Manajemen karier PNS bertujuan menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional dan bebas dari intervensi politik dengan melaksanakan pengembangan karier, penilaian kinerja, dan mutasi berdasarkan kompetensi. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah mengatur pedoman penyelenggaraan manajemen karier PNS untuk mewujudkan pengembangan karier, kompetensi, pola karier, dan promosi berdasarkan
2. Nikarther, SSTP., M.AP.
NIP. 198010011998101009
Pembina Tk. I (IV/b)
081349065028
Kabid Disiplin dan
Kesejahteraan BKD
Prov. Kalteng
BIODATA
3. Manajemen ASN
(UU No. 5 Tahun 2014)
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk
menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai
dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Penyelenggaraan Manajemen ASN berdasarkan asas :
kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas,
keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan
efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan
kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan.
4. Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(PP 11 Tahun 2017)
Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai negeri
sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional,
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih
dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme
Pelaksanaan Manajemen PNS meliputi : penyusunan dan penetapan
kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier,
pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan
tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun
dan jaminan hari tua; dan perlindungan.
6. PENGEMBANGAN KARIER PNS
01
02
03
04
KUALIFIKASI
Kualifikasi pendidikan formal PNS dari
jenjang paling tinggi sampai jenjang
paling rendah
PENILAIAN KINERJA
Penilaian kinerja PNS berdasarkan
perencanaan kinerja pada tingkat individu
dan tingkat unit atau organisasi dengan
memperhatikan target, capaian, hasil, dan
manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
KOMPETENSI
Kemampuan PNS dalam
melaksanakan tugas jabatan yang
dinilai melalui uji kompetensiT
eknis,
Manajerial dan Sosiokultural.
KEBUTUHAN INSTANSI PEMERINTAH
Kebutuhan organisasi di lingkungannya
setelah mendapatkan persetujuan PPK
INTEGRITAS MORALITAS
05
DASAR
PERTIMBANGAN
INTEGRITAS
Diukur dari kejujuran, kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan, kemampuan
bekerjasama, dan pengabdian kepada
masyarakat, bangsa dan negara
06
MORALITAS
Diukur dari penerapan dan pengamalan
nilai etika agama, budaya, dan sosial
kemasyarakatan.
7. Tujuan Pengembangan Karier
Membantu pencapaian
tujuan individu dan
organisasi dalam
pengembangan karier
pegawai
Menunjukkan
Hubungan
Kesejahteraan Pegawai
dengan Organisasi
Membantu pegawai
menyadari kemampuan dan
potensinya
Membantu memperkuat
pelaksanaan program-
program Organisasi
Mengurangi
Keusangan Profesi dan
Manajerial
Mengintegrasikan
perencanaan kerja dan
kepegawaian
A
B
C
Tujuan
D E
F
G
Memudahkan dalam hal
penempatan pegawai dalam
suatu posisi jabatan yang
memerlukan persyaratan dan
kualifikasi sesuai porsinya
8. Manfaat Pengembangan Karier
01
02
03
01
02
03
Tujuan organisasi dan
pegawai selaras
Program pengembangan SDM
lebih efektif
Iklim Organisasi menjadi
lebih sehat
Pegawai lebih
mengetahui passion-nya
Kesejahteraan pegawai lebih
terjamin
Partisipasi dan komitmen
pegawai kepada organisasi
meningkat
Bagi Pegawai
Bagi Organisasi
9. POLA KARIER PNS
HORIZONTAL
perpindahan dari satu posisi
jabatan ke posisi jabatan lain yang
setara, baik di dalam satu
kelompok maupun antar kelompok
JPT, JA atau JF
VERTIKAL
perpindahan dari satu posisi
jabatan ke posisi jabatan yang
lain yang lebih tinggi, di dalam
satu kelompok JPT, JA, dan JF
DIAGONAL
perpindahan dan satu posisi
Jabatan ke posisi Jabatan lain
yang lebih tinggi antar kelompok
JPT, JA atau JF
10. Jalur Karier PNS
Jalur Karier Reguler
Menggunakan pola horizontal, vertikal dan
diagonal dilakukan melalui mutasi dan
promosi.
01
02
Jalur Karier Percepatan
Menggunakan pola vertikal dan diagonal
dilakukan melalui promosi dan penugasan PNS
Lintasan posisi jabatan yang
dapat dilalui oleh PNS baik
pada jenjang jabatan yang
setara maupun jenjang
jabatan lebih tinggi
Sekolah Kader Kenaikan Pangkat
Istimewa
Rencana Suksesi
11. PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN MANAJEMEN
KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan manajemen karier untuk
mewujudkan :
1. pengembangan karier;
2. pengembangan kompetensi;
3. pola karier;
4. mutasi; dan
5. promosi PNS berdasarkan Sistem Merit.
