Dokumen tersebut membahas tentang fiqih jinayah (hukum pidana Islam) dan jenis-jenis sanksi hukuman untuk berbagai tindak pidana seperti pencurian, perzinahan, homoseksual, menuduh seseorang berzina, minum khamar, pembunuhan, dan lainnya. Sanksi hukuman tersebut meliputi hukuman hudud (batas Allah) seperti potong tangan, rajam, cambuk, hukuman qishash (membalas tindak

1. A. FIQIH JINAYAH.
Fiqih Jinayah adalah mengetahui berbagai ketentuan hukum tentang perbuatan kriminal
yang dilakukan oleh orang mukallaf sebagai hasil pemahaman atas dalil yang terperinci.
Jinayah adalah tindakan kriminal atau tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman
umum serta tindakan melawan perundang-undangan.
Tujuan disyari’atkannya adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta dan
keturunan.
Ruang lingkupnya meliputi berbagai tindak kejahatan kriminal, seperti : Pencurian,
perzinahan, homoseksual, menuduh seseorang berbuat zina, minum khamar, membunuh
atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan gerakan kekacauan.
Jenis-jenis hukumannya, ada yang berbentuk hudud, yaitu ketentuan hukum yang telah
ditetapkan oleh nash jenis dan berat-ringannya hukuman. Ada yang berbentuk Qishah,
yakni hukuman yang sama dengan tindak kejahatannya. Ada yang berbentuk diyat, yaitu
denda sebagai pengganti tidak dilakukannya qishash. Dan ada yang berbentuk Ta’zir,
yaitu hukuman yang tidak tersebut dalam ketentuan diatas dengan ketetapan hakim.
B. JENIS-JENIS TINDAK PIDANA HUDUD.
1. Pencurian.
Pencurian adalah mengambil sesuatu milik orang lain secara diam-diam dan rahasia dari
tempat penyimpannya yang terjaga dan rapi dengan maksud untuk dimiliki. Pengambilan
harta milik orang lain secara terang-terangan tidak termasuk pencurian tetapi Muharobah
(perampokan) yang hukumannya lebih berat dari pencurian. Dan Pengambilan harta
orang lain tanpa bermaksud memiliki itupun tidak termasuk pencurian tetapi Ghosab
(memanfaatkan milik orang lain tanpa izin).
Pelaku pencurian diancam hukuman potong tangan dan akan diazab diakherat apabila
mati sebelum bertaubat dengan tujuan agar harta terpelihara dari tangan para penjahat,
karena dengan hukuman seperti itu pencuri akan jera dan memberikan pelajaran kepada
orang lain yang akan melakukan pencurian karena beratnya sanksi hukum sebagai
tindakan defensif (pencegahan).
Hukuman potong tangan dijatuhkan kepada pencuri oleh hakim setelah terbukti bersalah,
baik melalui pengakuan, saksi dan alat bukti serta barang yang dicurinya bernilai
ekonomis, bisa dikonsumsi dan mencapai nishab, yaitu lebih kurang 93 gram emas.
2. Perzinahan.
Zina adalah melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah, baik
dilakukan secara sukarela maupun paksaan.
Sanksi hukum bagi yang melakukan perzinahan adalah dirajam (dilempari dengan batu
sampai mati) bagi pezina mukhshan; yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang
telah melakukan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang sah. Atau dicambuk
100 kali bagi pezina ghoer mukhshan; yaitu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang
belum pernah melakukan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang sah.

2. Sanksi hukum tersebut baru dapat dijatuhkan apabila sudah terbukti melakukan
perzinahan baik dengan pengakuan, 4 orang saksi atau alat bukti.
Perzinahan diharamkan oleh Islam karena : 1) Menghancurkan garis keturunan dan
putusnya hak waris. 2) Mengakibatkan kehamilan sehingga anak yang terlahir tersia-sia
dari pemeliharaan, pengurusan dan pembinaan pendidikannya. 3) Merupakan salah satu
bentuk dari perilaku binatang yang akan menghancurkan kemanusiaan. 4) Menimbulkan
penyakit yang berbahaya dan menular.
3. Homoseksual (Biseks).
Homoseksual dikategorikan sebagai perzinahan karena termasuk hubungan seksual
walaupun sesama jenis sehingga dikenai hukum seperti perzinahan; Dirajam atau
dicambuk.
Homoseksual merupakan sikap abnormal, tidak terpuji, bertentangan dengan fitrah
manusia serta mengganggu mekanisme reproduksi dan regenerasi dan menimbulkan
penyakit fisik, seperti AIDS
4. Qadzaf.
Qadzaf adalah menuduh orang lain melakukan perzinahan. Sangsi hukumnya adalah
dicambuk 80 kali. Sangsi ini bisa dijatuhkan apabila tuduhan itu dialamatkan kepada
orang Islam, baligh, berakal, dan orang yang senantiasa menjaga diri dari perbuatan dosa
besar terutama dosa yang dituduhkan. Namun ia akan terbebas dari sangsi tersebut
apabila dapat mengemukakan 4 orang saksi dan atau bukti yang jelas. Suami yang
menuduh isterinya berzina juga dapat terbebas dari sangsi tersebut apabila dapat
mengemukakan saksi dan bukti atau meli’an isterinya yang berakibat putusnya hubungan
perkawinan sampai hari kiamat.
5. Muharobah (berbuat kekacauan)
Muharobah adalah aksi bersenjata dari seseorang atau sekelompok orang untuk
menciptakan kekacauan, menumpahkan darah, merampas harta, merusak harta benda,
ladang pertanian dan peternakan serta menentang aturan perundang-undangan.
Latar belakang aksi ini bisa bermotif ekonomi yang berbentuk perampokan, penodongan
baik di dalam maupun diluar rumah atau bermotif politik yang berbentuk perlawanan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan gerakan yang
mengacaukan ketentraman dan ketertiban umum.
Sangsi hukum pelaku muharobah adalah :
1. Dipotong tangan dan kakinya secara bersilang apabila ia atau mereka hanya
mengambil atau merusak harta benda.
2. Dibunuh atau disalib apabila dalam aksinya itu ia membunuh orang.
3. Dipenjara atau dibuang dari tempat tinggalnya apabila dalam aksinya hanya melakukan
kekacauan saja tanpa mengambil atau merusak harta-benda dan tanpa membunuh.
6. Minum Khamr.
Khamr adalah minuman yang memabukkan. Orang yang minum khamr diberi sangsi

3. dengan dicambuk 40 kali (Umar bin Khattab 80 kali). Khamr diharamkan dan diberi
sangsi yang berat karena mengganggu kesehatan akal pikiran yang berakibat akan
melakukan berbagai tindakan dan perbuatan di luar kontrol yang mungkin akan
menimbulkan ekses negatif terhadap lingkungannya.
C. Q I S H O S H.
Qishash adalah hukuman yang setimpal atau sama dengan tindak kejahatan para
pelakunya; Membunuh dibunuh lagi, memotong anggota badan dipotong lagi, melukai
dilukai lagi; Melukai orang mungkin bisa tidak diqishash dengan dilukai lagi tetapi
dengan cara bertanggung jawab atas biaya pengobatan jika dimaafkan oleh korban.
Hukuman qishash berlaku bagi orang yang melakukan tanpa alasan yang dibenarkan
syara’; Membunuh orang ketika berperang, membunuh orang ketika mempertahankan
diri, membunuh orang ketika melaksanakan hukuman qishash seperti para algojo atau
regu tembak tidak dikenai hukum qishash.
Hukuman qishash hanya berlaku bagi pembunuhan yang disengaja itupun apabila
keluarga korban tidak memaafkan. Apabila keluarga korban memaafkan maka hukuman
qishash tidak dilaksanakan, hanya saja yang bersangkutan wajib membayar diyat (denda)
yaitu menyerahkan 100 ekor unta; 40 diantaranya yang sedang bunting kepada keluarga
korban atau dengan uang yang senilai dengan itu.
Pembunuhan yang tidak sengaja (seperti bermaksud menembak burung tapi mengenai
orang sampai mati), sangsinya adalah kaffarah (pada zaman Nabi saw. dalam bentuk
pembebasan budak belian, untuk saat ini mungkin bisa dalam bentuk pembebasan orang
yang sedang dililit utang, pemberian bea siswa bagi kaum dhu’afa, pemberian jaminan
bagi tahanan politik) Dan jika kaffarah ini tidak mampu dilakukan bisa mengambil
kaffarah lain yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir
miskin. Disamping kaffarah ia dibebani untuk membayar diyat berupa pemberian 100
ekor unta atau yang senilai dengannya kepada keluarga korban.
Pembunuhan semi sengaja atau pembunuhan seperti sengaja yaitu pembunuhan yang
dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tanpa bermaksud membunuh tetapi hanya
melukai saja karena alat yang digunakan secara biasa tidak akan mengakibatkan
kematian, tetapi justru mengakibatkan matinya seseorang, seperti memukul orang dengan
kayu, atau menempeleng orang tetapi yang dipukul mati karenanya.
Sangsi hukum bagi pembunuh semi sengaja adalah membayar diyat berbentuk
penyerahan 100 ekor unta 40 diantaranya yang sedang bunting kepada keluarga korban.
D. TA’ZIR
Ta’zir adalah hukuman atau sangsi yang tidak termasuk kategori diatas terhadap tindak
pidana yang tidak termasuk hudud dan qishash yang ditetapkan oleh hakim atau melalui
perundang-undangan dengan tujuan terciptanya kemaslahatan, tertolaknya kemadharatan
dan hilangnya kesukaran.