Hal-hal penting terkait dana BOS th 2023

1. Oleh: Atik Indarini, M.Pd
Pengawas SMP Kota Depok

2.  Dana BOS merupakan bantuan operasional
bagi SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB,
dan SMK.
 Dana BOS dibagi menjadi dua jenis, yakni
dana BOS reguler dan dana BOS kinerja.
 Lebih spesifik, dana BOS kinerja masih dibagi
menjadi tiga jenis, yakni kinerja Sekolah
Penggerak, kinerja Sekolah Prestasi, dan
kinerja sekolah berkemajuan terbaik.

3. 1. Penggabungan nomenklatur menjadi BOSP
2. Kriteria penerima BOS Kinerja Prestasi dan
BOS/BOP Kesetaraan Kinerja Berkemajuan
Terbaik
3. Satuan biaya yang bervariasi untuk BOP
Kesetaraan
4. Mekanisme penyaluran dana BOSP Reguler kini
hanya 2 tahap

4.  Pada tahun sebelumnya, Dana BOS terdiri dari 3 nama, yaitu:
dana BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan. Ketiga hal tersebut
adalah sebuah program bantuan operasional yang bersumber dari
Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
 Di tahun anggaran 2023, terdapat penggabungan nomenklatur.
Ketiganya menjadi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan
(BOSP).
 Dana BOS/ BOP PAUD/ BOP Kesetaraan merupakan jenis/menu
kegiatan dari BOSP.
 Sedangkan Dana BOS/ BOP PAUD/ BOP Kesetaraan Reguler dan
Kinerja merupakan klasifikasi dari jenis/menu kegiatan.
 Penggabungan nomenklatur tidak menghilangkan mekanisme
pelaksanaan Dana BOP PAUD, BOS, dan BOP Kesetaraan yang
selama ini telah berjalan.
 Penggabungan nomenklatur dimaksudkan untuk
menyederhanakan dan memudahkan dalam pemanfaatan dana
cadangan antar jenis atau menu kegiatan.

5.  Pada dasarnya syarat dan kriteria penerima bantuan
BOSP Reguler dan Kinerja tidak ada perubahan.
 Perubahan terdapat pada Kriteria penerima BOS Kinerja
Prestasi dan BOS/BOP Kesetaraan Kinerja Berkemajuan
Terbaik.
 Untuk BOS Kinerja Prestasi, kriterianya adalah
merupakan penerima Dana BOS Reguler tahun anggaran
berlangsung, pernah memperoleh paling sedikit 1
penghargaan atau medali, sertifikat prestasi pada ajang
talenta di tingkat provinsi, nasional, atau internasional.
 Serta tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai
pelaksana Program Sekolah Penggerak dan SMK Pusat
Keunggulan.

6.  Sedangkan pada BOS/BOP Kesetaraan Kinerja
Berkemajuan Terbaik, kriteria penerimanya
adalah penerima dana BOS Reguler tahun
anggaran berlangsung.
 Termasuk 15 persen satuan pendidikan yang
memiliki kinerja terbaik dari satuan
pendidikan yang melaksanakan Asesmen
Nasional.
 Kemudian tidak termasuk satuan pendidikan
yang ditetapkan sebagai pelaksana PSP, SMK
Pusat Keunggulan, dan sekolah yang memiliki
prestasi.

7.  Pada tahun 2022, satuan biaya untuk BOP
Kesetaraan berlaku sama untuk semua
wilayah.
 Di tahun 2023, satuan biaya BOP Kesetaraan
berbeda antar wilayah, dihitung berdasarkan
indeks kemahalan konstruksi (IKK) tiap
wilayah kabupaten/kota.

8.  Sebelumnya, mekanisme penyaluran dana BOSP
reguler dilakukan dalam 3 tahap, yakni paling cepat
pada Januari (30 persen), April (40 persen), dan
September (30 persen).
 Sedangkan untuk tahun 2023 ini penyaluran dana
hanya dilakukan dalam dua tahap, yaitu paling
cepat pada Januari dan Juli (masing-masing 50
persen).

9.  Sebelumnya, pengajuan penyaluran dana
BOS reguler dilakukan dalam tiga tahap,
meliputi:
 - Tahap 1: paling lambat Juni
- Tahap 2: paling lambat Agustus
- Tahap 3: paling lambat November
 Pada peraturan terbaru, tahapan pengajuan
berubah menjadi dua tahap saja, meliputi:
- Tahap 1: paling lambat 30 Juni
- Tahap 2: paling lambat 31 Oktober.

10. Pada peraturan sebelumnya, belum ada
persyaratan penyaluran dana BOSP reguler.
Pada peraturan terbaru, terdapat dua poin
persyaratan penyaluran dana BOSP reguler
meliputi:
• Pada penyaluran tahap 2, laporan realisasi
tahap 1 yang menunjukkan realisasi
penggunaan paling sedikit 50 persen
dari dana yang ada di satuan pendidikan.
• Penyaluran tahap 1 tahun ajaran berikutnya,
laporan realisasi tahap 2 yang menunjukkan
realisasi penggunaan sampai tahap 2.

11.  Sebelumnya, sisa dana BOS dan BOP reguler
diperhitungkan pada penyaluran dana
BOS/BOP tahap 2 tahun anggaran berikutnya.
 Adapun pada tahun 2023, sisa dana BOS dan
BOP reguler diperhitungkan pada penyaluran
dana BOS/BOP tahap 1 tahun anggaran
berikutnya.

12.  Perubahan terakhir adalah mengenai
penyaluran BOSP kinerja yang awalnya belum
diatur dalam PMK.
 Pada aturan terbaru, BOPS kinerja yang
meliputi BOS, BOP PAUD, BOP Kesetaraan
Kinerja, akan disalurkan paling cepat bulan
April dalam satu kali tahapan.

13.  melaporkan melalui BKU ARKAS sebelum
tanggal 31 Januari 2023.
 untuk memperlancar proses penyaluran Dana
BOSP Tahap I Tahun 2023, maka pastikan
Anda telah melakukan pencatatan Realisasi
Pembelanjaan Dana BOS Tahun Anggaran 2022
di Buku Kas Umum atau BKU sebelum 31
Januari 2023.

14. 1. Waktu pelaporan: 1 Februari sampai dengan
28 Februari, Pengurangan Dana BOSP: 2%
2. Waktu pelaporan: 1 Maret sampai dengan
31 Maret, Pengurangan Dana BOSP: 3%
3. Waktu pelaporan: 1 April sampai dengan 25
Juni, Pengurangan Dana BOSP: 4%

15. • Apabila pelaporan dibuat melewati 25 Juni,
maka tidak akan mendapat penyaluran Tahap
I (Rekomendasi salur Tahap I hanya sampai
bulan Juni. Apabila tidak mendapat Tahap I,
maka tidak mendapat Tahap II).
• Segera laporkan penggunaan Dana BOS Tahun
Anggaran 2022 melalui BKU ARKAS supaya
tidak mendapat pengurangan penyaluran
Dana BOSP Tahap I Tahun 2023.

17. 1. Perencanaan dan penganggaran Dana BOSP dilakukan sebelum
Satuan Pendidikan menggunakan Dana BOSP.
2. Perencanaan dan penganggaran Dana BOSP disusun untuk 1
(satu) tahun anggaran dalam bentuk dokumen RKAS.
3. Penyusunan dokumen RKAS dilakukan berdasarkan:
 a. kebutuhan Satuan Pendidikan; dan
 b. hasil evaluasi diri pada prohl Satuan Pendidikan.
4. Penyusunan dokumen RKAS dilakukan untuk menentukan:
 a. komponen penggunaan Dana BOSP yang digunakal;
 b. rincian komponen pembiayaan yang dibutuhkan;
 c. rincia,n barang/jasa kebutuhan; dan
 d. satuan harga dan volume yang menjadi basis penganggaran.
5. Penyusunan dokumen RKAS dilakukan melalui rapat penyusunan
dokumen RKAS dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan
komite sekolah.
6. Hasil penyusunan dokumen RKAS diinput/dituangkan ke dalam
aplikasi kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang disediakan
oleh Kementerian (ARKAS)

18. 1. Penggunaan dana dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan
sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran
Dana BOSP yang telah diinput pada aplikasi yang
disediakan oleh Kementerian.
2. Setiap penggunaan Dana BOSP oleh Satuan Pendidikan
dicatat secara lengkap yang disertai dengan bukti-bukti
pendukung, termasuk dokumentasi pelaksanaan
pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan
barang/jasa oleh Satuan Pendidikan.
3. Setiap penggunaan dana yang telah dilakukan oleh
Satuan Pendidikan diinput ke dalam aplikasi rencana
kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan yang
disediakan oleh Kementerian.
4. Penginputan penggunaan dana dalam aplikasi rencana
kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada angka 3 dapat dilakukan setiap waktu
oleh Satuan Pendidikan.

19. 1. Pelaporan dan Pertanggungiawaban Dana
BOSP disusun berdasarkan hasil pelaksanaan
penatausahaan Dana BOSP.
2. Pelaporan dan pertanggungjawaban
termasuk pemeriksaan dan verifikasi atas
penyelesaian pengadaan barang/jasa dan
penggunaan dana tahun berkenaan.

20.  3. Bentuk dokumen laporan dan
pertanggungjawaban tercantum dalam
aplikasi rencana kegiatan dan anggaran
Satuan Pendidikan yang diselenggarakan
Kementerian.
 4. Laporan dan Pertanggungjawaban Dana
sebagaimana dimaksud pada angka 1
diverifikasi, divalidasi, dan disampaikan oleh
Satuan Pendidikan melalui aplikasi rencana
kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan
yang disediakan oleh Kementerian.
 5. Satuan Pendidikan bersedia diaudit sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
perundangan terhadap laporan dan
pertanggungiawaban dana Satuan
Pendidikan.

21.  https://pusatinformasi.siplah.kemdikbud.go.
id/hc/en-gb/articles/14935986636313-
Pembatalan-Pengadaan-Barang-dan-Jasa-PBJ-
pada-SIPLah