13. 1. UUD 1945 (Pasal 18, 18A 18B)
2. UU No. 32 tahun 2004 tentang
Pemerintahan daerah
3. UU No. 32 tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara
pemerintahan pusat dan pemda
19. Tujuannya tercantum pada UU No.
32 tahun 2004 pasal 2 ayat 3
Menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali urusannya pemerintahan dengan
tujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, pelayanan umum, dan daya
saing daerah
26. 1. Prinsip otonomi seluas-
luasnya.
Daerah diberi kewenangan mengurus dan
mengatur semua urusan pemerintahan di
luar yang menjadi urusan pemerintah pusat
sesuai dengan undang-undang.
27. 2. Prinsip Nyata
Suatu prinsip bahwa untuk menangani
pemerintahan dilaksanakan berdasarkan
tugas, wewenang, dan kewajiban yang
senyatanya telah ada dan berpotensi untuk
tumbuh
34. Tugas dan wewenang DPRD
1. Membentuk perda provinsi, kabupaten
atau kota
2. Membahas dan memberikan persetujuan
rancangan perda mengenai APBD
3. Memilih wakil gubernur, bupati/walikota.
4. Dan sebagainya menurut menurut UU
No.32 tahun 2004 dan UU No.7 tahun
2009
35. Hak DPRD
1. Hak Interpelasi
2. Hak Angket
3. Hak Imunitas
4. Hak Budget
5. Hak menyatakan pendapat
6. Hak Mengajukan Rancangan Perda dll.
36. Kepala daerah dan wakil kepala
daerah
Tugasnya :
1. Mengatur dan mengawasi
penyelenggaran Pemda
2. Mengajukan rancangan Perda
3. Memimpin Pemda bersama DPRD
4. Menetapkan Pemda bersama DPRD
5. Dll.
43. • Berakhirnya masa jabatannya dan telah
dilantik pejabat baru
• Melanggar larangan bagi kepala daerah
• Tidak melaksanakan kewajibannya
• Tidak memenuhi syarat
• Dll.
Pemberhentian Kepala
Daerah
44. Pembiayaan Pemda
• Pendapatan asli daerah
• Hasil pajak daerah
• Retribusi daerah
• Perusahaan daerah
• Pendapatan lain yang sah
• Dana perimbangan
• Dana alokasi umum
• Dana alokasi khusus
• Pnjaman Daerah
• Dana darurat
45. Perangkat daerah
• Sekretariat daerah
• Sekretariat DPRD
• Dinas daerah
• Lembaga Teknis daerah
• Kecamatan
• Kelurahan atau desa
• Badan permusyawaratan desa
47. Kesalahpahaman terkait kebijakan
otda
• Otda dikaitkan dengan uang
• Daerah belum siap dan belum mampu
• Otda membuat pusa
• Melepaskan Tanggung Jawab untuk
membantu dan membina daerah
• Otda membuat daerah dapat melakukan apa
saja
• Otda akan menciptakan raja-raja kecil di
daerah dan memindahkan korupsi ke daerah
48. Akibat kesalahpahaman
1. Masalah pendapatan asli daerah
2. Kemungkinan terjadinya disintegrasi
nasional
3. Perekrutan dan mobilisasi pegawai
4. Merebaknya praktik KKN
50. Partisipasi masyarakat dapat
dipengaruhi oleh
• Kepentingan masyarakat
• Kebutuhan masyarakat
• Adadt istiadat
• Sifat-sifat komunal yang mengikuti semua
anggota masyarakat
58. Masyarakat dapat berpartisipasi
dengan cara
• Memberikan masukan,usul,saran,dan ide
• Mendukung pelaksanaan otda
• Turut memantau pelaksanaan otda
• Memberikan kritik yang bersifat
membangun.
