini, tetapi moratoriumperizinan saat ini berjalandi tempat.Dengan latar belakang ini, tujuan dari penelitian adalah untuk:Mengembangkan konseptual; kerangka kerja untuk meneliti potensi manfaat dan potensi kerentanan daridesentralisasisistemperizinanTerapkan kerangkainiuntuk Bangka dan Kutai Kartanegara sebagaiaplikasiawal, uji cobadan mengidentifikasi langkah-langkahyang mungkin untuk memperbaikipengaturanperizinandi Indonesia.Mengembangkan kesimpulan-kesimpulanawal dan rekomendasi mengenaiperbaikan kebijakan
- Kerangkakerja yang diusulkanterdiridaritigabangunanutama, yaitu:Pertama: KinerjaIndustriPertambanganPertanyaankuncinyaadalahseberapabagusatauseberapaburuk?Khususnya, berkenaandenganpertambanganilegal; dampaklingkungandansosial; danpembayaranpajak. Kedua: KinerjadanKapasitasdariInstitusiPertambanganPemerintahPertanyaankuncinyaadalahseberapabaikpekerjaanyang mereka lakukan dalam mengawasi dan mengelola sektor ini? Apakah mereka bekerja dengan baik atau mengikuti praktik yang buruk?Isukuncinyadisiniberkaitandengantatakeloladankorupsi; pencatatanizin, izin yang tumpangtindih, laporan; inspeksi; anggaran; stafdankoordinasi.Ketiga : KondisiPeraturanPertambangan– yaitu aturan dan peraturan yang mengatur baik bagaimana industri beroperasi dan bagaimana institusisektortersebutdiorganisir dan beroperasi.Pertanyaan kuncinya adalah apakah peraturanbagian dari solusi atau bagian dari masalah?Aspek-aspek pentingmeliputiapakah peraturan yang ditetapkan pada tingkat nasional atau sub nasional? Apakah itucukupmemadai?Apakah peran kelembagaan jelas dan cukup didefinisikan? Apakah persyaratan pelaporan mencukupitermasuk sharing data dengan otoritas terkaitperpajakan.
- Penerapandi Bangka danKukarmeliputitinjauanpustakatermasuk, khususnya, laporandari media tentangaktifitaspertambangandariduakabupatentersebut.Tinjauanliteraturinikemudiandiikutiolehserangkaianwawancaradenganstakeholder termasuk pejabat pemerintah, wakil masyarakat pertambangan, organisasi masyarakat sipil dan perusahaan tambang di masing-masing kabupaten. Data kuantitatifmeliputi data izin yang telahditerbitkan, anggaran, staf, danpenerimaanterkaittambang. Sementara berdasarkan sifatnya, data yang terkumpullebihbanyakbersifatkualitatif dan subjektif, keseluruhan darikesimpulandianggap cukupkuat dan untuk mewakili kondisiyang sedang terjadi di kabupaten lain di seluruh Indonesia.
- Kita sekarangmelihatpadabangunanpertama : yaituseberapabaikatauburukkahkinerjaindustripertambangan?Akanditunjukkanolehtigaaspekutama, yaituPertambanganIlegalDampakLingkungandanSosialPembayaranpajakdan non pajak.
- Penelitianmengindikasikanbahwasekitarseparohdaripertambangantimahkemungkinanadalahilegaldi Bangka. Per Mei 2012, hanya 17 IUP dari 283 yang diterbitkanpemerintahdaerahtelahberstatusClean and Clear (CNC). Di Kukar, per Mei 2012, kurangdariseparoh, yaitu 240 IUP dari 485 IUP yang diterbitkanpemdatelahberstatus CNC. Masalah yang signifikandiKukaradalahbahwaizin-izinbaru yang diterbitkantumpangtindihdenganizin-izin yang sudahada, sehinggakondisiizintumpangtindihadalahmasalah yang berkembangdiKukar. Berkenaandengandampaklingkungandansosial, masyarakatlokalmelihatbahwadampaklingkungandandampaksosialtidakdikeloladenganbaik, baikdi Bangka danKukar. Di Bangka, praktekpertambanganilegalcukupmerajalela, menyebabkankerusakanlingkunganmeningkatsecarasignifikan. Inijugatercermindarikecenderungan yang tampak dari kehidupan masyarakat lokal bergeser dari pertanian (khususnya, pertanianlada) kepertambangan rakyat. Ada juga orang luar masuk ke Bangka untuk melakukan pertambangan rakyat tanpaizin.DampaklingkungandikeloladengankurangbaikdiKukar, khususnyapenangananlimbah air tercemardanpencemarandaritimbunanbatubara yang tidakdikeloladenganbaik. Baikdi Bangka danKukar, seringterjadikonflikantaraoperasipertambangandanmasyarakat yang tinggaldisekitartambang.
- TI adalahtambangtimahinkonvensional yang terdiridarisekelompokpenambang, umumnyakurangdarisepuluhorang. Pertambangantimahinisecara manual ataudenganperlengkapan yang sangatsederhana. Timahilegaldiselundupkankeluarsecaralangsungataudijualkepadapenambang lain, pengumpul, atau smelter yang sangatmungkindicampurkandenganstok yang legal, ataujugakemungkinandieksporsecarailegalsebagaitimahselundupan.
- Bangunankeduaadalahkinerjainstusitambang – apakahDinasPertambangantelahbekerjadenganbaikataumengikutipraktik-praktik yang kurangbaik?Inisepertiditunjukkanpadatigaaspekutama, yaitu:Tata keloladankorupsi; danAnggaran, Staf, danInspeksiLapanganPembayaranRoyalti
- Adabanyakkekhawatiranberkenaandengantatakelola yang kurangbaikdankorupsi. Mafia disektorpertambangandi Bangka dilaporkancukupmasifdenganketerkaitan yang cukupdenganpadapejabatpublik yang mendapatkanmanfaatdarihubungan mafia dantidakberhasilmembawaoperasi mafia inikepolisi. Pemberianizintidaktransparandanpunyakecenderunganuntukkorupsidibaik Bangka danKukar. Di Kukarpersetujuanizinnormalnyamemerlukanwaktu 9 bulanataulebihtetapibeberapapemohonbisamemperolehperlakuankhususditerbitkanhanyadalamhitunganhari. BeberapapemohondiKukardiperbolehkanuntukmengajukanpada area yang salingberdekatandenganwilayah yang kurangdari 100 ha dandengandemikian, mengabaikanpersyaratanperlindunganlingkungan yang disyaratkanuntukizin-izinlebihdariluasantersebut. Di keduakabupaten, anggarandanstafDinasPertambangandanEnergicukupkeciluntuksecarawajarmelakukanpengawasanaktifitaspertambangan. Sebagaicontoh, ditahun 2011, inspeksiuntukkeselamatandankesehatankerjahanyadapatdilakukanpada 65 dari 285 IUP operasiproduksidiKukar, dikarenakankurangnyaanggarandanstaf. Hanyaterdapat 16 pejabatdiKukar yang memilikikualifikasitambang, geologi, danlingkunganpadalatarbelakangpendidikanmereka. Kukarmemilikipenanganganmekanismekomplainuntukisulingkungan, namuntidakadamekanismepenanganganatauresolusikonflikdengan operator pertambangan. Demikian pula Bangka jugatidakpunyamekanismetersebut.
- Bangunanketigaadalah : apakahaturandanregulasimenjadibagiansolusiataubagiandarimasalah?Iniditunjukkanolehduaaspek, yaitu: Prosedur Sub-Nasionaldan NasionalProseur Sub-Nasional yang berbeda-beda
- Diagram diatasmenggambarkanaturanuntukmenerbitkan IUP untukmayoritasperusahaan Indonesia yang melibatkankeputusandariBupatiditingkatKabupatendanWalikotadiKotamadya. Diagram jugamenunjukkanprosedurpengajuanuntukkontrakkerjauntukperusahaanasing. Padakondisiini, Bupatiakanmendapatkanpersetujuandarikantorpengelolainvestasidaerahdan DPRD sebagaibagiandarikeputusanpermohonanizin. Poin lain untukdicatatadalah:Pertama, prosedurdanperaturanperizinanditingkatdaerahmengangkathal-halyaituseberapabaikkahregulasidirancang (berkenaandenganrinciandanketerkaitandengan UU danregulasi yang lain sepertilingkungandanperlindungansosial)Kedua, apakahtransparansijugamenjadisyaratdalamperaturandaerahKetiga, seberapaluasotoritasdiskresidiberikankepadaWalikotaatauBupatidalammenerbitkanizintambangKeempat, apakahpermintaan/ persyaratantentangpelaporandanpembukaaninformasisecarajelasditetapkan
- Perbedaanantaraaturanpertambangandijuridiksi yang berbeda-bedadapatdigambarkanantara Bangka danKukar. Di keduakasusregulasiditerbitkanpadatahun 2001. Pertama, Bangka memilikitigatipeizin, yaitu IUP, PUP (Perjanjian Usaha Pertambangan) dan IUPR (IUP –Rakyat) sementaraKukarhanyamenggunakansatujenis, yaitu IUP. Kedua, Bangka menerbitkanizin-izinuntukduatahapanpertambangan – eksplorasidanproduksi. Kukarmenerbitkanizinuntukenamtahapan – penyelidikanumum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahandanpemurnian; transportasi, danpenjualan. Ketiga, prosedurperizinan Bangka ditunjukkansecaralebih detail danlebihmudahdipahami, sementaraKukarkurangspesifikdanmenunjukkanadanyakurangketerkaitandenganperaturan lain. Di kasusKukar, banyak investor yang sahmungkintidakakanmengajukanizinkarenatakutadanyakorupsiatautakutjikapemberianizindikaitkandenganpreferensipadakepentinganpihaktertentu, kerabat, ataukronidariotoritaspenerbitizin. Inimencerminkantingginyaderajatdiskresikekuasaanberkenaandenganizin-izin yang diterbitkan. Sebagaipembanding, padakasus Bangka investor yang sahtidakakanmengajukanizinkarenapengaruhadanya mafia.
- Perlindunganlingkungandansosialtingkat sub-nasionaldiaturolehkeduakabupatendalambentukkompensasilahan, kompensasitanamtumbuh, penggunaantanahuntukmasyarakatdenganhukumadat, pengelolaanlingkungandanreklamasi, kemitraandenganpenduduklokal, danpengembanganmasyarakatdiwilayahsekitartambang. Berkenaandenganpenggunaantanahuntukmasyarakatadat, perdapertambangan Bangka pasal 52 menyatakanbahwadalammenentukanpenggunaanlahanuntuktambang, pemerintahdaerahharusmempertimbangkanpemilikhalatastanahtermasukhalmasyarakathukumadatmenurutperaturandan UU. Regulasi lain tidakmengatursecarapersistentangmasyarakatadat.Tentangkompensasipenggunaanlahandanpengelolaanlingkungan, regulasitambangdikeduakabupatenmengaturhal-haltersebut. Kukarsecarakhususmengaturkompensasiuntukkegiatantambangtermasukaktifitastambangsepertiperbaikanbangunanpengairan, tanggul, infrastrukturperikanan, dansaluran air. Terkaitkemitraandenganpenduduklokaldanpemberdayaanmasyarakat, Bangka mengaturkemitraantersebut, danKukarmengaturtentangpemberdayaanmasyarakatuntukpenduduksekitartambang.
- Masalahdalampertambanganilegaldankinerjalingkungandansosial yang kurangbaiktelahdilaporkansecaraluas. Penambangilegaldapatmenghindaripembayaranterkaitproduksi – terkaitpajakdanroyaltikarenaproduksitidakdilaporkan. Mendasarimasalahkinerjaindustriadalahtidakmemadainyakinerjainstitusipemerintahantermasukotoritaspenegakmenutupmataterhadappertambanganilegalkhususnyadi Bangka. Adaindikasidarikorupsidalambentuk bribery dankroni-smedikeduanya Bangka danKukar. Tampakbanyakcontohizin yang tumpangtindih – tidakhanyaizin yang tumpangtindihdenganizinlainnyatetapidibeberapakasusjugaizin yang melanggarbatasdanizintambangdikawasanlindung. Beberapakarenapencatatan yang tidakakurat, lainnyakarenamalpraktik. Hal yang mendasarirendahnyakeberadaaninstitusipemerintahadalahkerangka legal yang adadiaturandanprosedurperizinan sub-nasionaltermasukperlindugnansosial yang secaraumumdikeduakabupatenini, masihinkonsistendankurangmemadai. Hal-halkhusus yang menjadiperhatianadalahbahwaaturanperizinanmemberikandiskresikekuasaanpadaBupatidalammenerbitkanizindantidakmembuatDistambenakuntabeluntukprosesperizinan yang transparan, untukmemjaga agar pencatatantetap up-to-date danakurat, danuntukmembukadanmendiseminasi data perizinandankinerjanyakeinstansipemerintah yang lain. Hal paling terpentingadalahpemerintah sub-nasionaltidakmemberikan data perizinannyakePemerintahNasional, secaratepatwaktudanbenar.
- Seperti yang kitaketahui, kinerjaindustripertambangandankantorpemerintahantidakbaikberkenaandenganpertambangan, dampaklingkungandansosial, penghindaranpajak, korupsi, pencatatanizin yang tidakmemadai, izin yang tumpangtindihdanminimnyainspeksidansaatinisedangberlaku moratorium perizinan.Adasejumlahcara yang dapatdilakukanuntukperbaikan. Pemerintahmenetapkan UU pertambangan yang baru UU 4 tahun 2009 dantelahmenerbitkansejumlahperaturanuntukmenjalankanhalitu. UU inisekarangperluuntuksecarapenuhdilaksanakan – tetapiinimemerlukankemauanpolitik (political will), demikian pula waktudansumberdaya. Inijugamemerlukananggaran yang besar, kepemimpinan yang profesional, sistem yang lebihbaikdanstaf yang banyakdankompetensertaberkualitas. Inijugamemerlukananggaran yang didedikasikankhusus, berasaldaripembayaranterkaitpertambangan yang dialokasikanuntukmeningkatkananggaraninstansipertambangandidaerah. Perbaikanpelaporandanketerbukaan yang lebihbesarsertatransparansiadalahprakondisiuntukperbaikantatakelolasektorpertambangan. Pemerintahnasionalperlumenyelesaikan program Clean and Clear danmemutuskanlangkah-langkahakhir. Masyarakatsipildapatmemobilisasidiriuntukdapatterlibatpadapoin-pointersebutdiatas.
- UU pertambangantahun 2009 telahmembuatsebuahlangkahmaju yang pentingdalammemperbaikiketidakkonsistenandantidak-memadainyaaturanperizinanditingkatdaerah, tetapibahkandiskresikekuasaan yang sangatluasdantidakadanyaketerbukaandanpemberianinformasidan data masihperludiaturmelaluiperubahanpadahukumdanregulasi. IdealnyaHukumPertambanganharusdimodifikasiuntukmembuatpenerbitanizinsecarawajibmemenuhibahwakriteriatelahdiikuti. Secarasamadan paling penting, hukumdanregulasiharusmensyaratkantransparansipenuhberkenaandenganaplikasiperizinan, evaluasi, persetuuandanpencatatantermasukwajibuntukmembukainformasiperizinandanproduksi, serta data kinerjalingkungandansosial. Transparansisecarapenuhadalahperubahanpadaregulasi yang akansangatmembantudalammemperbaikitatakeloladanmengurangikorupsi. Memastikanbahwa data produksidiberikanpadaotoritaspajakakanmembantumengurangimasalahpenghindaranpajak. EITI dapatmemdukungpentingnyatransparansipadapembayarandanpengumpulanpajakindustriektraktif, kemudianseharusnyajugapadatransparansiperizinan. Tapibagaimanajikaotoritas sub-nasionaltidakmengikutiHukumPertambangan yang baruataupersyaratanregulasi yang diajukandisiniuntuktransparansidanpembukaaninformasi. Pemerintahnasionaldapatmelakukanbaikpemberian reward danpaksaanuntukmemperbaikikinerjapemerintahdaerahmelaluipengukuran legal seperti “worteldantongkat”. Inidapatmeliputimoratorium penerbitanizinbagipemerintahdaerah yang tidakberkinerjabaik, danMenyesuaikan transfer pembayaranroyaltikepemerintahdaerahberdasarkankebutuhandankinerjamereka.