PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 31/PJ/2012
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN
ORANG PRIBADI
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak
Tahun 2013

SPDN SPLN
1. Pekerjaan;
2. Jasa;
3. Kegiatan
yang dilakukan orang pribadi
PPh Pasal 21 PPh Pasal 26
Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan
Pembayaran lain dengan nama/bentuk
apapun

Pemotong PPh Pasal 21/26
• pemberi kerja yang terdiri dari:
a. orang pribadi dan badan;
b. cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang
melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang
terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang,
perwakilan atau unit tersebut.
• bendahara atau pemegang kas pemerintah
• dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial
Tenaga Kerja dan badan-badan lain
• orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas serta badan yang melakukan
pembayaran sehubungan dengan penyerahan jasa
• Penyelenggara kegiatan

Pemberi Kerja Bukan Pemotong
PPh Pasal 21/26
• Kantor perwakilan negara asing
• Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan
Menteri Keuangan
• Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-
mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan
pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam
rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan
bebas

Penerima Penghasilan yang Dikenakan
PPh Pasal 21/26
• pegawai;
• penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat
pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya;
• bukan pegawai;
• anggota dewan komisaris/pengawas yang tidak
merangkap sebagai pegawai;
• mantan pegawai;
• peserta kegiatan:
– Peserta perlombaan
– Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan,
kunjungan kerja
– Peserta/anggota kepanitiaan
– Peserta pendidikan, pelatihan dan magang
– Peserta kegiatan lainnya

Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21/26
• penghasilan pegawai tetap baik teratur maupun tidak teratur
• penghasilan penerima pensiun secara teratur
• uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan
hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya
melewati jangka waktu 2 tahun;
• penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
• imbalan kepada bukan pegawai;
• imbalan kepada peserta kegiatan;
• imbalan kepada dewan komisaris/pengawas yang bukan
merupakan pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
• imbalan kepada mantan pegawai;
• penarikan dana pensiun oleh pegawai.
• Wajib Pajak PPh Final
• Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus
Termasuk:
Natura/Kenikmatan dari:

Penghitungan Besarnya
Penghasilan
Uang rupiah Uang asing Natura/kenikmatan
an
sesuai dengan yang
diterima/diperoleh
Kurs Menteri
Keuangan
Harga Pasar

Penghasilan yang Tidak Dikenakan
PPh Pasal 21/26
• Pembayaran manfaat atau santunan asuransi
kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa
• Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah
• Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah
disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi
kerja
• Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari
badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah
• Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3) huruf l UU PPh

Setiap Masa Pajak,
kecuali Masa Pajak terakhir
PPh Pasal 21:
Pegawai tetap dan Penerima Pensiun Berkala
Masa Pajak terakhir
Perkiraan Penghasilan Neto
yang akan diterima selama
setahun,
 Penghasilan teratur
sebulan dikali 12
Selisih antara PPh yang
terutang atas seluruh
penghasilan kena pajak
selama setahun dengan PPh
yang telah dipotong masa-
masa sebelumnya

Disetahunkan Tidak Disetahunkan
1. WP OP DN meninggal
dunia atau meninggalkan
Indonesia selamanya;
2. Orang asing mulai
bekerja di Indonesia
pada tahun berjalan
untuk jangka waktu lebih
dari 6 bulan;
3. Karyawan pindah cabang
1. WP OP DN mulai bekerja
pada tahun berjalan;
2. WP OP DN pindah kerja
ke pemberi kerja yang
lain
Masa Perolehan Penghasilan Kurang dari 12 Bulan

Pegawai tetap
Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi
Dibayar Pemberi Kerja
Uang Pensiun Berkala
Dikurangi dengan
1. Biaya jabatan, 5% dari pengh.
Bruto maks. Rp6.000.000 per
tahun atau Rp500.000 per bulan
2. Iuran pensiun, THT/JHT yang
dibayar sendiri
Dikurangi dengan
Biaya Pensiun, 5% dari pengh.
Bruto maks. Rp2.400.000 per
tahun atau Rp200.000 perbulan
Penerima pensiun
Penghasilan Neto (setahun/disetahunkan)
Dikurangi PTKP
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Pasal 17
Penghitungan PPh Pasal 21

Rp36.000.000,- Untuk diri Wajib Pajak
Rp3.000.000,-
Rp3.000.000,-
Tambahan utk WP Kawin
Tambahan untuk setiap
anggota keluarga sedarah
semenda dalam garis
keturunan lurus serta anak
angkat yg menjadi tanggungan
sepenuhnya maksimal 3 orang
penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun
kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender
PTKP:
PMK 162/PMK.011/2012

Hanya untuk
diri sendiri
Kawin
1. Diri sendiri;
2. Tanggungan
maks 3.
Tidak
Kawin
1. Diri sendiri;
2. Status kawin;
3. Tanggungan
maks 3.
Kawin
Suami tidak
berpenghasilan
menunjukkan ket. tertulis dari pemerintah daerah setempat
serendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima/
memperoleh penghasilan
PTKP Karyawati

5%Sampai dengan Rp 50 juta
15%Diatas Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta
25%Diatas Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta
30%Di atas Rp 500 juta
Sesuai
Pasal 17 ayat
(1) huruf a
UU PPh
Tarif

Upah/Uang Saku Harian, Mingguan,
Satuan, Borongan
Dibayarkan Bulanan Atau Jumlah
Upah Kumulatif satu bulan
melebihi Rp 7.000.000
Upah/Uang Saku Harian
≤ 200.000 > 200.000
Tidak Dipotong Dikurangi 200.000
Dipotong 5%
Upah kumulatif > Rp2,025 jt s.d. Rp7 jt sebulan
Upah sehari dikurangi PTKP sehari
Tarif PPh 21 = 5%
Dikali 12
Dikurangi PTKP Setahun
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Ps 17
PPh Ps 21 Setahun
Dibagi 12
PPh Pasal 21 Sebulan
PPh Pasal 21
Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas

berkesinambungan
Berkesinambungan
Exc. Pasal 13 ayat (1)
Tidak
berkesinambungan
(50 % x Ph Bruto)
-
PTKP sebulan,
Dihitung secara
kumulatif
(50 % x Ph Bruto)
Dihitung secara
kumulatif
(50 % x Ph Bruto)
Dalam hal Dokter Yang Praktik di RS/Klinik Jumlah Penghasilan Bruto adalah
Sebesar Jasa Dokter Yang Dibayarkan Pasien melalui RS/Klinik sebelum
Dipotong Biaya-Biaya atau Bagi Hasil RS/Klinik
PPh Pasal 21:
Bukan Pegawai

Tarif Pasal 17 atas Penghasilan Bruto
PPh Pasal 21:
Lainnya
Dewan Komisaris/
Pengawas non
Pegawai tetap
Mantan Pegawai
Peserta program
Pensiun yang masih
Berstatus pegawai
honorarium atau
imbalan yang
bersifat tidak teratur
jasa produksi,
tantiem, gratifikasi,
bonus atau imbalan
lain yang bersifat
tidak teratur
penarikan dana
pensiun

Tarif Pasal 17
UU PPh
Penghasilan Bruto
Penghasilan Bruto merupakan pembayaran yang bersifat utuh
dan tidak dipecah
PPh Pasal 21:
Peserta Kegiatan

PEGAWAI
BUKAN PEGAWAI
TIDAK BERKESINAMBUNGAN
BERKESINAMBUNGAN
PENSIUNAN
TETAP
TIDAK TETAP
Ph NETO - PTKP
BULANAN
HARIAN
Ph BRUTO - PTKP
(50% X Ph Bruto) Kumulatif
50 % x Ph Bruto
Ph NETO - PTKPBERKALA
Ph BRUTO – 200 RIBU
Ph BRUTO(>2,025jt s.d.7jt) –
PTKP Harian
Ph Bruto Kumulatif
BERKESINAMBUNGAN exc Psl 13 (1)
((50% X Ph Bruto) - PTKP bulanan)
Kumulatif
PESERTA KEGIATAN
Ph BRUTO(>7jt) – PTKP
KOMISARIS, MANTAN PEGAWAI,
PENARIKAN DAPEN O/ PEGAWAI
Ph Bruto

Penerima Penghasilan Tidak ber-NPWP
PPh Pasal 21 sebesar 120%
lebih tinggi daripada PPh
Pasal 21 yang seharusnya
(20% lebih tinggi)
Tidak berlaku untuk PPh Pasal 21 yang bersifat final
Setelah pemotongan
PPh Pasal 21 bulan
Desember
sebelum pemotongan
PPh Pasal 21 bulan
Desember
Ber-NPWP
Diperhitungkan oleh
pemotong dengan
PPh Pasal 21 bulan-
bulan selanjutnya
merupakan kredit
pajak dalam SPT
Tahunan PPh

Ketentuan Khusus
1. Uang Pesangon
2. Uang Manfaat Pensiun
3. THT/JHT
yang dibayarkan sekaligus
Penghasilan bersumber dari
APBN/D yang diterima oleh
Pejabat Negara, PNS,
Anggota, TNI/Polri, dan
Pensiunannya
PP 68 Tahun 2010 PP 80 Tahun 2010

PPh Pasal 26
Tarif Pasal 26:
20 %
Penghasilan Bruto
Memperhatikan
Ketentuan P3B

Saat terutang
PPh Pasal 21/26
Penerima penghasilan
akhir bulan dilaku-
kannya pembayaran
atau
akhir bulan
terutangnya
penghasilan
Pemotong
Saat dilakukannya
pembayaran
atau
saat terutangnya
penghasilan

Kewajiban Pemotong
• Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP
• Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan
PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan
kalender.
• PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos
atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir.
• Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20
hari setelah Masa Pajak berakhir.
• Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh
Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak
• Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai
Ketentuan
• Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada
Penerima Penghasilan

Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
• Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala:
– dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2)
– diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau
pegawai berhenti
• Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala:
– Dibuat setiap kali ada pemotongan
– Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti
potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan
• Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam
SPT Masa PPh Pasal 21

Kewajiban Penerima Penghasilan
• Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP
• Pegawai, Penerima Pensiun Berkala, dan Bukan Pegawai
tertentu Wajib Membuat Surat Pernyataan Yang Berisi Jumlah
Tanggungan Keluarga Pada Awal Tahun Kalender Atau Pada
Saat Menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri
• Wajib Menyerahkan Surat Pernyataan Tanggungan Keluarga
kpd Pemotong Pajak Pada Saat Mulai Bekerja Atau Mulai
Pensiun
• Wajib Membuat Surat Pernyataan Baru Dalam Hal Terjadi
Perubahan Tanggungan Keluarga Paling Lambat Sebelum
Mulai Tahun Kalender Berikutnya

Contoh Penghitungan PPh Pasal 21
Budiyanta pada tahun 2013 bekerja di PT Aman Bahagia
dengan gaji sebulan Rp 8.000.000,00 dan membayar iuran
pensiun sebesar Rp. 200.000,00. Budiyanta menikah tetapi
belum mempunyai anak. Pada bulan Juli 2013 menerima
kenaikan gaji, menjadi Rp 10.000.000,00 sebulan dan berlaku
surut sejak 1 Januari 2013. Dengan adanya kenaikan gaji yang
berlaku surut tersebut, Budiyanta menerima rapel sejumlah
Rp 12.000.000,00 (kekurangan gaji untuk masa Januari s.d.
Mei 2013). Pada bulan Oktober 2013 menerima bonus
tahunan sebesar Rp 20.000.000,00.

A. Penghitungan PPh Pasal 21atas Penghasilan Pegawai Tetap - Gaji Bulanan
Gaji sebulan Rp 8.000.000
Pengurangan :
Biaya Jabatan (5% xRp 8.000.000) Rp 400.000
Iuran Pensiun Rp 200.000 Rp 600.000
Penghasilan Neto sebulan Rp 7.400.000
Penghasilan Neto setahun (12x Rp 7.400.000,00) Rp 88.800.000
PTKP setahun :
- untuk diri sendiri Rp 24.300.000
- tambahan WP kawin Rp 2.025.000 Rp 26.325.000
Penghasilan Kena Pajak setahun Rp 62.475.000
PPh Pasal 21terutang :
5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000
15% x Rp 12.475.000,00 = Rp 1.871.000
Rp 4.371.000
PPh Pasal 21sebulan
Rp 4.371.000,00 : 12 = Rp 364.250

B. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Pembayaran Uang Rapel
Gaji sebulan Rp 10.000.000
Pengurangan :
Biaya Jabatan (5% xRp 10.000.000) = Rp 500.000
Iuran Pensiun = Rp 200.000 Rp 700.000
Penghasilan Neto sebulan Rp 9.300.000
Penghasilan Neto setahun ( 12 x Rp 9.300.000,00 ) Rp 111.600.000
PTKP setahun :
PPh Pasal 21 setahun :
5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000
15% x Rp 35.275.000,00 = Rp 5.291.000
Rp 7.791.000
PPh Pasal 21 sebulan
Rp 7.791.000,00 : 12 Rp 649.250
PPh Pasal 21 Januari s.d Juni 2013 seharusnya adalah :
6 x Rp 649.250,00 Rp 3.895.500
PPh Pasal 21 yang sudah dipotong Januari s.d Juni 2013
6 x Rp 364.250,00 (dari perhitungan contoh A) Rp 2.185.500
PPh Pasal 21 untuk uang rapel Rp 1.710.000

C. Penghitungan PPh Pasal 21atas Pembayaran Bonus
Gaji setahun (12x Rp 10.000.000,00) Rp 120.000.000
Bonus Rp 20.000.000
Penghasilan bruto setahun Rp 140.000.000
Pengurangan :
Biaya Jabatan (5% xRp 140.000.000,00) =Rp 7.000.000,00
*Biaya Jabatan dlm setahun maksimal Rp 6.000.000,00 Rp 6.000.000
Iuran Pensiun (12x Rp 200.000,00) Rp 2.400.000 Rp 8.400.000
Penghasilan Neto setahun Gaji +Bonus Rp 131.600.000
PTKP setahun :
PPh Pasal 21setahun atas Gaji +Bonus :
5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000
15% x Rp 55.275.000,00 = Rp 8.291.250
10.791.250
*PPh Pasal 21setahun dibulatkan Rp 10.791.000
PPh Pasal 21atas Gaji (dari contoh B) Rp 7.791.000
PPh Pasal 21atas Bonus Rp 3.000.000

Rifki Zain seorang PNS golongan IVa di Kantor Imigrasi Medan
berdasarkan data pada bulan Maret 2013 Rifki Zain memperolah gaji
perbulan Rp.2.822.200,00, tunjangan jabatan Rp.540.000,00 perbulan
dan mempunyai 3 orang anak.
Pada tanggal 25 Maret 2013 Kantor Imigrasi Medan membayar
honor tim kepada Rifki Zain sebesar Rp.1.200.000,00.
Mendapatkan rapel kenaikan gaji pada bulan Juli 2013 karena
kenaikan gaji berkala sehingga gaji Rifki Zain menjadi
Rp.2.906.200,00.
Pada Bulan Agustus 2013 ditugaskan di Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dengan
memperoleh tunjangan jabatan Rp.3.000.000,00 per bulan dan
dari Kantor Imigrasi Medan hanya mendapatkan gaji dan
tunjangan selain tunjangan jabatan.
Contoh Penghitungan PPh Pasal 21

A. PPh Pasal 21 Masa Maret 2013
Gaji Pokok Rp. 2.822.200
Tunjangan Istri Rp. 282.220
Tunjangan anak Rp. 112.888
Jumlah gaji dan tunjangan keluarga Rp. 3.217.308
Tunjangan Jabatan Rp. 540.000
Tunjangan Beras Rp. 270.000
Pembulatan Rp. -
Jumlah penghasilan bruto Rp. 4.027.308
Rp.
Pengurangan :
Biaya Jabatan
5% x 4.027.308 = Rp. 201.365
Iuran pensiun
4,75% x 3.217.308 = Rp. 152.822 354.188
Rp.
Penghasilan neto: 3.673.120
Penghasilan neto disetahunkan :
12 x 3.673.120 44.077.446
PTKP (K/3)
- Untuk Wajib Pajak 24.300.000
- Status WP Kawin 2.025.000
- Tanggungan (3 anak) 6.075.000
Rp. 32.400.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 11.677.446
PKP dibulatkan Rp. 11.677.000
PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 583.850
PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan
48.654
#TAMBAHAN 20% JIKA TIDAK MEMPUNYAI NPWP# -

B. PPh Pasal 21 atas Honorarium di Bulan Maret 2013
= 1.200.000 x 15%
= 180.000
(PPh Pasal 21 atas Honorarium bersifat final)

C. PPh Pasal 21 atas Pembayaran Rapel Kenaikan Gaji Berkala 2013
Tunjangan Jabatan Rp. 540.000
Pembulatan Rp. -
Penghasilan disetahunkan
12 x 4.027.308 = 48.327.696
Jumlah rapel Kenaikan gaji
6 x 84.000 = 504.000
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp. 48.831.696
Pengurangan :
Biaya Jabatan
5% x 48.831.696 = Rp. 2.441.585
Iuran pensiun
4,75% x 38.607.696 = Rp. 1.833.866 Rp. 4.275.451
Penghasilan neto setahun: 44.556.245
PTKP (K/3)
Rp. 32.400.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp. 12.156,245
PPh Pasal 21 setahun atas seluruh penghasilan 607.800
PPh Pasal 21 setahun tanpa rapel kenaikan gaji berkala 583.850
PPh Pasal 21 atas rapel kenaikan gaji berkala 23.950

D. PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November 2013 di Kantor Imigrasi Medan (1)
Tunjangan Jabatan * Rp.
Pembulatan Rp. -
Rp.
Pengurangan :
Biaya Jabatan
5% x 3.583.068 = Rp. 179.153
Iuran pensiun
4,75% x 3.313.068 = Rp. 157.371 336.524
Rp.
12
x 3.246.544
38.958.526
PTKP (K/3)
Rp. 32.400.000
PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 327.900
PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 27.325

D. PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 di Kantor Imigrasi Medan (2)
Penghasilan Bruto Januari s.d. Juli 2013 28.779.156
Penghasilan Bruto Agustus s.d. Desember 2013 17.915.340
Pembulatan -
Total Penghasilan Bruto Setahun 46.694.496
Pengurangan :
Biaya Jabatan
5% x 46.694.496 = Rp. 2.334.725
Iuran pensiun
4,75% x 39.756.816 = Rp. 1.888.449 4.223.174
Rp.
PTKP (K/3)
Rp.
32.400.000
PPh Pasal 21 setahun 503.550
PPh Pasal 21 Terutang (Jan s.d. Nov)
a. PPh Pasal 21 Januari s.d. Juli
7
x 50.650 = 354.550
b. PPh Pasal 21 Agustus s.d. November
4
x 27.325 = 109.300
463.850
PPh Pasal 21 Masa Desember 39.700

Penghitungan PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November di Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dilakukan
dengan cara:
a. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari
Kantor Imigrasi Medan (sebagaimana slide sebelumnya)
b. Menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima dari
Kantor Imigrasi Medan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Utara
c. PPh Pasal 21 yang terutang atas tunjangan jabatan yang
dibayarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Sumatera Utara adalah PPh Pasal 21 pada huruf b dikurangi PPh
Pasal 21 pada huruf a

D. PPh Pasal 21 Masa Agustus s.d. November 2013 di Kanwil Agama Medan (1)
1. Penghasilan dari Kantor Imigrasi Medan
Tunjangan Jabatan Rp.
Pembulatan Rp. -
Jumlah Rp. 3.583.068
2. Penghasilan dari Kanwil Agama Medan
Tunjangan Jabatan 3.000.000
Jumlah Penghasilan Bruto 6.583.068
Rp.
Pengurangan :
Biaya Jabatan
5% x 6.583.068 = Rp. 329.153
Iuran pensiun
4,75% x 3.313.068 = Rp. 157.371 486.524
Rp.
12 x 6.096.544 73.158.526
PTKP (K/3)
Rp. 32.400.000
PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan setahun 2.037.900
PPh Pasal 21 atas gaji dan tunjangan sebulan 169.825
PPh Pasal 21 di Kantor Imigrasi Medan 27.325
PPh Pasal 21 di Kanwil Agama Medan 142.500

D. PPh Pasal 21 Masa Desember 2013 di Kanwil Agama Medan (2)
Penghasilan Bruto Agustus s.d. Desember 2013 15.000.000
Penghasilan Kantor Imigrasi Medan (Jan-Des) 46.776.816
Pembulatan -
Total Penghasilan Bruto Setahun 61.776.816
Pengurangan :
Biaya Jabatan
5% x 61.776.816 = Rp. 3.088.841
Iuran pensiun
4,75% x 39.756.816 = Rp. 1.888.449 4.977.290
Rp.
PTKP (K/3)
Rp. 32.400.000
PPh Pasal 21 setahun 1.219.950
PPh Pasal 21 Kantor Imigrasi Medan
a. PPh Pasal 21 Januari s.d. Juli
7 x 52.975 = 370.825
b. PPh Pasal 21 Agustus s.d. November
4 x 27.325 = 109.300
PPh Pasal 21 Masa Desember 27.325
PPh Psl 21 Kanwil Agama Medan (Agst- Nov)
4 x 142.500 = 570.000 1.077.450
PPh Pasal 21 Desember Kanwil Agama Medan 142.500

Pelaporan SPT PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2012
 Batas waktu penyampaian 31 Maret 2013
Besaran PTKP yang digunakan masih
menggunakan besaran PTKP sesuai UU
Nomor 36 Tahun 2008 (PTKP lama)

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (20)

Similar a PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI

Similar a PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI (20)

Más de Asep suryadi

Más de Asep suryadi (20)

Último

Último (20)

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI