SlideShare una empresa de Scribd logo

6 BAB IV pertahanan dan keamanan

•
•
A
Azlan Abdurrahman

9 PERSPEKTIF MENUJU MASA DEPAN MARITIM INDONESIA UNIVERSITAS HALU OLEO

Educación
1 de 69
Descargar para leer sin conexión
PERSPEKT!F E Pertahanan I l(eamanan NDONESIA sebagai negara kepulauan (archipelagic state) di dunia yang memiliki wilayah laut teritorial dengan luas kurang lebih 5,9 juta kilometer persegi membutuhkan pengarnanan yang cukup besar. Ini sudah tentu menjadi tanggung jawab dan tugas dari TNI AL serta aparat penegak hukum di laut lainnya. Atas cakupan itu, dalam pengawasannya TMAlmembutuhkan duku- ngan alat utama sistem senjata (alutsista) yang lengkap. Namun, semua itu belum terlihat hingga saat ini karena alasan keterbatasan anggaran. Atas dasar itu, sejumlah kalangan berpandangan kalau pertahanan laut lrdonesia masih terbilang lemah. Kebanyakan dari pengamat per- tahanan di tanah air itu selalu mengeluhkan kekurangan yang ada dan terus men)ruarakan agar semlra perlengkapan unfuk pertahanan laut dipenuhi. ApalagS, disisi lain pemerintah telah mampu menambah se- bagian dari kebutuhan anggaran minimal (minimum essantial budget) guna mewujudkan pembangunan kekuatan pokok minimum (mini- rnum essantial force) TNf seiring peningkatan kesejahteraan prajurit. Dalam mengoptimalkan kekuatan TNI AL yang ada saat ini, dila- kukanpola gelar dan pola operasi penegakankedaulatan danhukum di perairan Indonesia yang dilaksanakan secara terus menerus. Pelaksanaan pola itu sendiri dilakukan dengan skala prioritas di 9 PeEpehdfMenuiu Masa Oepan M.rldm lndonesia I I 5l
BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA perairan rawan selektif. Jug4 langkah yang diambil adalah menyusun kembali kekuatan tempumya dengan mengacu pada kekuatan pokok minimum (MEF) berdasarkan prediksi arah datangnya ancaman (threat based planning) dan ber:dasarkan kemamPuan yang diperlukan (capability design). Dari gelaran operasi itu senantiasa dilakukan evaluasi yang selanjutnya telah disusun suatu jenis opera siuntukmencapai efektivitas dan efesiensi dengan mempertimbangkan keterbatasan dan usia pakai alutsista serta berorientasi pada pemenuhan komiknen dankodal operasi. ]enis operasi yang dilaksanakan TNIALpada 2010 diselaraskan dengan perumusan pola operasi yang dianut oleh jajaran TM berdasarkan undang-undang pertahanan negara yang meliputi operasi militer Perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Lingkungan nasional, Indonesia mempunyai sejumlah persoalan batas wilayah, baik perbatasan darat mauPun maritim yang hingga saat ini berlum juga tuntas. Baru-baru ini teriadi konflik perbatasan di blok Ambalat, Kaltim dan kasus pelanggaran kapal ikan Cina yang dikawal kapal perang angkatan laut negara tersebut, sehingga timbul ketegangan antara TNI AL dengan kapal perang dan kapal ikan Cina tersebut. Kemudian yang terakhir tentang kasus penangkapan aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh aparat Police Marine negara Malaysia sertabeberapa kasus lainnya' BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA Lrdonesia sebagai negara kepulauan memiliki perairan yang berba- tasan langsung dengan negara lain. Ada 10 negara tetangga yang Pe- rairarurya berbatasan langsung dengan wilayah Nusantara. Mereka adalahMalaysi4 Singapur4 Thailan4 hrdi4 Filipina, Vietram, Papua New Guinea Australia, Republik Palau dan Timor Leste. 152 | f ecrpemfuoulu Mas oePan Maridm lndone{a
BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA Berdasarkan identifikasi, baru batas maritim antara L:rdonesia dengan Australia yang telah lengkap disepakati. Sementara batas maritirn dengarr negara tetan6;ga lain baru dilakukan penetapan batas-batas Dasar Laut (Landas Kontinen) dan sebagian batas Laut Wilayah. Untuk menegakkan kedaulatan dan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia diperlukan penetapan batas-batas maritim secara lengkap. Penetapan batas ini dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Laut Intemasional, yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No 1711985. Implementasi dari ratifikasi tersebrrt adalah diperlukannya penge- lolaan terhadap batas maritim yang meliputi Batas Laut dengan negara tetangga dan Batas Laut dengan Laut Bebas. Adapun ba- tas-batas maritim Republik Indonesia dengan negara tetangga, men- cakup Batas Laut Wilayah (Territorial Sea), batas perairanZEE,batas Dasar Laut atau l,andas Kontinen. Belum selesainya penentuan ba- tas maritim antara pemerintah Indonesia dengan negara tetangga menjadikan daerah perbatasan rawan konflik. Penetapan batas maritim sangat dibutuhkan untuk memperoleh kepastian hukum yang dapat mendukung berbagai kegiatan ke- lautan, seperti penegakankedaulatandanhukum di laut, perikanan, wisata bahari, eksplorasi lepas pantai (off shore), transportasi laut dan lainnya. Belum adanya kesepakatan batas laut Indonesia de- ngan beberapa negara tetangga menimbulkan permasalahan sa- ling klaim wilayah pengelolaan, khususnya pengelolaan dan pe- manfaatan sumberdaya perikanan. Beberapa kasus yang ada antar Indonesia dan Malaysia merupakan cerminan rentannya perairan daerah perbatasan. Terjadi saling tangkap nelayan baik dari Indonesia maupun Malaysia bahkan bias mengganggu hubungan diplomatik kedua negara. 9 Pcspchtif Menulu Mao Dcpan Madrin hmcria | 153
BATAS MARITIM RAWAN SEN6KETA Permasalahanbatas laut merupakan hal mendasar yang seharusnya segera di selesaikan dan clisepakati oleh kedua negara. Bukan dengan saling menangkap kapal atau salingklaim wilayah perairan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia seharunya lebih proaktif dalam penyelesaian batas laut dengan negara tetangga, dengan demikian adanya keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat bjsa terealisasi. Dari beberapa batas laut Irrdonesia dengan negara tetangga, ada Sembilan batas laut yang memiliki kerawanan konflik antar Negara, diantaranya: 154 I 9 PeEpehtifMenuiu Masa Depan Maftim lndonesia
BATAS MARIflM RAWAN SENGKETA Indonesia-Malaysia Garis batas laut wilayah antara Indonesia dengan Malaysia adalah garis yang menghubungkan titik-titik koordinat yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama di Kuala Lumpur, pada 17 Maret 1977. Berdasarkan UU No 4l1960,Indonesia telah menentukan titik dasar batas wilay;rh lautnya sejauh 12 mil. Sebagai implementasi dari UU tersebut, beberapa bagian perairan ftrdonesia yang jaraknya kurang dari L2 mil laut, menjadi laut wilayah lndonesia. Termasuk wilayah perairan yang ada di Selat Malaka. Pada Agustus 1969, Malaysia iuga mengumumkan bahwa lebar laut wilayahnya menjadi 12 mil laut, diukur dari garis dasar yang ditetapkan rnenurut ketentuan-ketentuan konvensi |enewa 1,958 (mengenai Laut Wilayah dan Contigous Zone). Sehingga timbul persoalan, yaitu letak garis batas laut wilayah masing-masing neg.ua di Setat Malaka &agran yang sempit) atau kurang darl.24 mil laut- Adapun batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia ditentukan berdasarkan garis lurus yang ditarik dari titik bersama ke titik koordinat yang disepakati bersama pada27 Oktober 1969. Atas pertimbangan tersebut, dilaksanakan perundingan (Februari- Maret 1970) yartg menghasilkan perianjian tentang penetapan garis Batas Laut Wilayah kedua negara dr Selat Malaka Penentuan titik koordinat tersebut ditetapkan berdasarkan Garis Pangkal masing-masing negara. Diberlakukannya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, maka penentuan titik dasqr dan garis pangAal dari tiap-tiap negara perlu diratifikasi berdasarkan aturan badan intemasional yangbaru. Selama ini penarikanbatas Landas Kontinen l:rdonesia dengan Malaysia di Perairan Selat Malaka berpedoman pada Konvensi Hukum L,aut 1958. 9 P.Gp.tdtMfllu Mil ocprn uerum maonc'* | 155
BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA MoU RI dengan Malaysia yang ditandatzrngani pada 27 Oktober 1969 yang menetapkan Pulau ]ara dan Pulau Perak sebagai acuan titik dasar dalam penarikan Garis Pangkal jelas merugikan pihak hrdonesia, karena median line yang diambil dalam menenflrkan batas landas kontinen kedua negara tersebut cenderung mengarah ke perairan Indonesia. Tidak hanya ih1 hrdonesia juga belum ada kesepakatan dengan pihak Malaysia terrtang ZEE-nya. Perrentuan ZEE ini sangat perrting dalam upaya pengelolaan sumberdaya perikanan negara. Akibat belum adanya kesepakatan ZEE antaru [rdonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, sering terjadi penangkapan nelayan oletr kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena Malaysia menganggap batas Landas Kontinennya di Selat Malaka sekaligus merupakan batas laut dengan Indonesia. Hat ini tidak benar, karerra batas laut kedua negara harus ditertukan berdasarkan perjanjian bilateral. l, Berdasarkan kajian Dinas Hidrooseanografi'TNl AI. batas laut trdonesia dan Malaysia di':Selat Malaka berada di median line antara garis pangkal kedua negara yang letalcrya jauh di sebelah utara atau timw laut batas Landas Kontinen. Berdasarkan ketentuan LINCLOS 1982, rebagai coastal state, Malaysia tidak diperbolehkan Pulau Jara dan Pulau Perak sebagai base line yang jarak antara kedua pulau tersebut lebih dari.100 m{ laut. }ika ditinl'au dari segi geografu, daerah yang memungkinkan rawan sengketa perbatasan dalam perrgelolaan sumber-sumber perikaran adalah di bagian selatan Laut Andarnan atau di bagian utara Selat Malaka. Indonesia-S1.ryapua Penentuan titik-tifik koordinat pada Batas Laut Wilayah Indonesia dan Singapura didasarkan pada prinsip,sarna jarak (equidistance) antara dua pulau yang berdekatan. Fen esahan titik-titik koord,inat 156 I ggc.eee]{ifUaufu Me D.g.ntl..itin lodomsi.
BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah. Titik-titik koordinat itu terletak di Selat Singapura. Isi pokok perjaniiannya adalah garis Batas Laut Wilayah lrdonesia dan laut wilayah Singapura di Selat Singapura yang sempit (lebar lautannya kurang dari 15 mil laut) adalah garis terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik dari titik koordinat. Namun, di kedua sisi barat dan timur Batas Laut Wilayah Indonesia dan Singapura masih terdapat area yang belum mempunyai perjaniian perbatasan. Di mana wilayah itu merupakan wilayah perbatasan tiga negara, yakni Lrdonesia, Singapura dan Malaysia. Pada sisi barat di perairan sebelah utara pulau Karimun Besar ter- dapat wilayah berbatasan dengan Singapura yang jaraknya hanya 18 mil laut. Sementara di wilayah lainnya, di sisi timur perairan sebelah utara pulau Bintan terdapat wilayah yang sama yang jaraknya 2$8 mil laut. Kedua wilayah ini belum mempunyai perjanjianbatas laut. Permasalahan muncul setelah Singapura dengan gencar melakukan reklamasi pantai di wilayahnya. Sehingga terjadi perubahan garis pantai ke arah laut (perairan Indonesia) yang cukup besar. Bahkan dengan reklamasi, Singapura telah menggabungkan beberapa pulaunya menjadi daratan yang luas. Untuk itu batas wilayah perairan Indonesia-Singapura yang belum ditetapkan harus segera diselesaikaru karena bisa mengakibatkan masalah di mdsa mendatang. Singapura akan mengklaim batas lautnya berdasarkan Garis Pangkal terbaru, dengan alasan Garis Pangkal lama sudah tidak dapat diidentifikasi. , ,l Namun dengan rnelalui perundingan yang menguras energi kedua hegar4 akhimya menyepakati perjanf ian batas laut kedua ne gara yarr1 mulaiberlaku pada30Agustus 2010. Batas lautyang ditentukan adalah Pulau Nipa dan Pulau Tuaq sepanjang 11. kilometer. Perundingan ini telah berlangsung sejak tahun 2005, dan kedua tim negosiasi 9P.Ee.kdf i&diqMaOeanaruomOorsia I 157
BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA telah benrnding selama delapan kali. Permasalahan berbatasan laut Indonesia dan Singapura pacla titik tersebut tidak lagi menjadi polemik yang bisa merrimbulkan konflik, namun demikian masih ada beberapa titik perbatasan yang belunr disepakati dan masih terbuka peluang teriadinya konflik kedua negara. Indonesia:Thailand Garis Batas Landas Kontinm Indonesia danThailand adalah garis lurus yang ditarik dari titik pertenruan ke arah Tenggara. Hal itu disepakati dalam pe{aniian antara pemerintah Indonesia dengan Thailand tentang penetapan Garis Batas Dasar Laut di Laut Andaman pada 11 Desember 1973. Titik koordinat batas Landas Kontinen lrdonesia- Thailand ditarik dari titik bersama yang ditetapkan sebelum ber- lakunya Konvensi Hukurn Laut PBB 1982. Karena itu, sudah selayak- nya perjanjian penetapan titik-titik koordinat di atas ditinjau kenrbali. Aprlag Thailand telah mr:ngumumkan Zona Ekonomi Eksklusif derrgan Royal Prodamation pada23 Februari 1981, yang binva; "Tlw uclusfure Ecorcmy hrw of Kingilom ofThailand is an areabeyond and adjacmt to the te:rritorial sea whm breflilth utends ta trm hunfueil nautical ryiles measured frum the baselinzs *se for mmsuring the breadth of the Territorinl Sed'. Pada prinsipnya Proklaniasi ZEE tersebut tidak merryebutkan tertangper,rctapanbatas antarnegara,,, Indonesia-India ; j ,: Garis Batas Landas Kontinen Indonesia dan India adalah garis lurus yang ditarik dari titik pertemuan menuju arah barat daya yang berada di LautAnddman- Hal itu berdasarkan persetuiuan padal4]anuari Pn dt New Delhi, Lrdia terrtang perjanjian garis batas Landas Kortinen kildua,negara. Namun, pada,be!$npa wilayah batas laut kedua negaia masih belunr ada kesepakatan. ,: 158 | eeeae"tffUmluMaDcpnMatimMi€s
BATAS MARMM RAWAN SENGKETA Indonesia-Australia Perjanjian Indonesia denp;an Australia mengenai garis batas yang terletak antara perbatasan Indonesia-Papua New Guinea ditanda tangani di Jakarta, padal? F ebruan1973. Kemudian disahkan dalam UU No 5 Tahun 1973, tepafrrya pada 8 Desember 1973. Adapun persetujuan antara Indonesia dengan Australia tentang penetapan batas-batas Dasar Laut, ditanda tangani padaT November l'974- Pertama, isinya menetapkan lima daerah operasional nelayan tradisional Indonesia di zona perikanan Australia, yalttt Ashmore Rey' (I'ulau Pasir), Cartier Ree/ (I'ulau Ban), Scott Reef (Plulau Datu), Saringapatan Reef, dan Browse. Kedua, nelayan tradisional Indonesia di perkenankan mengambil air tawar di East Islet dan Middle Islet, bagian dari Pulau Pasir (Ashmore Reef). Ketiga, nelayan hrdonesia dilarang melakukan penangkapan ikan dan merusak tingkungan di luar kelima pulau tersebut- Sementara persetujuan Indonesia dengan Australia, tentang Pe- ngaturan Administratif perbatasan antara Indonesia-Papua New Gunea; ditanda tangani di Port Moresby, pada L3 November L973. Hal tersebut telah disahkan melalui Keppres No. 27 Tahun 1974, dan mulai diberlakukan pada 29 April 1974. Atas perkembangan baru di atas, kedua negara sepakat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan ivIOU 7974. Indonesia-Vietnam Pada 12 November 1982, Republik Sosialis Vietnam mengeluarkan sebuah Statement yang disebut "statement on the Territorial Sea Base Line". Vietnam memuat sistem penarikan garis pangkal lurus yang radikal. Mereka ingin memasukkan pulau Phu Quoc masuk ke 9l,.EFfrtif Mauiu Mae ocpan uaton tndmca | 159
BATAS MAR]TIM RAWAN SENGKETA dalam wilayahnya yang berada kira-kira 80 mil laut dari garis batas darat antara Kamboja dan Vietnam. Sistem penarikan garis pangkal tersebut dilakukan menggunakan 9 turning point. Di mana dua garis itu panjangnya melebihi 80 mil pantai, sedangkan tiga garis lain panjangnya melebihi 50 mil laut. Sehingga, perairan yang dikelilinginya mencapai total lrras 27.000 mil persegi. Sebelumnya pada1977 Vietnam menyatakan memiliki ZEE seluas 200 mil laut, diukur dari garis pangkai lurus yang digunakan untuk mengukur lebar Laut Wilayah. Hal ini tidak sejalan dengan Konvensi Hukum Laut1982, karena Vietnam berusaha memasukkan pulau- pulau yang jaraknya sangat jauh dari titik pangkal. Kondisi tersebut menimbulkan tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Lrdonesia di sebelah utara Pulau Natuna. Indonesia-Filipina Berdasarkan dokumen perjanjian batas-batas maritim Indonesia dan Filipina sudah beberapa kali melakukan perundhguru khusus- nya mengenai garis batas maritim di laut Sulawesi dan sebelah selatan Mindanao (sejak 1973). Namun sampai sekarang belum ada kesepakatan karena salah satu pulau milik Indonesia (Pulau Miangas) yang terletak dekat Filippin4 diklaim miliknya. Hal itu didasarkan atas ketentuan konstitusi Filipina yang masih mengacu pada treaty of paris 1898. Sementara Indonesia berpegang pada wawaffrn nusantara (The Archipelagic Principles) sestai dengan ketentuan Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS 1982). Indonesia-Repullik Palau Republik Palau berada di sebelah Timur Laut Lrdonesia. Secara geografis negara itu terletak di OCI. 51" LU dan 1350.50" BT. Mereka adalah negara kepulauan der,gan luas daratan 500 km2. Berdasarkan 160 | e eerspcmf Uouiu Ma$ &pan M.ddm tndonGia
BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA konstitusi 1979, Republk Palau memiliki yuridiksi dan kedaulatan pada perairan pedalaman dan Laut Teritorial-nya hingga 2CI mil laut. Diukur dari garis pangkal lurus kepulauan yang mmgelilingi kepulauan. Palau memiliki Zona Perikanan yang diperluas (Extende-d Fishery Zone) hirggu bettiatasan dengan Zona Perikanan Eksklusif, yang lebamya 200 rnil laut diukur dari garis pangkal. Hal itu menyebabkan tumpang tindih antara ZEE Indonesia dengan Zona Perikanan yang diperluas Republik Palau. Sehingg+ perlu dilakukan perundingan antara kedua negara agar terjadi kesepakatan mengenai garis batas ZEE. Indonesia-Timor Leste Berdirinya negara Timor Leste sebagai negara merdeka, menye- babkan terbentuknya perbatasan baru antara Indonesia dengan negara tersebut. Perundingan penentuan batas darat dan laut antara RI dan Timor Leste telal'r dilakukan dan masih berlangsung sampai sekarang. Eirst Meeting Joint Border Committee antara Indonesia-Timor Leste dilaksanakan pada 18-19 Desember 2002 di Jakarta. Pada tahap ini disepakati penentuan batas darat berupa deliniasi dan demarkasi, yang dilanjutkan dengan perundingan penentuan batas maritim. Kemudian perundingan Joint Border Committee kedua diselenggarakan di Dilli, pada ]uli 2003. Fenetapan Batas Laut Mendesak Penangkapan kapal nelayan lvlalaysia yang diwamai oleh ketegangan diantara kedua belah pihak dinilai bahwa ini kelemahan Indonesia. Apalagi penangkapan ini diwamai dengan kehadiran tiga helikopter rnilik Malaysia. Di mata mantan KASAL, Laksamana TNI (Pum) 9 Pe6pehtif Menuiu Ma* Depen Marida haroia I 16l
8ATA5 MARITIM RAWAN SENGKETA Bemard Kent Sondaakh,.kehadiran 3 helikqpter tersebut upaya pembuktian Malaysia bahwa data intelejen Indonesia lemah, dan tidak'ada penfagaan secara khusus merrjelang upacara besar TNI. Kent Sondakh berpendapat, Malaysia sedang mempelajari titik lemah penjagaan hrdonesia di perbatasan . lnib:uat proofing intelijen, apakah intelijmnya sudah benar atau tidak. Informasi yang dikumpulkan iotulij* itu bener atau tidak. Lebih jauh Kent Sondakh mengatakan, intelejen militer Malaysia saat itu mengetahui Indonesia akan melaksanakan HUT TNI AU,di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Data-data ini akan digunakan sebagai data militeruntuk penyerangan ke tempat musuh. Secara intelejen strategi, Malaysia itu iahu sebelum HUT TNI AU, seluruh pesawat ada di Flalim untuk hormat upacara. Intetijen shategi militel, laniut Sondaklr, dikumpulkan sebelum beqperang sehingga dapat dipergunakan jika akan belperang. Menurut Sondakh, jika TNI AL mengadakan peringatan hari ulang tahtrn, bisa saja kuprl- kapal Malaysia akanmasuk ke wilayahlrdonesia tanpa gangguan. Sondakh mencontohkan, dulu saat Jerman hendak mengebom ne- gara-negara di Eropa ]erman mengirirn intelijennya ke Belanda dan Perancis. Mereka meneliti satu persatu kebiasaan militer sefempat. Makanya ]erman bisa menyerang tepat pukul 08.00 pagi karena saat itu militer tetangga sedang upacara pagi. Sementara ih1 Pakar Hukum Kelautan Hasyim Qalal rnengatakan, perdebatan batas wilayah kelautan antara Indonesia dan Malaysia ti- dak akan pemah usai. Pasalny+ Malaysia masih memiliki kepentingan tertentu untuk tetap memperebutkan wilayah kelautan. Dari tahun 1962, perundingan tentang batas wilayah kelautan telah dilakukan. Lalu dilanjutkan pada tahun 1982 hingga sekarang, ketentuan batas tersebutbelum juga tersepakati dan memang tidak akan pemah usai. 162 | e naspenUfU.nuiu Ma* DeFn Marftim tndorcsia
BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA Menurukrya, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Kelautan terr- tang batas-batas wilayah teritorialnya. lndonesia harus tetap melak- sanakan Undang-Undang kelautan tersebut. Bila ada yang melanggar undang-undang segera ditindak. Bila menunggu perundingan batas wilayah tidak akan pemah berakhif, karena Malaysia tetap memiliki maksud mengambil kekayaan alam Indonesia. Pakar Maritim Lrdonesia, Prof Dim,vati Hartono menyatakan, bahwa banyaknya permasalairan yang terjadi di perbatasan disebabkan minimnya perhatian pemerintah, yang membuat wilayah-wilayah perbatasan yang seharusnya menjadi halaman depan negara Indo- nesia, kini lebih terlihat sebagai halaman belakang. Tak hanya soal pembangunan dan infrastrukhlr, pemerintah juga di nilai kurang memperhat-ikan kondisi masyarakat di wilayah perbatasan. Aspek ekonomi, daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal karena lo- kasinya terisolir dengan tingkat aksesibilitas yang rendah. Lri diikuti dengan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang minim. Dimyati menerangkan, jika pemerintah mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDIv! yarrg ada, tidak mustahil pembangunan wilayah perbatasan di Indonesia dapat merata. Tidak perlu mengubah orientasi pembangunan yang ada, tapi merr- sinkronkarurya. Orientasi pembangunan maritim yang terintegrasi, jalur transportasi laut dan keamanan wilayah menjadi te{amin. Sehnl ih1 hasil pertanian, bumi dan industri bisa didistribusikan denganbaik ke sejumlah pulau. Otomatis pembangunan pun akan merata. Menanggapi masih lemahnya ketegasan pemerintah mengenai batas wilayah. DPR pun angkat bicara, melalui Anggota Komisi I dari Fraksi Golkaq, Tantowi Yahya mengatakan, permasalahan batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga akan segara dibahas 9 P.rsp€hdf Mauiu Ma Dqcn Mari&n lmjn | 163
BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA oleh DPR. Terutama batas wilayah Indonesia dengan Singapura. Menurutnya akan segera diratifikasi menjadi undang-undang. Urgensinya sudah jelas ba}rwa Indonesia memerlukan kepastian batas wilayah lautnya dengan Singapura. Tanpa adanya keielasan batas itu akan banyak masalah yang tidak bisa segera diselesaikan. Tantowi menjelaskan, tanpa adanya kejelasan batas wilayah kedua negar4 maka Lrdonesia akan sulit melakukan pengamanan wilayahnya maupun berbagai kekayaan alam yang terkandung di lautnya. Selain itu juga akan selalu ada rasa saling curiga diantara kedua negara apabila batas wilayahnya tidak jelas. Ratifikasi perjanjian bilateral Rl-Singapura terkait pemetaan garis batas laut wilayah kedua negara dibagian barat Selat Singapura itu menjadi penting maknanya dan ada banyak keuntungan bagi Indonesia apabila batas wilayahnya ielas. Lebih lanjut, Tantowi mengatakan, kesepakatan yang saat ini telah tercapai antara Indonesia dan Singapura mengenai batas wilayah masing-masing merupakan hasil terbaik diplomasi yang dilakukan pemerintah. Penentuan batas wilayah itu didasarkan pada keten- tuan-ketentuan yarrg telah tercantum dalam llnited Nations Conoention on the Law of The Sea (UNCLOS) 1982. Kementerianluarnegeri darrpihakterkait ditekankanuntuk segera menyelesaikan perbafasan Indonesia dengan negara tetangga, karena hal tersebut tidal< bisa diselesaikan secara bilateral. Untuk yang bersifat multilateraf tergantung dari kesepakatan antar negara itu sendiri, nrungkin dalam hal ini Indonesia dan Malaysia sudah sepakat, tetapi pihak Singapura sendiri harus juga sepakat. Bisa saja bebernpa negara itu mengulur-ngulur waktu, karena dia tahu se'makin cepat perundingan diselesaikan, semakin merugikan bagi clia, karena dia tahu sebenarnya garis batas itu sebenarnya milik Indonesia. 164 | e nerspentifUenuiu Masa Dep.n Maririm lndonesia
sehingga pemerintah diimbau agar tidak merasa bosan mendesak negara-negara tersebut untuk melakukan perundingan. perjanjian bilateral, lanjutnya masih banyak yang belum diselesaikan. Sehingga garisbatas dua wilayah itu tidak jelas, yang menyebabkanadanya saling klaim batas wilayah yang berimbas kepada nelayan kedua negara. Penyebab pelanggaran itu ada dua, pertamakarena sengajamelewati batas wilayah unfuk motif tertentr_r, kedua karena memang tidak tahu batas wilayah karena memang tidak jelas, oleh karenanya tidak ada cara lain, meski pihak Kemenlu tengah disibukan oleh berbagai haf tapi hendaknya permasalahan perbatasan ini harus menjadi prioritas utama. Ambalat Masih Membara Malaysia kembali menyulut konflik. Kapal Diraja (KD) Baung-3509, Kapal Maritirrr Pintar-3914 dan satu pesawat patroli maritim Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM) CN-235 M44-OS memprovokasi tentara Indonesia dengan memasuki wilayah NKRI di perbatasan Ambalat, pada 20 Maret20'12. Patroli maritim [rdonesia di bawah kendali gugus tugas Komando Armada Timur tak tinggal diam. KRI Layang-g05 dan pesawat patroli Maritim P-851 yang sedang berpatroli di wilayah tersebut berhasil melakukar. pengejaran, pengusiran (intucept) serta shadowing terha- dap satuan patroli maritim Malaysia. Kini konflik Ambalat kembali menghangat. Sumber yang sangat dipercaya menyebut selama kurun waktu sebulan terakhir, tercatat hampir lima kali seminggu kapal-kapal dan pesawat patroli Malaysia memasuki wilayah NKRI tanpa izin. Berdasarkan kronologis berita, pada 20 Maret 2012, pukul 00.40 WITA, KRI Layang-805 yang sedang melaksanakan iatroli rutin BATA5 MARITIM RAWAN SENGKETA 9 PeEpehtifMenuiu Ma* Depan Madtim lndonsia | 165
menemukan kontak kapal rnencurigakan yang kemudian diketahui KD Baung-3509. Kapal ini telah memasuki batas wilayah NKRI sejauh S NN4. KRI Layang-805 melaksanakan kontak komunikasi melalui radio FM Channel 16,'namun kontak tidak meniawab' pukul09.25 WTT& KRILayang-80S melalui radio komunikasi segera memerintahkan KD Baung-3509 untuk segera kembali ke perairan Malaysia, narnun dijawab KD Baung-3509 sedang melaksanakan "Innocent Passage" memrju Malaysia' Komandan KRI Layang- 805 lalu memberikan peringatair bahwa KD Baung-3509 telah melaksanak xrlnnocent Passage tanpa izin' Namun, KD Baung-3509 berdalih menurut peta Malaysia 1979 kapalnya masih berada di witayah perairan MalaYsia. Di saat bersarnaan, terlihat kontak permukaan yang Pergerakarmya akan memotong haluan I(RI Layang-805, bertujuan menghambat pengejaran dan pengusiran KD Baung-3509' Kapal tersebut *"*u'"ti*ilayahRl"qu"t.lNMyangkemudiandiketahuiKapal Maritim Pintar-3914. Pukul 09.40 WITA' KRI Layang-805 melakukan pengejaran terhadap KD Baung-3509 yang tepat berada di haluan KRI Layang-805 dengan jarak Sodyard. rutul -og.so wrrc KD Baung-3509 sudah berada di wilayah perairan Malaysi4 KRI Layang-805 pun berbalik ke selatan-untuk kembali ke pos tempumya sambil terus mengawasi pergerakan KD Baung-3509 dan Kapal Maritim Pintar yang sudah berada di wilayah perbatasan Malaysia' Pukul 10.46 WTIA, Patroli udara Cassa Patrnar P-851 menginfor- masikan ke KRI Layang-805 adanya kontak Pesawat patroli TUDM CN-235M4tr05bergerakdaribaratketenggara.Prrkull0.4SWTIA, Cassa Patrnar P-85L melak sNtak an shndawing terhadap pesawat patroli TUDMCN-235M44L05yangtelahmemasukiwilayahNKRIsejauh BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA 166 I 9 Pe6pehtif Menuiu Masa DePan Marifm lndmsia
1 NM. Pesawat ini terbang mernotong haluan KRI Layang-805 pada jarak 500 yard dengan ketinggian 500 kaki bergerak dari barat daya kemudian melintas ke utara masuk kembali ke wilayah Ma1aysia. Permasalahan perbatasan ltl-Malaysia di perairan Laut Sulawesi (perairan blok Ambalat) memuncak pada 2005, pada saat itu ke- tegangan kedua negara tidak hanya dari lokasi di sekitar pem- bangunan suar Karang Takat Unarang dan gesekan antar kapal perang saja, tetapi juga rnemancing kemarahan masyarakat yang merasa terusik nasionalismenya dengan mengobarkan kembali slogan "Ganyang Malaysia". Blok laut seluas 15.235 km2 yang menjadi sengketa tersebut sebenar- nya sudah sering dilaksanakan perundingan antara kedua negara. Penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Idonesia-Malaysia di Kuala Lumpur 27 Oktober 1969, kemudian diratiJikasi oleh kedua belah pihak pada 7 November 1969 dijadikan dasar hukum bahwa Blok Ambalat berada di bawah kedaulatan hrdonesia. Namun pada tahun BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA 9 PcrspehtirMenuiu Masa Depan MariUm tndonesia I 167
BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA yang sama pihak Malaysia mertbuat peta baru yang memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan serta Batu Puteh (berbatasan Malaysia- Singapura) mazuk ke wilayahnya. Tentu saja Indonesia dan Singapura menolalorya dan tidak mengakui peta baru buatari Malaysia tersebut. Kemudian pada 17 Maret 1970 diadakan kembali Perjanjian Tapal Batas Laut L:rdonesia-Malaysia. Lagi-lagi Malaysia melakukan manuver secara sepihak membuat batas maritimnya sendiri memasukkan Blok Ambalat masuk ke wilayah teritorialrrya. Secara sepihak Malaysia memajukan koordinat 4' L0' ke arah utara melewati Pulau Sebatik seperti peta terbitan Malaysia 1959. Pada 1979, Malaysia menerbitkan peta laut yang digunakan melakukan klaim sepihak di perairan Laut Sulawesi, klaim tersebut masuk ke dalam perairan RI di sekitar perairan Pulau Sebatik, Pulau Sipadan, Pulau Ligitan hingga Laut Sulawesi (perairan blok Ambalat). Indonesia sejak 8 Februari 1980 melakukan protes dan nota protes yang masih terus dilancarkan hingga saat ini. Selain protes dari pihak Indonesia peta Malaysia terbitan 1979 tersebut, juga diprotes 6 negara, yaitu Filipin4 Singapura, China, Thailand, Vietnam dan Inggris (atas nama Brunei). Namun pihak Malaysia tidak menanggapi protes tersebut. Mengingat perundingan tidak ada tanda-tanda kesepakatan dan penyelesaian makakeduaKepalaPemerintahankemudianmenunjuk wakil-wakil khusus yang rvaktu itu dijabat Mensekretaris Negara RI, Moerdiono dari pihak Indonesia dan Wakil Perdana Menteri Malaysi4 Anwar Ibrahim menjajaki peluang penyelesaian. Setelah mengadakan 4 (empat) kali pertemuan di Jakarta dan Kuala l-umpur secara bergantian, kedua wakil merekomendasikan perlunya mencari penyelesaian melalui Mahkamah Internasional dan agar kedua pemerintah menyepakati untuk menerima dan mematuhi apapun putusan Mahkamah Intemasional. 168 | S frerspenffUenuiu Masa Oepan Madtim lndonesia
BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA PadalT Desember 2002, di Den Haag Negeri Belanda, Mahkamah Intemasional (hrternational Court of justice /ICD sebagai badan utama peradilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan bahwa kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ada- lah milik Malaysia melalui pemungutan suara 16 banding 1.. Ber- ubahnya status keperrrilikan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan menjadi sepenuhnya masuk dalam kedaulatan dan milik Malaysia tersebut, akan berimplikasi pada batas wilayah perairan Indonesia yang berada di sekitamya. Kemungkinan akan adanya perubahan tersebut serta posisi batas wilayah yang baru. Begitu besamya ambisi Malaysia menguasai Blok Ambalat, karena, Lapangan Aster Blok Ambalat yang terindikasi mempunyai cada- ngan minyak yang cukup besar yang saat ini dikelola perusahan migas ENI [talia mampu memproduksi 30.00040.000 barel per hari. Pihak Malaysia dikabarkan pemah mengay'ukan permintaan adanya eksploitasi bersama. Namun Lrdonesia dalam hal ini Kementerian E "rgr dan Sumber Daya Mineral (ESDM) jelas-jelas merrolak tawaran Malaysia tersebut. Sebab jika diterima, secara politis Indonesia mengakui adanya konflik negara di wihyah kaya migas itu. Sampai dengan saat ini, masih banyak terjadi berbagai kesalahan penafsiran dalam memahami kasus Ambalat, karena tidak sedikit masyarakat yang mengira dan mengatakan bahwa Ambalat adalah suatu pulau atau wilayah daratan. Sesungguhnya Ambalat adalah blok dasar laut yang dikenal sebagai perairan ZEE dan landas kontinen. Secara geografis wilayah perairan blok Ambalat berada di Laut Sulawesi yang kaya akan cadangan mineral, gas dan hidrokarbon. Sedangkan letak wilayah perairan blok Ambalat secara administratif berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. |ika dua negara yang bertetangga dan mempunyai batas di laut, tidak mungkin bagi keduanya bisa rnengklaim semua zona maritim 9 Fssp.hif hiu k DGpa Mdfrh kr&rEb | 169
BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA tanpa adanya tumpang tindih dengan tetangga. Untuk negara seperti Rl-Malaysia yang saling berhadapan batas antar negaranya maka akan terjadi tumpang tindih batas laut teritorial, ZEE darr landas kontinen. sesuai hrrkum UNCLOS L982 dua negara tersebut harus menyepakati suatu garis yang membagi zona maritim yang tumpang tindih tersebut. Penetapan Garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Borneo sudah dilakukan fgdu 1891 antara Inggris dan Belanda dengan hasil menyepakati garis yang melalui dan berhenti di ujung Timur Pulau Sebatik, pulau kecil terluar di l(abrrpaten Nunukan, dengan garis batas pada posisi koordinat geografis 4"L0'LU. Seharusnya garis batas tersebut diteruskan ke arah laut sebagai batas maritim yang harus disepakati kedua belah pihak' Saat ini kawasan yang ke arah laut, yaitu perairan Ambalat belum ada garis batas maritim yang menetapkan kewenangan kedua negara. Keputusan ICJ pada 2002 yang memutuskan kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia memberikan proyeksi akan berubahnya konfiS;urasi baseline Indonesia dan Malaysia' Indonesia, telah membuat dan menerbitkan TD baru Pulau Sebatik yaitu TD. 36 -A1 dan TD. 36 - A2 serta Karang Unarang TD. 36 - B sebagai revisi dan hal tersebut telah tertuang dalam PP No 3712008 tentang Garis Pangkal. Indonesia harus berargumen bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 UNCLOS'8} pulau keciJ seperti Sipadan dan Ligitan semestinya tidak diberi batas penuh (full ffict) dalam Penentuan klaim dan delimitasi batas maritim maksimal 12 mil laut. Namun walaupun Sipadan dan Ligitan merupakan pulau karang kecil, tetap dapat mempengaruhi klaim batas maritim Indonesia di Laut Sulawesi, dan hal inilah yang harus diwaspadai Indonesia. l7O I r ecrse"krmui, Ma D.o{ M-h ffii.
ALKI SEBUAH PELUANG DAN ANCAMAN Menanggapi masalah itu, Nuning Kertaparti, anggota Komisi I DPR RI menyatakan, soal pelanggaran batas ini sering dilakukan oleh Malaysia dengiur berbagai dalih atau pembenaran yang bisa membuat mereka leluasa menjelajahi perairan Indonesia. Hal ini bukan hanya ambalat tapi juga pulau-pulau terluar kita yang lain, yang berbatasan dengan Malay5in. Nuning percaya pemerintah melaluf Kementerian Luar Negen, Kementerian Pertahanan dan TM Angkatan Laut sudah membuat berbagai pedoman kebijakan untuk menuntaskan masalah perbatasan. Thpi, hal itu fidak cukup bila hanya dibuat di atas kertas dan tidak segera melakukan tindakan riil mengusir setiap kapal patroli Malaysia yang melewati garis perbatasan. Apalagi masalah ambalat ini bukan hal baru, jadi seharusnya regulasi maupun kelengkapan alutista dalam menjaganya sudah harus maju. |adi kita punya efek getar di hadapan Malaysia. Nuning meminta Malaysia sebagai sesama anggota ASEAN bisa saling menghormati wilayah kedaulatan Indonesia. ALKI SEBUAH PELUANG DAN ANCAMAN Alur Laut Kepulauan (ALK) adalah konsekuensi y*g harus dibe- rikan negara-negara kepulauan setelah diakui The llnited Nations Conuention on the Law of the Sea (LINCLOS) III pada 1982. Indondsia adalah negara kepulauan pertama yang mengusulkan penetapan alur-alur laut di kepulauannya. Negara yang terdiri dari gugusan pulau bisa disebut negara kepulauan dengan keuntungan dapat menarik garis yang menghubungkan titik- titik terluar dari gugus kepulauan sebagai base line-nya. Adapun penetapanAlur Laut Kepulauan lndonesia (ALKI) dilakukan dengan angkan aspek pertahanan keamanan negara dan kondisi hidrooseanografi agar alur pelayaran aman dilalui setiap kapal. 9 P.6p.kif Mmutu M.B OqEn M.dh tidGi. I l7l
ALKI SEBUAH PELUANG DAN ANCAMAN Hal ini merupakan hasil bargaining diplomasi antar bangsa. Rezim negara kepulauan diwajibkartetap memberikan akses lewat (navigasi) bagi kapal-kapal asing yimg melintasi perairan kepulauannya (archipelagic waters), karena dulunya alur tersebut merupakan jalur tradisional yang biasa digunakan pelayaran intemasional. Penentuan ALK sendiri seburamya tidak diharuskan. Negara kepu- lauan boletr tidak merrentukan ALK-nya sehingga yang berlaku ada- lah serrua kapal diperbolehklan melewati ialur-jalur navigasi normal yang biasa digunakan dalam Pelayaran drnia (routes normally used {or international naoigation). Apabila negara menentukan ALK maka kapal-kapal yang akan mehwati rute tersebut harus mengikuti rute atau alur yang zudah ditentukan. Tidak boleh lagi bercabang-cabang dalam bemavigasi atau melipir ke daratan seperti rute.rute terdahulu. Misalrrya, ALKI Barat-Timur (E-W).Selama ini, rute melalui Laut ]awabanyak cabangny+ seperti alur di pulau Bawean- Kapal boleh berlayar di utaranya Bawean dan ada pula jalur di selatannya Bawean. fika negara tidak menentukan ALKI E-W, semua kapal boleh melewati rute-rute tersebut. Tetapi bila negara menentukan rute ALKI E-W, sesuai proposal yang akan diajukan ke PBB, maka semua kapal asing yang melewati Laut ]awa harus melalui satu rute yang telah ditetapkan. Yaitu hanya alur utara Bawean. S.j-uh penetapan ALKI dimulai di lingkungan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) sekitar Februari-Maret 1991, khususnya di Direktorat Pengkajian @itjian), setelah mempelajari hasil UNCLOS 1982. Pada kesempatan itu dibicarakan tentang keharusan Indonesia menetapkan Sealant Passage melalui perairan yurisdiksinya untuk mewadahi pelayalan transit dari satu perairan ke perairan lain. Karena itu, Seskoal mengusulkan melalui Forum Strategi. Forum Strategi TNI AL ini dicanangkan untuk membica- rakan hasil usulan ALKI terhadap negara. Sebelum Forum Strategi tT2l
ALKI 5E8UAH PELUANG DAN ANCAMAN dimulai, Ditjiarr menyiapkan segala sesuatu untuk Forum Strategi. Salah satu yang terpenting adalarh Makalah Ajakan. Dalam makalah itu diajukan tiga ALI( yaitu alur laut di kawasan barat, tengah, dan timur. Karena ALK berada di perairan lndonesia, maka diusulkan agai dinamakan ALK hrdonesia, disingkat ALKI. Ketiga ALKI yang diusulkan tersebut temyata diterima forum. Kemudian, pada 19 Mei 199& Sidang Pleno MSC-69 IMO secara resmi menerima (adopt) tigaAI-KI yang diusulkan Indonesia (41 tahun setelah Deklarasi Konsepsi Negara Kepulaua4IW'awas;u1 Nusantara pada L957). Sebelumnya Konvensi Hukum Laut III yang diselenggarakan pBB di Chicago pada 1982, telah menghasilkan dua buah keputusan fenomenal. Yaitu dengan diakuinya rezim zone ekonomi ekslusif (ZEE) dan rezim negara kepulauan (Archipelagic State). Lahirnya kedua lezim itu merupakan hasil dari negosiasi dan tawar me- nawar yang alot antara negara pantai dengan negara maritim yang selama ini menguasai lautan, baik untuk eksplorasi perikanary pertambangary pelayaran, perdagarlgan maupun jalur militer. Atas disahkannya rezirn ZEE maka laut bebas (high sea) yang semula terbuka lebar rrntuk jalur pelayaran dan eksploitasi laut menjadi berkurang 200 mil laut dari tiap-tiap pulau yang ada. Kondisiini jelas merugikan negara-negara maritim, seperti Amerika, Inggris, Jepang, Kanada dan lainnya. Alasan rnereka menerima konsep ZEE ini, dikarenakan salah satunya adalah mereka diberikan garansi tetap mendapatkan akses masuk ke wilayah laut tersebut baik untuk navigasi maupun eksploitasi. Di Bab vArtikel53 dari Konvensi Hukum Laut Chicago ditegaskan dengan menyebut negara lain rnemiliki kebebasan bemavilasi di ZEE darr penerbangan di wilayah udara di atasnya dengan due regard (memperhatikan) hak dan tugas negara pantai di ZEE, serta hukum dan peraturan lain yang berlaku secara internasional. 9 P.GFLtitMoqiu Mas Oepn Maddm tmmsia | 173
ALKI SEBUAH PELUANG DAN ANCAMAN Tidak jauh beda dengan rezim ZEE, pengakuan konsep negara kepulauan juga hasil dari tarik ulur kesepakatan antara negara pengguna dengan neg;rra pantai. Indonesia beserta beberaPa negara yang memiliki karakter kepulauan, seperti Filipina, Solomon Island, Papua New Guinea dan negara lainnya baik dari Afrika mauPun Amerika Latin, berusaha menggolkan konsep ini dengan segala cara. Termasuk salah safunya menerima syarat tetap memberikan akses navigasi kepada negara lain yang akan melewati negara kepulauan tersebut. Atas dicapainya kesepakatan tersebut negara-negara kepulauan di satu pihak mendapatlcan keuntungan dengan bertambahnya luas wilayah laut, namun di sisi lain mempunyai tanggung jawab memberikan akses, baik laut mauPun udara terhadap negara lain yang akan melintas di perairan kepulauan (archipelagic uaters). Di antara negara-negara yang diakui dunia sebagai negara kepulauan, baru Indonesia yang sudah menentukan ALK dan sudah diserahkan ke pertemuan tahunan keselamatan pelayaran ke-69. Sementara negara-negara kepulauan lainnya masih belum menetapkanALK. Beban untuk menentukan ALK sepertinya mudah. Namun dalam pelaksanaannya berbenturan dengan kepentingan nasional yang lebih tinggi. Pelaksanaannya "bagai buah simalakama". Dibuat jalur akan merugikan keamanan negara, tidak dibuat negara lain akan menuntut. Hal ini yang terjadi dengan Indonesia. Atas keputusan menyerahkan 3 jalur utara-selatan ALKI ke MSC (Maritime Safety Committee), rnaka Indonesia sudah bersiap ditun- tut negara lain, seperti Amerika, Inggris, Australia Kanada dan Iepang. Mereka menganggaP penentuan ALKI tidak sesuai dengan ketentuan umum penenhran ALK (GPASL). Yakni harus meliputi 174 | e nrrymif ucruiu Mas Dep.n M.rtlh ffircs&r
ALKI SEBUAH PELUANG DAN ANCAMAN seluruh rute normally used for international nauigation dari satu laut lepaslZBE ke laut lepas lain. Mereka menyebutnya partial designation, karena Indonesia tidak memasukan alur laut barat-timur dari Selat Karimata-Laut Jawa hingga ke Laut Arafuru. jika hrdonesia tidak menentukan rute ini maka sesuai Artikel 53-12 mereka bisa melintas dengan hak lintas ALK di seluruh rute pelayaran/penerbangan narmally used for int e r national naai gat ion. Akhimya, pada 1998 saat MSC meeting ke-72, delegasi Indonesia menjanjikan bahwa Indonesia akan memenuhi penentuan ALKI secara lengkap dengan memasukan alur laut barat-timur. Keputusan itu sangat berisiko, tapi tidak ada pilihan lain. Melihat posisi strategis lakarta, ibukota negara yang berada tepat di pesisir utara Larrt faw4 jika ALKI barat-timur jadi dibuka akan sangat rawarr terhadap aksi in-filtrasi udara maupun laut. Padahal untuk mengantisipasi hal tersebut sejak dulu Lrdonesia telah menerapkan ADIZ (Air Defense ldentification Zone) di pulau Jawa ke selatan agar setiap penerbangan yang menuju |akarta (|awa) termonitor. Faktor lain yang menjadi kendala adalah kepadatan lalu-lintas baik laut maupun udara di atas laut |awa yang memiliki banyak s6kali bandara Lrtemasional, mulai dari Cengkareng Yogyakarta, Solo, Su- rabaya sampai Denpasar. Selain itu terdapat pelabuhan-pelabuhan besa4 seperti Tanjung Priuk Semarang Gresik, Tuban dan Surabaya. Beberapa titik Laut Jawa juga merupakan laut dangkal dengan kedalaman hanya 20-45 meter. Sehingga kurang aman digunakan untuk rute pelayaran besar. Tidak hanya ihr, beberapa bagian laut di alur tersebut juga digunakan sebagai taman nasional dan cagar alam. Alhasil, hingga sekarang ALKI barat-timur belum diajukan. 9 Pcp.ttif M6ulu M.e Drprn Maidm tnrtomjia | 175
ALKI SEBUAH PELUANG DAN ANCAMAN Palingmenggemparkanterjadipada2003, saatArmada ke-7US Navy melintas di sepanjang Laut |awa dan mengadakan menerbangkan pesawat tempur Homet-n}'a di perairan sePutar pulau Bawean' Sehingga memunculkan insiden Bawean yang sangat terkenal itu' Dibagian lainnegeri ini adurlah perairanNatuna. Armada US Navy juga seringberlayar di wila)'ahAlKlI menlrusuri pulau-pulau kecil di sekitar perairan tersebut dan berlabuh di singapura. Aksi ini dikuntit pesawatTNIAL, tapi juga dibayang-bayangi helikopter dari Armada tersebut. Pemerintah kendala dalam memutus- kan polemik ini. Di satu pihak Lrdonesia sudah berianii ke dunia internasional untuk merrrbuka jalur ALKI barat-timur. Di pihak lain, dalam negeri masih banyak pro dan kontra terhadap isu pembukaan jalur ALKI tersebut. Bagi sebagian kalangan, termasuk militer pembukaan ialur ini akan menambah beban Pengarnanan nasional sehingga menghendaki upaya diplomasi laniutan untuk tidak membuka ialur ALKI barat- timur. Namun bagi kalangan akademisi, dengan berlandaskan pada hukum internasional, umumnya mereka berpendapat jalur tersebut sebaiknya dibuka. Kedua pendapat itu memitiki kekuatan argument yang sama, satu pihak berpikir untuk kepentingan bangsa- Sementara pihak lain memikirkan bangsa ini dari background pengetahuarrnya bahwa jika Indonesia tidak membuka maka permasalahan yang akan dihadapi Indonesia akan lebih rumit. Sebagai jalan keluar, untuk sementara yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia terhadap dunia internasional adalah menS- gelar suwei kelautan untuk keamanan pelayaran di laut Jawa dan menyerahkan hasil-hasilnya ke lembaga intemasional untuk meminta saran dan masukan. 176 | enerq*ruauiu Mffi hpa Mil*im M,E*l
E Er Itr; F fi $ {- $ h ALKI SEEUAH PELUANG DAN ANCAMAN Melalui langkah ini diharapkan akan membuka mata dunia bahwa dengan alasan safety dan pelestarian taman laut serta cagar alam di Laut ]awa, keputusan akhir dari permasalahan ini akan lebih menguntungkan lrdonesi4 yaitu dibatalkannya penentuan jalur ALKI barat-timur AlurLaut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan jalur diwilayah perairan Indonesia yang dapat dilewati kapal dan pesawat udara asing. Hal ini mengacu pada kesaiahan kita dalam merzu:rcang dan menerapkan hak lintas laut dalam PP tekait Hukum Laut Internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang ditetapkan pada 1982. Padahaf wilayah Indonesia kini menjadi salah satu ialur terpadat di dunia. Dibukanya jalur ALKI mernbuat Indonesia menjadi negara terbuka. Karena itu, perairan dan ruang udara di jalur ALKI harus terjamin keamanannya dari segala benfuk gangguan dan ancaman. HaI ini menjadi tanggung jawab pernerintah Lrdonesia. Melihat potensi Indonesia yang merupakan jalur lalu lintas intemasio- nal, Connie memaparkan €-uh wilayah laut sebagai bagian dari ruatu negara. Di abad 4 sebelum masehi (SM), Iskandar Zulkamain mengutarakan apa yag disebut First Paradigma Dimension, bahwa wilayah penguasaan sebuah negara hanya mencakup daratan. Pemikiran ini terus berkembang hingga masa Gengis Khan, pada12 SM. Barulah di abad 16 muricul dimensi baru kekuasaan negara yang mencakup wilayah lautan. Di mana bangsa-bangsa maju terpecah dalam beberapa pemaharnan. Paham Gracius menyebutkan lautan adalah bebas tidak ada yang memiliki (Belanda). Paham J Seldom menyatakan laut termasuk bagian dari sebuah negara (Inggns). Pandangan tersebut kemudian didukung Colombus, Vasco De Gamrna hingga Hang Tuah. 9 l,eBfrDlr Msuiu he ep.n Maririm lffi | 177
ALKI SEBUAH PELUANG DAN ANCAMAN Lalu, perihal penguasa€m negara terhadap wilayah udara, terjadi silang pendapat tentang hal ini yang berlangsung sengit hingga Konferensi Paris 1910 mel;rhirkan kontradiksi baru artara air b free dan subjacent state. Meleka menganggap ruang udara adalah milik negara yang berada di bawahnya dan dapat dikelola serta dimanfaatkan bagi keuntungan negara tersebut. Dilihat dari faktor lautan dan alur ALKI yang merupakan implementasi ketentuan LIITCLOS (United Nation Conaentiott on The Law of The Sea)1982, yang telah diratifikasi melalui Undang-IJndang RI No L711985, hrdonesia telah menetapkan tiga ALKI sebagai jalur lintas kapal asing dalam pelayaran dari suatu laut bebas (ZEE) ke laut bebas lainnya yang mencakup jalur udara di atasnya. Manfaat yang didapatkan h'rdonesia dari ALBI, yaitu 1) Lrdonesia meny'adi bagaian penting dari terwujudnya sebuah'peradaban' yang berhubungan dengan lautan; 2) [rdonesia merrjadi bagian penghubung penting daiEurasian Blue Belt;3) hrdonesia mengambil peranan sangat besar dalam Global lngistic Suyport System dan khususnya terkait dengarr SLOCS (Sea Lanes Of Vorrununications) dan COWOC (Consolilnted Ocean Web Of Communication); 4) Wilayah lautan dan ALKI [rdonesia menjadi penghubung perrting dalam HASA (Highlu Accesed Sed Areas) dimana ketiga lautan yaitu l:Ldia Southeast dan South Pacific bertemu didalamnya; 5) Terkait dengan World Shipping yarg melintasi ALKI dengan muatan Dry CmgornauprsnLiquid Cargo. Dari jalur udara Indonesia juga sangat strategis. Mengingat pembagian jalur wilayah udara yang dikendalikan Air kffic System (ATS) dan pengendalian penerbangan intemasional yang ditetapkan ICAO, maka Indonesia menjadi negara yang dilewati sekitar 43 jalur penerbangan intemasional serta ratusan reporting points. Hal ini menjadikan wilayah udara Indonesia sebagai salah satu jalur terpadat di dunia. 178 | gPecpehtif Menuiu Masa Depan Ma.ilim lndonesia
ALKI SEBUAH PETUANG DAN ANCAMAN Mengenai manfaat ALKI bagi negara dan masyarakat Indonesia, Selat Malaka bisa jadi acuan. Selat Malaka merupakan jalur terpendek lalu lintas barang dan suplai energi dari Timur Tengah, Eropa dan Afrika ke negara Asia Timur, seperti ]epang, China dan Korea, yang mampu mernendekkan jarak tempuh hingga 2.000 KM, dibandingkan alternatif jalur pejalanan laut melalui Selat Sunda. fika terjadi sesuatu 'gangguan di selat Malaka maka dilihat dari lamanya pelayarrr maka dari Malaka ke Selat Sunda atau Lombok memerlukan tarnbahan 3 harl ke Laut China Selatan lewat Lombok dan bagian Timur Philiphina atau ke butr* Selatan Australia dari Indonesia ke Jepang memerlukan tambahan waktu sekitar 2 minggu. Rosihan Arsyad dalam tulisannya di "The lndonesian lourney", menyampaikan Indonesia diramalkan akan menjadi negara besar dan menjadi mesin pertumbuhan Asia, serta salah satu jajaran negara-negara ekonomi terbesar dunia. Hal ini bisa dilihat pada 2007, perdagangan Indonesia mencakup ekspor 114.100.890.757 dolar AS untuk 342.773.698 ton komoditi. Menurut ftrdonesia Central Statistic Agency nilai ini akan belipat dua pada 2012. Karena itu, tak heran jika Robert Kaplan dalam buku terbarunya, Monsoory menyebutkan posisi Indonesia sebagai negara supra strategic. Sehingga sudahkah kita memanfaatkan ALKI lainnya secara mak- simum dengan segala kelebihan strategis yang dimilikinya? Karena aneh apabila Singapura dan Malaysia yang hanya 'terkaif di Selat Malaka dapat mengambil keuntungan demikian banyak dari posisi strategis keberadaan selat itu. Sementara kita hanya sebatas bangga memiliki selat-selat dan ALKI, tetapi tidak memaksimalkan manfaat vang bisa diperoleh dari kepemilikan tersebut. 9 kp€kif Menuiu Ma* Dryn Maritim hmesia | 179
Dibukanya ALKI membuat Indonesiamenjadi negara yang tadinya 'tertutup' menjadi 'terbul':a'. Karena itu, perairan serta ruang udara di atasnya harus teriamin keamanannya dari segala bentuk gangguan dan ancaman. Sehingga setiap kapal yang melewati filur ALKI merasa arnan, dan ini berada di bawah tanggung jawab pemerintah Indonesia. Hal sangat riskan, jika dilihat dari faktor kesiapan dan kapabilitas TNI AU dan TNI AL kita. Melihat kondisi kemampuannya saat ini, dengan tidak diselesaikannya agenda ssR (security sector reform) ya.g menjadi tuntutan kaum sipil seiak 1998 untuk memprofesionalkan TNL dimana unsur terpentingnya dengan menyediakan anggaran memadai untuk membanS;un TNI kita yang profesional dan well equipped, tetapi tidak dilaksanakan oleh kaum sipil sendiri' Melihat posisi Lrdonesia rnerrjadi penghubung antara dua lautan bebas Pasifik dan Lrdia, nraka ALKI memotong kesatuan wilayah perairan lndonesia. Di mana atur ini dapat digunakan sebagaimana laut bebas. Ancaman yaq; terangkum di dalamnya mencakup 16 transational threats plus l,yaitu a.l menc akup; illegal flshing, drugs human and guns trafiicking, terrorisrn, pbacy, global wmming and climate change fficis, illegal migrations, encr* secuity chain, water and foad security' ,"rtu urt oyu utama dari beredamya Priaate Military Companies (PMCs) di perairan kita untuk melindungi MNCs dan kepentingan beberapa "bisnis hitam" di atas. Bahaya lainnya terkait uPaya pemerintah dengan dikeluarkannya Hak lintas dalam ALKI. Selintas pasal-pasal ini dapat menamPung aspirasi IMO, tetapi sulit dilaksanakan jika dikaitkan dalam keselamatan penerbangan karena hak lintas Iaut dari IMO dalam pasal ini 'diterjemahkan' berlebihan dengan memberikan hak y*g ,urr,u kepada pesawat terbang (lihat Pasal l PP 37). Padahal" irra* organisasi lalu lintas udara itu terkait pada ICAO, termasuk ALKI SEBUAH PELUANG DAN ANCAMAN l8O I e eespentifuenuiu Mas Depan Marillm lndoneda
mengatur lalu lintas udara intemasional di atas wilayah fndonesia. Duplikasi pengaturan ruang udara ini jelas menjadi masalah karena Main lnternational Air Routaakan belpotongan dengan ALKI pada ruang udara nasional kita. Mengenai upaya pemerintah dalam mengamankan ALKI dari ;rncarnan lua1, dikeluarkannya Hak Lintas dalam ALKI dalam PP No 36,37 darr 3& yang berhubungan dengan hak lalu lintas kapal dan pesawat udara di atas wiiayah lautan hrdonesia pada 28 Juni 2002. Terkait operasi pengamanan ALKI merupakan tugas TNI yang dilaksanakan secara fungsional dan terpadu oleh Komando Armada RI Kawasan danKomando Operasi TMAU dibantu Kohanudnas. Pembagian tugasnya; Pertama, Panglima Armada Kawasan men)rusnn renc;illa operasi dan melaksanakan koordinasi dengan Pangkoopsau guna memperoleh keterpaduan Guspurla/Guskamla beserta unsur- unsur laut yang terlibat dalam pelaksanaan operasi pengamanan ALKI. Kedua, Gugus Tempur Laut/Gugus Keamanan Laut untuk men)rusun rencana gerak sebagai jabaran dari rencana operasi pengamananAlKl Panglima Armada Kawasan. Ketiga, unsur KIII dan Pesud Patrnar untuk menyusun rencana gerak sesuai dengan sektor patroli laut yang telah ditentukan dan lJnsur Pesud Patmar men)rusnn rencana patroli udara sesuai dengan sektor yang telah ditentukan. Dari faktor keamanan udara, Koopsau beserta jajaran yang terlibat dalam melaksanakan koordinasi dengan Panglima Armada Kawasan, bertanggung iawab mengeluarkan perintah persiapan terhadap unsur-unsur Koops, sesuai dengan organisasi tugas yang telah ditentukan dalam rangka operasi pengamanan ALKI. Keberhasilan penyelenggaraan operasi pengamanan ALKI tidak terlepas dari pemenuhan kebuhrhan personel dan logistik yang tepat sasaran, tepat guna, tepat jumlah dan tepat waktu. Hal ini mencakup; dukungan operasi, dukungan bekal awal dan bekal ulang 9 Pe6Fhrif Menuiu M.e o€panMaddm tnlircia I l8l
ALKI SEBUAH PELUANG DAN ANCAMAN operasi, dukungan pemeliharaan dan perbaikan Alutsista, dukurrgan angkutan, serta dukungan perawatan kesehatan bagi personel' Terkait dengan sistem komunikasi dan peralatan elektronika (PERNIKA)PenSamananAl-KlmencakupPemikaStrategis,Pemika iuttir dengan titik berat pada pelaksanaan perlawanan elektronika dan Sistem L:rformasi Kawan Lawan Operasi (Siklop) yang ditentukan Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional (Popunas) yang setiap harinya dapat berubah-ubah sesuai dengan ketentuan' Karena itu, Komando Arrnada RI Kawasan dan Komando Ope- rasi TNI AU dibantu Kohanudnas juga bertanggung jawab me- nyusun rencana kebutuhan administrasi dan logistik y*g diper- lukan selama operasi. Patut diingat, dari sisi keamanan udara' terdapat perkecualian demi kepentingan negara atau militer serta t "p"ttitlat keselamatan penerbangan umum' Maka sesuai Pasal 9 Konvensi Chicago L944 terdapat keleluasaan bagi setiap negara melarang pesawat asing terbang di atas wilayahnya' .. ,..i i Pertanyairrrya kemudian apakah dengan kondisi nyata anggaran pertahanan kitu dur, efek yang clitimbulkan pada kapabilitas TNI iI- aut fNt eU, mampu membuat kita selalu dapat melarang dan menyergaP pesawat asing yang lewat di udara kita? Untuk mengintersepsi ancaman melalui kekuatan udara di ALKI I terjauh arah Utara (Natuna) menggunakan pesawat Hawk 100 dengan kemampuan kecepatan 0,8 NM memerlukan waktu 55 menit dari Pakanbaru dan 38 menit dari PQntianak' Untuk intersepsi menggunakan Pesawat F16 Fighting Falcon dengan kemampuan kecepatan 0,95 NM ke ALKI I terjauh Selaian (Selat Sunda) rnemerlukan waktu 47 mentt, dan 29 'menit.ke ALKI II terjauh selatan (selat Lombbk). Adapun untuk intersepsimenggunakan Sukhoi dengan kemlmpuanya 0'95 NM r i , i' .'1..,. tDl e e.'*a*ffier*rc* Dhr.n Madh lndon6i!
AlJ(l SBUAH PE1UANG DAN ANCAMAN mernerlukan lyaktu 47 menit ke ALKI Itr terjauh Utara (Selat Makassar), dan 39 menit ke ALKI III terjauh Selatan- Pengamanan ALKI [Iarus Berlapis Badan Koordinasi Kemanan Laut (Bakorkamla) merryatakan bahwa seluruh kapal yang melintasi di perairan Indonesia akan terpantau, hal ini menyusul maraknya aksi ilegal yang terjadi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Sehingga, untuk mengatasi itu, Bakorkamla akan terus meningkatkan kinerja dan pengawasan serta pemantauan secara langsung dengan menggunakan satelit. Kepala Pusat Informasi Hukum dan Kerjasama Bakorkamla, Triyuswoyo mengatakan, ke depan seluruh perairan Indonesia akan dipasang satelit. Meski tidak gampan& namun hal itu akan ditingkatkan. "Dengan menggunakan pemantauan satelit yang ditempatkan di beberapa titik strategis Maritime Regional Coordinate Centre (MRCC) diharapkan dapat membantu mela- kukan pernantauan yang disertai koordinasi dengan RCC ( Regional Coordinat Centre). Triyuswoyo juga mengatakan bahwa nantinya tiap RCC harus memberikan laporan ke MRCC yang kemudian diteruskan ke markas besar dari setiap pergerakan maupun informasi yang masuk maupun yang terpantau di radarnya. Dan untuk wilayah Lrdonesia idealnya bisa lebih dari puluhan RCC. Hal itu bisa saja ada suatu daerah dipertajam pemantauannya, tinggal memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Dalam pelaksanaan ini, nantinya memliliki fungsi yang sangat bermanfaat saat pelaksanannya di lapangary sehingga tak terlalu membutuhkan operasi besar-besaran kapal-kapal patroli laut. 9 Pe6p.htlf M6uiu M.* mpn Madttm tnaon*ia | 183
ALKI SEBUAH PETUANG DAN ANCAMAN Cukup melakukan pemantauan lewat satelit, dan berkoordinasi dari pusat dan ini tentu terbilang hemat bahan bakar. Untuk membahas masalah-masalah yang terjadi diALKI, Bakorkamla baru-baru ini mengadakan li.apat Koordinasi terbatas IIL di Ambon, Maluku. Rapatyang diikuti oleh 12 stakeholders didalamnya tersebut langsung membahas permasalahan dan kondisi saat ini yang terjadi di perairanAlur Laut Kepul:ruan Indonesia ( ALKI ) III yang meliputi wilayah hrdonesia paling Timur yakni Samudra Pasifik, Selat Maluku, Laut Seram,LautArafuriu dan Laut Banda. Rakortas ini lebih di utamakan pada melakukan sosialisasi sekaligus mengetahui perrriasalahanyang ada'di wilayah lndonesia Timur atau ALKI III secara langsung dari seluruh stakeholders yang ada. Selain itu, pemilihan tempat rakor itu sendiri menunjukan tempat sekaligus kepentingan-kepentingan bersama dalam rnelakukan Pengamanan dan koordinasi laut di vrilal'ah Indonesia bagian timur. Seperti halnya pemilihan di ALKI I yakni Batam yang mana sudah di ketahui sama-sama bahrva Batam dengan selat Malaka menjadi salah satu kawasan perairan yang paling sibuk. Dalam satu tahunnya tidak kurang 51 ribu kapal-kapal asing dan lokal yang melintas di kawasan tersebut. Untuk wilayah ALKI IL yakni Manado merupakan salah satu kawasan yang sangat erat dan berdekatan sekali dengan perbatasan antara negara sehingga menimbulkan efek rawan konfli' Aspek keamanannya lintas batas negara harus mendlpatkan perhatian danprioritasyangsangattinggl....,., Untuk wilayah tig+ perlu adanya penjelasan pentingnya wilayah maritim dan kepulauan sekaligus ingin menuniukan di wilayah trdonesia, kita harus ber*rma-sama melakukan Pengawasan sum- 184 | 9 nerqetdf uemlu Mas Dcpan Maddil lrdon6ia
ALKI SEBUAH PELUANG DAN ANCAMAN ber daya alam. Selanjunya, apa yang di lakukan oleh Bakorkamla merupakan salah satu cara menyadarkan seluruh elemen akan pentingnya menjaga sumber daya yarq ada yang nantinya akan bisa di wariskan ke genelasi berikutnya. Sementara itu, Pakar Hukum lvlaritim, Prof Hasyim Djalal menya- takanbahwa pengamanan dan pengawasanAl-Kl sangat rendah dan minim, sehingga mernudahkan kapal untuk melakukan pelanggaran- pelanggaran yang tertuang dalam aturan dasar ALKI itu sendiri. Sebenarnya kalau bicara ilegal di laut, tidak selalu terjadi di ALKI, karena itu bisa terjadi dimana saja, misalnya pencurian ikan rata-rata terjadi diluar ALKI. Sebenarnya, ALKI itu hanya untuk kapal-kapal agar mudah lewat. Meskipun di ALKI juga ada, narnun lebih banyak diluar ALKI, orang curi ikan misalnya itu kan tidak perlu di ALKI, ileral imigran, penyelundup-penyelundup tidak perlu di ALKI, karena di ALKI itu tidak boleh berhenti, tidak boleh memuat orang dan barang atau sebaliknya. Meski demikiary pengamanan terhadap ALKI sangat diperlukan. Menurutnya jika pengamanan perlu ditingkatkan, itu memang perlu karena memang laut Indonesia itu sangat luas. Kemampuan penegakan hukum dan pengamanan tidak hanya terbatas di ALKI, tapi diseluruh perairan. Di ALKI itu yang biasa lewat umumnya kapal perang, tapi kalau kapal dagang bisa lewat dimana saja. Kelemahan ALKI, dilihat dari kacamata Hasyim adalah monitoring. Karena pengawas itu tidak akan tahu kapal yang lewat di ALKI. Bahkan terkesan bebas lewat disana, karena memang dilewati oleh kapal militer. Sebenarnya maksud diadakan ALKI itu supaya kita bisa memonitor kalau kapal-kapal asing lewat diperairan kita, kalau dia lewat di ALKI biasanya dibiarkan, tapi dia tidakbisakeluar dari jalurALKI, namun sayangnya hingga saat ini pengawasan masih sangat lemah. 9 PerpchfMenu,u Ma* Depan Maddm maon*ia | 185
KEGIATAN ILEGAL DI LAUT Paling penting kata Hasyim, perlu peningkatan pengamanan dan perlu peningkatan anggaran belania untuk keperluan penegakan tersebut, Jika itu dilakukan, maka saya yakin pengawasan akan berjalan' maksimal, dan bagi siapapun yang melintasi ALKI tenfunya akan sangat sulituntuk membuathal-hal yang melanggar, pengamahan perlu ditingkatkan. KEGIATAN ILEGAL DI LAUT Masih maraknya kasus penangkapan ikan secara liar (illegal fishing) rupanya benar-benar telah memukul masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada perekonomian di laut. Terlebih, sedikitnya, ada seribu kapal asing hilir mudik menangkap ikan secara ilegal di Indonesia setiap tahunnya- Perairan Natuna, Sulawesi Utara, dan Arafuru adalah area perairan Indonesia di mana lllegal Unregulated and Unreported (IUU) Fishing sering terjadi. ILJIJ Fishing telah melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dan melyebabkan beberapa sumber daya perikanan dibeberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia ooer fishing. IIJIJ Fishing merupakan tindakan kriminal lintas negaru y*g terorganisii dan secara jelas telah menyebabkan kerusakan serius bagi Indonesia clan negara-negara di kawasan Asia Pasifikiainnya. Karena, selain merugikan ekonomi, sosial, dan ekologi, praktik ini merupakan tindakan yangmelemahkan kedaulatan wilayah suatu bangsa. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri terus berusaha keras dalam rnemerangi ILrU Fishing itu. Bahkan, pada bulan Oktober lalu lndonesia bersama 21 negara yang tergabung dalam Asia-Pasific Economic Deaelopment (APEC) 186 | gPqspehtifMenuiuMa* DeFn Marltlm lodonesis
KEGIATAN ITLEGAL DI LAUT telah bersepakat untuk lebih gencar dalam memerangi dan me- ngatasi illegal fishing. Kesepakatan itu tercantum dalam Deklarasi Paracas yang merupakan hasil dari Pertemuan Menteri Kelautan APEC di Paracas, Pent,1.1.-12 Oktober 2010. Menurut Sekretaris Jenderal KKP, Gellwynn |usuf, berbagai hal yang tercantum dalam Deklarasi Paracas sebenamya tidak mengikat tetapi sudah pasti akan berdampak telhadap kebijakan bidang perikanan di Indonesia. Meski begitu, sepertinya dibutuhkan usaha lebih keras lagi untuk meminimalisir kasus illegal fishing di Indonesia. Apalagi, potensi kerugian negara sebesar Rp 80 triliun dari praktik kotor tersebut. Kerugian tersebut terdiri dari potensi ikan yang hilang mencapai Rp30 triliun dan kehilangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp50 triliun setiap tahun. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PPP, Wan Abu Bakar mengatakan, illegal fishinc di lndonesia memang sudah berjalan cukup lama dan sangat mengkhawatirkan. Ia berharap ada langkah konkret dari Menteri Kelautan dan Perikanan dalam menangani dan memberantas praktik ilegal ini. Pemerintah sudah seharusnya berani menegur dengan keras kapal-kapal asing yang sudah melakukan operasi penangkapan ilegal. ,, di,! Masih maraknya kasus illegal Jishing sebenarnya tak luput dari ketidaktegasan aparat dalam penanganan para pelaku illegal fishing. Hal ini bisa dilihat pada banyak kasus illegal fishing. Namun, para pelakunya dihukum ringan. Padahal, berdasarkan Pasal 85 jo Pasal 101 Undang-Undang No 3U2004 tentang Perikanan dinyatakan secara tegas bahwa pelaku illegal fishing dapat dikenai ancaman hukuman penjara maksimal5 tahun. Secara terprsah, Sekretaris lenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Riza Damanik menyatakan, pemerintah belum 9 kEpddf MGnuiuM.sa &pen Metrm lndomria | 187
oPtimal dalam melindungi su:nber kekayaan laut lrrdonesia. Ditambah dengandiplomasiyangdilakukanPemerintahterhadap ."giu-n"g*, yang berbatasan langsung dengan Indonesia' Balrkan' tuiar,ya pLcurian itunbukan lagi atas nama perusahaan dan pribadi' narnun sudah melibatkan okrrum pemerintahan' Contohnya yang baru-banr ini lv{alaysia' Pemerintah harusnya bisa melakuiarrdiplomasi dengan negara tetangga untuk tegas menindak oknum pelaku itlegal fishins' Pencurian ikan yang semakin marak, kala Riza, selain merugikan negara dari segi penerimaan pendapatan, iuga mengancam ketahanan pangan nasional, di mana .LUup tahun, sekitar 2,8 iuta ton ikan dipasok oleh nelayan kecil untuk kebutuhan nasional' Tak terelakkan' tidak tertanganinya masalah illegal Jishing secara proporsional oleh pemerintah memang menjadikan masalahnya menfadi komplek iaii rumit seperti benang kusut. Karenanya, untuk meminimalkan pencurian rrrungkin sudah saatnya pemerintah membuat Undang- Undang Antr llle gal F ishing - ,,.Undang-Undang tersebut bisa jadi solusi ketika Undang-Undang Nernor 3'1 tahun 2004 tentang Perikanan kurang memperhatikan dKb net*yan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan ,. $i#it". auya laut' Sebab, parla Undang-Undang Perikanan Nomor 31 ''iTuho.,2004 memang ada ceiah yang memungkinkan nelayan asing mempunyai kesemfatan luas untuk mengeksploitasi sumber daya purit.*u,, 1:rdonesia. Khususnya di Zone Ekonomi Eksklusif (zEE). Pada pasal 2 9 ayat(1), misalnya, dinyatakan bahwa usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan, hanya boleh ditakukan oleh warga ,,"guru lrdonesia atau,badan hukum Indonesia' Namun' pual uyui12), kec,uali terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang rnelakukan penangkapan ikan diZEE, sepanjang hal tersebut KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT 188 | gPe6p€kiru.nuiu Mas Depa Maftim lndon€ia
KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT menyangkut kewajiban negara Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum intemasional. Selain itu, pemerintah juga harus mempercepat terbentuknya pengadilan perikanan yang berwenang menentukan, menyelidiki, dan memutuskan tindak pidana setiap kasus illegal fishing dengan tidak melakukan tebang pilih. Bahkan, jika perlu pemerintah harus berani menghentikan peniarahan kekayaan laut Indonesia dengan bertindak tegas, seperti penenggelaman kapal nelayan asing. Mafia Perikanan Indonesia )/ang terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia) menyebabkan wilayahperairannya 9 PeEpehtifMenuiu Mas Depan Maritim lndonesia I 189
sangat rawan terjadi penangkapan ** r""um ilegal (lllegal Fishing). Masalah il legal fishing sebenarnya sudah menjadi masalah klasik yang sejak dulu tidak pemah ditangani dengan tuntas. Saat ini, kasus illegal fishlng srrdah hampir tidak terdengar lagi bukan karena angka pelanggaranny'a berkurang, dan ketatnya Pengawas;m dari aparat penegak hukum, yakni Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatanlaut (AL). Kalaupun illegal fishingberhasil ditangkap kapal patroli, kebanyakan adalah kapal berukuran kecil milik nelayan asing yang biasanya terjadi di wilayah perbatasan laut. Sementara kapal-kapal di atas 100 Gross Tonage (GT), bukan hanya melakukan praktek iltegal fishing tetapi saat ini juga banyak melakukan praktik illegal license (penyalahgunaan izin). Patut diketahui, illegal license adalah praktik manipulasi izin atau penyalahgunaan izin. Kapal tangkap milik perusahaan perikanan yang beroperasi di Lrdonesia, sebagian besar hanya mengantongi izin formal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Lrdonesia yang didapat dengan cara mudah. Namun setelah melakukan impor kapal asing mereka (perusahaan perikanan yang beroperasi di Indonesia) tidak membangun atau rnengembangkan industrinya yang mengakibatkan daerah-daerah sentra tangkapan (Laut Arafura, Laut Natuna, Laut Banda, Laut Maluku dan Laut Papua) tetap rhenjadi daerah miskin. Jika ada izin tersebut didapati dengan cara-cara yang tidak sesuai mekanisme atatr tidak sesuai aturan yang berlaku. Praktik illegal license dilakukan ribuan kapal di laut Indonesia, seperti Laut Arafura, Laut Aru, Laut Banda dan lain-lain. Bahkan kapal-kapal tersebut berhasil mengelabui aparat. Praktik illegal license saat ini marak terjadi dan hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi merugikan sebagian besar rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan adanya penyalahgunaan pemberian ijin dan proses untuk mendapatkannya. l9O | 9Petspehilf MenuiuMasa Depan Madtimlndon€sia
KEGIATAN ILLEGAL DI IAUT Pemerintah sering mernbesar-besarkan jika ada penangkapan pelaku illegal fishing yang pada kenyataannya merupakan kapal- kapal milik nelayan asing yang melakukan pelanggaran di per- batasan laut. Tetapi tanpa disadari, oknum-oknum tertenfu di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebenar- nya melakukan praktek illegal license yang menyebabkan Negara dirugikan triliunan rupiah. Kalau saat ini hukum bisa dibeli oleh seorang Gayus Tambunan mengenai kasus pajak, maka dibidang perikanan diduga ada oknum-oknum tertentu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia yang bisa dikategorikan sebagai Mafia Perikanan karena membekingi pelaku illegal license. Selain itu, adanya tindakan oknum-oknum di lingkungan Kemen- terian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang sengaja rnenjual belikan perizinan impor kapal asing kepada perusahaan yang tidak berbasis industri serta Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPD, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), tanpa melalui proseduryang sebenarnya, menyebabkan industri perikanan di Indonesia akan mati dengan sendirinya. Hal ini harus segera di berantas demi kesejahteraan rakyat kecil. Bukan hanya itu, permasalahan yang ditemukan saat ini adalah ada indikasi pengusaha yang suka mencuri ikan di perairan Indonesia dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum, dan hal inilah yang menjadi salah satu kendala utama pemerintah memberantas illegal fishing dan illegal license. Pemerintah, aparat penegak hukum (Kepolisian dan TNI AL) serta masyarakat seharusnya dapat bekerjasama memberantas praktik-praktik KKN yang dilakukan para pengusaha perikanan melalui praktek illegal license, gltna meminimalisir kerugian 9 PeEFhrif M.nliu Mae D.p.nM.ddm lndm8l. I l9l
KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT Negara dan terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Tanpa disadari, prqktek illegal fishing dan illegal license telah merusak sumber daya alam kita, karena selain kekayaan laut dikuras, juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan kelautan kita. Kerugian yang harus ditanggung bangsa akibat aksi penc-urian ikan oleh nelayan asing yang melakukan praktek illegal license bukan hanya menyangkut jutaan ton ikan yang habis dikuras setiap tahunnya, tapi juga berdarnpak pada kerusakan terumbu karang. Tak cukup sampai disitu, praktik-praktik illegal Jishing dan illegal license yang dilakukan para nelayan asing telah merusak hutan bakau (mangrove). Seperti yang terjadi di pantai Selat Makassar yang dapat menimbulkan abrasi. Hasil kajian yang dilakukan oleh Forum Pers Pemerhati Pelanggaran Perikanan Nasional (FP4N) di beberapa wilayah menunjukkan bahwa praktik m#ia perikanan sudali sangat memprihatinkan. Kajian telah dilakukan melalui survey lapangan dan mendatangi beberapa instansi pemerintah dan swasta serta mengamati langsung di lapangan. Namun apa yang terjadi, kongkalikong dan perijinan operasi kapal ikan terus mengalir tanpa rnengikuti prosedur yang tertuang dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan senantiasa mengumandangkan "perang" terhadap para pelaku illegal fishing. Tetapi fakta dilapangan yang FP4N miliki menunjukkan banyak terjadi penyimpangan pada saat proses penerbitan baru surat Izin Usaha Perikanan (SIUP-D, Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal ($LIP-PM), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI). Dalam proses permohonan pengajuan alokasi hi.ggu terbitnya SIIJP-I SIUP-PM, ada beberapa proses yang 192 | g perpahrlfUenulu Ma* D.Fn Ma.itlm lndonesla
KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT tidali sesuai realita, tetapi dengan sengaja oknum aparat di Direktorat Jendral Perikanan Tlangkap, membiarkan hal itu terjadi. Hasil analisisi yang dilakukan oleh FP4N tentang kerugian Negara yang diakibatkan oleh praktek mafia perikanan sangat mengerikan. Dengan asumsi izin 5.000 kapal impor eks asing tidak berbasis industri, serta berdasarkan analisa diatas, maka FP4N menyatakan bahwa Kerugiannegara akibat pemberian ijin tidak berbasis hrdustri berdampak kepada terjadinya illegal fishing dan illegal lisence dengan mengacr.r pada harga ikan kualitas rendah di Thailand (2.000 dolar AS per ton), maka kerugian negara adalah sebesar Rp 218 triliun per tahun papar FP4N. Terdapat beberapa perusahaan yang terindikasi melakukan praktek mafia perikananberdasakankaiian FP4N adalah PT Pusaka Benjina Resources, PT Dwi Karya Reksa Abadi, PT Yongshun, PT. Maju Bersama Jaya, PT Tanggul Mina Nusantara, PT. Samudera Pratama Jaya, PT Hadidgo, PT ]aring Mas, PT Thalindo Arumina |aya, PT Kristalin Eka Lesari, PT Sumber Laut Utama, PT Nusantara Fishery, PT Tofico, PT Sinar Abadi Cemerlang, PT S&T Mitra Mina Industri, PT Bonecom dan PT Vinisi Inti Line. Perusahan lokal yang menjadi broker dan terindikasi melakukan praktek mafia perikanan adalah PT Yongshun yang dibekingi seorang politisi yang cukup terkenal. Ketua FP4N Ivan Rishki mengungkapkan, salah satu perusahaan di atas, berdasarkan kaiian dan penelusuran memiliki aset yang sangat besar di rregara China seperti membangun terowongan dan jalan tol hasil jarahan ikan di hrdonesia. Ia mensinyalir kerugian uang negara di sektor perikanan ini memanipulasi perizinan yang dilakukan oknum pejabat di bawah Direktorat Jenderal Perikanan T*Sk p, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Akibat dari praktek perizinan yang tidak sah ini membuat daerah kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 9 Pe6g.itifMenuiu Mas Ocpsf, M.dtim lndon6i. I 193
tidali sesuai realita tetapi dengan sengaja oknum aparat di Direktorat |endral Perikanan Tlangkap, membiarkan hal itu terjadi. Hasil analisisi yang dilakukan oleh FP4N tentang kerugian Negara yang diakibatkan oleh praktek mafia perikanan sangat mengerikan. Dengan asumsi izin 5.000 kapal impor eks asing tidak berbasis industri, serta berdasarkan analisa diatas, maka FP4N menyatakan bahwa Kerugiannegara akibat pemberian ijin tidak berbasis Industri berdampak kepada terjadinya illegal fishing dan itlegal lisence dengan mengacu pada harga ikan kualitas rendah di Thailand (2.000 dolar AS per ton), maka kerugian negara adalah sebesar Rp 218 triliun per tahun papar FP4N. Terdapat beberapa perusahaan yang terindikasi melakukan praktek mafia perikanan berdasakan kajian FP4N adalah PT Pusaka Benjina Resources, PT Dwi Karya Reksa Abadi, PT Yongshun, PT. Maju Bersama Jaya, PT Tanggul Mina Nusantara, PT. Samudera Pratama Jaya, PT Hadidgo, PT ]aring Mas, PT Thalindo Arumina |ay+ PT Kristalin Eka Lesari, PT Sumber Laut Utama, PT Nusantara Fishery, PT Tofico, PT Sinar Abadi Cemerlang, PT S&T Mitra Mina Industri, PT Bonecom dan PT Vinisi Inti Line. Perusahan lokal yang menjadi broker dan terindikasi melakukan praktek mafia perikanan adalah PT Yongshun yang dibekingi seorang politisi yang cukup terkenal. Ketua FP4N Ivan Rishki mengungkapkaa salah satu perusahaan di atas, berdasarkan kaiian dan penelusuran memiliki aset yang sangat besar di rregara China seperti membangun terowongan dan jalan tol hasil jarahan ikan di lrdonesia. Ia mensinyalir kerugian uang negara di sektor perikanan ini memanipulasi perizinan yang dilakukan oknum pejabat di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Akibat dari praktek perizinan yang tidak sah ini membuat daerah kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT 9 PeBp.t{ifMenuiu Mao oepan Medtlm tndoneia I 193
Melihat realitas yang terjadi ini, sungguh ironis, sebuah negara kepulauan yang kaya dengan sumberdaya alam yang sangat melim- pah, namun masyarakatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara segelintir orang dengan kekuasaan yung m"reka miliki lantas melakukan perbuatan keji dengan t"rkotuborusi dengan para maling dan bandit dari negara lain untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia' Berd.asarkan kajian yang ad4 tentunya sudah saatnya rakyat Indonesia segera menghentikan praktek mafia perikanan yang menghianati rakyat dan mencederai kepercayaan yang telah diberikan. Mari kita bersatu padu untuk segera mengungkap dan membongkar praktek mafia perikanan di Indonesia' Kerugian negara di sektor perikanan mencapai Rp218 triliun' Kebocoran uang ngara ini berasal dati illegal license (perizinan tidak sah) di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Forum Pers Pemerhati Perikanan Nasional (FPAN) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) akan membawa kasus dugaan penyelewengan uang negara ini ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)' Ivan menilai jika hal ini dibiarkan, bukan negara saia yang rugi karena masyarakat pun dimiskinkan, bahkan tetap menjadi'daerah tertinggal. Sektor perikanan Indonesia potensial, tapi saat ini hancur karena mafia perikanan, bahkan nelayan pesisir terancam menganggur. Kejahatan mafia perikanan ini, lanjut Ivan, ditemukan diduga *"tiuutun oknum-oknum seperti oknum aparat kepolisian, okntrm aParat hukum bahkan oknum petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri. Ivan menjelaskary illegal fishing itu hanya terjadi di perbatasan laut Indonesia, sedangkan illegal license terjadi di dalam (wilayah) laut Indonesia, dengan cara menggunakan Bendera KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT 194 | 9 Pe6pehtifMenuiu Masa oepan MEdtim lnddesia
KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT Indonesia, tetapi isinya orang asing yang diduga mendapatkan izin manipulatif dari KKP. Atas tindakan oknum pejabat di lingkungan KKP yang sengaja menjualbelikan perizinan impor kapal asing kepada perusahaan yang tidak berbasis inclustri serta Surat Izin Usaha Perikanan (SruP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIP!, Surat Izin Pengangkut Ikan (SIKPI) tanpa melalui prosedur sebenarnya yang bertentangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 512008 juncto No 1212009, tentang Usaha Perikanan Tangkap. Dari perizinan saja ini sudah melanggar hukum. Dampak dari itu semua potensi uang negara triliunan hilang begitu saja. Belum lagi perusahaan perikanan yang tidak berbasis industri, sama saja membunuh nelayan kita perlahan-lahan. Irzan mencotohkan, salah satu perusahaan yang tidak memiliki Unit Pengolahan Ikan (UPD PT Yongshun. Ivan juga menuding PT Yongshun sebagai broker mafia perikanan. Dalam Peraturan Menteri No 1212008 ;'uncto No 1212009 sudah jelas bahwa perusahaan perikanan wajib memiliki UPI. Tapi di lapangan perusahaan tersebut tidak memiliki. Ironisnya, lagi mereka mendapatk an izin. Ivan menuturkan, perusahaan yang tidak memiliki UPI terkuak saat Dirjen Perikanan Tangkap, Dedy Heryadi Sutisna, saat itu mendatangi PT Sumber Laut Utama di Pelabuhan Nusantara Ambon. kri kejadian yang sangat mustahil, dimana seorang Dirjen menanyakan perusahaan tersebut dan ternyata tidak memiliki UPI. Sementara yang menandatangani surat perizinan adalah Dirjen Perikanan Tangkap. Ini sama saja Dirjen melanggar Peraturan Menteri. Bukti- bukti adanya mafia perikanan di Indonesia telah kami serahkan kepada Presiden SBY. lnfonnasi yang kami dapat, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah ditegor dua kali oleh Presiden. g t eEFhrif M6uiu Ma* oqan Maritim lndoesa | 195
KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT Bagi4n Humas Dirjen Perikanan Tangkap KKP membantah atas tudingan itu. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tidak mengeluarkan izin apabila syarat-syarat perizinan tidak lengkap sesuai peraturan menteri tersebut. Kepala Pusat Data dan Analisis ICW, Firdaus Ilyas, terkejut atas penemuan hasil investigasi FPAN. Ia mengatakan, kerugian negara dalam temuan ini sangat besar dan diperkirakan mencaPai 25 persen dari penghasilan sektor perikanan. Firdaus mengatakan, data yang diberikan FP4N bisa menjadi acuan tata kelola dan pengawasan KKP dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Dari temuan itu, lanjut Firdaus, bisa dijadikan langkah awal untuk dilaporkan ke kantor penegak antikorupsi. )anganpernahbermimpi Indonesia akanbisa menjadi pengekspor ikan terbesar dunia, jika aturan main tidak berpihak kepada industri perikanan yang nyata. Menurut lvan, banyak kapal asing seperti kapal China, kapal Thailand, dan kapal Taiwan, menangkap ikan di perairan Indonesia tetapi industri perikanan di negara mereka lebih rnaju ketimbang Indonesia. Karena, Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya berpihak pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang tidak memPunyai dampak bagi daerah dan negarai- Sedangkan Industri perikanan sudah jelas berp-ihak pada masyarakat dan negira. Kalau perusahaag.r feiikanan memiliki industri perikanan di sini, berapa jumlah tenagh kerja yang terserap. Belum lagi nilai investasi pgr.trsahaan, jelas ini:s.angat menguntungkan negara. Selain tidak memiliki UPI ada juga perusahaan perikanan yang menggunakan alarhat filitif. Perusahaan itu bemama PT Maju Bersama ]aya, yang memiliki sebanyak 27 unit kapal dan satu unit kapal tremper (kapal pengangkut). 196 | e f*p*of xauiu M.e &pan Maritim lndonesia
KEGIATAN ILLEGAT DI LAUT Setelah dicek SIUP-nya dari Ditjen Perikanan Tangkap bahwa perusahan PT Maju Bersama Jaya yar:.g beralamat di jalan Dullah Rayo Desa Ngadi KM 08, Kota TuaL Provinsi Maluku, temyata perusahaan itu tidak ada. Lebih parahnya,kata Ivan, PT Sumber Laut Utama yang beroperasi setahun dan memiliki 17 kapal penangkapan ikan mengaku belum memiliki UPI. Memang perusahaan ini mengajukan permohonan sewa UPI di Pelabuhan Nrrsantara Ambon. Menjadi permasalahan, banyak perusahaan yang tidak membangun industri perikanan. Mengenai permasalahan belum mempunyai UPI dan perusahaan perikanan fiktif namun diberikan izin serta alokasi kapal tangkap impor bekas asing dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus segera diusut apara penegak hukum. Selain itu, permasalahan lain yang ditemukan saat ini adanya indi- kasi pe-ngusaha yang mencuri ikan di perairan Indonesia dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum. Hal ini yang menjadi kendala utama memberantas illegal Jishing dan illegal lincese. Baiak Lauft Nyata Bukan Dongeng Bajak larrt orang mengenalnya sebagai karakter dalam dongeng dan film. Namuru jika menelisik sejarah, mereka ada dalam kehidupan nyata dari zaman ke zarman Seiarah perompakan alias bajak laut terjadi secara bersamaan dengan *j*uh navigasi. Menurut sejarah kuno, bajak laut zudah ada sejak abad ke.3, yaitu dengan bajak laut Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Berbagai istilah mengenai bajak laut pun mnncul, mulai dari narna The Vking, The Sea People dan The Saxon. Bajak laut lahir karena tekanan dan kondisi yang memaksa mereka berbuat seperti itu. Mereka rnemilih hidup bebas tanpa aturan hukum 9 P.Bp.hdf Menuiu Mei oeFn Meddm lnd@b I 197
dan merampas hak orang lain' Sadiqnya para baiak laut tidak segan membunulr"menyiksabahkanmembantai seluruh awakkapal' sebelum merarnpas s.lrn h harta korban' Para bajak laut menjalankan aksinya berdasarkan koloni dan wilaryah ialur pelayaran yang mereka kuasai' Tak heran, jika banyak istilah dalam hirarki para perompak' Baiak Laut di Karibia l S"i*uh perompakan di wilayah Karabia terjadi seiring dengan purt "*brrrgu.Lkonomi dan kehidupan sosial pada masa itu' Episode fajak laut Ji ,*u berhubungan dengan sejarah keberadaan keraiaan Spanyol danpenemuan duniabaru, Amerika' Pemicu lahimyabaiak laut di wiiayah tersebut terkait keputusan Paus Aleiandro M pada1493' yartg memberi hak khusus bagi Spanyol dan Portugis atas kepemilikan tanah asing yang mereka temukan Prancis memprotes keputusan tersebut' Sementara kerajaan Inggris belum mempunyai angkatan laut' Mereka tidak bisa ikut crmpur dalam masalah ini' Prancis dan Inggris terdampar di luar gutit t"ttuyaan Amerika' dan Spanyol' Situasi semakin buruk dengan ditutupnya perdagangan dunia terhadap oranS-orang asing' Semua kapal asing yang berlayar di lautan dunia baru dianggap bajak laut' Reaksi pertama muncul dari Prancis' Karena kekurangan angkatan laut, mereka memprovokasi pelaut-pelaut swasta untuk membaiak' Sekitarl53TmasehiKaribiamulaidipenuhiparabajaklautPrancis. Setelah itu Inggris mulai memperhatikan atensinya terhadap Amerika. Mereka ikut bermimpi mendapat ramPasan harta karun' Untuk pertama kalinya munculah bajak laut Inggris di Karibia' di bawah perlindungan Ratu Elizabeth' Kebanyakan dari mereka adalah bangsawan. |ika bukan, ratu memberikan keleluasaan pada mereka untuk masuk kebangsawanan' KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT 198 | e n*pet{if Uenulu Me Depan Meitlm lndonesl'
KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT Baiak Laut Asia Timur Wokou atar.r Bajak laut Jepang adalah bajak laut yang merampok pesisir of Tiongkok dan Korea, Asia Timur. Wokou umurrnya terdiri dari perompak, serdadu, ronin, pedagang dan penyelundup berkebangsaa4 ]epa5rg. Tahap awal aktivitas Wokou dimulai pada abad ke-13 dan berlanjut sampai paruh kedua abad ke-14. Bajak laut,.|epang memusatkan perhatian di Semenanjung Korea dan -eirli.sbar iirelintasi Laut Kuning ke Tiongkok. t. Pada saat itu Dinasti Ming berusaha melarang perdaga4gan sipil de- ngan Jepang meski masih mempertahqnkan perdagangan,afttar 1te. merintah. Embargo ini tidak berhasil, para saudagar Tiongkok lebih memilih melindungi kepentingan mereka. Balrkan, mereka meLawan perintah kekaisaran Dinasti Ming dan berdagang dengan Jepang secara ilegal. Sebaliknya perdagangan antar pemerintah tidak mencukupi ke- perluan dan membuat bpnyak pengr{ipbalgknrt. Lri memicu tahap kedua aktivitas para,Wokou. Tahap..kedu4,Wokou. berlangaung dari awal sarnpai pertengahan abad keenam belas. Pada masa itu kompgsisi dan kepemimpinan para Wokou bergeser ke Tiongkok. Di puncak keemasannya pada dasawarsa 1550-an, Wokou beroperasi di lautan Asia Timur. Bahkan berlayar hingga ke sungai-srrngai besar, seperti Sungai Yangtze. Istilah Bajak Laut ' :. : l ,r. I Dilihat dari sisi bahasa, bajak laut (pirate) adalah.para perampok laut yang bertindak di luar hukum. Kata pirate berasildari bahasa Yunani yang berarti "yang menyerang", "yang merampok". Dalam -bahasa Indonesia dan Melayu sebutan lain untukibaiaklaut,,Lanun, berasal dari nagna lain salah satu suku maritim di Indonesia dan Malaysia, Or;mg Laut. 9 PeEpehdf M.|luiu Mee Doprn tilrddm lndoerh | 199
Tujuan mereka tidak bersifat politik, rnereka rne-ncali keuntungan sendiri dan tidak melayani siapapun kecuali di bawah bendera Jolly Roger (lendera bajak laut). Banyak dati corsario (corsair) berubah profesi menjadi bajzrk laut selarna periode perdamaian antara Spanyol dan Inggris Target utama Penyerangan bajak laut ad.4lah sebagian besar kapal- kapal (dan juga daerah-daerah koloniat) yang berada di bawah kekuasaan spanyol atau Portugis. Ini adalah suatu hal yang logis karena kedua kerajaan itulah yang memonopoli perdagangalt antara Eropa dan Dunia Baru. Kapal-kapai yang mengangkut em4s dan perak dari Amerika merufakan sgsiran empuk para baiak laut' NamurL tak satupun bend.era yang selamat dari kekejaman mereka' Raja-raja Eropa mencoba bcriuang."'melawln para pembafak,.dengan memasok senjAla dan pbialata4yang cukup untuk kapal-kapalnya' Ironisn)ra' tak satu pun armada yang,si4P melawan pembajak' " , ,, . . : Kapal Coryatio (corsair).adalah kapal yang berlaut atas perintah dari seorang raja dan melakukan aksi-aksi perang melawan kepentingan kerajaan musuh (biasanya mencoba untuk melemahkan kekuasaan komersial dankolonial) .Para corsairini dalam kekuasannya memiliki dokumen-dokumen yang memberikan kuasa kepada kapal yang dikendalikan untuk berbuat aksi-aksi PeranS' Dokumen tersebut dinamakan ktter of Mnque atau Patmte de Corso. Batasan-batasan yang digariskan pada dokumen tersebut sangat kabur d4n biasanya kapten-kapten corsmio dan tripulasi-nya ltrnah yang memutuskan apa yang bisa mereka perbuat dan apa yang dilarang' Kekuasaan corsario dianugerahkan oleh seorang raja, walaupun praktiknya raja mendelegasikan kepada seorang gubernur' Pada KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT 2OO I e rurpemf uenuiu M.E Dcp.n Matilm lhdoEla
KEGIATAN ILLEGAL DI LAUI periode peperangar! delegasi corsario sering dipakai dalam ekspedisi-ekspedisi untuk melawan kepentingan musuh. Ketika ini terjadi, kapten.kapten tersebut dan tripulasinya diwajib- kan menyerahkan semua rampasan harta kepada kerajaan hanya sebagian kecil (yang mungkin bisa seperlima atau lebih). Saat kapal- kapal corsair tidak menjadi bagian misi kerajaan, mereka biaspnya menyerang kapal apa saja selama tidak berbendera sama dengan kerajaan dari mana mereka berasal. Mereka beraksi layaknya bajak laut, niunun masih menyimpan hak- hak berlaut yang bersifat corso (dilindungi oleh satu kerajaan). Harta rampasan yang diperoleh dengan cara ini adalah untuk mereka, walaupun diwajibkan menyerahkan satu bagian untuk pemerintah koloni dari mana mereka berasal. Kapal-kapal corsairbisa dianggap sebagai pelabuhan aman bagi mereka yang berasal dari negaral kerajaan y;rng sama, dan mereka mendapatkan perlindungan. Para corsairtak dapat tiihukum gantung karena alasan pembajakan. Mereka memiliki 'izin' (kuasa hukum cmso) yang dikeluarkan ke- rajaan. Namury pada,kenyataarurya seorang corsair yang dikejar musuh, tidak dapat mempercayai hal ini,_ karena ada kebiasaan menghukum gantung corsair musuh. Bucanero mulai dikenal di sebagian koloni Prancis (sekarang Haiti). Nama bucaneros (buccaneers), berasal dari kata Indian, bucan, yang merujuk pada tempat di mana dug*g diasapkan, dengan cara membakar kayu hijau di bawah beberapa tongkat dengan bentuk panggangan/ kini bemama barbeque. Di bagian pulau yang tidak berpenghuni (bagian timur dihuni oleh orang Spanyol) teriadi reproduksi secara luar biasa hewan banteng dan sapi. Parabucanero bekerja memburu hewan untuk dijual kulit 9 PeEp*if McnuiuMa$ Dep.h M.ddh htu6ia | 2Ol
dan daging asapnya kepada kapal-kapal yang menghargai rasa dan ketahanan dugi.,g buatim mereka. Bucanero hidup diglam bebas. Tak ada'seorangPun Pun yang me- merintah atau menguasai mereka. Kondisi ini mengundang orang yang diusir, buronan, budak, Indian pemberontak, dan orang-orang yang dikejar atas nama agalna. :' Jumlah bucanero terus bertambah. Pada,1520 mereka mulai dikejar orang-orang Spanyol. Karena itu, mereka rnemutuskan menjadi perompak dan mendirikan pangkalan operagi di pulau Tortuga dekat dengan koloni SpanYol. Pdagakuan keberadaan mereka' oleh Le vasseur.sebagai pemerintah pulau'berangkat dari kepentingan riil mernbaWa Bucanero ber- asosiasi dalam Hermandad de la Costa atau "persaudaraan daratan pantai" yang memunculkan asal filibusteros. Karena diiputau Tortuga tidak terdapat buruan, para bucanero berhadapa4,$engan sebuah dilema untuk terus hidup. Mereka berburu.,di teritori Spanyol mendedikasikan diri pada pembajakan. , ; Mereka yang mehuiuk pilihm terakhir dinamakan Filibusteros, (freebooter). Kata Filibusteros berasal dari bahasa Belanda vtij Bui,ter ("yxrg meramPas harta" atau dalam bahasa Inggris, freebooteri;' Setetah mendapat pelajaralr keras diusir dari koloni Spanyol, para freebooter mengerti perlu bersatu jika mereka ingin melawan akan' adanya kemun gkinan risiko. Kebiasaan hidup dengan kemerdekaan yang PenulL rnembuat mereka tidak mengizinkan diperintah oleh hukum, norma dan' orang-orang di aths mereka. Maka lahirlah perkumpulan per- saudaraan. Para Filibusteros iri menyerang kapal apa saja dar'i kerajaan manapurL walaupun kapal-kapal Spanyol yang sering KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT 2O2 | gPeGp.htlf MEnuiu Mas DQp.nM.ftmlndonesi.
KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT menjadi korban mereka. Mereka seringkali menggunakan kapal kecil, dan dimodali orang-orang dari Eropa dengan kepentingan melemahkan perdagangan musuh. Mereka serrngkali menggagalkan perdagangan antar koloni. Mereka berani dengan senjata minim dan tripulasi yang sedikit. Mereka menyerang galeon-galeon kapal besar yang dipersenjatai secara luar biasa, mengangkut emas. Engagi adalah kata Prancis yang artinya 'yang terlibat', 'yang berkomihnen', atau'yang siap bekerja'. Seorang engag6 artinya adalah 9 PeEpehtifMenuiu Mas Oepan Maritim lndonesia | 2O3
KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT seseorang bebas yang merundatangani kontrak selama tiga tahun. Di mana dia diwajibkan bekerja sebagai pembantu untuk orang ketiga, dengan kondisi yang sama halnya dengan perbudakan. Selat Malaka (masih) Rawan Bajak Laut Perompakan di perairan Asia Tenggara sudah lama ada. Sejak abad ke-19 Selat Malaka Lelah menjadi jalur laut penting bagi kapal-kapal y*g berlayar dari India dan Tiongkok. Di jalur Selat Malaka, wilayah Indonesia yang dipenuhi ribuan pulau, selat- selat sempit, dan muara sungai, menjadi tempat persembunyian sempurna perompak. Fakta geografi ini, beserta dengan faktor- faktor lain, mempermudah perompakan. Perompak tradisional di Asia Tenggara dikenal dengan nama Orang Laut, atau juga disebut Lanun. Mereka bermukim di perkampungan pesisir negara Malaysia, Indonesia, dan Filipina modern. Kemudian baiak laut Tionghoa muncul. Mereka adalah orang-orang terbuang dari masyarakat Tiongkok masa dinasti Ching. Mereka memangsa kapal-kapal yang berdagang di Laut China Selataru menggunakan Kapal Jung. Di wilayah ini perompakan dapat dilihat sebagai bentuk pepdrangan penduduk asli melawan pengaruh Eropa yang merusak tatanan tradisional masyarakat pedagang di Asia Tenggara. Selat Malaka hi.ggu saat ini masih rawan perompakan. Namun, penindakan terhadap para perompak sering kali mengalami kesulitan saat korban, terutama pemilik kapal tak mau melaporkan kejadian perompakan yang biasanya mmggunakanmodus nakhoda atau kepala kamar mesin. Statistik dari Biro Maritim Internasional, IMB, menunjukkan pad,a 2007 terjadi peningkatan serangan bajak laut sampai 1"0 persen. Selat Malaka yang sempit, antara Indonesia dan 2O4 | o ficspenufuenulu Masa o.pan Maildm lndonesb
KEGIATAN ILLEGAL DI TAUT Maiaysia, merupakan jalur pelayaran ddnia yang penting'dah terkenal dengan aksi para bajak laut. Ratusan kapal, umumnya' berupa tanker minyak dan kapal barang, melintasi Selat Malaka setiap harinya. Selama berabad-abad, selat ini menjadi satu- satunya pintu gerbang utama untuk pelayaran menuju ke kawasan Timur. Selama periode Mei-]uni 2008, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut I Belawan, mendata telah terjadi empat kali perompakan terhadap kapal-kapal nelayan. Salah satu kasus perompakan yang terjadi tanggal 30 |uni lalu terhadap KM Champion X berlangsung tragis. Kelompok bersenjata yang melakukan aksi perompakan tersebut mernbiarkan awak kapal terapung di laut sementara kapalnya dibakar. Hingga kini nasib nakhoda dan kepala kamar mesin KM Champion X malah tak diketahui nasibnya setelah menjadi sandera perompak. Para nelayan di Belawan menufu rkan, keengganan mereka melaporkan perompakan di laut, lebih karena nelayan merasa pesimis terhadap tindakan yang bisa dilakukan aparat keamanan. Selama ini jarang sekali pelaku perompakan bisa ditangkap. Perompak di Selat Malaka, selain sering menggunakan kapal yang mirip kapal nelayan, mereka juga dilengkapi senjata otomatis. Selat Malaka: Celah Sempit Nan Seksi Sejak pecahnya perang Arab-Israel, kapal-kapal tangki raksasa mulai lahir. Banyak diantara kapal tangki itu yang membawa minyak dari Timur Tengah ke ]epang, yang secara otomatis akan melawati Selat Malaka sehingga bisa dikatakan Selat Malaka adalah urat nadi perekonomian dunia yang meniadi tanggungjawab dari tiga negara, Indonesia, Siangpura, Malaysia. 9 P.rsp.hdf M6uiu M.s Dcp.o Maridm lndoneta I 2O5
KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT Kemampuan Selat Malaka yang sebenamya sempit, dangkal, berbelok-belok dan ramai itu semakin lama semakin terbatas untuk dapat melayani kapal-kapal tangki raksasa yang semakin lama semakin besar dan banyak ihr. Dalam kondisi demikiaru kecelakaan besarpun seringkali terjadi. Kecelakaan ini tidak saja membarnra kerugian bagi pemiliknyo tetapi juga menimbulkan bencana pengotoran laut yang pada akhirnya mempengaruhi kelestarian lingkungan laut dan kehidupan rakyat negara pantai. Melihat kondisi demikian, pengamat masalah kelautan dan hukum laut, Bramandanu mengatakan, diperlukan aturan-afuran di selat tersebut guna menjamin keselamatan negara-negara pantai dan menjamin kelancaran lalu-lintas pelayaran interriasional. Karena SelatMalaka dibatar;i tiganegara pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura), maka lanjut Bramandanu, diperltrkan usaha me- nyatukan pandangan dan tindakan dari ketiga negara pantai itu, baik yang berhubungan dengan keselamatan dan pelayaran mau- pun dalam menghadapi reaksi-rekasi dari luar "seiring dengan terbatasnya kemampuan secara fisik (panjang, sempi! berbelok-belok, dan dangkal) untuk melayani kapal-kapal tangki raksasa, perlu dilakukan pembatasan-pembatasan terhadap besarnya kapal-kapal,yang lewat. Ini dilakukan demi keselamatan negara-negara pantai dan kepentingan kapal-kapal itu agar tidak terjadi kecelakaan " ujar Bramandanu. Padahal dari segi ekonomi dan strategis, masih kata Bramandanu, Selat Malaka merupakan salah satu jalur terpenting di dunia sama pentingnya seperti Terusan Suez dan Terusan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta penghubungkan tiga dari negara-negara dengan penduduk terbeser, seperti India, Indonesia dan Cina. 2O6 | e eeaetrrif ucn{{ Mae Dcpan Maddm lndonEia
KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT Sebanyak 1.200 kapala melintasi selat malaka setiap harrnya, 22 kapala super ultra large dengan mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut dunia. Maka tak ayal jika kawasan itu menjadi sebuah target pembajakan. Bramandanu mengatakan, lemahnya penegakan hukun'r di hrdonesia menyebabkan banyaknya kapal yang bermuatan illegal melintasi perairan Indonesia. Hal itu disebabkan karena longgamya pemeriksaan terhadap terhadap kapal-kapal tersebut. Kalaupun kapal bermuatan illegal masuk di perairan L:rdonesia, maka dengan mudahnya mereka dapat dibebaskan. Karena itu, menurutny4 pemerintah Indonesia untuk terus mening- katkan perhatiannya terhadap segi-segi politik hukum, pertahanan dan keamanan di Selat Malaka, serta mengaktifkan panitia Selat Malaka untuk mebahas hal-hal yang bersifat kebijakan-politis tanpa menginternasionalisasikan atau rrieregiorralisasikan pengelolaan selat-selat tersebut. Selain itq sebagai tanggapan dari aksi pembajakan di perairan selat malaka ia mengharapkan agar angkatan laut Indonesia untuk meningkatkan frekuensi patroli di kawasan tersebut. Sebab, jika pengelolaan itu baik, maka dipastikan akan memberikan keuntungan kepada Lrdonesia. Contoh kecilrrya jika banyak kapal yang melalui perairan Lrdonesi4 setidaknya brdonesia marnpu meraup keuntungan dari pejualan bahan bakar ataupun hasil bumi lainnya. Terkait hal itu, Indonesia d iluntut untuk dapat memberikan iaminan keamanan di Selat Malak+ Selat Singapura, Selat Philip, perairan Naturra dan jalur-jalur laut yang dikenal sebagai AIKI (Alur laut kepulauan Indonesia). Misalnya Armada Pasifik AS yang akan rnenuju wilayah Teluk/timur Tengah, mengharapkan kemudahan untuk menggunakanAlKl timur-barat melalui Laut Sulawesi, Selat 9 P..Epc&df Mouiu Me Olprn M.rldm lndon6ir | 2O7
6 BAB IV pertahanan dan keamanan
6 BAB IV pertahanan dan keamanan
6 BAB IV pertahanan dan keamanan
6 BAB IV pertahanan dan keamanan
6 BAB IV pertahanan dan keamanan
6 BAB IV pertahanan dan keamanan
6 BAB IV pertahanan dan keamanan
6 BAB IV pertahanan dan keamanan
6 BAB IV pertahanan dan keamanan
6 BAB IV pertahanan dan keamanan
6 BAB IV pertahanan dan keamanan

Recomendados

Kesehatan mental anak anak awal
Kesehatan mental anak anak awalKesehatan mental anak anak awal
Kesehatan mental anak anak awalPramudito Hutomo
 
Proposal penelitian
Proposal penelitianProposal penelitian
Proposal penelitianEndah Aibara
 
contoh cv bahasa inggris stephanie
contoh cv bahasa inggris stephaniecontoh cv bahasa inggris stephanie
contoh cv bahasa inggris stephaniestephaniejessey
 
Contoh Power Point Hasil Penelitian
Contoh Power Point Hasil PenelitianContoh Power Point Hasil Penelitian
Contoh Power Point Hasil PenelitianIndra IR
 
Analisis wacana
Analisis wacanaAnalisis wacana
Analisis wacanaImam Suwandi
 
Evaluasi Formatif dan Sumatif
Evaluasi Formatif dan SumatifEvaluasi Formatif dan Sumatif
Evaluasi Formatif dan SumatifMuhammad Bahrudin
 
Seminar Kesehatan tentang Bahaya Gadget (tanpa video)
Seminar Kesehatan tentang Bahaya Gadget (tanpa video)Seminar Kesehatan tentang Bahaya Gadget (tanpa video)
Seminar Kesehatan tentang Bahaya Gadget (tanpa video)David Syahputra
 
Upaya dalam menangani kesalahpahaman bk
Upaya dalam menangani kesalahpahaman bkUpaya dalam menangani kesalahpahaman bk
Upaya dalam menangani kesalahpahaman bkNur Arifaizal Basri
 

Recomendados

Kesehatan mental anak anak awal
Kesehatan mental anak anak awalKesehatan mental anak anak awal
Kesehatan mental anak anak awalPramudito Hutomo
 
Proposal penelitian
Proposal penelitianProposal penelitian
Proposal penelitianEndah Aibara
 
contoh cv bahasa inggris stephanie
contoh cv bahasa inggris stephaniecontoh cv bahasa inggris stephanie
contoh cv bahasa inggris stephaniestephaniejessey
 
Contoh Power Point Hasil Penelitian
Contoh Power Point Hasil PenelitianContoh Power Point Hasil Penelitian
Contoh Power Point Hasil PenelitianIndra IR
 
Analisis wacana
Analisis wacanaAnalisis wacana
Analisis wacanaImam Suwandi
 
Evaluasi Formatif dan Sumatif
Evaluasi Formatif dan SumatifEvaluasi Formatif dan Sumatif
Evaluasi Formatif dan SumatifMuhammad Bahrudin
 
Seminar Kesehatan tentang Bahaya Gadget (tanpa video)
Seminar Kesehatan tentang Bahaya Gadget (tanpa video)Seminar Kesehatan tentang Bahaya Gadget (tanpa video)
Seminar Kesehatan tentang Bahaya Gadget (tanpa video)David Syahputra
 
Upaya dalam menangani kesalahpahaman bk
Upaya dalam menangani kesalahpahaman bkUpaya dalam menangani kesalahpahaman bk
Upaya dalam menangani kesalahpahaman bkNur Arifaizal Basri
 
Ppt laporan observasi
Ppt laporan observasiPpt laporan observasi
Ppt laporan observasiLeny Sylvianingsih
 
Wawancara dengan pendiri komunitas d
Wawancara dengan pendiri komunitas dWawancara dengan pendiri komunitas d
Wawancara dengan pendiri komunitas dVJ Asenk
 
Model Evaluasi Pembelajaran Goal Free
Model Evaluasi Pembelajaran Goal FreeModel Evaluasi Pembelajaran Goal Free
Model Evaluasi Pembelajaran Goal FreeAmbar Fidianingsih
 
Sintesis journal international
Sintesis journal internationalSintesis journal international
Sintesis journal internationalARiss LUbis
 
LINGUISTIK KOGNITIF-MAKALAH
LINGUISTIK KOGNITIF-MAKALAHLINGUISTIK KOGNITIF-MAKALAH
LINGUISTIK KOGNITIF-MAKALAHNancy Rothstein
 
Makalah tentang limbah pabrik
Makalah tentang limbah pabrikMakalah tentang limbah pabrik
Makalah tentang limbah pabrikayu larissa
 
Teaching Listening.pptx
Teaching Listening.pptx Teaching Listening.pptx
Teaching Listening.pptxHasnaRamya
 
Ragam Bahasa Indonesia
Ragam Bahasa IndonesiaRagam Bahasa Indonesia
Ragam Bahasa IndonesiaRifqy Aufa Nabil
 
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang BagusContoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang BagusTrisnadi Wijaya
 
Permasalahan Lingkungan Hidup Lokal, Nasional dan Global
Permasalahan Lingkungan Hidup Lokal, Nasional dan Global Permasalahan Lingkungan Hidup Lokal, Nasional dan Global
Permasalahan Lingkungan Hidup Lokal, Nasional dan Global Nico Prakasa
 
ANALISIS WACANA KOHESI DAN KOHERENSI
ANALISIS WACANA KOHESI DAN KOHERENSIANALISIS WACANA KOHESI DAN KOHERENSI
ANALISIS WACANA KOHESI DAN KOHERENSIArief Kurniatama
 
proposal beasiswa daerah
proposal beasiswa daerahproposal beasiswa daerah
proposal beasiswa daerahNur Baiti Purnamasari
 
Ppt sidang skripsi
Ppt sidang skripsiPpt sidang skripsi
Ppt sidang skripsiMohammad Mukhlis
 
Hakikat Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia
Hakikat Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra IndonesiaHakikat Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia
Hakikat Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra IndonesiaHariyatunnisa Ahmad
 
Contoh Review Jurnal Ilmiah (PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN LIN...
Contoh Review Jurnal Ilmiah (PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN LIN...Contoh Review Jurnal Ilmiah (PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN LIN...
Contoh Review Jurnal Ilmiah (PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN LIN...Wulandari Rima Kumari
 
Ppt 10 sopan santun di sekolah 2
Ppt 10 sopan santun di sekolah 2Ppt 10 sopan santun di sekolah 2
Ppt 10 sopan santun di sekolah 2filipusnerisunarto
 
Tulisan ilmiah vs tulisan sastra
Tulisan ilmiah vs tulisan sastraTulisan ilmiah vs tulisan sastra
Tulisan ilmiah vs tulisan sastraBogor
 
ETIKA DAN ETIKET
ETIKA DAN ETIKETETIKA DAN ETIKET
ETIKA DAN ETIKETDiana Eris
 
Usulan proposal penelitian
Usulan proposal penelitianUsulan proposal penelitian
Usulan proposal penelitianEkal Kurniawan
 
Power Point Skripsi Ari Puspita Rahayu
Power Point Skripsi Ari Puspita RahayuPower Point Skripsi Ari Puspita Rahayu
Power Point Skripsi Ari Puspita RahayuUniversitas Sriwijaya
 
7 bab v politik dan kebijakan
7 bab v politik dan kebijakan7 bab v politik dan kebijakan
7 bab v politik dan kebijakanAzlan Abdurrahman
 
3 BAB I sosial budaya
3 BAB I sosial budaya3 BAB I sosial budaya
3 BAB I sosial budayaAzlan Abdurrahman
 

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Wawancara dengan pendiri komunitas d
Wawancara dengan pendiri komunitas dWawancara dengan pendiri komunitas d
Wawancara dengan pendiri komunitas dVJ Asenk
 
Model Evaluasi Pembelajaran Goal Free
Model Evaluasi Pembelajaran Goal FreeModel Evaluasi Pembelajaran Goal Free
Model Evaluasi Pembelajaran Goal FreeAmbar Fidianingsih
 
Sintesis journal international
Sintesis journal internationalSintesis journal international
Sintesis journal internationalARiss LUbis
 
LINGUISTIK KOGNITIF-MAKALAH
LINGUISTIK KOGNITIF-MAKALAHLINGUISTIK KOGNITIF-MAKALAH
LINGUISTIK KOGNITIF-MAKALAHNancy Rothstein
 
Makalah tentang limbah pabrik
Makalah tentang limbah pabrikMakalah tentang limbah pabrik
Makalah tentang limbah pabrikayu larissa
 
Teaching Listening.pptx
Teaching Listening.pptx Teaching Listening.pptx
Teaching Listening.pptxHasnaRamya
 
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang BagusContoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang BagusTrisnadi Wijaya
 
Permasalahan Lingkungan Hidup Lokal, Nasional dan Global
Permasalahan Lingkungan Hidup Lokal, Nasional dan Global Permasalahan Lingkungan Hidup Lokal, Nasional dan Global
Permasalahan Lingkungan Hidup Lokal, Nasional dan Global Nico Prakasa
 
ANALISIS WACANA KOHESI DAN KOHERENSI
ANALISIS WACANA KOHESI DAN KOHERENSIANALISIS WACANA KOHESI DAN KOHERENSI
ANALISIS WACANA KOHESI DAN KOHERENSIArief Kurniatama
 
Hakikat Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia
Hakikat Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra IndonesiaHakikat Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia
Hakikat Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra IndonesiaHariyatunnisa Ahmad
 
Contoh Review Jurnal Ilmiah (PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN LIN...
Contoh Review Jurnal Ilmiah (PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN LIN...Contoh Review Jurnal Ilmiah (PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN LIN...
Contoh Review Jurnal Ilmiah (PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN LIN...Wulandari Rima Kumari
 
Ppt 10 sopan santun di sekolah 2
Ppt 10 sopan santun di sekolah 2Ppt 10 sopan santun di sekolah 2
Ppt 10 sopan santun di sekolah 2filipusnerisunarto
 
Tulisan ilmiah vs tulisan sastra
Tulisan ilmiah vs tulisan sastraTulisan ilmiah vs tulisan sastra
Tulisan ilmiah vs tulisan sastraBogor
 
ETIKA DAN ETIKET
ETIKA DAN ETIKETETIKA DAN ETIKET
ETIKA DAN ETIKETDiana Eris
 
Usulan proposal penelitian
Usulan proposal penelitianUsulan proposal penelitian
Usulan proposal penelitianEkal Kurniawan
 
Power Point Skripsi Ari Puspita Rahayu
Power Point Skripsi Ari Puspita RahayuPower Point Skripsi Ari Puspita Rahayu
Power Point Skripsi Ari Puspita RahayuUniversitas Sriwijaya
 

La actualidad más candente (20)

Ppt laporan observasi
Ppt laporan observasiPpt laporan observasi
Ppt laporan observasi
 
Wawancara dengan pendiri komunitas d
Wawancara dengan pendiri komunitas dWawancara dengan pendiri komunitas d
Wawancara dengan pendiri komunitas d
 
Model Evaluasi Pembelajaran Goal Free
Model Evaluasi Pembelajaran Goal FreeModel Evaluasi Pembelajaran Goal Free
Model Evaluasi Pembelajaran Goal Free
 
Sintesis journal international
Sintesis journal internationalSintesis journal international
Sintesis journal international
 
LINGUISTIK KOGNITIF-MAKALAH
LINGUISTIK KOGNITIF-MAKALAHLINGUISTIK KOGNITIF-MAKALAH
LINGUISTIK KOGNITIF-MAKALAH
 
Makalah tentang limbah pabrik
Makalah tentang limbah pabrikMakalah tentang limbah pabrik
Makalah tentang limbah pabrik
 
Teaching Listening.pptx
Teaching Listening.pptx Teaching Listening.pptx
Teaching Listening.pptx
 
Ragam Bahasa Indonesia
Ragam Bahasa IndonesiaRagam Bahasa Indonesia
Ragam Bahasa Indonesia
 
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang BagusContoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
Contoh Slide Presentasi Proposal Penelitian yang Bagus
 
Permasalahan Lingkungan Hidup Lokal, Nasional dan Global
Permasalahan Lingkungan Hidup Lokal, Nasional dan Global Permasalahan Lingkungan Hidup Lokal, Nasional dan Global
Permasalahan Lingkungan Hidup Lokal, Nasional dan Global
 
ANALISIS WACANA KOHESI DAN KOHERENSI
ANALISIS WACANA KOHESI DAN KOHERENSIANALISIS WACANA KOHESI DAN KOHERENSI
ANALISIS WACANA KOHESI DAN KOHERENSI
 
proposal beasiswa daerah
proposal beasiswa daerahproposal beasiswa daerah
proposal beasiswa daerah
 
Ppt sidang skripsi
Ppt sidang skripsiPpt sidang skripsi
Ppt sidang skripsi
 
Hakikat Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia
Hakikat Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra IndonesiaHakikat Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia
Hakikat Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia
 
Contoh Review Jurnal Ilmiah (PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN LIN...
Contoh Review Jurnal Ilmiah (PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN LIN...Contoh Review Jurnal Ilmiah (PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN LIN...
Contoh Review Jurnal Ilmiah (PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA ORGANISASI DAN LIN...
 
Ppt 10 sopan santun di sekolah 2
Ppt 10 sopan santun di sekolah 2Ppt 10 sopan santun di sekolah 2
Ppt 10 sopan santun di sekolah 2
 
Tulisan ilmiah vs tulisan sastra
Tulisan ilmiah vs tulisan sastraTulisan ilmiah vs tulisan sastra
Tulisan ilmiah vs tulisan sastra
 
ETIKA DAN ETIKET
ETIKA DAN ETIKETETIKA DAN ETIKET
ETIKA DAN ETIKET
 
Usulan proposal penelitian
Usulan proposal penelitianUsulan proposal penelitian
Usulan proposal penelitian
 
Power Point Skripsi Ari Puspita Rahayu
Power Point Skripsi Ari Puspita RahayuPower Point Skripsi Ari Puspita Rahayu
Power Point Skripsi Ari Puspita Rahayu
 

Destacado

7 bab v politik dan kebijakan
7 bab v politik dan kebijakan7 bab v politik dan kebijakan
7 bab v politik dan kebijakanAzlan Abdurrahman
 
Laut territorial_hukum internasional
Laut territorial_hukum internasionalLaut territorial_hukum internasional
Laut territorial_hukum internasionalMohammad Taufan
 
Evaluasi kebijakan dalam rangka unclos 1982 dekin
Evaluasi kebijakan dalam rangka unclos 1982 dekinEvaluasi kebijakan dalam rangka unclos 1982 dekin
Evaluasi kebijakan dalam rangka unclos 1982 dekinMahdan Ipb
 
ISU PEMBANGUNAN : PERTAHANAN NASIONAL DAN KEAMANAN SOSIAL (KRIMINALITAS)
ISU PEMBANGUNAN : PERTAHANAN NASIONAL DAN KEAMANAN SOSIAL (KRIMINALITAS)ISU PEMBANGUNAN : PERTAHANAN NASIONAL DAN KEAMANAN SOSIAL (KRIMINALITAS)
ISU PEMBANGUNAN : PERTAHANAN NASIONAL DAN KEAMANAN SOSIAL (KRIMINALITAS)muktiimam
 
Geopolitik secara etimologi berasal dari kata
Geopolitik secara etimologi berasal dari kataGeopolitik secara etimologi berasal dari kata
Geopolitik secara etimologi berasal dari kataBoris Aulia
 
Maritime Logistics 2012
Maritime Logistics 2012Maritime Logistics 2012
Maritime Logistics 2012Andrea Hoymann
 
FGD Percepatan MEF DR Yani Antariksa Polhukam 2014, Penanggap Utama
FGD Percepatan MEF DR Yani Antariksa Polhukam 2014, Penanggap UtamaFGD Percepatan MEF DR Yani Antariksa Polhukam 2014, Penanggap Utama
FGD Percepatan MEF DR Yani Antariksa Polhukam 2014, Penanggap UtamaYani Antariksa
 
GEOG 381: Geographies of Space and Power
GEOG 381: Geographies of Space and PowerGEOG 381: Geographies of Space and Power
GEOG 381: Geographies of Space and PowerJoshua Labove
 
Geopolitics of human security
Geopolitics of human securityGeopolitics of human security
Geopolitics of human securityErmete Mariani
 
GEOSTRATEGI (Ketahanan Negara)
GEOSTRATEGI (Ketahanan Negara)GEOSTRATEGI (Ketahanan Negara)
GEOSTRATEGI (Ketahanan Negara)Hatmu Rizal
 

Destacado (20)

7 bab v politik dan kebijakan
7 bab v politik dan kebijakan7 bab v politik dan kebijakan
7 bab v politik dan kebijakan
 
3 BAB I sosial budaya
3 BAB I sosial budaya3 BAB I sosial budaya
3 BAB I sosial budaya
 
11 bab ix strategi maritim
11 bab ix strategi maritim11 bab ix strategi maritim
11 bab ix strategi maritim
 
8 bab vi lingkungan maritim
8 bab vi lingkungan maritim8 bab vi lingkungan maritim
8 bab vi lingkungan maritim
 
5 bab iii transportasi laut
5 bab iii transportasi laut5 bab iii transportasi laut
5 bab iii transportasi laut
 
4 BAB II ekonomi maritim
4 BAB II ekonomi maritim4 BAB II ekonomi maritim
4 BAB II ekonomi maritim
 
Laut territorial_hukum internasional
Laut territorial_hukum internasionalLaut territorial_hukum internasional
Laut territorial_hukum internasional
 
Evaluasi kebijakan dalam rangka unclos 1982 dekin
Evaluasi kebijakan dalam rangka unclos 1982 dekinEvaluasi kebijakan dalam rangka unclos 1982 dekin
Evaluasi kebijakan dalam rangka unclos 1982 dekin
 
Memahami kedaulatan
Memahami kedaulatanMemahami kedaulatan
Memahami kedaulatan
 
ISU PEMBANGUNAN : PERTAHANAN NASIONAL DAN KEAMANAN SOSIAL (KRIMINALITAS)
ISU PEMBANGUNAN : PERTAHANAN NASIONAL DAN KEAMANAN SOSIAL (KRIMINALITAS)ISU PEMBANGUNAN : PERTAHANAN NASIONAL DAN KEAMANAN SOSIAL (KRIMINALITAS)
ISU PEMBANGUNAN : PERTAHANAN NASIONAL DAN KEAMANAN SOSIAL (KRIMINALITAS)
 
12 sumber
12 sumber12 sumber
12 sumber
 
Modul Kewarganegaraan - Dikti
Modul Kewarganegaraan - DiktiModul Kewarganegaraan - Dikti
Modul Kewarganegaraan - Dikti
 
Geopolitik secara etimologi berasal dari kata
Geopolitik secara etimologi berasal dari kataGeopolitik secara etimologi berasal dari kata
Geopolitik secara etimologi berasal dari kata
 
Maritime Logistics 2012
Maritime Logistics 2012Maritime Logistics 2012
Maritime Logistics 2012
 
FGD Percepatan MEF DR Yani Antariksa Polhukam 2014, Penanggap Utama
FGD Percepatan MEF DR Yani Antariksa Polhukam 2014, Penanggap UtamaFGD Percepatan MEF DR Yani Antariksa Polhukam 2014, Penanggap Utama
FGD Percepatan MEF DR Yani Antariksa Polhukam 2014, Penanggap Utama
 
GEOG 381: Geographies of Space and Power
GEOG 381: Geographies of Space and PowerGEOG 381: Geographies of Space and Power
GEOG 381: Geographies of Space and Power
 
ILMU POLITIK - Ilmu Politik 1
ILMU POLITIK - Ilmu Politik 1ILMU POLITIK - Ilmu Politik 1
ILMU POLITIK - Ilmu Politik 1
 
Geopolitics of human security
Geopolitics of human securityGeopolitics of human security
Geopolitics of human security
 
GLOBALISASI
GLOBALISASIGLOBALISASI
GLOBALISASI
 
GEOSTRATEGI (Ketahanan Negara)
GEOSTRATEGI (Ketahanan Negara)GEOSTRATEGI (Ketahanan Negara)
GEOSTRATEGI (Ketahanan Negara)
 

Similar a 6 BAB IV pertahanan dan keamanan

Tugas pembangunan kawasan perbatasan
Tugas pembangunan kawasan perbatasanTugas pembangunan kawasan perbatasan
Tugas pembangunan kawasan perbatasanTiaraAprianita2
 
Hukum laut internasional
Hukum laut internasionalHukum laut internasional
Hukum laut internasionalpuput riana
 
WAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUT
WAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUTWAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUT
WAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUTDeasy Lucyana
 
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016hadiarnowo
 
potensi geografis indonesia
potensi geografis indonesiapotensi geografis indonesia
potensi geografis indonesiaRahmi kamaruddin
 
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...WidanFauzan
 
Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Sengketa Wilayah Kepulauan Spartly di La...
Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Sengketa Wilayah Kepulauan Spartly di La...Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Sengketa Wilayah Kepulauan Spartly di La...
Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Sengketa Wilayah Kepulauan Spartly di La...Luhur Moekti Prayogo
 
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1eli priyatna laidan
 
Pkn mandiri 2.3 kelas XI kurikulum 2013
Pkn mandiri 2.3 kelas XI kurikulum 2013Pkn mandiri 2.3 kelas XI kurikulum 2013
Pkn mandiri 2.3 kelas XI kurikulum 2013Rezki Atirah
 
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraKetentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraafifahdhaniyah
 
PPT PERTEMUAN 1 KEADAAN WILAYAH INDONESIA.pdf
PPT PERTEMUAN 1 KEADAAN WILAYAH INDONESIA.pdfPPT PERTEMUAN 1 KEADAAN WILAYAH INDONESIA.pdf
PPT PERTEMUAN 1 KEADAAN WILAYAH INDONESIA.pdfazizainul
 
Isi makalah hpp
Isi makalah hppIsi makalah hpp
Isi makalah hppHan Hanif
 
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...Luhur Moekti Prayogo
 
Fakta dan sejarah kemaritiman indonesia
Fakta dan sejarah kemaritiman indonesiaFakta dan sejarah kemaritiman indonesia
Fakta dan sejarah kemaritiman indonesiaSofhy Haizyahdrii
 
wilayah nkri
wilayah nkriwilayah nkri
wilayah nkriabd_
 
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...Pebriyanti Dwi Marizky
 

Similar a 6 BAB IV pertahanan dan keamanan (20)

Askep archipelago
Askep archipelagoAskep archipelago
Askep archipelago
 
Askep archipelago AKPER PEMKAB MUNA
Askep archipelago AKPER PEMKAB MUNA Askep archipelago AKPER PEMKAB MUNA
Askep archipelago AKPER PEMKAB MUNA
 
Tugas pembangunan kawasan perbatasan
Tugas pembangunan kawasan perbatasanTugas pembangunan kawasan perbatasan
Tugas pembangunan kawasan perbatasan
 
Hukum laut internasional
Hukum laut internasionalHukum laut internasional
Hukum laut internasional
 
WAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUT
WAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUTWAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUT
WAWASAN NASIONAL INDONESIA WILAYAH LAUT
 
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
 
potensi geografis indonesia
potensi geografis indonesiapotensi geografis indonesia
potensi geografis indonesia
 
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...
DOKUMEN -4 PERSOALAN ISU NASIONAL, LATAR BELAKANG, SIKAP INDONESIA TERHADAP I...
 
Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Sengketa Wilayah Kepulauan Spartly di La...
Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Sengketa Wilayah Kepulauan Spartly di La...Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Sengketa Wilayah Kepulauan Spartly di La...
Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Sengketa Wilayah Kepulauan Spartly di La...
 
Potensi Geografis Indonesia
Potensi Geografis IndonesiaPotensi Geografis Indonesia
Potensi Geografis Indonesia
 
Pulau pulau terluar
Pulau pulau terluarPulau pulau terluar
Pulau pulau terluar
 
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 1
 
Pkn mandiri 2.3 kelas XI kurikulum 2013
Pkn mandiri 2.3 kelas XI kurikulum 2013Pkn mandiri 2.3 kelas XI kurikulum 2013
Pkn mandiri 2.3 kelas XI kurikulum 2013
 
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraKetentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Ketentuan uud45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
 
PPT PERTEMUAN 1 KEADAAN WILAYAH INDONESIA.pdf
PPT PERTEMUAN 1 KEADAAN WILAYAH INDONESIA.pdfPPT PERTEMUAN 1 KEADAAN WILAYAH INDONESIA.pdf
PPT PERTEMUAN 1 KEADAAN WILAYAH INDONESIA.pdf
 
Isi makalah hpp
Isi makalah hppIsi makalah hpp
Isi makalah hpp
 
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...
Makalah Penetapan dan Penegasan Batas Laut - Konflik Kepulauan Natuna (By Iva...
 
Fakta dan sejarah kemaritiman indonesia
Fakta dan sejarah kemaritiman indonesiaFakta dan sejarah kemaritiman indonesia
Fakta dan sejarah kemaritiman indonesia
 
wilayah nkri
wilayah nkriwilayah nkri
wilayah nkri
 
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
BAB 2 PKn Kelas XI Menelaah Ketentuan Konstitusional Kehidupan Berbangsa dan ...
 

Más de Azlan Abdurrahman

Ar 03 lessons_in_arabic_language
Ar 03 lessons_in_arabic_languageAr 03 lessons_in_arabic_language
Ar 03 lessons_in_arabic_languageAzlan Abdurrahman
 
Ar 02 lessons_in_arabic_language
Ar 02 lessons_in_arabic_languageAr 02 lessons_in_arabic_language
Ar 02 lessons_in_arabic_languageAzlan Abdurrahman
 
Ar 01 lessons_in_arabic_language
Ar 01 lessons_in_arabic_languageAr 01 lessons_in_arabic_language
Ar 01 lessons_in_arabic_languageAzlan Abdurrahman
 
Air masuk ke perut ketika berwudhu membatalkan puasa
Air masuk ke perut ketika berwudhu membatalkan puasaAir masuk ke perut ketika berwudhu membatalkan puasa
Air masuk ke perut ketika berwudhu membatalkan puasaAzlan Abdurrahman
 
10 bab viii potensi dan mitigasi bencana alam
10 bab viii potensi dan mitigasi bencana alam10 bab viii potensi dan mitigasi bencana alam
10 bab viii potensi dan mitigasi bencana alamAzlan Abdurrahman
 
9 bab vii ilmu pengetahuan dan teknologi
9 bab vii ilmu pengetahuan dan teknologi9 bab vii ilmu pengetahuan dan teknologi
9 bab vii ilmu pengetahuan dan teknologiAzlan Abdurrahman
 
2 sekapur sirih &amp; daftar isi
2 sekapur sirih &amp; daftar isi2 sekapur sirih &amp; daftar isi
2 sekapur sirih &amp; daftar isiAzlan Abdurrahman
 
Kelenjar-Kelenjar dalam Tubuh Hewn yang menhasilkan Hormon
Kelenjar-Kelenjar dalam Tubuh Hewn yang menhasilkan HormonKelenjar-Kelenjar dalam Tubuh Hewn yang menhasilkan Hormon
Kelenjar-Kelenjar dalam Tubuh Hewn yang menhasilkan HormonAzlan Abdurrahman
 
Arti koordinasi, komunikasi, motivasi, sentralisasi
Arti koordinasi, komunikasi, motivasi, sentralisasiArti koordinasi, komunikasi, motivasi, sentralisasi
Arti koordinasi, komunikasi, motivasi, sentralisasiAzlan Abdurrahman
 
Strategi pembangunan pertahanan &amp; keamanan untuk menegakkan kedaulatan na...
Strategi pembangunan pertahanan &amp; keamanan untuk menegakkan kedaulatan na...Strategi pembangunan pertahanan &amp; keamanan untuk menegakkan kedaulatan na...
Strategi pembangunan pertahanan &amp; keamanan untuk menegakkan kedaulatan na...Azlan Abdurrahman
 
Skala Pengukuran data Statistika
Skala Pengukuran data StatistikaSkala Pengukuran data Statistika
Skala Pengukuran data StatistikaAzlan Abdurrahman
 

Más de Azlan Abdurrahman (19)

Ar 03 lessons_in_arabic_language
Ar 03 lessons_in_arabic_languageAr 03 lessons_in_arabic_language
Ar 03 lessons_in_arabic_language
 
Ar 02 lessons_in_arabic_language
Ar 02 lessons_in_arabic_languageAr 02 lessons_in_arabic_language
Ar 02 lessons_in_arabic_language
 
Ar 01 lessons_in_arabic_language
Ar 01 lessons_in_arabic_languageAr 01 lessons_in_arabic_language
Ar 01 lessons_in_arabic_language
 
Air masuk ke perut ketika berwudhu membatalkan puasa
Air masuk ke perut ketika berwudhu membatalkan puasaAir masuk ke perut ketika berwudhu membatalkan puasa
Air masuk ke perut ketika berwudhu membatalkan puasa
 
Lemak
LemakLemak
Lemak
 
Sistem pencernaan manusia
Sistem pencernaan manusiaSistem pencernaan manusia
Sistem pencernaan manusia
 
10 bab viii potensi dan mitigasi bencana alam
10 bab viii potensi dan mitigasi bencana alam10 bab viii potensi dan mitigasi bencana alam
10 bab viii potensi dan mitigasi bencana alam
 
9 bab vii ilmu pengetahuan dan teknologi
9 bab vii ilmu pengetahuan dan teknologi9 bab vii ilmu pengetahuan dan teknologi
9 bab vii ilmu pengetahuan dan teknologi
 
2 sekapur sirih &amp; daftar isi
2 sekapur sirih &amp; daftar isi2 sekapur sirih &amp; daftar isi
2 sekapur sirih &amp; daftar isi
 
1 5 statistika - nafiu
1 5 statistika - nafiu1 5 statistika - nafiu
1 5 statistika - nafiu
 
Fungi
FungiFungi
Fungi
 
Kelenjar-Kelenjar dalam Tubuh Hewn yang menhasilkan Hormon
Kelenjar-Kelenjar dalam Tubuh Hewn yang menhasilkan HormonKelenjar-Kelenjar dalam Tubuh Hewn yang menhasilkan Hormon
Kelenjar-Kelenjar dalam Tubuh Hewn yang menhasilkan Hormon
 
Arti koordinasi, komunikasi, motivasi, sentralisasi
Arti koordinasi, komunikasi, motivasi, sentralisasiArti koordinasi, komunikasi, motivasi, sentralisasi
Arti koordinasi, komunikasi, motivasi, sentralisasi
 
Tugas pip powerpoint 2
Tugas pip powerpoint 2Tugas pip powerpoint 2
Tugas pip powerpoint 2
 
Anatomi hewan
Anatomi hewanAnatomi hewan
Anatomi hewan
 
Strategi pembangunan pertahanan &amp; keamanan untuk menegakkan kedaulatan na...
Strategi pembangunan pertahanan &amp; keamanan untuk menegakkan kedaulatan na...Strategi pembangunan pertahanan &amp; keamanan untuk menegakkan kedaulatan na...
Strategi pembangunan pertahanan &amp; keamanan untuk menegakkan kedaulatan na...
 
Skala Pengukuran data Statistika
Skala Pengukuran data StatistikaSkala Pengukuran data Statistika
Skala Pengukuran data Statistika
 
bertrnak ayam kampung
bertrnak ayam kampungbertrnak ayam kampung
bertrnak ayam kampung
 
Kebijakan moneter
Kebijakan moneterKebijakan moneter
Kebijakan moneter
 

Último

Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024editwebsitesubdit
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYNovitaDewi98
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxDEAAYUANGGREANI
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaAndreRangga1
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxSaujiOji
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfAkhyar33
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanAdePutraTunggali
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxJuliBriana2
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptxSusanSanti20
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxsalmnor
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfJarzaniIsmail
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANwawan479953
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxDedeRosza
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXIksanSaputra6
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"baimmuhammad71
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptPpsSambirejo
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...pipinafindraputri1
 

Último (20)

Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAYSOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
SOAL PUBLIC SPEAKING UNTUK PEMULA PG & ESSAY
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptxMateri Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
Materi Sosialisasi US 2024 Sekolah Dasar pptx
 
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdfKanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
Kanvas BAGJA prakarsa perubahan Ahyar.pdf
 
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - PerencanaanProgram Kerja Public Relations - Perencanaan
Program Kerja Public Relations - Perencanaan
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHANTUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
TUGAS RUANG KOLABORASI 1.3 PRAKARSA PERUBAHAN
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTXAKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
AKSI NYATA TOPIK 1 MERDEKA BELAJAR. PPTX
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.pptLATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
LATAR BELAKANG JURNAL DIALOGIS REFLEKTIF.ppt
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
Modul 2 - Bagaimana membangun lingkungan belajar yang mendukung transisi PAUD...
 

6 BAB IV pertahanan dan keamanan

  • 1. PERSPEKT!F E Pertahanan I l(eamanan NDONESIA sebagai negara kepulauan (archipelagic state) di dunia yang memiliki wilayah laut teritorial dengan luas kurang lebih 5,9 juta kilometer persegi membutuhkan pengarnanan yang cukup besar. Ini sudah tentu menjadi tanggung jawab dan tugas dari TNI AL serta aparat penegak hukum di laut lainnya. Atas cakupan itu, dalam pengawasannya TMAlmembutuhkan duku- ngan alat utama sistem senjata (alutsista) yang lengkap. Namun, semua itu belum terlihat hingga saat ini karena alasan keterbatasan anggaran. Atas dasar itu, sejumlah kalangan berpandangan kalau pertahanan laut lrdonesia masih terbilang lemah. Kebanyakan dari pengamat per- tahanan di tanah air itu selalu mengeluhkan kekurangan yang ada dan terus men)ruarakan agar semlra perlengkapan unfuk pertahanan laut dipenuhi. ApalagS, disisi lain pemerintah telah mampu menambah se- bagian dari kebutuhan anggaran minimal (minimum essantial budget) guna mewujudkan pembangunan kekuatan pokok minimum (mini- rnum essantial force) TNf seiring peningkatan kesejahteraan prajurit. Dalam mengoptimalkan kekuatan TNI AL yang ada saat ini, dila- kukanpola gelar dan pola operasi penegakankedaulatan danhukum di perairan Indonesia yang dilaksanakan secara terus menerus. Pelaksanaan pola itu sendiri dilakukan dengan skala prioritas di 9 PeEpehdfMenuiu Masa Oepan M.rldm lndonesia I I 5l
  • 2. BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA perairan rawan selektif. Jug4 langkah yang diambil adalah menyusun kembali kekuatan tempumya dengan mengacu pada kekuatan pokok minimum (MEF) berdasarkan prediksi arah datangnya ancaman (threat based planning) dan ber:dasarkan kemamPuan yang diperlukan (capability design). Dari gelaran operasi itu senantiasa dilakukan evaluasi yang selanjutnya telah disusun suatu jenis opera siuntukmencapai efektivitas dan efesiensi dengan mempertimbangkan keterbatasan dan usia pakai alutsista serta berorientasi pada pemenuhan komiknen dankodal operasi. ]enis operasi yang dilaksanakan TNIALpada 2010 diselaraskan dengan perumusan pola operasi yang dianut oleh jajaran TM berdasarkan undang-undang pertahanan negara yang meliputi operasi militer Perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Lingkungan nasional, Indonesia mempunyai sejumlah persoalan batas wilayah, baik perbatasan darat mauPun maritim yang hingga saat ini berlum juga tuntas. Baru-baru ini teriadi konflik perbatasan di blok Ambalat, Kaltim dan kasus pelanggaran kapal ikan Cina yang dikawal kapal perang angkatan laut negara tersebut, sehingga timbul ketegangan antara TNI AL dengan kapal perang dan kapal ikan Cina tersebut. Kemudian yang terakhir tentang kasus penangkapan aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh aparat Police Marine negara Malaysia sertabeberapa kasus lainnya' BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA Lrdonesia sebagai negara kepulauan memiliki perairan yang berba- tasan langsung dengan negara lain. Ada 10 negara tetangga yang Pe- rairarurya berbatasan langsung dengan wilayah Nusantara. Mereka adalahMalaysi4 Singapur4 Thailan4 hrdi4 Filipina, Vietram, Papua New Guinea Australia, Republik Palau dan Timor Leste. 152 | f ecrpemfuoulu Mas oePan Maridm lndone{a
  • 3. BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA Berdasarkan identifikasi, baru batas maritim antara L:rdonesia dengan Australia yang telah lengkap disepakati. Sementara batas maritirn dengarr negara tetan6;ga lain baru dilakukan penetapan batas-batas Dasar Laut (Landas Kontinen) dan sebagian batas Laut Wilayah. Untuk menegakkan kedaulatan dan hukum di wilayah yurisdiksi Indonesia diperlukan penetapan batas-batas maritim secara lengkap. Penetapan batas ini dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Laut Intemasional, yang diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU No 1711985. Implementasi dari ratifikasi tersebrrt adalah diperlukannya penge- lolaan terhadap batas maritim yang meliputi Batas Laut dengan negara tetangga dan Batas Laut dengan Laut Bebas. Adapun ba- tas-batas maritim Republik Indonesia dengan negara tetangga, men- cakup Batas Laut Wilayah (Territorial Sea), batas perairanZEE,batas Dasar Laut atau l,andas Kontinen. Belum selesainya penentuan ba- tas maritim antara pemerintah Indonesia dengan negara tetangga menjadikan daerah perbatasan rawan konflik. Penetapan batas maritim sangat dibutuhkan untuk memperoleh kepastian hukum yang dapat mendukung berbagai kegiatan ke- lautan, seperti penegakankedaulatandanhukum di laut, perikanan, wisata bahari, eksplorasi lepas pantai (off shore), transportasi laut dan lainnya. Belum adanya kesepakatan batas laut Indonesia de- ngan beberapa negara tetangga menimbulkan permasalahan sa- ling klaim wilayah pengelolaan, khususnya pengelolaan dan pe- manfaatan sumberdaya perikanan. Beberapa kasus yang ada antar Indonesia dan Malaysia merupakan cerminan rentannya perairan daerah perbatasan. Terjadi saling tangkap nelayan baik dari Indonesia maupun Malaysia bahkan bias mengganggu hubungan diplomatik kedua negara. 9 Pcspchtif Menulu Mao Dcpan Madrin hmcria | 153
  • 4. BATAS MARITIM RAWAN SEN6KETA Permasalahanbatas laut merupakan hal mendasar yang seharusnya segera di selesaikan dan clisepakati oleh kedua negara. Bukan dengan saling menangkap kapal atau salingklaim wilayah perairan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia seharunya lebih proaktif dalam penyelesaian batas laut dengan negara tetangga, dengan demikian adanya keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat bjsa terealisasi. Dari beberapa batas laut Irrdonesia dengan negara tetangga, ada Sembilan batas laut yang memiliki kerawanan konflik antar Negara, diantaranya: 154 I 9 PeEpehtifMenuiu Masa Depan Maftim lndonesia
  • 5. BATAS MARIflM RAWAN SENGKETA Indonesia-Malaysia Garis batas laut wilayah antara Indonesia dengan Malaysia adalah garis yang menghubungkan titik-titik koordinat yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama di Kuala Lumpur, pada 17 Maret 1977. Berdasarkan UU No 4l1960,Indonesia telah menentukan titik dasar batas wilay;rh lautnya sejauh 12 mil. Sebagai implementasi dari UU tersebut, beberapa bagian perairan ftrdonesia yang jaraknya kurang dari L2 mil laut, menjadi laut wilayah lndonesia. Termasuk wilayah perairan yang ada di Selat Malaka. Pada Agustus 1969, Malaysia iuga mengumumkan bahwa lebar laut wilayahnya menjadi 12 mil laut, diukur dari garis dasar yang ditetapkan rnenurut ketentuan-ketentuan konvensi |enewa 1,958 (mengenai Laut Wilayah dan Contigous Zone). Sehingga timbul persoalan, yaitu letak garis batas laut wilayah masing-masing neg.ua di Setat Malaka &agran yang sempit) atau kurang darl.24 mil laut- Adapun batas Landas Kontinen antara Indonesia dan Malaysia ditentukan berdasarkan garis lurus yang ditarik dari titik bersama ke titik koordinat yang disepakati bersama pada27 Oktober 1969. Atas pertimbangan tersebut, dilaksanakan perundingan (Februari- Maret 1970) yartg menghasilkan perianjian tentang penetapan garis Batas Laut Wilayah kedua negara dr Selat Malaka Penentuan titik koordinat tersebut ditetapkan berdasarkan Garis Pangkal masing-masing negara. Diberlakukannya Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, maka penentuan titik dasqr dan garis pangAal dari tiap-tiap negara perlu diratifikasi berdasarkan aturan badan intemasional yangbaru. Selama ini penarikanbatas Landas Kontinen l:rdonesia dengan Malaysia di Perairan Selat Malaka berpedoman pada Konvensi Hukum L,aut 1958. 9 P.Gp.tdtMfllu Mil ocprn uerum maonc'* | 155
  • 6. BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA MoU RI dengan Malaysia yang ditandatzrngani pada 27 Oktober 1969 yang menetapkan Pulau ]ara dan Pulau Perak sebagai acuan titik dasar dalam penarikan Garis Pangkal jelas merugikan pihak hrdonesia, karena median line yang diambil dalam menenflrkan batas landas kontinen kedua negara tersebut cenderung mengarah ke perairan Indonesia. Tidak hanya ih1 hrdonesia juga belum ada kesepakatan dengan pihak Malaysia terrtang ZEE-nya. Perrentuan ZEE ini sangat perrting dalam upaya pengelolaan sumberdaya perikanan negara. Akibat belum adanya kesepakatan ZEE antaru [rdonesia dengan Malaysia di Selat Malaka, sering terjadi penangkapan nelayan oletr kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena Malaysia menganggap batas Landas Kontinennya di Selat Malaka sekaligus merupakan batas laut dengan Indonesia. Hat ini tidak benar, karerra batas laut kedua negara harus ditertukan berdasarkan perjanjian bilateral. l, Berdasarkan kajian Dinas Hidrooseanografi'TNl AI. batas laut trdonesia dan Malaysia di':Selat Malaka berada di median line antara garis pangkal kedua negara yang letalcrya jauh di sebelah utara atau timw laut batas Landas Kontinen. Berdasarkan ketentuan LINCLOS 1982, rebagai coastal state, Malaysia tidak diperbolehkan Pulau Jara dan Pulau Perak sebagai base line yang jarak antara kedua pulau tersebut lebih dari.100 m{ laut. }ika ditinl'au dari segi geografu, daerah yang memungkinkan rawan sengketa perbatasan dalam perrgelolaan sumber-sumber perikaran adalah di bagian selatan Laut Andarnan atau di bagian utara Selat Malaka. Indonesia-S1.ryapua Penentuan titik-tifik koordinat pada Batas Laut Wilayah Indonesia dan Singapura didasarkan pada prinsip,sarna jarak (equidistance) antara dua pulau yang berdekatan. Fen esahan titik-titik koord,inat 156 I ggc.eee]{ifUaufu Me D.g.ntl..itin lodomsi.
  • 7. BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua pemerintah. Titik-titik koordinat itu terletak di Selat Singapura. Isi pokok perjaniiannya adalah garis Batas Laut Wilayah lrdonesia dan laut wilayah Singapura di Selat Singapura yang sempit (lebar lautannya kurang dari 15 mil laut) adalah garis terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik dari titik koordinat. Namun, di kedua sisi barat dan timur Batas Laut Wilayah Indonesia dan Singapura masih terdapat area yang belum mempunyai perjaniian perbatasan. Di mana wilayah itu merupakan wilayah perbatasan tiga negara, yakni Lrdonesia, Singapura dan Malaysia. Pada sisi barat di perairan sebelah utara pulau Karimun Besar ter- dapat wilayah berbatasan dengan Singapura yang jaraknya hanya 18 mil laut. Sementara di wilayah lainnya, di sisi timur perairan sebelah utara pulau Bintan terdapat wilayah yang sama yang jaraknya 2$8 mil laut. Kedua wilayah ini belum mempunyai perjanjianbatas laut. Permasalahan muncul setelah Singapura dengan gencar melakukan reklamasi pantai di wilayahnya. Sehingga terjadi perubahan garis pantai ke arah laut (perairan Indonesia) yang cukup besar. Bahkan dengan reklamasi, Singapura telah menggabungkan beberapa pulaunya menjadi daratan yang luas. Untuk itu batas wilayah perairan Indonesia-Singapura yang belum ditetapkan harus segera diselesaikaru karena bisa mengakibatkan masalah di mdsa mendatang. Singapura akan mengklaim batas lautnya berdasarkan Garis Pangkal terbaru, dengan alasan Garis Pangkal lama sudah tidak dapat diidentifikasi. , ,l Namun dengan rnelalui perundingan yang menguras energi kedua hegar4 akhimya menyepakati perjanf ian batas laut kedua ne gara yarr1 mulaiberlaku pada30Agustus 2010. Batas lautyang ditentukan adalah Pulau Nipa dan Pulau Tuaq sepanjang 11. kilometer. Perundingan ini telah berlangsung sejak tahun 2005, dan kedua tim negosiasi 9P.Ee.kdf i&diqMaOeanaruomOorsia I 157
  • 8. BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA telah benrnding selama delapan kali. Permasalahan berbatasan laut Indonesia dan Singapura pacla titik tersebut tidak lagi menjadi polemik yang bisa merrimbulkan konflik, namun demikian masih ada beberapa titik perbatasan yang belunr disepakati dan masih terbuka peluang teriadinya konflik kedua negara. Indonesia:Thailand Garis Batas Landas Kontinm Indonesia danThailand adalah garis lurus yang ditarik dari titik pertenruan ke arah Tenggara. Hal itu disepakati dalam pe{aniian antara pemerintah Indonesia dengan Thailand tentang penetapan Garis Batas Dasar Laut di Laut Andaman pada 11 Desember 1973. Titik koordinat batas Landas Kontinen lrdonesia- Thailand ditarik dari titik bersama yang ditetapkan sebelum ber- lakunya Konvensi Hukurn Laut PBB 1982. Karena itu, sudah selayak- nya perjanjian penetapan titik-titik koordinat di atas ditinjau kenrbali. Aprlag Thailand telah mr:ngumumkan Zona Ekonomi Eksklusif derrgan Royal Prodamation pada23 Februari 1981, yang binva; "Tlw uclusfure Ecorcmy hrw of Kingilom ofThailand is an areabeyond and adjacmt to the te:rritorial sea whm breflilth utends ta trm hunfueil nautical ryiles measured frum the baselinzs *se for mmsuring the breadth of the Territorinl Sed'. Pada prinsipnya Proklaniasi ZEE tersebut tidak merryebutkan tertangper,rctapanbatas antarnegara,,, Indonesia-India ; j ,: Garis Batas Landas Kontinen Indonesia dan India adalah garis lurus yang ditarik dari titik pertemuan menuju arah barat daya yang berada di LautAnddman- Hal itu berdasarkan persetuiuan padal4]anuari Pn dt New Delhi, Lrdia terrtang perjanjian garis batas Landas Kortinen kildua,negara. Namun, pada,be!$npa wilayah batas laut kedua negaia masih belunr ada kesepakatan. ,: 158 | eeeae"tffUmluMaDcpnMatimMi€s
  • 9. BATAS MARMM RAWAN SENGKETA Indonesia-Australia Perjanjian Indonesia denp;an Australia mengenai garis batas yang terletak antara perbatasan Indonesia-Papua New Guinea ditanda tangani di Jakarta, padal? F ebruan1973. Kemudian disahkan dalam UU No 5 Tahun 1973, tepafrrya pada 8 Desember 1973. Adapun persetujuan antara Indonesia dengan Australia tentang penetapan batas-batas Dasar Laut, ditanda tangani padaT November l'974- Pertama, isinya menetapkan lima daerah operasional nelayan tradisional Indonesia di zona perikanan Australia, yalttt Ashmore Rey' (I'ulau Pasir), Cartier Ree/ (I'ulau Ban), Scott Reef (Plulau Datu), Saringapatan Reef, dan Browse. Kedua, nelayan tradisional Indonesia di perkenankan mengambil air tawar di East Islet dan Middle Islet, bagian dari Pulau Pasir (Ashmore Reef). Ketiga, nelayan hrdonesia dilarang melakukan penangkapan ikan dan merusak tingkungan di luar kelima pulau tersebut- Sementara persetujuan Indonesia dengan Australia, tentang Pe- ngaturan Administratif perbatasan antara Indonesia-Papua New Gunea; ditanda tangani di Port Moresby, pada L3 November L973. Hal tersebut telah disahkan melalui Keppres No. 27 Tahun 1974, dan mulai diberlakukan pada 29 April 1974. Atas perkembangan baru di atas, kedua negara sepakat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan ivIOU 7974. Indonesia-Vietnam Pada 12 November 1982, Republik Sosialis Vietnam mengeluarkan sebuah Statement yang disebut "statement on the Territorial Sea Base Line". Vietnam memuat sistem penarikan garis pangkal lurus yang radikal. Mereka ingin memasukkan pulau Phu Quoc masuk ke 9l,.EFfrtif Mauiu Mae ocpan uaton tndmca | 159
  • 10. BATAS MAR]TIM RAWAN SENGKETA dalam wilayahnya yang berada kira-kira 80 mil laut dari garis batas darat antara Kamboja dan Vietnam. Sistem penarikan garis pangkal tersebut dilakukan menggunakan 9 turning point. Di mana dua garis itu panjangnya melebihi 80 mil pantai, sedangkan tiga garis lain panjangnya melebihi 50 mil laut. Sehingga, perairan yang dikelilinginya mencapai total lrras 27.000 mil persegi. Sebelumnya pada1977 Vietnam menyatakan memiliki ZEE seluas 200 mil laut, diukur dari garis pangkai lurus yang digunakan untuk mengukur lebar Laut Wilayah. Hal ini tidak sejalan dengan Konvensi Hukum Laut1982, karena Vietnam berusaha memasukkan pulau- pulau yang jaraknya sangat jauh dari titik pangkal. Kondisi tersebut menimbulkan tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Lrdonesia di sebelah utara Pulau Natuna. Indonesia-Filipina Berdasarkan dokumen perjanjian batas-batas maritim Indonesia dan Filipina sudah beberapa kali melakukan perundhguru khusus- nya mengenai garis batas maritim di laut Sulawesi dan sebelah selatan Mindanao (sejak 1973). Namun sampai sekarang belum ada kesepakatan karena salah satu pulau milik Indonesia (Pulau Miangas) yang terletak dekat Filippin4 diklaim miliknya. Hal itu didasarkan atas ketentuan konstitusi Filipina yang masih mengacu pada treaty of paris 1898. Sementara Indonesia berpegang pada wawaffrn nusantara (The Archipelagic Principles) sestai dengan ketentuan Konvensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS 1982). Indonesia-Repullik Palau Republik Palau berada di sebelah Timur Laut Lrdonesia. Secara geografis negara itu terletak di OCI. 51" LU dan 1350.50" BT. Mereka adalah negara kepulauan der,gan luas daratan 500 km2. Berdasarkan 160 | e eerspcmf Uouiu Ma$ &pan M.ddm tndonGia
  • 11. BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA konstitusi 1979, Republk Palau memiliki yuridiksi dan kedaulatan pada perairan pedalaman dan Laut Teritorial-nya hingga 2CI mil laut. Diukur dari garis pangkal lurus kepulauan yang mmgelilingi kepulauan. Palau memiliki Zona Perikanan yang diperluas (Extende-d Fishery Zone) hirggu bettiatasan dengan Zona Perikanan Eksklusif, yang lebamya 200 rnil laut diukur dari garis pangkal. Hal itu menyebabkan tumpang tindih antara ZEE Indonesia dengan Zona Perikanan yang diperluas Republik Palau. Sehingg+ perlu dilakukan perundingan antara kedua negara agar terjadi kesepakatan mengenai garis batas ZEE. Indonesia-Timor Leste Berdirinya negara Timor Leste sebagai negara merdeka, menye- babkan terbentuknya perbatasan baru antara Indonesia dengan negara tersebut. Perundingan penentuan batas darat dan laut antara RI dan Timor Leste telal'r dilakukan dan masih berlangsung sampai sekarang. Eirst Meeting Joint Border Committee antara Indonesia-Timor Leste dilaksanakan pada 18-19 Desember 2002 di Jakarta. Pada tahap ini disepakati penentuan batas darat berupa deliniasi dan demarkasi, yang dilanjutkan dengan perundingan penentuan batas maritim. Kemudian perundingan Joint Border Committee kedua diselenggarakan di Dilli, pada ]uli 2003. Fenetapan Batas Laut Mendesak Penangkapan kapal nelayan lvlalaysia yang diwamai oleh ketegangan diantara kedua belah pihak dinilai bahwa ini kelemahan Indonesia. Apalagi penangkapan ini diwamai dengan kehadiran tiga helikopter rnilik Malaysia. Di mata mantan KASAL, Laksamana TNI (Pum) 9 Pe6pehtif Menuiu Ma* Depen Marida haroia I 16l
  • 12. 8ATA5 MARITIM RAWAN SENGKETA Bemard Kent Sondaakh,.kehadiran 3 helikqpter tersebut upaya pembuktian Malaysia bahwa data intelejen Indonesia lemah, dan tidak'ada penfagaan secara khusus merrjelang upacara besar TNI. Kent Sondakh berpendapat, Malaysia sedang mempelajari titik lemah penjagaan hrdonesia di perbatasan . lnib:uat proofing intelijen, apakah intelijmnya sudah benar atau tidak. Informasi yang dikumpulkan iotulij* itu bener atau tidak. Lebih jauh Kent Sondakh mengatakan, intelejen militer Malaysia saat itu mengetahui Indonesia akan melaksanakan HUT TNI AU,di Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Data-data ini akan digunakan sebagai data militeruntuk penyerangan ke tempat musuh. Secara intelejen strategi, Malaysia itu iahu sebelum HUT TNI AU, seluruh pesawat ada di Flalim untuk hormat upacara. Intetijen shategi militel, laniut Sondaklr, dikumpulkan sebelum beqperang sehingga dapat dipergunakan jika akan belperang. Menurut Sondakh, jika TNI AL mengadakan peringatan hari ulang tahtrn, bisa saja kuprl- kapal Malaysia akanmasuk ke wilayahlrdonesia tanpa gangguan. Sondakh mencontohkan, dulu saat Jerman hendak mengebom ne- gara-negara di Eropa ]erman mengirirn intelijennya ke Belanda dan Perancis. Mereka meneliti satu persatu kebiasaan militer sefempat. Makanya ]erman bisa menyerang tepat pukul 08.00 pagi karena saat itu militer tetangga sedang upacara pagi. Sementara ih1 Pakar Hukum Kelautan Hasyim Qalal rnengatakan, perdebatan batas wilayah kelautan antara Indonesia dan Malaysia ti- dak akan pemah usai. Pasalny+ Malaysia masih memiliki kepentingan tertentu untuk tetap memperebutkan wilayah kelautan. Dari tahun 1962, perundingan tentang batas wilayah kelautan telah dilakukan. Lalu dilanjutkan pada tahun 1982 hingga sekarang, ketentuan batas tersebutbelum juga tersepakati dan memang tidak akan pemah usai. 162 | e naspenUfU.nuiu Ma* DeFn Marftim tndorcsia
  • 13. BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA Menurukrya, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Kelautan terr- tang batas-batas wilayah teritorialnya. lndonesia harus tetap melak- sanakan Undang-Undang kelautan tersebut. Bila ada yang melanggar undang-undang segera ditindak. Bila menunggu perundingan batas wilayah tidak akan pemah berakhif, karena Malaysia tetap memiliki maksud mengambil kekayaan alam Indonesia. Pakar Maritim Lrdonesia, Prof Dim,vati Hartono menyatakan, bahwa banyaknya permasalairan yang terjadi di perbatasan disebabkan minimnya perhatian pemerintah, yang membuat wilayah-wilayah perbatasan yang seharusnya menjadi halaman depan negara Indo- nesia, kini lebih terlihat sebagai halaman belakang. Tak hanya soal pembangunan dan infrastrukhlr, pemerintah juga di nilai kurang memperhat-ikan kondisi masyarakat di wilayah perbatasan. Aspek ekonomi, daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal karena lo- kasinya terisolir dengan tingkat aksesibilitas yang rendah. Lri diikuti dengan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat yang minim. Dimyati menerangkan, jika pemerintah mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim, dengan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDIv! yarrg ada, tidak mustahil pembangunan wilayah perbatasan di Indonesia dapat merata. Tidak perlu mengubah orientasi pembangunan yang ada, tapi merr- sinkronkarurya. Orientasi pembangunan maritim yang terintegrasi, jalur transportasi laut dan keamanan wilayah menjadi te{amin. Sehnl ih1 hasil pertanian, bumi dan industri bisa didistribusikan denganbaik ke sejumlah pulau. Otomatis pembangunan pun akan merata. Menanggapi masih lemahnya ketegasan pemerintah mengenai batas wilayah. DPR pun angkat bicara, melalui Anggota Komisi I dari Fraksi Golkaq, Tantowi Yahya mengatakan, permasalahan batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga akan segara dibahas 9 P.rsp€hdf Mauiu Ma Dqcn Mari&n lmjn | 163
  • 14. BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA oleh DPR. Terutama batas wilayah Indonesia dengan Singapura. Menurutnya akan segera diratifikasi menjadi undang-undang. Urgensinya sudah jelas ba}rwa Indonesia memerlukan kepastian batas wilayah lautnya dengan Singapura. Tanpa adanya keielasan batas itu akan banyak masalah yang tidak bisa segera diselesaikan. Tantowi menjelaskan, tanpa adanya kejelasan batas wilayah kedua negar4 maka Lrdonesia akan sulit melakukan pengamanan wilayahnya maupun berbagai kekayaan alam yang terkandung di lautnya. Selain itu juga akan selalu ada rasa saling curiga diantara kedua negara apabila batas wilayahnya tidak jelas. Ratifikasi perjanjian bilateral Rl-Singapura terkait pemetaan garis batas laut wilayah kedua negara dibagian barat Selat Singapura itu menjadi penting maknanya dan ada banyak keuntungan bagi Indonesia apabila batas wilayahnya ielas. Lebih lanjut, Tantowi mengatakan, kesepakatan yang saat ini telah tercapai antara Indonesia dan Singapura mengenai batas wilayah masing-masing merupakan hasil terbaik diplomasi yang dilakukan pemerintah. Penentuan batas wilayah itu didasarkan pada keten- tuan-ketentuan yarrg telah tercantum dalam llnited Nations Conoention on the Law of The Sea (UNCLOS) 1982. Kementerianluarnegeri darrpihakterkait ditekankanuntuk segera menyelesaikan perbafasan Indonesia dengan negara tetangga, karena hal tersebut tidal< bisa diselesaikan secara bilateral. Untuk yang bersifat multilateraf tergantung dari kesepakatan antar negara itu sendiri, nrungkin dalam hal ini Indonesia dan Malaysia sudah sepakat, tetapi pihak Singapura sendiri harus juga sepakat. Bisa saja bebernpa negara itu mengulur-ngulur waktu, karena dia tahu se'makin cepat perundingan diselesaikan, semakin merugikan bagi clia, karena dia tahu sebenarnya garis batas itu sebenarnya milik Indonesia. 164 | e nerspentifUenuiu Masa Dep.n Maririm lndonesia
  • 15. sehingga pemerintah diimbau agar tidak merasa bosan mendesak negara-negara tersebut untuk melakukan perundingan. perjanjian bilateral, lanjutnya masih banyak yang belum diselesaikan. Sehingga garisbatas dua wilayah itu tidak jelas, yang menyebabkanadanya saling klaim batas wilayah yang berimbas kepada nelayan kedua negara. Penyebab pelanggaran itu ada dua, pertamakarena sengajamelewati batas wilayah unfuk motif tertentr_r, kedua karena memang tidak tahu batas wilayah karena memang tidak jelas, oleh karenanya tidak ada cara lain, meski pihak Kemenlu tengah disibukan oleh berbagai haf tapi hendaknya permasalahan perbatasan ini harus menjadi prioritas utama. Ambalat Masih Membara Malaysia kembali menyulut konflik. Kapal Diraja (KD) Baung-3509, Kapal Maritirrr Pintar-3914 dan satu pesawat patroli maritim Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM) CN-235 M44-OS memprovokasi tentara Indonesia dengan memasuki wilayah NKRI di perbatasan Ambalat, pada 20 Maret20'12. Patroli maritim [rdonesia di bawah kendali gugus tugas Komando Armada Timur tak tinggal diam. KRI Layang-g05 dan pesawat patroli Maritim P-851 yang sedang berpatroli di wilayah tersebut berhasil melakukar. pengejaran, pengusiran (intucept) serta shadowing terha- dap satuan patroli maritim Malaysia. Kini konflik Ambalat kembali menghangat. Sumber yang sangat dipercaya menyebut selama kurun waktu sebulan terakhir, tercatat hampir lima kali seminggu kapal-kapal dan pesawat patroli Malaysia memasuki wilayah NKRI tanpa izin. Berdasarkan kronologis berita, pada 20 Maret 2012, pukul 00.40 WITA, KRI Layang-805 yang sedang melaksanakan iatroli rutin BATA5 MARITIM RAWAN SENGKETA 9 PeEpehtifMenuiu Ma* Depan Madtim lndonsia | 165
  • 16. menemukan kontak kapal rnencurigakan yang kemudian diketahui KD Baung-3509. Kapal ini telah memasuki batas wilayah NKRI sejauh S NN4. KRI Layang-805 melaksanakan kontak komunikasi melalui radio FM Channel 16,'namun kontak tidak meniawab' pukul09.25 WTT& KRILayang-80S melalui radio komunikasi segera memerintahkan KD Baung-3509 untuk segera kembali ke perairan Malaysia, narnun dijawab KD Baung-3509 sedang melaksanakan "Innocent Passage" memrju Malaysia' Komandan KRI Layang- 805 lalu memberikan peringatair bahwa KD Baung-3509 telah melaksanak xrlnnocent Passage tanpa izin' Namun, KD Baung-3509 berdalih menurut peta Malaysia 1979 kapalnya masih berada di witayah perairan MalaYsia. Di saat bersarnaan, terlihat kontak permukaan yang Pergerakarmya akan memotong haluan I(RI Layang-805, bertujuan menghambat pengejaran dan pengusiran KD Baung-3509' Kapal tersebut *"*u'"ti*ilayahRl"qu"t.lNMyangkemudiandiketahuiKapal Maritim Pintar-3914. Pukul 09.40 WITA' KRI Layang-805 melakukan pengejaran terhadap KD Baung-3509 yang tepat berada di haluan KRI Layang-805 dengan jarak Sodyard. rutul -og.so wrrc KD Baung-3509 sudah berada di wilayah perairan Malaysi4 KRI Layang-805 pun berbalik ke selatan-untuk kembali ke pos tempumya sambil terus mengawasi pergerakan KD Baung-3509 dan Kapal Maritim Pintar yang sudah berada di wilayah perbatasan Malaysia' Pukul 10.46 WTIA, Patroli udara Cassa Patrnar P-851 menginfor- masikan ke KRI Layang-805 adanya kontak Pesawat patroli TUDM CN-235M4tr05bergerakdaribaratketenggara.Prrkull0.4SWTIA, Cassa Patrnar P-85L melak sNtak an shndawing terhadap pesawat patroli TUDMCN-235M44L05yangtelahmemasukiwilayahNKRIsejauh BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA 166 I 9 Pe6pehtif Menuiu Masa DePan Marifm lndmsia
  • 17. 1 NM. Pesawat ini terbang mernotong haluan KRI Layang-805 pada jarak 500 yard dengan ketinggian 500 kaki bergerak dari barat daya kemudian melintas ke utara masuk kembali ke wilayah Ma1aysia. Permasalahan perbatasan ltl-Malaysia di perairan Laut Sulawesi (perairan blok Ambalat) memuncak pada 2005, pada saat itu ke- tegangan kedua negara tidak hanya dari lokasi di sekitar pem- bangunan suar Karang Takat Unarang dan gesekan antar kapal perang saja, tetapi juga rnemancing kemarahan masyarakat yang merasa terusik nasionalismenya dengan mengobarkan kembali slogan "Ganyang Malaysia". Blok laut seluas 15.235 km2 yang menjadi sengketa tersebut sebenar- nya sudah sering dilaksanakan perundingan antara kedua negara. Penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Kontinen Idonesia-Malaysia di Kuala Lumpur 27 Oktober 1969, kemudian diratiJikasi oleh kedua belah pihak pada 7 November 1969 dijadikan dasar hukum bahwa Blok Ambalat berada di bawah kedaulatan hrdonesia. Namun pada tahun BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA 9 PcrspehtirMenuiu Masa Depan MariUm tndonesia I 167
  • 18. BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA yang sama pihak Malaysia mertbuat peta baru yang memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan serta Batu Puteh (berbatasan Malaysia- Singapura) mazuk ke wilayahnya. Tentu saja Indonesia dan Singapura menolalorya dan tidak mengakui peta baru buatari Malaysia tersebut. Kemudian pada 17 Maret 1970 diadakan kembali Perjanjian Tapal Batas Laut L:rdonesia-Malaysia. Lagi-lagi Malaysia melakukan manuver secara sepihak membuat batas maritimnya sendiri memasukkan Blok Ambalat masuk ke wilayah teritorialrrya. Secara sepihak Malaysia memajukan koordinat 4' L0' ke arah utara melewati Pulau Sebatik seperti peta terbitan Malaysia 1959. Pada 1979, Malaysia menerbitkan peta laut yang digunakan melakukan klaim sepihak di perairan Laut Sulawesi, klaim tersebut masuk ke dalam perairan RI di sekitar perairan Pulau Sebatik, Pulau Sipadan, Pulau Ligitan hingga Laut Sulawesi (perairan blok Ambalat). Indonesia sejak 8 Februari 1980 melakukan protes dan nota protes yang masih terus dilancarkan hingga saat ini. Selain protes dari pihak Indonesia peta Malaysia terbitan 1979 tersebut, juga diprotes 6 negara, yaitu Filipin4 Singapura, China, Thailand, Vietnam dan Inggris (atas nama Brunei). Namun pihak Malaysia tidak menanggapi protes tersebut. Mengingat perundingan tidak ada tanda-tanda kesepakatan dan penyelesaian makakeduaKepalaPemerintahankemudianmenunjuk wakil-wakil khusus yang rvaktu itu dijabat Mensekretaris Negara RI, Moerdiono dari pihak Indonesia dan Wakil Perdana Menteri Malaysi4 Anwar Ibrahim menjajaki peluang penyelesaian. Setelah mengadakan 4 (empat) kali pertemuan di Jakarta dan Kuala l-umpur secara bergantian, kedua wakil merekomendasikan perlunya mencari penyelesaian melalui Mahkamah Internasional dan agar kedua pemerintah menyepakati untuk menerima dan mematuhi apapun putusan Mahkamah Intemasional. 168 | S frerspenffUenuiu Masa Oepan Madtim lndonesia
  • 19. BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA PadalT Desember 2002, di Den Haag Negeri Belanda, Mahkamah Intemasional (hrternational Court of justice /ICD sebagai badan utama peradilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memutuskan bahwa kedaulatan atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan ada- lah milik Malaysia melalui pemungutan suara 16 banding 1.. Ber- ubahnya status keperrrilikan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan menjadi sepenuhnya masuk dalam kedaulatan dan milik Malaysia tersebut, akan berimplikasi pada batas wilayah perairan Indonesia yang berada di sekitamya. Kemungkinan akan adanya perubahan tersebut serta posisi batas wilayah yang baru. Begitu besamya ambisi Malaysia menguasai Blok Ambalat, karena, Lapangan Aster Blok Ambalat yang terindikasi mempunyai cada- ngan minyak yang cukup besar yang saat ini dikelola perusahan migas ENI [talia mampu memproduksi 30.00040.000 barel per hari. Pihak Malaysia dikabarkan pemah mengay'ukan permintaan adanya eksploitasi bersama. Namun Lrdonesia dalam hal ini Kementerian E "rgr dan Sumber Daya Mineral (ESDM) jelas-jelas merrolak tawaran Malaysia tersebut. Sebab jika diterima, secara politis Indonesia mengakui adanya konflik negara di wihyah kaya migas itu. Sampai dengan saat ini, masih banyak terjadi berbagai kesalahan penafsiran dalam memahami kasus Ambalat, karena tidak sedikit masyarakat yang mengira dan mengatakan bahwa Ambalat adalah suatu pulau atau wilayah daratan. Sesungguhnya Ambalat adalah blok dasar laut yang dikenal sebagai perairan ZEE dan landas kontinen. Secara geografis wilayah perairan blok Ambalat berada di Laut Sulawesi yang kaya akan cadangan mineral, gas dan hidrokarbon. Sedangkan letak wilayah perairan blok Ambalat secara administratif berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. |ika dua negara yang bertetangga dan mempunyai batas di laut, tidak mungkin bagi keduanya bisa rnengklaim semua zona maritim 9 Fssp.hif hiu k DGpa Mdfrh kr&rEb | 169
  • 20. BATAS MARITIM RAWAN SENGKETA tanpa adanya tumpang tindih dengan tetangga. Untuk negara seperti Rl-Malaysia yang saling berhadapan batas antar negaranya maka akan terjadi tumpang tindih batas laut teritorial, ZEE darr landas kontinen. sesuai hrrkum UNCLOS L982 dua negara tersebut harus menyepakati suatu garis yang membagi zona maritim yang tumpang tindih tersebut. Penetapan Garis batas darat antara Indonesia dan Malaysia di Borneo sudah dilakukan fgdu 1891 antara Inggris dan Belanda dengan hasil menyepakati garis yang melalui dan berhenti di ujung Timur Pulau Sebatik, pulau kecil terluar di l(abrrpaten Nunukan, dengan garis batas pada posisi koordinat geografis 4"L0'LU. Seharusnya garis batas tersebut diteruskan ke arah laut sebagai batas maritim yang harus disepakati kedua belah pihak' Saat ini kawasan yang ke arah laut, yaitu perairan Ambalat belum ada garis batas maritim yang menetapkan kewenangan kedua negara. Keputusan ICJ pada 2002 yang memutuskan kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Malaysia memberikan proyeksi akan berubahnya konfiS;urasi baseline Indonesia dan Malaysia' Indonesia, telah membuat dan menerbitkan TD baru Pulau Sebatik yaitu TD. 36 -A1 dan TD. 36 - A2 serta Karang Unarang TD. 36 - B sebagai revisi dan hal tersebut telah tertuang dalam PP No 3712008 tentang Garis Pangkal. Indonesia harus berargumen bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 UNCLOS'8} pulau keciJ seperti Sipadan dan Ligitan semestinya tidak diberi batas penuh (full ffict) dalam Penentuan klaim dan delimitasi batas maritim maksimal 12 mil laut. Namun walaupun Sipadan dan Ligitan merupakan pulau karang kecil, tetap dapat mempengaruhi klaim batas maritim Indonesia di Laut Sulawesi, dan hal inilah yang harus diwaspadai Indonesia. l7O I r ecrse"krmui, Ma D.o{ M-h ffii.
  • 21. ALKI SEBUAH PELUANG DAN ANCAMAN Menanggapi masalah itu, Nuning Kertaparti, anggota Komisi I DPR RI menyatakan, soal pelanggaran batas ini sering dilakukan oleh Malaysia dengiur berbagai dalih atau pembenaran yang bisa membuat mereka leluasa menjelajahi perairan Indonesia. Hal ini bukan hanya ambalat tapi juga pulau-pulau terluar kita yang lain, yang berbatasan dengan Malay5in. Nuning percaya pemerintah melaluf Kementerian Luar Negen, Kementerian Pertahanan dan TM Angkatan Laut sudah membuat berbagai pedoman kebijakan untuk menuntaskan masalah perbatasan. Thpi, hal itu fidak cukup bila hanya dibuat di atas kertas dan tidak segera melakukan tindakan riil mengusir setiap kapal patroli Malaysia yang melewati garis perbatasan. Apalagi masalah ambalat ini bukan hal baru, jadi seharusnya regulasi maupun kelengkapan alutista dalam menjaganya sudah harus maju. |adi kita punya efek getar di hadapan Malaysia. Nuning meminta Malaysia sebagai sesama anggota ASEAN bisa saling menghormati wilayah kedaulatan Indonesia. ALKI SEBUAH PELUANG DAN ANCAMAN Alur Laut Kepulauan (ALK) adalah konsekuensi y*g harus dibe- rikan negara-negara kepulauan setelah diakui The llnited Nations Conuention on the Law of the Sea (LINCLOS) III pada 1982. Indondsia adalah negara kepulauan pertama yang mengusulkan penetapan alur-alur laut di kepulauannya. Negara yang terdiri dari gugusan pulau bisa disebut negara kepulauan dengan keuntungan dapat menarik garis yang menghubungkan titik- titik terluar dari gugus kepulauan sebagai base line-nya. Adapun penetapanAlur Laut Kepulauan lndonesia (ALKI) dilakukan dengan angkan aspek pertahanan keamanan negara dan kondisi hidrooseanografi agar alur pelayaran aman dilalui setiap kapal. 9 P.6p.kif Mmutu M.B OqEn M.dh tidGi. I l7l
  • 22. ALKI SEBUAH PELUANG DAN ANCAMAN Hal ini merupakan hasil bargaining diplomasi antar bangsa. Rezim negara kepulauan diwajibkartetap memberikan akses lewat (navigasi) bagi kapal-kapal asing yimg melintasi perairan kepulauannya (archipelagic waters), karena dulunya alur tersebut merupakan jalur tradisional yang biasa digunakan pelayaran intemasional. Penentuan ALK sendiri seburamya tidak diharuskan. Negara kepu- lauan boletr tidak merrentukan ALK-nya sehingga yang berlaku ada- lah serrua kapal diperbolehklan melewati ialur-jalur navigasi normal yang biasa digunakan dalam Pelayaran drnia (routes normally used {or international naoigation). Apabila negara menentukan ALK maka kapal-kapal yang akan mehwati rute tersebut harus mengikuti rute atau alur yang zudah ditentukan. Tidak boleh lagi bercabang-cabang dalam bemavigasi atau melipir ke daratan seperti rute.rute terdahulu. Misalrrya, ALKI Barat-Timur (E-W).Selama ini, rute melalui Laut ]awabanyak cabangny+ seperti alur di pulau Bawean- Kapal boleh berlayar di utaranya Bawean dan ada pula jalur di selatannya Bawean. fika negara tidak menentukan ALKI E-W, semua kapal boleh melewati rute-rute tersebut. Tetapi bila negara menentukan rute ALKI E-W, sesuai proposal yang akan diajukan ke PBB, maka semua kapal asing yang melewati Laut ]awa harus melalui satu rute yang telah ditetapkan. Yaitu hanya alur utara Bawean. S.j-uh penetapan ALKI dimulai di lingkungan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) sekitar Februari-Maret 1991, khususnya di Direktorat Pengkajian @itjian), setelah mempelajari hasil UNCLOS 1982. Pada kesempatan itu dibicarakan tentang keharusan Indonesia menetapkan Sealant Passage melalui perairan yurisdiksinya untuk mewadahi pelayalan transit dari satu perairan ke perairan lain. Karena itu, Seskoal mengusulkan melalui Forum Strategi. Forum Strategi TNI AL ini dicanangkan untuk membica- rakan hasil usulan ALKI terhadap negara. Sebelum Forum Strategi tT2l
  • 23. ALKI 5E8UAH PELUANG DAN ANCAMAN dimulai, Ditjiarr menyiapkan segala sesuatu untuk Forum Strategi. Salah satu yang terpenting adalarh Makalah Ajakan. Dalam makalah itu diajukan tiga ALI( yaitu alur laut di kawasan barat, tengah, dan timur. Karena ALK berada di perairan lndonesia, maka diusulkan agai dinamakan ALK hrdonesia, disingkat ALKI. Ketiga ALKI yang diusulkan tersebut temyata diterima forum. Kemudian, pada 19 Mei 199& Sidang Pleno MSC-69 IMO secara resmi menerima (adopt) tigaAI-KI yang diusulkan Indonesia (41 tahun setelah Deklarasi Konsepsi Negara Kepulaua4IW'awas;u1 Nusantara pada L957). Sebelumnya Konvensi Hukum Laut III yang diselenggarakan pBB di Chicago pada 1982, telah menghasilkan dua buah keputusan fenomenal. Yaitu dengan diakuinya rezim zone ekonomi ekslusif (ZEE) dan rezim negara kepulauan (Archipelagic State). Lahirnya kedua lezim itu merupakan hasil dari negosiasi dan tawar me- nawar yang alot antara negara pantai dengan negara maritim yang selama ini menguasai lautan, baik untuk eksplorasi perikanary pertambangary pelayaran, perdagarlgan maupun jalur militer. Atas disahkannya rezirn ZEE maka laut bebas (high sea) yang semula terbuka lebar rrntuk jalur pelayaran dan eksploitasi laut menjadi berkurang 200 mil laut dari tiap-tiap pulau yang ada. Kondisiini jelas merugikan negara-negara maritim, seperti Amerika, Inggris, Jepang, Kanada dan lainnya. Alasan rnereka menerima konsep ZEE ini, dikarenakan salah satunya adalah mereka diberikan garansi tetap mendapatkan akses masuk ke wilayah laut tersebut baik untuk navigasi maupun eksploitasi. Di Bab vArtikel53 dari Konvensi Hukum Laut Chicago ditegaskan dengan menyebut negara lain rnemiliki kebebasan bemavilasi di ZEE darr penerbangan di wilayah udara di atasnya dengan due regard (memperhatikan) hak dan tugas negara pantai di ZEE, serta hukum dan peraturan lain yang berlaku secara internasional. 9 P.GFLtitMoqiu Mas Oepn Maddm tmmsia | 173
  • 24. ALKI SEBUAH PELUANG DAN ANCAMAN Tidak jauh beda dengan rezim ZEE, pengakuan konsep negara kepulauan juga hasil dari tarik ulur kesepakatan antara negara pengguna dengan neg;rra pantai. Indonesia beserta beberaPa negara yang memiliki karakter kepulauan, seperti Filipina, Solomon Island, Papua New Guinea dan negara lainnya baik dari Afrika mauPun Amerika Latin, berusaha menggolkan konsep ini dengan segala cara. Termasuk salah safunya menerima syarat tetap memberikan akses navigasi kepada negara lain yang akan melewati negara kepulauan tersebut. Atas dicapainya kesepakatan tersebut negara-negara kepulauan di satu pihak mendapatlcan keuntungan dengan bertambahnya luas wilayah laut, namun di sisi lain mempunyai tanggung jawab memberikan akses, baik laut mauPun udara terhadap negara lain yang akan melintas di perairan kepulauan (archipelagic uaters). Di antara negara-negara yang diakui dunia sebagai negara kepulauan, baru Indonesia yang sudah menentukan ALK dan sudah diserahkan ke pertemuan tahunan keselamatan pelayaran ke-69. Sementara negara-negara kepulauan lainnya masih belum menetapkanALK. Beban untuk menentukan ALK sepertinya mudah. Namun dalam pelaksanaannya berbenturan dengan kepentingan nasional yang lebih tinggi. Pelaksanaannya "bagai buah simalakama". Dibuat jalur akan merugikan keamanan negara, tidak dibuat negara lain akan menuntut. Hal ini yang terjadi dengan Indonesia. Atas keputusan menyerahkan 3 jalur utara-selatan ALKI ke MSC (Maritime Safety Committee), rnaka Indonesia sudah bersiap ditun- tut negara lain, seperti Amerika, Inggris, Australia Kanada dan Iepang. Mereka menganggaP penentuan ALKI tidak sesuai dengan ketentuan umum penenhran ALK (GPASL). Yakni harus meliputi 174 | e nrrymif ucruiu Mas Dep.n M.rtlh ffircs&r
  • 25. ALKI SEBUAH PELUANG DAN ANCAMAN seluruh rute normally used for international nauigation dari satu laut lepaslZBE ke laut lepas lain. Mereka menyebutnya partial designation, karena Indonesia tidak memasukan alur laut barat-timur dari Selat Karimata-Laut Jawa hingga ke Laut Arafuru. jika hrdonesia tidak menentukan rute ini maka sesuai Artikel 53-12 mereka bisa melintas dengan hak lintas ALK di seluruh rute pelayaran/penerbangan narmally used for int e r national naai gat ion. Akhimya, pada 1998 saat MSC meeting ke-72, delegasi Indonesia menjanjikan bahwa Indonesia akan memenuhi penentuan ALKI secara lengkap dengan memasukan alur laut barat-timur. Keputusan itu sangat berisiko, tapi tidak ada pilihan lain. Melihat posisi strategis lakarta, ibukota negara yang berada tepat di pesisir utara Larrt faw4 jika ALKI barat-timur jadi dibuka akan sangat rawarr terhadap aksi in-filtrasi udara maupun laut. Padahal untuk mengantisipasi hal tersebut sejak dulu Lrdonesia telah menerapkan ADIZ (Air Defense ldentification Zone) di pulau Jawa ke selatan agar setiap penerbangan yang menuju |akarta (|awa) termonitor. Faktor lain yang menjadi kendala adalah kepadatan lalu-lintas baik laut maupun udara di atas laut |awa yang memiliki banyak s6kali bandara Lrtemasional, mulai dari Cengkareng Yogyakarta, Solo, Su- rabaya sampai Denpasar. Selain itu terdapat pelabuhan-pelabuhan besa4 seperti Tanjung Priuk Semarang Gresik, Tuban dan Surabaya. Beberapa titik Laut Jawa juga merupakan laut dangkal dengan kedalaman hanya 20-45 meter. Sehingga kurang aman digunakan untuk rute pelayaran besar. Tidak hanya ihr, beberapa bagian laut di alur tersebut juga digunakan sebagai taman nasional dan cagar alam. Alhasil, hingga sekarang ALKI barat-timur belum diajukan. 9 Pcp.ttif M6ulu M.e Drprn Maidm tnrtomjia | 175
  • 26. ALKI SEBUAH PELUANG DAN ANCAMAN Palingmenggemparkanterjadipada2003, saatArmada ke-7US Navy melintas di sepanjang Laut |awa dan mengadakan menerbangkan pesawat tempur Homet-n}'a di perairan sePutar pulau Bawean' Sehingga memunculkan insiden Bawean yang sangat terkenal itu' Dibagian lainnegeri ini adurlah perairanNatuna. Armada US Navy juga seringberlayar di wila)'ahAlKlI menlrusuri pulau-pulau kecil di sekitar perairan tersebut dan berlabuh di singapura. Aksi ini dikuntit pesawatTNIAL, tapi juga dibayang-bayangi helikopter dari Armada tersebut. Pemerintah kendala dalam memutus- kan polemik ini. Di satu pihak Lrdonesia sudah berianii ke dunia internasional untuk merrrbuka jalur ALKI barat-timur. Di pihak lain, dalam negeri masih banyak pro dan kontra terhadap isu pembukaan jalur ALKI tersebut. Bagi sebagian kalangan, termasuk militer pembukaan ialur ini akan menambah beban Pengarnanan nasional sehingga menghendaki upaya diplomasi laniutan untuk tidak membuka ialur ALKI barat- timur. Namun bagi kalangan akademisi, dengan berlandaskan pada hukum internasional, umumnya mereka berpendapat jalur tersebut sebaiknya dibuka. Kedua pendapat itu memitiki kekuatan argument yang sama, satu pihak berpikir untuk kepentingan bangsa- Sementara pihak lain memikirkan bangsa ini dari background pengetahuarrnya bahwa jika Indonesia tidak membuka maka permasalahan yang akan dihadapi Indonesia akan lebih rumit. Sebagai jalan keluar, untuk sementara yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia terhadap dunia internasional adalah menS- gelar suwei kelautan untuk keamanan pelayaran di laut Jawa dan menyerahkan hasil-hasilnya ke lembaga intemasional untuk meminta saran dan masukan. 176 | enerq*ruauiu Mffi hpa Mil*im M,E*l
  • 27. E Er Itr; F fi $ {- $ h ALKI SEEUAH PELUANG DAN ANCAMAN Melalui langkah ini diharapkan akan membuka mata dunia bahwa dengan alasan safety dan pelestarian taman laut serta cagar alam di Laut ]awa, keputusan akhir dari permasalahan ini akan lebih menguntungkan lrdonesi4 yaitu dibatalkannya penentuan jalur ALKI barat-timur AlurLaut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan jalur diwilayah perairan Indonesia yang dapat dilewati kapal dan pesawat udara asing. Hal ini mengacu pada kesaiahan kita dalam merzu:rcang dan menerapkan hak lintas laut dalam PP tekait Hukum Laut Internasional, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang ditetapkan pada 1982. Padahaf wilayah Indonesia kini menjadi salah satu ialur terpadat di dunia. Dibukanya jalur ALKI mernbuat Indonesia menjadi negara terbuka. Karena itu, perairan dan ruang udara di jalur ALKI harus terjamin keamanannya dari segala benfuk gangguan dan ancaman. HaI ini menjadi tanggung jawab pernerintah Lrdonesia. Melihat potensi Indonesia yang merupakan jalur lalu lintas intemasio- nal, Connie memaparkan €-uh wilayah laut sebagai bagian dari ruatu negara. Di abad 4 sebelum masehi (SM), Iskandar Zulkamain mengutarakan apa yag disebut First Paradigma Dimension, bahwa wilayah penguasaan sebuah negara hanya mencakup daratan. Pemikiran ini terus berkembang hingga masa Gengis Khan, pada12 SM. Barulah di abad 16 muricul dimensi baru kekuasaan negara yang mencakup wilayah lautan. Di mana bangsa-bangsa maju terpecah dalam beberapa pemaharnan. Paham Gracius menyebutkan lautan adalah bebas tidak ada yang memiliki (Belanda). Paham J Seldom menyatakan laut termasuk bagian dari sebuah negara (Inggns). Pandangan tersebut kemudian didukung Colombus, Vasco De Gamrna hingga Hang Tuah. 9 l,eBfrDlr Msuiu he ep.n Maririm lffi | 177
  • 28. ALKI SEBUAH PELUANG DAN ANCAMAN Lalu, perihal penguasa€m negara terhadap wilayah udara, terjadi silang pendapat tentang hal ini yang berlangsung sengit hingga Konferensi Paris 1910 mel;rhirkan kontradiksi baru artara air b free dan subjacent state. Meleka menganggap ruang udara adalah milik negara yang berada di bawahnya dan dapat dikelola serta dimanfaatkan bagi keuntungan negara tersebut. Dilihat dari faktor lautan dan alur ALKI yang merupakan implementasi ketentuan LIITCLOS (United Nation Conaentiott on The Law of The Sea)1982, yang telah diratifikasi melalui Undang-IJndang RI No L711985, hrdonesia telah menetapkan tiga ALKI sebagai jalur lintas kapal asing dalam pelayaran dari suatu laut bebas (ZEE) ke laut bebas lainnya yang mencakup jalur udara di atasnya. Manfaat yang didapatkan h'rdonesia dari ALBI, yaitu 1) Lrdonesia meny'adi bagaian penting dari terwujudnya sebuah'peradaban' yang berhubungan dengan lautan; 2) [rdonesia merrjadi bagian penghubung penting daiEurasian Blue Belt;3) hrdonesia mengambil peranan sangat besar dalam Global lngistic Suyport System dan khususnya terkait dengarr SLOCS (Sea Lanes Of Vorrununications) dan COWOC (Consolilnted Ocean Web Of Communication); 4) Wilayah lautan dan ALKI [rdonesia menjadi penghubung perrting dalam HASA (Highlu Accesed Sed Areas) dimana ketiga lautan yaitu l:Ldia Southeast dan South Pacific bertemu didalamnya; 5) Terkait dengan World Shipping yarg melintasi ALKI dengan muatan Dry CmgornauprsnLiquid Cargo. Dari jalur udara Indonesia juga sangat strategis. Mengingat pembagian jalur wilayah udara yang dikendalikan Air kffic System (ATS) dan pengendalian penerbangan intemasional yang ditetapkan ICAO, maka Indonesia menjadi negara yang dilewati sekitar 43 jalur penerbangan intemasional serta ratusan reporting points. Hal ini menjadikan wilayah udara Indonesia sebagai salah satu jalur terpadat di dunia. 178 | gPecpehtif Menuiu Masa Depan Ma.ilim lndonesia
  • 29. ALKI SEBUAH PETUANG DAN ANCAMAN Mengenai manfaat ALKI bagi negara dan masyarakat Indonesia, Selat Malaka bisa jadi acuan. Selat Malaka merupakan jalur terpendek lalu lintas barang dan suplai energi dari Timur Tengah, Eropa dan Afrika ke negara Asia Timur, seperti ]epang, China dan Korea, yang mampu mernendekkan jarak tempuh hingga 2.000 KM, dibandingkan alternatif jalur pejalanan laut melalui Selat Sunda. fika terjadi sesuatu 'gangguan di selat Malaka maka dilihat dari lamanya pelayarrr maka dari Malaka ke Selat Sunda atau Lombok memerlukan tarnbahan 3 harl ke Laut China Selatan lewat Lombok dan bagian Timur Philiphina atau ke butr* Selatan Australia dari Indonesia ke Jepang memerlukan tambahan waktu sekitar 2 minggu. Rosihan Arsyad dalam tulisannya di "The lndonesian lourney", menyampaikan Indonesia diramalkan akan menjadi negara besar dan menjadi mesin pertumbuhan Asia, serta salah satu jajaran negara-negara ekonomi terbesar dunia. Hal ini bisa dilihat pada 2007, perdagangan Indonesia mencakup ekspor 114.100.890.757 dolar AS untuk 342.773.698 ton komoditi. Menurut ftrdonesia Central Statistic Agency nilai ini akan belipat dua pada 2012. Karena itu, tak heran jika Robert Kaplan dalam buku terbarunya, Monsoory menyebutkan posisi Indonesia sebagai negara supra strategic. Sehingga sudahkah kita memanfaatkan ALKI lainnya secara mak- simum dengan segala kelebihan strategis yang dimilikinya? Karena aneh apabila Singapura dan Malaysia yang hanya 'terkaif di Selat Malaka dapat mengambil keuntungan demikian banyak dari posisi strategis keberadaan selat itu. Sementara kita hanya sebatas bangga memiliki selat-selat dan ALKI, tetapi tidak memaksimalkan manfaat vang bisa diperoleh dari kepemilikan tersebut. 9 kp€kif Menuiu Ma* Dryn Maritim hmesia | 179
  • 30. Dibukanya ALKI membuat Indonesiamenjadi negara yang tadinya 'tertutup' menjadi 'terbul':a'. Karena itu, perairan serta ruang udara di atasnya harus teriamin keamanannya dari segala bentuk gangguan dan ancaman. Sehingga setiap kapal yang melewati filur ALKI merasa arnan, dan ini berada di bawah tanggung jawab pemerintah Indonesia. Hal sangat riskan, jika dilihat dari faktor kesiapan dan kapabilitas TNI AU dan TNI AL kita. Melihat kondisi kemampuannya saat ini, dengan tidak diselesaikannya agenda ssR (security sector reform) ya.g menjadi tuntutan kaum sipil seiak 1998 untuk memprofesionalkan TNL dimana unsur terpentingnya dengan menyediakan anggaran memadai untuk membanS;un TNI kita yang profesional dan well equipped, tetapi tidak dilaksanakan oleh kaum sipil sendiri' Melihat posisi Lrdonesia rnerrjadi penghubung antara dua lautan bebas Pasifik dan Lrdia, nraka ALKI memotong kesatuan wilayah perairan lndonesia. Di mana atur ini dapat digunakan sebagaimana laut bebas. Ancaman yaq; terangkum di dalamnya mencakup 16 transational threats plus l,yaitu a.l menc akup; illegal flshing, drugs human and guns trafiicking, terrorisrn, pbacy, global wmming and climate change fficis, illegal migrations, encr* secuity chain, water and foad security' ,"rtu urt oyu utama dari beredamya Priaate Military Companies (PMCs) di perairan kita untuk melindungi MNCs dan kepentingan beberapa "bisnis hitam" di atas. Bahaya lainnya terkait uPaya pemerintah dengan dikeluarkannya Hak lintas dalam ALKI. Selintas pasal-pasal ini dapat menamPung aspirasi IMO, tetapi sulit dilaksanakan jika dikaitkan dalam keselamatan penerbangan karena hak lintas Iaut dari IMO dalam pasal ini 'diterjemahkan' berlebihan dengan memberikan hak y*g ,urr,u kepada pesawat terbang (lihat Pasal l PP 37). Padahal" irra* organisasi lalu lintas udara itu terkait pada ICAO, termasuk ALKI SEBUAH PELUANG DAN ANCAMAN l8O I e eespentifuenuiu Mas Depan Marillm lndoneda
  • 31. mengatur lalu lintas udara intemasional di atas wilayah fndonesia. Duplikasi pengaturan ruang udara ini jelas menjadi masalah karena Main lnternational Air Routaakan belpotongan dengan ALKI pada ruang udara nasional kita. Mengenai upaya pemerintah dalam mengamankan ALKI dari ;rncarnan lua1, dikeluarkannya Hak Lintas dalam ALKI dalam PP No 36,37 darr 3& yang berhubungan dengan hak lalu lintas kapal dan pesawat udara di atas wiiayah lautan hrdonesia pada 28 Juni 2002. Terkait operasi pengamanan ALKI merupakan tugas TNI yang dilaksanakan secara fungsional dan terpadu oleh Komando Armada RI Kawasan danKomando Operasi TMAU dibantu Kohanudnas. Pembagian tugasnya; Pertama, Panglima Armada Kawasan men)rusnn renc;illa operasi dan melaksanakan koordinasi dengan Pangkoopsau guna memperoleh keterpaduan Guspurla/Guskamla beserta unsur- unsur laut yang terlibat dalam pelaksanaan operasi pengamanan ALKI. Kedua, Gugus Tempur Laut/Gugus Keamanan Laut untuk men)rusun rencana gerak sebagai jabaran dari rencana operasi pengamananAlKl Panglima Armada Kawasan. Ketiga, unsur KIII dan Pesud Patrnar untuk menyusun rencana gerak sesuai dengan sektor patroli laut yang telah ditentukan dan lJnsur Pesud Patmar men)rusnn rencana patroli udara sesuai dengan sektor yang telah ditentukan. Dari faktor keamanan udara, Koopsau beserta jajaran yang terlibat dalam melaksanakan koordinasi dengan Panglima Armada Kawasan, bertanggung iawab mengeluarkan perintah persiapan terhadap unsur-unsur Koops, sesuai dengan organisasi tugas yang telah ditentukan dalam rangka operasi pengamanan ALKI. Keberhasilan penyelenggaraan operasi pengamanan ALKI tidak terlepas dari pemenuhan kebuhrhan personel dan logistik yang tepat sasaran, tepat guna, tepat jumlah dan tepat waktu. Hal ini mencakup; dukungan operasi, dukungan bekal awal dan bekal ulang 9 Pe6Fhrif Menuiu M.e o€panMaddm tnlircia I l8l
  • 32. ALKI SEBUAH PELUANG DAN ANCAMAN operasi, dukungan pemeliharaan dan perbaikan Alutsista, dukurrgan angkutan, serta dukungan perawatan kesehatan bagi personel' Terkait dengan sistem komunikasi dan peralatan elektronika (PERNIKA)PenSamananAl-KlmencakupPemikaStrategis,Pemika iuttir dengan titik berat pada pelaksanaan perlawanan elektronika dan Sistem L:rformasi Kawan Lawan Operasi (Siklop) yang ditentukan Pusat Operasi Pertahanan Udara Nasional (Popunas) yang setiap harinya dapat berubah-ubah sesuai dengan ketentuan' Karena itu, Komando Arrnada RI Kawasan dan Komando Ope- rasi TNI AU dibantu Kohanudnas juga bertanggung jawab me- nyusun rencana kebutuhan administrasi dan logistik y*g diper- lukan selama operasi. Patut diingat, dari sisi keamanan udara' terdapat perkecualian demi kepentingan negara atau militer serta t "p"ttitlat keselamatan penerbangan umum' Maka sesuai Pasal 9 Konvensi Chicago L944 terdapat keleluasaan bagi setiap negara melarang pesawat asing terbang di atas wilayahnya' .. ,..i i Pertanyairrrya kemudian apakah dengan kondisi nyata anggaran pertahanan kitu dur, efek yang clitimbulkan pada kapabilitas TNI iI- aut fNt eU, mampu membuat kita selalu dapat melarang dan menyergaP pesawat asing yang lewat di udara kita? Untuk mengintersepsi ancaman melalui kekuatan udara di ALKI I terjauh arah Utara (Natuna) menggunakan pesawat Hawk 100 dengan kemampuan kecepatan 0,8 NM memerlukan waktu 55 menit dari Pakanbaru dan 38 menit dari PQntianak' Untuk intersepsi menggunakan Pesawat F16 Fighting Falcon dengan kemampuan kecepatan 0,95 NM ke ALKI I terjauh Selaian (Selat Sunda) rnemerlukan waktu 47 mentt, dan 29 'menit.ke ALKI II terjauh selatan (selat Lombbk). Adapun untuk intersepsimenggunakan Sukhoi dengan kemlmpuanya 0'95 NM r i , i' .'1..,. tDl e e.'*a*ffier*rc* Dhr.n Madh lndon6i!
  • 33. AlJ(l SBUAH PE1UANG DAN ANCAMAN mernerlukan lyaktu 47 menit ke ALKI Itr terjauh Utara (Selat Makassar), dan 39 menit ke ALKI III terjauh Selatan- Pengamanan ALKI [Iarus Berlapis Badan Koordinasi Kemanan Laut (Bakorkamla) merryatakan bahwa seluruh kapal yang melintasi di perairan Indonesia akan terpantau, hal ini menyusul maraknya aksi ilegal yang terjadi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Sehingga, untuk mengatasi itu, Bakorkamla akan terus meningkatkan kinerja dan pengawasan serta pemantauan secara langsung dengan menggunakan satelit. Kepala Pusat Informasi Hukum dan Kerjasama Bakorkamla, Triyuswoyo mengatakan, ke depan seluruh perairan Indonesia akan dipasang satelit. Meski tidak gampan& namun hal itu akan ditingkatkan. "Dengan menggunakan pemantauan satelit yang ditempatkan di beberapa titik strategis Maritime Regional Coordinate Centre (MRCC) diharapkan dapat membantu mela- kukan pernantauan yang disertai koordinasi dengan RCC ( Regional Coordinat Centre). Triyuswoyo juga mengatakan bahwa nantinya tiap RCC harus memberikan laporan ke MRCC yang kemudian diteruskan ke markas besar dari setiap pergerakan maupun informasi yang masuk maupun yang terpantau di radarnya. Dan untuk wilayah Lrdonesia idealnya bisa lebih dari puluhan RCC. Hal itu bisa saja ada suatu daerah dipertajam pemantauannya, tinggal memenuhi kebutuhan yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya. Dalam pelaksanaan ini, nantinya memliliki fungsi yang sangat bermanfaat saat pelaksanannya di lapangary sehingga tak terlalu membutuhkan operasi besar-besaran kapal-kapal patroli laut. 9 Pe6p.htlf M6uiu M.* mpn Madttm tnaon*ia | 183
  • 34. ALKI SEBUAH PETUANG DAN ANCAMAN Cukup melakukan pemantauan lewat satelit, dan berkoordinasi dari pusat dan ini tentu terbilang hemat bahan bakar. Untuk membahas masalah-masalah yang terjadi diALKI, Bakorkamla baru-baru ini mengadakan li.apat Koordinasi terbatas IIL di Ambon, Maluku. Rapatyang diikuti oleh 12 stakeholders didalamnya tersebut langsung membahas permasalahan dan kondisi saat ini yang terjadi di perairanAlur Laut Kepul:ruan Indonesia ( ALKI ) III yang meliputi wilayah hrdonesia paling Timur yakni Samudra Pasifik, Selat Maluku, Laut Seram,LautArafuriu dan Laut Banda. Rakortas ini lebih di utamakan pada melakukan sosialisasi sekaligus mengetahui perrriasalahanyang ada'di wilayah lndonesia Timur atau ALKI III secara langsung dari seluruh stakeholders yang ada. Selain itu, pemilihan tempat rakor itu sendiri menunjukan tempat sekaligus kepentingan-kepentingan bersama dalam rnelakukan Pengamanan dan koordinasi laut di vrilal'ah Indonesia bagian timur. Seperti halnya pemilihan di ALKI I yakni Batam yang mana sudah di ketahui sama-sama bahrva Batam dengan selat Malaka menjadi salah satu kawasan perairan yang paling sibuk. Dalam satu tahunnya tidak kurang 51 ribu kapal-kapal asing dan lokal yang melintas di kawasan tersebut. Untuk wilayah ALKI IL yakni Manado merupakan salah satu kawasan yang sangat erat dan berdekatan sekali dengan perbatasan antara negara sehingga menimbulkan efek rawan konfli' Aspek keamanannya lintas batas negara harus mendlpatkan perhatian danprioritasyangsangattinggl....,., Untuk wilayah tig+ perlu adanya penjelasan pentingnya wilayah maritim dan kepulauan sekaligus ingin menuniukan di wilayah trdonesia, kita harus ber*rma-sama melakukan Pengawasan sum- 184 | 9 nerqetdf uemlu Mas Dcpan Maddil lrdon6ia
  • 35. ALKI SEBUAH PELUANG DAN ANCAMAN ber daya alam. Selanjunya, apa yang di lakukan oleh Bakorkamla merupakan salah satu cara menyadarkan seluruh elemen akan pentingnya menjaga sumber daya yarq ada yang nantinya akan bisa di wariskan ke genelasi berikutnya. Sementara itu, Pakar Hukum lvlaritim, Prof Hasyim Djalal menya- takanbahwa pengamanan dan pengawasanAl-Kl sangat rendah dan minim, sehingga mernudahkan kapal untuk melakukan pelanggaran- pelanggaran yang tertuang dalam aturan dasar ALKI itu sendiri. Sebenarnya kalau bicara ilegal di laut, tidak selalu terjadi di ALKI, karena itu bisa terjadi dimana saja, misalnya pencurian ikan rata-rata terjadi diluar ALKI. Sebenarnya, ALKI itu hanya untuk kapal-kapal agar mudah lewat. Meskipun di ALKI juga ada, narnun lebih banyak diluar ALKI, orang curi ikan misalnya itu kan tidak perlu di ALKI, ileral imigran, penyelundup-penyelundup tidak perlu di ALKI, karena di ALKI itu tidak boleh berhenti, tidak boleh memuat orang dan barang atau sebaliknya. Meski demikiary pengamanan terhadap ALKI sangat diperlukan. Menurutnya jika pengamanan perlu ditingkatkan, itu memang perlu karena memang laut Indonesia itu sangat luas. Kemampuan penegakan hukum dan pengamanan tidak hanya terbatas di ALKI, tapi diseluruh perairan. Di ALKI itu yang biasa lewat umumnya kapal perang, tapi kalau kapal dagang bisa lewat dimana saja. Kelemahan ALKI, dilihat dari kacamata Hasyim adalah monitoring. Karena pengawas itu tidak akan tahu kapal yang lewat di ALKI. Bahkan terkesan bebas lewat disana, karena memang dilewati oleh kapal militer. Sebenarnya maksud diadakan ALKI itu supaya kita bisa memonitor kalau kapal-kapal asing lewat diperairan kita, kalau dia lewat di ALKI biasanya dibiarkan, tapi dia tidakbisakeluar dari jalurALKI, namun sayangnya hingga saat ini pengawasan masih sangat lemah. 9 PerpchfMenu,u Ma* Depan Maddm maon*ia | 185
  • 36. KEGIATAN ILEGAL DI LAUT Paling penting kata Hasyim, perlu peningkatan pengamanan dan perlu peningkatan anggaran belania untuk keperluan penegakan tersebut, Jika itu dilakukan, maka saya yakin pengawasan akan berjalan' maksimal, dan bagi siapapun yang melintasi ALKI tenfunya akan sangat sulituntuk membuathal-hal yang melanggar, pengamahan perlu ditingkatkan. KEGIATAN ILEGAL DI LAUT Masih maraknya kasus penangkapan ikan secara liar (illegal fishing) rupanya benar-benar telah memukul masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya pada perekonomian di laut. Terlebih, sedikitnya, ada seribu kapal asing hilir mudik menangkap ikan secara ilegal di Indonesia setiap tahunnya- Perairan Natuna, Sulawesi Utara, dan Arafuru adalah area perairan Indonesia di mana lllegal Unregulated and Unreported (IUU) Fishing sering terjadi. ILJIJ Fishing telah melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dan melyebabkan beberapa sumber daya perikanan dibeberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Indonesia ooer fishing. IIJIJ Fishing merupakan tindakan kriminal lintas negaru y*g terorganisii dan secara jelas telah menyebabkan kerusakan serius bagi Indonesia clan negara-negara di kawasan Asia Pasifikiainnya. Karena, selain merugikan ekonomi, sosial, dan ekologi, praktik ini merupakan tindakan yangmelemahkan kedaulatan wilayah suatu bangsa. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri terus berusaha keras dalam rnemerangi ILrU Fishing itu. Bahkan, pada bulan Oktober lalu lndonesia bersama 21 negara yang tergabung dalam Asia-Pasific Economic Deaelopment (APEC) 186 | gPqspehtifMenuiuMa* DeFn Marltlm lodonesis
  • 37. KEGIATAN ITLEGAL DI LAUT telah bersepakat untuk lebih gencar dalam memerangi dan me- ngatasi illegal fishing. Kesepakatan itu tercantum dalam Deklarasi Paracas yang merupakan hasil dari Pertemuan Menteri Kelautan APEC di Paracas, Pent,1.1.-12 Oktober 2010. Menurut Sekretaris Jenderal KKP, Gellwynn |usuf, berbagai hal yang tercantum dalam Deklarasi Paracas sebenamya tidak mengikat tetapi sudah pasti akan berdampak telhadap kebijakan bidang perikanan di Indonesia. Meski begitu, sepertinya dibutuhkan usaha lebih keras lagi untuk meminimalisir kasus illegal fishing di Indonesia. Apalagi, potensi kerugian negara sebesar Rp 80 triliun dari praktik kotor tersebut. Kerugian tersebut terdiri dari potensi ikan yang hilang mencapai Rp30 triliun dan kehilangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp50 triliun setiap tahun. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PPP, Wan Abu Bakar mengatakan, illegal fishinc di lndonesia memang sudah berjalan cukup lama dan sangat mengkhawatirkan. Ia berharap ada langkah konkret dari Menteri Kelautan dan Perikanan dalam menangani dan memberantas praktik ilegal ini. Pemerintah sudah seharusnya berani menegur dengan keras kapal-kapal asing yang sudah melakukan operasi penangkapan ilegal. ,, di,! Masih maraknya kasus illegal Jishing sebenarnya tak luput dari ketidaktegasan aparat dalam penanganan para pelaku illegal fishing. Hal ini bisa dilihat pada banyak kasus illegal fishing. Namun, para pelakunya dihukum ringan. Padahal, berdasarkan Pasal 85 jo Pasal 101 Undang-Undang No 3U2004 tentang Perikanan dinyatakan secara tegas bahwa pelaku illegal fishing dapat dikenai ancaman hukuman penjara maksimal5 tahun. Secara terprsah, Sekretaris lenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Riza Damanik menyatakan, pemerintah belum 9 kEpddf MGnuiuM.sa &pen Metrm lndomria | 187
  • 38. oPtimal dalam melindungi su:nber kekayaan laut lrrdonesia. Ditambah dengandiplomasiyangdilakukanPemerintahterhadap ."giu-n"g*, yang berbatasan langsung dengan Indonesia' Balrkan' tuiar,ya pLcurian itunbukan lagi atas nama perusahaan dan pribadi' narnun sudah melibatkan okrrum pemerintahan' Contohnya yang baru-banr ini lv{alaysia' Pemerintah harusnya bisa melakuiarrdiplomasi dengan negara tetangga untuk tegas menindak oknum pelaku itlegal fishins' Pencurian ikan yang semakin marak, kala Riza, selain merugikan negara dari segi penerimaan pendapatan, iuga mengancam ketahanan pangan nasional, di mana .LUup tahun, sekitar 2,8 iuta ton ikan dipasok oleh nelayan kecil untuk kebutuhan nasional' Tak terelakkan' tidak tertanganinya masalah illegal Jishing secara proporsional oleh pemerintah memang menjadikan masalahnya menfadi komplek iaii rumit seperti benang kusut. Karenanya, untuk meminimalkan pencurian rrrungkin sudah saatnya pemerintah membuat Undang- Undang Antr llle gal F ishing - ,,.Undang-Undang tersebut bisa jadi solusi ketika Undang-Undang Nernor 3'1 tahun 2004 tentang Perikanan kurang memperhatikan dKb net*yan dan kepentingan nasional terhadap pengelolaan ,. $i#it". auya laut' Sebab, parla Undang-Undang Perikanan Nomor 31 ''iTuho.,2004 memang ada ceiah yang memungkinkan nelayan asing mempunyai kesemfatan luas untuk mengeksploitasi sumber daya purit.*u,, 1:rdonesia. Khususnya di Zone Ekonomi Eksklusif (zEE). Pada pasal 2 9 ayat(1), misalnya, dinyatakan bahwa usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan, hanya boleh ditakukan oleh warga ,,"guru lrdonesia atau,badan hukum Indonesia' Namun' pual uyui12), kec,uali terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang atau badan hukum asing yang rnelakukan penangkapan ikan diZEE, sepanjang hal tersebut KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT 188 | gPe6p€kiru.nuiu Mas Depa Maftim lndon€ia
  • 39. KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT menyangkut kewajiban negara Indonesia berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum intemasional. Selain itu, pemerintah juga harus mempercepat terbentuknya pengadilan perikanan yang berwenang menentukan, menyelidiki, dan memutuskan tindak pidana setiap kasus illegal fishing dengan tidak melakukan tebang pilih. Bahkan, jika perlu pemerintah harus berani menghentikan peniarahan kekayaan laut Indonesia dengan bertindak tegas, seperti penenggelaman kapal nelayan asing. Mafia Perikanan Indonesia )/ang terletak diantara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia) menyebabkan wilayahperairannya 9 PeEpehtifMenuiu Mas Depan Maritim lndonesia I 189
  • 40. sangat rawan terjadi penangkapan ** r""um ilegal (lllegal Fishing). Masalah il legal fishing sebenarnya sudah menjadi masalah klasik yang sejak dulu tidak pemah ditangani dengan tuntas. Saat ini, kasus illegal fishlng srrdah hampir tidak terdengar lagi bukan karena angka pelanggaranny'a berkurang, dan ketatnya Pengawas;m dari aparat penegak hukum, yakni Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatanlaut (AL). Kalaupun illegal fishingberhasil ditangkap kapal patroli, kebanyakan adalah kapal berukuran kecil milik nelayan asing yang biasanya terjadi di wilayah perbatasan laut. Sementara kapal-kapal di atas 100 Gross Tonage (GT), bukan hanya melakukan praktek iltegal fishing tetapi saat ini juga banyak melakukan praktik illegal license (penyalahgunaan izin). Patut diketahui, illegal license adalah praktik manipulasi izin atau penyalahgunaan izin. Kapal tangkap milik perusahaan perikanan yang beroperasi di Lrdonesia, sebagian besar hanya mengantongi izin formal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Lrdonesia yang didapat dengan cara mudah. Namun setelah melakukan impor kapal asing mereka (perusahaan perikanan yang beroperasi di Indonesia) tidak membangun atau rnengembangkan industrinya yang mengakibatkan daerah-daerah sentra tangkapan (Laut Arafura, Laut Natuna, Laut Banda, Laut Maluku dan Laut Papua) tetap rhenjadi daerah miskin. Jika ada izin tersebut didapati dengan cara-cara yang tidak sesuai mekanisme atatr tidak sesuai aturan yang berlaku. Praktik illegal license dilakukan ribuan kapal di laut Indonesia, seperti Laut Arafura, Laut Aru, Laut Banda dan lain-lain. Bahkan kapal-kapal tersebut berhasil mengelabui aparat. Praktik illegal license saat ini marak terjadi dan hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi merugikan sebagian besar rakyat Indonesia. Hal ini disebabkan adanya penyalahgunaan pemberian ijin dan proses untuk mendapatkannya. l9O | 9Petspehilf MenuiuMasa Depan Madtimlndon€sia
  • 41. KEGIATAN ILLEGAL DI IAUT Pemerintah sering mernbesar-besarkan jika ada penangkapan pelaku illegal fishing yang pada kenyataannya merupakan kapal- kapal milik nelayan asing yang melakukan pelanggaran di per- batasan laut. Tetapi tanpa disadari, oknum-oknum tertenfu di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sebenar- nya melakukan praktek illegal license yang menyebabkan Negara dirugikan triliunan rupiah. Kalau saat ini hukum bisa dibeli oleh seorang Gayus Tambunan mengenai kasus pajak, maka dibidang perikanan diduga ada oknum-oknum tertentu di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia yang bisa dikategorikan sebagai Mafia Perikanan karena membekingi pelaku illegal license. Selain itu, adanya tindakan oknum-oknum di lingkungan Kemen- terian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang sengaja rnenjual belikan perizinan impor kapal asing kepada perusahaan yang tidak berbasis industri serta Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPD, Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), tanpa melalui proseduryang sebenarnya, menyebabkan industri perikanan di Indonesia akan mati dengan sendirinya. Hal ini harus segera di berantas demi kesejahteraan rakyat kecil. Bukan hanya itu, permasalahan yang ditemukan saat ini adalah ada indikasi pengusaha yang suka mencuri ikan di perairan Indonesia dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum, dan hal inilah yang menjadi salah satu kendala utama pemerintah memberantas illegal fishing dan illegal license. Pemerintah, aparat penegak hukum (Kepolisian dan TNI AL) serta masyarakat seharusnya dapat bekerjasama memberantas praktik-praktik KKN yang dilakukan para pengusaha perikanan melalui praktek illegal license, gltna meminimalisir kerugian 9 PeEFhrif M.nliu Mae D.p.nM.ddm lndm8l. I l9l
  • 42. KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT Negara dan terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Tanpa disadari, prqktek illegal fishing dan illegal license telah merusak sumber daya alam kita, karena selain kekayaan laut dikuras, juga berdampak terhadap kerusakan lingkungan kelautan kita. Kerugian yang harus ditanggung bangsa akibat aksi penc-urian ikan oleh nelayan asing yang melakukan praktek illegal license bukan hanya menyangkut jutaan ton ikan yang habis dikuras setiap tahunnya, tapi juga berdarnpak pada kerusakan terumbu karang. Tak cukup sampai disitu, praktik-praktik illegal Jishing dan illegal license yang dilakukan para nelayan asing telah merusak hutan bakau (mangrove). Seperti yang terjadi di pantai Selat Makassar yang dapat menimbulkan abrasi. Hasil kajian yang dilakukan oleh Forum Pers Pemerhati Pelanggaran Perikanan Nasional (FP4N) di beberapa wilayah menunjukkan bahwa praktik m#ia perikanan sudali sangat memprihatinkan. Kajian telah dilakukan melalui survey lapangan dan mendatangi beberapa instansi pemerintah dan swasta serta mengamati langsung di lapangan. Namun apa yang terjadi, kongkalikong dan perijinan operasi kapal ikan terus mengalir tanpa rnengikuti prosedur yang tertuang dalam aturan perundang-undangan yang berlaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan senantiasa mengumandangkan "perang" terhadap para pelaku illegal fishing. Tetapi fakta dilapangan yang FP4N miliki menunjukkan banyak terjadi penyimpangan pada saat proses penerbitan baru surat Izin Usaha Perikanan (SIUP-D, Surat Izin Usaha Perikanan Penanaman Modal ($LIP-PM), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI). Dalam proses permohonan pengajuan alokasi hi.ggu terbitnya SIIJP-I SIUP-PM, ada beberapa proses yang 192 | g perpahrlfUenulu Ma* D.Fn Ma.itlm lndonesla
  • 43. KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT tidali sesuai realita, tetapi dengan sengaja oknum aparat di Direktorat Jendral Perikanan Tlangkap, membiarkan hal itu terjadi. Hasil analisisi yang dilakukan oleh FP4N tentang kerugian Negara yang diakibatkan oleh praktek mafia perikanan sangat mengerikan. Dengan asumsi izin 5.000 kapal impor eks asing tidak berbasis industri, serta berdasarkan analisa diatas, maka FP4N menyatakan bahwa Kerugiannegara akibat pemberian ijin tidak berbasis hrdustri berdampak kepada terjadinya illegal fishing dan illegal lisence dengan mengacr.r pada harga ikan kualitas rendah di Thailand (2.000 dolar AS per ton), maka kerugian negara adalah sebesar Rp 218 triliun per tahun papar FP4N. Terdapat beberapa perusahaan yang terindikasi melakukan praktek mafia perikananberdasakankaiian FP4N adalah PT Pusaka Benjina Resources, PT Dwi Karya Reksa Abadi, PT Yongshun, PT. Maju Bersama Jaya, PT Tanggul Mina Nusantara, PT. Samudera Pratama Jaya, PT Hadidgo, PT ]aring Mas, PT Thalindo Arumina |aya, PT Kristalin Eka Lesari, PT Sumber Laut Utama, PT Nusantara Fishery, PT Tofico, PT Sinar Abadi Cemerlang, PT S&T Mitra Mina Industri, PT Bonecom dan PT Vinisi Inti Line. Perusahan lokal yang menjadi broker dan terindikasi melakukan praktek mafia perikanan adalah PT Yongshun yang dibekingi seorang politisi yang cukup terkenal. Ketua FP4N Ivan Rishki mengungkapkan, salah satu perusahaan di atas, berdasarkan kaiian dan penelusuran memiliki aset yang sangat besar di rregara China seperti membangun terowongan dan jalan tol hasil jarahan ikan di hrdonesia. Ia mensinyalir kerugian uang negara di sektor perikanan ini memanipulasi perizinan yang dilakukan oknum pejabat di bawah Direktorat Jenderal Perikanan T*Sk p, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Akibat dari praktek perizinan yang tidak sah ini membuat daerah kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 9 Pe6g.itifMenuiu Mas Ocpsf, M.dtim lndon6i. I 193
  • 44. tidali sesuai realita tetapi dengan sengaja oknum aparat di Direktorat |endral Perikanan Tlangkap, membiarkan hal itu terjadi. Hasil analisisi yang dilakukan oleh FP4N tentang kerugian Negara yang diakibatkan oleh praktek mafia perikanan sangat mengerikan. Dengan asumsi izin 5.000 kapal impor eks asing tidak berbasis industri, serta berdasarkan analisa diatas, maka FP4N menyatakan bahwa Kerugiannegara akibat pemberian ijin tidak berbasis Industri berdampak kepada terjadinya illegal fishing dan itlegal lisence dengan mengacu pada harga ikan kualitas rendah di Thailand (2.000 dolar AS per ton), maka kerugian negara adalah sebesar Rp 218 triliun per tahun papar FP4N. Terdapat beberapa perusahaan yang terindikasi melakukan praktek mafia perikanan berdasakan kajian FP4N adalah PT Pusaka Benjina Resources, PT Dwi Karya Reksa Abadi, PT Yongshun, PT. Maju Bersama Jaya, PT Tanggul Mina Nusantara, PT. Samudera Pratama Jaya, PT Hadidgo, PT ]aring Mas, PT Thalindo Arumina |ay+ PT Kristalin Eka Lesari, PT Sumber Laut Utama, PT Nusantara Fishery, PT Tofico, PT Sinar Abadi Cemerlang, PT S&T Mitra Mina Industri, PT Bonecom dan PT Vinisi Inti Line. Perusahan lokal yang menjadi broker dan terindikasi melakukan praktek mafia perikanan adalah PT Yongshun yang dibekingi seorang politisi yang cukup terkenal. Ketua FP4N Ivan Rishki mengungkapkaa salah satu perusahaan di atas, berdasarkan kaiian dan penelusuran memiliki aset yang sangat besar di rregara China seperti membangun terowongan dan jalan tol hasil jarahan ikan di lrdonesia. Ia mensinyalir kerugian uang negara di sektor perikanan ini memanipulasi perizinan yang dilakukan oknum pejabat di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Akibat dari praktek perizinan yang tidak sah ini membuat daerah kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT 9 PeBp.t{ifMenuiu Mao oepan Medtlm tndoneia I 193
  • 45. Melihat realitas yang terjadi ini, sungguh ironis, sebuah negara kepulauan yang kaya dengan sumberdaya alam yang sangat melim- pah, namun masyarakatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sementara segelintir orang dengan kekuasaan yung m"reka miliki lantas melakukan perbuatan keji dengan t"rkotuborusi dengan para maling dan bandit dari negara lain untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia' Berd.asarkan kajian yang ad4 tentunya sudah saatnya rakyat Indonesia segera menghentikan praktek mafia perikanan yang menghianati rakyat dan mencederai kepercayaan yang telah diberikan. Mari kita bersatu padu untuk segera mengungkap dan membongkar praktek mafia perikanan di Indonesia' Kerugian negara di sektor perikanan mencapai Rp218 triliun' Kebocoran uang ngara ini berasal dati illegal license (perizinan tidak sah) di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Forum Pers Pemerhati Perikanan Nasional (FPAN) bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) akan membawa kasus dugaan penyelewengan uang negara ini ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)' Ivan menilai jika hal ini dibiarkan, bukan negara saia yang rugi karena masyarakat pun dimiskinkan, bahkan tetap menjadi'daerah tertinggal. Sektor perikanan Indonesia potensial, tapi saat ini hancur karena mafia perikanan, bahkan nelayan pesisir terancam menganggur. Kejahatan mafia perikanan ini, lanjut Ivan, ditemukan diduga *"tiuutun oknum-oknum seperti oknum aparat kepolisian, okntrm aParat hukum bahkan oknum petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri. Ivan menjelaskary illegal fishing itu hanya terjadi di perbatasan laut Indonesia, sedangkan illegal license terjadi di dalam (wilayah) laut Indonesia, dengan cara menggunakan Bendera KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT 194 | 9 Pe6pehtifMenuiu Masa oepan MEdtim lnddesia
  • 46. KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT Indonesia, tetapi isinya orang asing yang diduga mendapatkan izin manipulatif dari KKP. Atas tindakan oknum pejabat di lingkungan KKP yang sengaja menjualbelikan perizinan impor kapal asing kepada perusahaan yang tidak berbasis inclustri serta Surat Izin Usaha Perikanan (SruP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIP!, Surat Izin Pengangkut Ikan (SIKPI) tanpa melalui prosedur sebenarnya yang bertentangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 512008 juncto No 1212009, tentang Usaha Perikanan Tangkap. Dari perizinan saja ini sudah melanggar hukum. Dampak dari itu semua potensi uang negara triliunan hilang begitu saja. Belum lagi perusahaan perikanan yang tidak berbasis industri, sama saja membunuh nelayan kita perlahan-lahan. Irzan mencotohkan, salah satu perusahaan yang tidak memiliki Unit Pengolahan Ikan (UPD PT Yongshun. Ivan juga menuding PT Yongshun sebagai broker mafia perikanan. Dalam Peraturan Menteri No 1212008 ;'uncto No 1212009 sudah jelas bahwa perusahaan perikanan wajib memiliki UPI. Tapi di lapangan perusahaan tersebut tidak memiliki. Ironisnya, lagi mereka mendapatk an izin. Ivan menuturkan, perusahaan yang tidak memiliki UPI terkuak saat Dirjen Perikanan Tangkap, Dedy Heryadi Sutisna, saat itu mendatangi PT Sumber Laut Utama di Pelabuhan Nusantara Ambon. kri kejadian yang sangat mustahil, dimana seorang Dirjen menanyakan perusahaan tersebut dan ternyata tidak memiliki UPI. Sementara yang menandatangani surat perizinan adalah Dirjen Perikanan Tangkap. Ini sama saja Dirjen melanggar Peraturan Menteri. Bukti- bukti adanya mafia perikanan di Indonesia telah kami serahkan kepada Presiden SBY. lnfonnasi yang kami dapat, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah ditegor dua kali oleh Presiden. g t eEFhrif M6uiu Ma* oqan Maritim lndoesa | 195
  • 47. KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT Bagi4n Humas Dirjen Perikanan Tangkap KKP membantah atas tudingan itu. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tidak mengeluarkan izin apabila syarat-syarat perizinan tidak lengkap sesuai peraturan menteri tersebut. Kepala Pusat Data dan Analisis ICW, Firdaus Ilyas, terkejut atas penemuan hasil investigasi FPAN. Ia mengatakan, kerugian negara dalam temuan ini sangat besar dan diperkirakan mencaPai 25 persen dari penghasilan sektor perikanan. Firdaus mengatakan, data yang diberikan FP4N bisa menjadi acuan tata kelola dan pengawasan KKP dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Dari temuan itu, lanjut Firdaus, bisa dijadikan langkah awal untuk dilaporkan ke kantor penegak antikorupsi. )anganpernahbermimpi Indonesia akanbisa menjadi pengekspor ikan terbesar dunia, jika aturan main tidak berpihak kepada industri perikanan yang nyata. Menurut lvan, banyak kapal asing seperti kapal China, kapal Thailand, dan kapal Taiwan, menangkap ikan di perairan Indonesia tetapi industri perikanan di negara mereka lebih rnaju ketimbang Indonesia. Karena, Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya berpihak pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang tidak memPunyai dampak bagi daerah dan negarai- Sedangkan Industri perikanan sudah jelas berp-ihak pada masyarakat dan negira. Kalau perusahaag.r feiikanan memiliki industri perikanan di sini, berapa jumlah tenagh kerja yang terserap. Belum lagi nilai investasi pgr.trsahaan, jelas ini:s.angat menguntungkan negara. Selain tidak memiliki UPI ada juga perusahaan perikanan yang menggunakan alarhat filitif. Perusahaan itu bemama PT Maju Bersama ]aya, yang memiliki sebanyak 27 unit kapal dan satu unit kapal tremper (kapal pengangkut). 196 | e f*p*of xauiu M.e &pan Maritim lndonesia
  • 48. KEGIATAN ILLEGAT DI LAUT Setelah dicek SIUP-nya dari Ditjen Perikanan Tangkap bahwa perusahan PT Maju Bersama Jaya yar:.g beralamat di jalan Dullah Rayo Desa Ngadi KM 08, Kota TuaL Provinsi Maluku, temyata perusahaan itu tidak ada. Lebih parahnya,kata Ivan, PT Sumber Laut Utama yang beroperasi setahun dan memiliki 17 kapal penangkapan ikan mengaku belum memiliki UPI. Memang perusahaan ini mengajukan permohonan sewa UPI di Pelabuhan Nrrsantara Ambon. Menjadi permasalahan, banyak perusahaan yang tidak membangun industri perikanan. Mengenai permasalahan belum mempunyai UPI dan perusahaan perikanan fiktif namun diberikan izin serta alokasi kapal tangkap impor bekas asing dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) harus segera diusut apara penegak hukum. Selain itu, permasalahan lain yang ditemukan saat ini adanya indi- kasi pe-ngusaha yang mencuri ikan di perairan Indonesia dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum. Hal ini yang menjadi kendala utama memberantas illegal Jishing dan illegal lincese. Baiak Lauft Nyata Bukan Dongeng Bajak larrt orang mengenalnya sebagai karakter dalam dongeng dan film. Namuru jika menelisik sejarah, mereka ada dalam kehidupan nyata dari zaman ke zarman Seiarah perompakan alias bajak laut terjadi secara bersamaan dengan *j*uh navigasi. Menurut sejarah kuno, bajak laut zudah ada sejak abad ke.3, yaitu dengan bajak laut Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Berbagai istilah mengenai bajak laut pun mnncul, mulai dari narna The Vking, The Sea People dan The Saxon. Bajak laut lahir karena tekanan dan kondisi yang memaksa mereka berbuat seperti itu. Mereka rnemilih hidup bebas tanpa aturan hukum 9 P.Bp.hdf Menuiu Mei oeFn Meddm lnd@b I 197
  • 49. dan merampas hak orang lain' Sadiqnya para baiak laut tidak segan membunulr"menyiksabahkanmembantai seluruh awakkapal' sebelum merarnpas s.lrn h harta korban' Para bajak laut menjalankan aksinya berdasarkan koloni dan wilaryah ialur pelayaran yang mereka kuasai' Tak heran, jika banyak istilah dalam hirarki para perompak' Baiak Laut di Karibia l S"i*uh perompakan di wilayah Karabia terjadi seiring dengan purt "*brrrgu.Lkonomi dan kehidupan sosial pada masa itu' Episode fajak laut Ji ,*u berhubungan dengan sejarah keberadaan keraiaan Spanyol danpenemuan duniabaru, Amerika' Pemicu lahimyabaiak laut di wiiayah tersebut terkait keputusan Paus Aleiandro M pada1493' yartg memberi hak khusus bagi Spanyol dan Portugis atas kepemilikan tanah asing yang mereka temukan Prancis memprotes keputusan tersebut' Sementara kerajaan Inggris belum mempunyai angkatan laut' Mereka tidak bisa ikut crmpur dalam masalah ini' Prancis dan Inggris terdampar di luar gutit t"ttuyaan Amerika' dan Spanyol' Situasi semakin buruk dengan ditutupnya perdagangan dunia terhadap oranS-orang asing' Semua kapal asing yang berlayar di lautan dunia baru dianggap bajak laut' Reaksi pertama muncul dari Prancis' Karena kekurangan angkatan laut, mereka memprovokasi pelaut-pelaut swasta untuk membaiak' Sekitarl53TmasehiKaribiamulaidipenuhiparabajaklautPrancis. Setelah itu Inggris mulai memperhatikan atensinya terhadap Amerika. Mereka ikut bermimpi mendapat ramPasan harta karun' Untuk pertama kalinya munculah bajak laut Inggris di Karibia' di bawah perlindungan Ratu Elizabeth' Kebanyakan dari mereka adalah bangsawan. |ika bukan, ratu memberikan keleluasaan pada mereka untuk masuk kebangsawanan' KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT 198 | e n*pet{if Uenulu Me Depan Meitlm lndonesl'
  • 50. KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT Baiak Laut Asia Timur Wokou atar.r Bajak laut Jepang adalah bajak laut yang merampok pesisir of Tiongkok dan Korea, Asia Timur. Wokou umurrnya terdiri dari perompak, serdadu, ronin, pedagang dan penyelundup berkebangsaa4 ]epa5rg. Tahap awal aktivitas Wokou dimulai pada abad ke-13 dan berlanjut sampai paruh kedua abad ke-14. Bajak laut,.|epang memusatkan perhatian di Semenanjung Korea dan -eirli.sbar iirelintasi Laut Kuning ke Tiongkok. t. Pada saat itu Dinasti Ming berusaha melarang perdaga4gan sipil de- ngan Jepang meski masih mempertahqnkan perdagangan,afttar 1te. merintah. Embargo ini tidak berhasil, para saudagar Tiongkok lebih memilih melindungi kepentingan mereka. Balrkan, mereka meLawan perintah kekaisaran Dinasti Ming dan berdagang dengan Jepang secara ilegal. Sebaliknya perdagangan antar pemerintah tidak mencukupi ke- perluan dan membuat bpnyak pengr{ipbalgknrt. Lri memicu tahap kedua aktivitas para,Wokou. Tahap..kedu4,Wokou. berlangaung dari awal sarnpai pertengahan abad keenam belas. Pada masa itu kompgsisi dan kepemimpinan para Wokou bergeser ke Tiongkok. Di puncak keemasannya pada dasawarsa 1550-an, Wokou beroperasi di lautan Asia Timur. Bahkan berlayar hingga ke sungai-srrngai besar, seperti Sungai Yangtze. Istilah Bajak Laut ' :. : l ,r. I Dilihat dari sisi bahasa, bajak laut (pirate) adalah.para perampok laut yang bertindak di luar hukum. Kata pirate berasildari bahasa Yunani yang berarti "yang menyerang", "yang merampok". Dalam -bahasa Indonesia dan Melayu sebutan lain untukibaiaklaut,,Lanun, berasal dari nagna lain salah satu suku maritim di Indonesia dan Malaysia, Or;mg Laut. 9 PeEpehdf M.|luiu Mee Doprn tilrddm lndoerh | 199
  • 51. Tujuan mereka tidak bersifat politik, rnereka rne-ncali keuntungan sendiri dan tidak melayani siapapun kecuali di bawah bendera Jolly Roger (lendera bajak laut). Banyak dati corsario (corsair) berubah profesi menjadi bajzrk laut selarna periode perdamaian antara Spanyol dan Inggris Target utama Penyerangan bajak laut ad.4lah sebagian besar kapal- kapal (dan juga daerah-daerah koloniat) yang berada di bawah kekuasaan spanyol atau Portugis. Ini adalah suatu hal yang logis karena kedua kerajaan itulah yang memonopoli perdagangalt antara Eropa dan Dunia Baru. Kapal-kapai yang mengangkut em4s dan perak dari Amerika merufakan sgsiran empuk para baiak laut' NamurL tak satupun bend.era yang selamat dari kekejaman mereka' Raja-raja Eropa mencoba bcriuang."'melawln para pembafak,.dengan memasok senjAla dan pbialata4yang cukup untuk kapal-kapalnya' Ironisn)ra' tak satu pun armada yang,si4P melawan pembajak' " , ,, . . : Kapal Coryatio (corsair).adalah kapal yang berlaut atas perintah dari seorang raja dan melakukan aksi-aksi perang melawan kepentingan kerajaan musuh (biasanya mencoba untuk melemahkan kekuasaan komersial dankolonial) .Para corsairini dalam kekuasannya memiliki dokumen-dokumen yang memberikan kuasa kepada kapal yang dikendalikan untuk berbuat aksi-aksi PeranS' Dokumen tersebut dinamakan ktter of Mnque atau Patmte de Corso. Batasan-batasan yang digariskan pada dokumen tersebut sangat kabur d4n biasanya kapten-kapten corsmio dan tripulasi-nya ltrnah yang memutuskan apa yang bisa mereka perbuat dan apa yang dilarang' Kekuasaan corsario dianugerahkan oleh seorang raja, walaupun praktiknya raja mendelegasikan kepada seorang gubernur' Pada KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT 2OO I e rurpemf uenuiu M.E Dcp.n Matilm lhdoEla
  • 52. KEGIATAN ILLEGAL DI LAUI periode peperangar! delegasi corsario sering dipakai dalam ekspedisi-ekspedisi untuk melawan kepentingan musuh. Ketika ini terjadi, kapten.kapten tersebut dan tripulasinya diwajib- kan menyerahkan semua rampasan harta kepada kerajaan hanya sebagian kecil (yang mungkin bisa seperlima atau lebih). Saat kapal- kapal corsair tidak menjadi bagian misi kerajaan, mereka biaspnya menyerang kapal apa saja selama tidak berbendera sama dengan kerajaan dari mana mereka berasal. Mereka beraksi layaknya bajak laut, niunun masih menyimpan hak- hak berlaut yang bersifat corso (dilindungi oleh satu kerajaan). Harta rampasan yang diperoleh dengan cara ini adalah untuk mereka, walaupun diwajibkan menyerahkan satu bagian untuk pemerintah koloni dari mana mereka berasal. Kapal-kapal corsairbisa dianggap sebagai pelabuhan aman bagi mereka yang berasal dari negaral kerajaan y;rng sama, dan mereka mendapatkan perlindungan. Para corsairtak dapat tiihukum gantung karena alasan pembajakan. Mereka memiliki 'izin' (kuasa hukum cmso) yang dikeluarkan ke- rajaan. Namury pada,kenyataarurya seorang corsair yang dikejar musuh, tidak dapat mempercayai hal ini,_ karena ada kebiasaan menghukum gantung corsair musuh. Bucanero mulai dikenal di sebagian koloni Prancis (sekarang Haiti). Nama bucaneros (buccaneers), berasal dari kata Indian, bucan, yang merujuk pada tempat di mana dug*g diasapkan, dengan cara membakar kayu hijau di bawah beberapa tongkat dengan bentuk panggangan/ kini bemama barbeque. Di bagian pulau yang tidak berpenghuni (bagian timur dihuni oleh orang Spanyol) teriadi reproduksi secara luar biasa hewan banteng dan sapi. Parabucanero bekerja memburu hewan untuk dijual kulit 9 PeEp*if McnuiuMa$ Dep.h M.ddh htu6ia | 2Ol
  • 53. dan daging asapnya kepada kapal-kapal yang menghargai rasa dan ketahanan dugi.,g buatim mereka. Bucanero hidup diglam bebas. Tak ada'seorangPun Pun yang me- merintah atau menguasai mereka. Kondisi ini mengundang orang yang diusir, buronan, budak, Indian pemberontak, dan orang-orang yang dikejar atas nama agalna. :' Jumlah bucanero terus bertambah. Pada,1520 mereka mulai dikejar orang-orang Spanyol. Karena itu, mereka rnemutuskan menjadi perompak dan mendirikan pangkalan operagi di pulau Tortuga dekat dengan koloni SpanYol. Pdagakuan keberadaan mereka' oleh Le vasseur.sebagai pemerintah pulau'berangkat dari kepentingan riil mernbaWa Bucanero ber- asosiasi dalam Hermandad de la Costa atau "persaudaraan daratan pantai" yang memunculkan asal filibusteros. Karena diiputau Tortuga tidak terdapat buruan, para bucanero berhadapa4,$engan sebuah dilema untuk terus hidup. Mereka berburu.,di teritori Spanyol mendedikasikan diri pada pembajakan. , ; Mereka yang mehuiuk pilihm terakhir dinamakan Filibusteros, (freebooter). Kata Filibusteros berasal dari bahasa Belanda vtij Bui,ter ("yxrg meramPas harta" atau dalam bahasa Inggris, freebooteri;' Setetah mendapat pelajaralr keras diusir dari koloni Spanyol, para freebooter mengerti perlu bersatu jika mereka ingin melawan akan' adanya kemun gkinan risiko. Kebiasaan hidup dengan kemerdekaan yang PenulL rnembuat mereka tidak mengizinkan diperintah oleh hukum, norma dan' orang-orang di aths mereka. Maka lahirlah perkumpulan per- saudaraan. Para Filibusteros iri menyerang kapal apa saja dar'i kerajaan manapurL walaupun kapal-kapal Spanyol yang sering KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT 2O2 | gPeGp.htlf MEnuiu Mas DQp.nM.ftmlndonesi.
  • 54. KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT menjadi korban mereka. Mereka seringkali menggunakan kapal kecil, dan dimodali orang-orang dari Eropa dengan kepentingan melemahkan perdagangan musuh. Mereka serrngkali menggagalkan perdagangan antar koloni. Mereka berani dengan senjata minim dan tripulasi yang sedikit. Mereka menyerang galeon-galeon kapal besar yang dipersenjatai secara luar biasa, mengangkut emas. Engagi adalah kata Prancis yang artinya 'yang terlibat', 'yang berkomihnen', atau'yang siap bekerja'. Seorang engag6 artinya adalah 9 PeEpehtifMenuiu Mas Oepan Maritim lndonesia | 2O3
  • 55. KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT seseorang bebas yang merundatangani kontrak selama tiga tahun. Di mana dia diwajibkan bekerja sebagai pembantu untuk orang ketiga, dengan kondisi yang sama halnya dengan perbudakan. Selat Malaka (masih) Rawan Bajak Laut Perompakan di perairan Asia Tenggara sudah lama ada. Sejak abad ke-19 Selat Malaka Lelah menjadi jalur laut penting bagi kapal-kapal y*g berlayar dari India dan Tiongkok. Di jalur Selat Malaka, wilayah Indonesia yang dipenuhi ribuan pulau, selat- selat sempit, dan muara sungai, menjadi tempat persembunyian sempurna perompak. Fakta geografi ini, beserta dengan faktor- faktor lain, mempermudah perompakan. Perompak tradisional di Asia Tenggara dikenal dengan nama Orang Laut, atau juga disebut Lanun. Mereka bermukim di perkampungan pesisir negara Malaysia, Indonesia, dan Filipina modern. Kemudian baiak laut Tionghoa muncul. Mereka adalah orang-orang terbuang dari masyarakat Tiongkok masa dinasti Ching. Mereka memangsa kapal-kapal yang berdagang di Laut China Selataru menggunakan Kapal Jung. Di wilayah ini perompakan dapat dilihat sebagai bentuk pepdrangan penduduk asli melawan pengaruh Eropa yang merusak tatanan tradisional masyarakat pedagang di Asia Tenggara. Selat Malaka hi.ggu saat ini masih rawan perompakan. Namun, penindakan terhadap para perompak sering kali mengalami kesulitan saat korban, terutama pemilik kapal tak mau melaporkan kejadian perompakan yang biasanya mmggunakanmodus nakhoda atau kepala kamar mesin. Statistik dari Biro Maritim Internasional, IMB, menunjukkan pad,a 2007 terjadi peningkatan serangan bajak laut sampai 1"0 persen. Selat Malaka yang sempit, antara Indonesia dan 2O4 | o ficspenufuenulu Masa o.pan Maildm lndonesb
  • 56. KEGIATAN ILLEGAL DI TAUT Maiaysia, merupakan jalur pelayaran ddnia yang penting'dah terkenal dengan aksi para bajak laut. Ratusan kapal, umumnya' berupa tanker minyak dan kapal barang, melintasi Selat Malaka setiap harinya. Selama berabad-abad, selat ini menjadi satu- satunya pintu gerbang utama untuk pelayaran menuju ke kawasan Timur. Selama periode Mei-]uni 2008, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut I Belawan, mendata telah terjadi empat kali perompakan terhadap kapal-kapal nelayan. Salah satu kasus perompakan yang terjadi tanggal 30 |uni lalu terhadap KM Champion X berlangsung tragis. Kelompok bersenjata yang melakukan aksi perompakan tersebut mernbiarkan awak kapal terapung di laut sementara kapalnya dibakar. Hingga kini nasib nakhoda dan kepala kamar mesin KM Champion X malah tak diketahui nasibnya setelah menjadi sandera perompak. Para nelayan di Belawan menufu rkan, keengganan mereka melaporkan perompakan di laut, lebih karena nelayan merasa pesimis terhadap tindakan yang bisa dilakukan aparat keamanan. Selama ini jarang sekali pelaku perompakan bisa ditangkap. Perompak di Selat Malaka, selain sering menggunakan kapal yang mirip kapal nelayan, mereka juga dilengkapi senjata otomatis. Selat Malaka: Celah Sempit Nan Seksi Sejak pecahnya perang Arab-Israel, kapal-kapal tangki raksasa mulai lahir. Banyak diantara kapal tangki itu yang membawa minyak dari Timur Tengah ke ]epang, yang secara otomatis akan melawati Selat Malaka sehingga bisa dikatakan Selat Malaka adalah urat nadi perekonomian dunia yang meniadi tanggungjawab dari tiga negara, Indonesia, Siangpura, Malaysia. 9 P.rsp.hdf M6uiu M.s Dcp.o Maridm lndoneta I 2O5
  • 57. KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT Kemampuan Selat Malaka yang sebenamya sempit, dangkal, berbelok-belok dan ramai itu semakin lama semakin terbatas untuk dapat melayani kapal-kapal tangki raksasa yang semakin lama semakin besar dan banyak ihr. Dalam kondisi demikiaru kecelakaan besarpun seringkali terjadi. Kecelakaan ini tidak saja membarnra kerugian bagi pemiliknyo tetapi juga menimbulkan bencana pengotoran laut yang pada akhirnya mempengaruhi kelestarian lingkungan laut dan kehidupan rakyat negara pantai. Melihat kondisi demikian, pengamat masalah kelautan dan hukum laut, Bramandanu mengatakan, diperlukan aturan-afuran di selat tersebut guna menjamin keselamatan negara-negara pantai dan menjamin kelancaran lalu-lintas pelayaran interriasional. Karena SelatMalaka dibatar;i tiganegara pantai (Indonesia, Malaysia dan Singapura), maka lanjut Bramandanu, diperltrkan usaha me- nyatukan pandangan dan tindakan dari ketiga negara pantai itu, baik yang berhubungan dengan keselamatan dan pelayaran mau- pun dalam menghadapi reaksi-rekasi dari luar "seiring dengan terbatasnya kemampuan secara fisik (panjang, sempi! berbelok-belok, dan dangkal) untuk melayani kapal-kapal tangki raksasa, perlu dilakukan pembatasan-pembatasan terhadap besarnya kapal-kapal,yang lewat. Ini dilakukan demi keselamatan negara-negara pantai dan kepentingan kapal-kapal itu agar tidak terjadi kecelakaan " ujar Bramandanu. Padahal dari segi ekonomi dan strategis, masih kata Bramandanu, Selat Malaka merupakan salah satu jalur terpenting di dunia sama pentingnya seperti Terusan Suez dan Terusan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta penghubungkan tiga dari negara-negara dengan penduduk terbeser, seperti India, Indonesia dan Cina. 2O6 | e eeaetrrif ucn{{ Mae Dcpan Maddm lndonEia
  • 58. KEGIATAN ILLEGAL DI LAUT Sebanyak 1.200 kapala melintasi selat malaka setiap harrnya, 22 kapala super ultra large dengan mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut dunia. Maka tak ayal jika kawasan itu menjadi sebuah target pembajakan. Bramandanu mengatakan, lemahnya penegakan hukun'r di hrdonesia menyebabkan banyaknya kapal yang bermuatan illegal melintasi perairan Indonesia. Hal itu disebabkan karena longgamya pemeriksaan terhadap terhadap kapal-kapal tersebut. Kalaupun kapal bermuatan illegal masuk di perairan L:rdonesia, maka dengan mudahnya mereka dapat dibebaskan. Karena itu, menurutny4 pemerintah Indonesia untuk terus mening- katkan perhatiannya terhadap segi-segi politik hukum, pertahanan dan keamanan di Selat Malaka, serta mengaktifkan panitia Selat Malaka untuk mebahas hal-hal yang bersifat kebijakan-politis tanpa menginternasionalisasikan atau rrieregiorralisasikan pengelolaan selat-selat tersebut. Selain itq sebagai tanggapan dari aksi pembajakan di perairan selat malaka ia mengharapkan agar angkatan laut Indonesia untuk meningkatkan frekuensi patroli di kawasan tersebut. Sebab, jika pengelolaan itu baik, maka dipastikan akan memberikan keuntungan kepada Lrdonesia. Contoh kecilrrya jika banyak kapal yang melalui perairan Lrdonesi4 setidaknya brdonesia marnpu meraup keuntungan dari pejualan bahan bakar ataupun hasil bumi lainnya. Terkait hal itu, Indonesia d iluntut untuk dapat memberikan iaminan keamanan di Selat Malak+ Selat Singapura, Selat Philip, perairan Naturra dan jalur-jalur laut yang dikenal sebagai AIKI (Alur laut kepulauan Indonesia). Misalnya Armada Pasifik AS yang akan rnenuju wilayah Teluk/timur Tengah, mengharapkan kemudahan untuk menggunakanAlKl timur-barat melalui Laut Sulawesi, Selat 9 P..Epc&df Mouiu Me Olprn M.rldm lndon6ir | 2O7