SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
Descargar para leer sin conexión
MENTERIKEUANGAN
                             REPUBLIK INDONESIA
                                 SALINAN
                  PERATURAN MENTERI KEUANGAN
                      NOMOR 44/PMK.Oll/2010

                              TENTANG

  BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN
     GUNAPERBAIKANDAN/ATAUPEMEUHARAANPESAWATTERBANG
                   UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

              DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

                        MENTERI KEUANGAN,

Menimbang        a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri
                    perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang di dalam negeri,
                    perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk
                    ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna
                    perbaikan dan/ atau pemeliharaan pesawat terbang;
                 b. bahwa terhadap impor barang dan bahan guna perbaikan
                    dan/atau pemeliharaan pesawat terbang telah memenuhi
                    kriteria dan ketentuan untuk dapat diberikan bea masuk
                    ditanggung pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan
                    Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.Oll/2010 tentang Bea
                    MasukQitanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan
                    Untuk Memproduksi Barang dan/ atau Jasa Guna Kepentingan
                    Umum dan Peningkatan Daya Salng lndustri Sektor Tertentu
                    Untuk Tahun Anggaran 2010;
                 c. bahwa berdasarkan hasH rapat koordinasi unit-unit terkait
                   dengan Kementerian Perhubungan selaku pembina sektor
                   industri perbaikan dan/ atau pemeliharaan pesawat terbang,
                   terhadap impor barang dan bahan guna perbaikan dan
                   pemeliharaan pesawat terbang diperlukan pagu anggaran
                   untuk bea masuk ditanggung pemerintah tahun anggaran 2010
                   sebesar Rp312.000.000.000,00 (tiga ratus dua belas miliar
                   rupiah);
'~   1"




                            -2-
            d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
               pada huru£ a, huru£ b, dan huru£ c, serta dalam rangka
               melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri
               Keuangan Nomor 07/PMK.Oll/2010 tentang Bea Masuk
               Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk
               Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan
               Umum dan Peningkatan Daya Saing lndustri Sektor Tertentu
               Untuk Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan
               Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
               Atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan/ atau
               Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2010;

Mengingat   1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
               (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
               Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612)
               sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17
               Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
               Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
               Nomor 4661);
            2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
               Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
               Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
               Nomor 4286);
            3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
               Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
               Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
               Nomor 4355);
            4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran
               Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara
               Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan
               Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
            5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
            6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.Oll/2010 tentang
               Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan
               Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/ atau Jasa Guna
               Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing lndustri
               Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;
-3-
                                    MEMUTUSKAN :


Menetapkan   PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK
             DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN
             BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ ATAU PEMELIHARAAN
             PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010.

                                          Pasal1

             Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :
             1. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri
                dengan kegiatan utama melakukan perbaikan dan/ atau
                pemeliharaan pesawat terbang, yang juga meliputi
                perusahaan penerbangan komersial yang melakukan
                perbaikan dan/ atau pemeliharaan pesawat terbang.
             2. Barang dan bahan guna perbaikan dan/ atau pemeliharaan
                pesawat terbang yang sel"lnjutnya disebut barang dan bahan
                adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan
                komposisinya termasuk suku cadang dan komponen untuk
                diolah, dirakit, atau dipasang, gurta perbaikan dan
                pemeliharaan pesawat terbang oleh perusahaan.

                                         Pasal2

             (1) Atas impor barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam
                 Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan
                 bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini,
                 diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.
             (2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud
                 pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar
                 Rp312.000.000.000,OO (tiga ratus dua belas miliar rupiah).
             (3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan
                 pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan,
                 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, selaku
                 kuasa pengguna anggaran.

                                           Pasal3
             (1) Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah
                 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan
                 mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan
                 Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang
                 telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal
                 Perhubungan Udara.
- 4-
(2) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:
   a.   nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB);
   b.   nama perusahaan;
   c.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
   d.   alamat;
   e.   kantor pabean tempat pemasukan barang;
   f.   uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
   g.   pos tarif (HS);
   h.   jumlahlsatuan barang;
   i.   perkiraan harga impor;
   j.   negara asal;
   k.   perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
   1.   pimpinan perusahaan.

                             Pasal4

(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
    Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan
    atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
    belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara
    lengkap.
(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri
    Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan
    mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor
    barang dan bahan guna perbaikan danl atau pemeliharaan
    pesawat terbang untuk perusahaan tertentu.
(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama
    Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.

                            Pasal5

(1) Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah
   berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana
   dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan
   Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea
   dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK
   DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN
   MENTERI KEUANGAN NOMOR 44 IPMK.Oll/2010" pada
   semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
."""'......"'~,.



                 -5-
 (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada
     ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan
     bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai
     belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sarna.

                                    Pasal6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk
ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan
pelaporan keuangan pemerintah pusat.

                                    Pasal7

(1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib
    digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan guna
    perbaikan dan/ atau pemeliharaan pesawat terbang dan tidak
    dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

(2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1), diwajibkan membayar bea masuk yang
    seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen)
    per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulansejak
    realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (1).

                                   Pasal8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk
melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

                                   Pasal9

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam
jangka waktu paling lama 12 (dua b!,!las) bulan sejak Peraturan
Menteri Keuangan ini ditetapkan.

                                   Pasal10
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan sampai dengan tanggal31 Desember 2010.
MENTERIKEUANGAN
                        REPUBLIK INDONESIA

                              -6-
              Agar   setiap    orang     mengetahuinya,     memerintahkan
              pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
              penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.




                                             Ditetapkan di Jakarta
                                             pada tanggal 24 Februari 2010

                                             MENTER! KEUANGAN
                                                     ttd.
                                             SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal· 24 Februari 2010
MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
       ttd.
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 103
               Salinan sesuai dengan aslinya,
               Kepala Biro Umum
                     u.b.          ~~
                      Bagian 1:    epartem
LAMPIRAN
                                                              PERATIJRAN      MENtERl     KEU ANGAN
                                                              NOMOR 44        /PMKOll/2D10 TENTANG
                                                              BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
                                                               ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA
                                                               PERBAIKAN DAN/ATAU PEMEUHARAAN
                                                              'PFSAWAT TERBANG UNTUK TAHUN'
                                                               ANGGARAN 2010
                                       MENTERIKEUANGAN
                                       REPUBLIK INDONESIA


                                              -7-
  DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN
      PESAWAT TERBANG YANG MENDAPAT BEA MASUK DlTANGGUNG
              PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

No.           URAIAN BARANG                          SPESIFIKASI                         FSC

  l.   Suku Cadarig Rangka Pesawat, Airframe Parts, Aircraft Component            1560,1610,
       Komponen Pesawat Terbang dan and Related Accessories                       1615,1620,
       Perlengkapan                                                               1630,1650,
                                                                                     1680

 2.    Ban Luar dan Dalam Pesawat Aircraft New Tires, Retreated Tires,                  2620
       Terbang (Bam dan Vulkanisir) and Tubes, Pneumatic ofRubber

 3.    Mesin Torak Pesawat Terbang        Aircraft Gasoline, Reciprocating              2810
       dan Suku Cadangnya                 Engine and Related Parts

 4.    Mesin Jet Pesawat Terbang dan Aircraft Gas Turbine, Jet Engine and               2840
       Suku Cadangnya                Related Parts

 5.    Mesin Roket Pendorong Pesawat Rocket Engine and Related Parts              2845,2846
       Terbang dan Suku Cadangnya

 6.    Mesin Bantu Pesawat Terbang        Aircraft Auxiliary Power' Unit          2840,6115
       dan Suku Cadangnya                 (APU) and Related Parts

 7.    Perlengkapan Mesin Pesawat         Engine Accessories of Aircraft          2915,2925,
       Terbang untuk Jenis Mesin Torak,   Reciprocating Engine, Gas Turbine,      2935,2945,
       Mesin Gas Turbin, Mesin Jet,       Turbine Engine, Jet Engine, Rocket      2950, 2995
       Mesin Roket; dan Mesin Bantu       Engine, and Auxiliary Power Unit

 8.    Bantalan-Bantalan Anti Gesekan Bearings Anti Friction Unmounted                  3110
       Tanpa Penopang

 9.    Bantalan-bantalan Luncur Tanpa Bearings Plain Unmounted                          3120
       Penopang

10.    Bantalan-bantalan dengan           Bearings Mounted                              3139
       Penopang

11.    Alat   Pendingin    dan    Alat Refrigerator & Air Conditioning,             1660
       Pendingin    Udara,   Peralatan Heading & Pressurizing Equipment
       Pemanas dan Peralatan Tekanan for Aircraft
       Udara untuk Pesawat Terbang
                                                                                               --
12.    Kipas, Peralatan Sirkulasi Udara Fans, Air Circular      &    Blower       4130,4140
       dan Peralatan Peniup Angin Equipment for.Aircraft
       untuk Pesawat Terbang
-8-

No.          URAIAN BARANG                         SPESIFlKASI                 FSC

13.   Alat    Pemadam      Kebakaran Fire Fighting Equipment and Related      4210
      Pesawat      Terbang      dan Accessories
      Perlengkapannya

14.   Peralatan    Keamanan     dan Safety and Rescue Equipment and           4220
      Keselamatan   untuk   Pesawat Related Accessories
      Terbang               Berserta
      Perlengkapannya

15.   Peralatan untuk Sistem Instalasi Plumbing Fixtures and Accessories,     4510
      Pipa dan Perlengkapannya, Rak Dispenser Towel Rack, Flush Valve
      Serbet, Dispenser, dan Katup
      Pembersih

16.   Peralatan Pemanas Ruang dan Space Heating Equipment and                 4520
      Tangki Penyimpanan Air Panas Domestic Water Heater Storage
      untuk Pesawat Terbang        Tanks for Aircraft

17.   Pipa dan Selang untuk Pesawat Pipe and Tube for Aircraft Hose, and    4710,4720
      Terbang                       Tubing for Aircraft

18.   Macam-macam Sambungan Pipa, Miscellaneous Fitting for House Pipe        4730
      pipa metal dan selang untuk and Tube used for Aircraft
      Pesawat Terbang

19. Sekrup                              Screws                                5305
20.   Baut                               Bolts                                5306
21.   BautTanam                         Studs                                 5307

22.   MurdanRing                        Nuts and Washers                      5310

23.   Kunci Paku dan Pasak              Nails, Keys, and Pins                 5315
24.   Paku Keling                       Ril'ets                               5320

25.   Alat-alat Pengencang              Fastering Devices                     5825

26.   Material   untuk   Packing   dan Packing and Gasket Material            5330
      Gasket

27.   Bermacam-macam Pegas              Coil, Flat and Wre Spring             5360

28.   Ring, Shim dan Spacer             Rings, Sllims and Spacers             5365
-9-

No.          URAIAN BARANG                          SPESIFlKASI                 FSC

29.   Peralatan Komunikasi Radio dan Radio and Television Communica             5821
      Televisi, termasuk sistem Video including Video    Entertainment
      Entertainment untuk Pesawat     System
      Terbang

30.   Peralatan Radio dan Navigasi Radio and Navigation Equipment for           5826
      untuk Pesawat Terbang        Aircraft

31.   Peralatan   Komunikasi      pada Handset, Intercommunication and       5831,5965
      Pesawat Terbang                  Public Address System such as
                                       Microphones and Speakers for
                                       Aircraft

32.   Peralatan Radar untuk Pesawat Radar Equipment for Aircraft               5841
      Terbang

33.   Modul-modul Elektronik            Electronic Modules                     5963

34.   Antenne, Tabung Penghantar Antennas, Waveguide and Related               5985
      Gelombang Beserta Peralatannya Equipment

35.   Konduktor Serat Optik             Fibers Optics Conductors               6010

36.   Kabel Serat Optik                 Fibers Optics Cables                   6015

37.   Rakitan Kabel Serat Optik         Fibers Optic Cables Assemblies and     6020
                                        Harnesses                     .




38.   Peralatan 5erat Optik             Fibers Optic Devices                   6030
39.   Sambungan Serat Optik             Fibers Optic Interconnector            6060

40.   Perlengkapan Serat Optik dan Fibers Optic Accessories and Supplies       6070
      Suku Cadangnya

41.   Perangkat Serat Optik             Fibers Optic Kits and Sets             6080

42.   Motor Listrik                     Motors, Electrical                     6105

43.   Generator, Stater Generator dan Generators and Starter Generator       2925,6115
      Suku Cadangnya untuk Pesawat Electrical Parts for Aircraft
      Terbang

44.   Fuel Cell Power Units berserta Fuel Cell Power Units, Components         6116
      Komponen dan Perlengkapannya and Accessories
-10 -

No.         URAIAN BARANG                            SPESIFIKASI                     FSC

45.   Alat Pengubah Arus Listrik, Electrical Converters, Rotating and             6125,6130
      berputar maupun yang tidak Non Rotating
      Berputar

46.   Baterai PesaiNat yang dapat diisi Batteries, Rechargeable                     6140
      kembali

47.   Lampu-Iampu Pesawat Terbang, Electrical, Vehicular, Lights and              6220,6230,
      Ballast, Pegangan Lampu, Starter Fixtures, Electrical Portables, Hand       6240, 6250
      dan Perlengkapannya              Lighting Equipment, Electrical Lamp
                                       Ballast, Lamps Holders, Starters, and
                                       it's Related Accessories

48.   Alarm Pesawat dan Sistim Signal     Aircraft Alarm and Signal system          6340

49.   Instrument Navigasi di Kokpit       Cockpit Navigational Instrument           6605

50.   Instrumentasi Pesawat               Flight Instruments                        6610

51.   Peralatan Pengontrol Otomastis Automatic Pilot Mechanism such as              6615
      seperti Komputer Pengendali Roll, Yaw and Pitch Computer and
      Pesawat dan suku cadangnya     Aircraft Gyro and Related Parts .
                                              .                 .




52.   Instrumentasi Mesin                 Engine Instruments                        6620

53.   Alat Ukur Instrumentasi Cairan Liquid and Gas Flow, Liquid Level              6580
      dan Gas serta Alat Ukur Mekanls and Mechanical Motion Measuring
                                      Instrumen ts

54.   Instrumentasi Pengukur dan Pressure, Temperature, Humidihj                    6585
      Pengendali Tekanan Suhu dan Measuring    and      Controling
      Kelembaban                  Instrument

55.   Bahan Kimia yang dipakai untuk Chemical used for Aircraft                     6810
      Perawatan Pesawat Terbang

56.   Perlengkapan    Kabin, Kursi, Household Furnishings, Seat Cover,              7210
      Sarung Kursi, Lapis Dinding Wall Paper for Aircraft
      untuk Pesawat Terbang

57.   Penutup Lantai dan Karpet untuk Floor Covering           and   Carpet for     7220
      Pesawat Terbang                 Aircraft

58.   Tirai, Krey dan Gordin pada Draperies, A wnings and Shades for                7230
      Pesawat Terbang             Aircraft
                                                                                           ..   -
-11-

 No.          URAIAN BARANG                             SPESIFIKASI                   FSC

 59.   Peralatan Dapur Pesawat Terbang Food Cooking, Baking and SenJi                 7310
       (Pemanas,      Pembuat    Kopi, Equipment (Open, . Copy Maker,
       Pendingin dan lain-lain) beserta Refrigerator, etc.) for Aircraft
       Peralatan Pelayanannya

 60.   Bahan Pembersih dan Pemoles            Cleaning and Polishing Compounds,       7930
                                              Preparations

 61.   Cat, Pelapis,     Penambal       dan Paints, Dopes, Sealers and Adhesive       8010
       Perekat

 62.   Bahan Pengawet dan Penambal           PresenJation and Sealing Compound        8030

 63.   Kontainer    Khusus  Pesawat Specialized  Shipping, Storage                 8145,1670
       Terbang, Pengikat Kargo dan Container, Cargo Tie Down and
       Peralatannya                 Equipments

 64.   Minyak dan Pelumas Padat Oil         and      Greases    (Cutting,             9150
       (Minyak Pemotong, Pelumas dan Lubricationing and Hydroulic Oils)
       Hidraulik)

 65.   Bahan Pabrikasi dari Plastik          Plastic Fabricated Materials             9330

 66.   Bermacam-macam                 Bahan Miscellaneous, Fabricated, Non            9390
       Pabrikasi Bukan Metal                Metallic Materials

 67.   Batang dan Batang kedl dari Baja Bars and Rods, Iron and Steel                 9510
       dan Besi

 68.   Pelat, Lembaran, Pita dan Foil Plates, Sheet, Strip and Foil, Iron,            9515
       dari Besi dan Baja             and steel

 69.   Batang dan Batang Ked!, Pelat Bars and Rods Non Ferrous Base                9530,9535
       Lembaran, Pita dan Foil dari Metal, Plate Slreet, Strip and Foil
       Logam Dasar Non Ferrous       Non Ferrous Base Metal
--'
 70. Papan-papan       Identifikasi    dan Sign, Identification, Plates              9905
       Tanda-tanda
                                                                                                ._-

 71.   Dokumen             Pendukung,        Technical Documentation, Tapes        7610,7650,
       Dokumentasi      Teknik    dan        Cartridge, Micro Film and Technical   7670, 7690
       Perlengkapannya yang tertuang         Drawing Printed to above mentions
       dalam     Bentuk    Buku-buku,        Parts as Support Documents for
       Gambar Teknik, Tape, Cartridge,       Aircraft uses
       dan Mikro Film untuk Pesawat
       Terbang
                                                                                                --
MENTERI KEUANGAN
                                                       REPUBLIK INDONESIA

                                                              -12 -          .




No.                  URAIAN BARANG                                    SPESIFIKASI                        FSC

 72.    Alat-Alat Ukur               Presisi       untuk Precision     and       Measuring   Tools    5210,5220
        Pesawat Terbang                                  Aircraft

73.    Peralatan     Simulasi      dan Training Aids and Operation                                    6910,6930
       Pendukung Pelatihan Penerbang, Training Devices and Related Parts
       Teknisi dan Awak Cabin, berserta
       Suku Cadangnya

74,    Peralatan Pendukung Operasional Ground Support. Equipment for                                 1730,1740
       di Darat Khusus untuk Pesawat Aircraft uses Related Parts and
       Terbang. Perleng-kapan dan Suku Accessory except parts ofit's Vehicles
       Cadangnya, KecuaH Suku Cadang
       dari Kendaraan Pengangkutnya

75.    Suku Cadang dan Komponen Electrical and Electronic Equipment                                  5905,5910,
       Elektronikj Elektrik untuk Radar Components                                                   5915,5920,
       Navigasi Pesawat Terbang                                                                      5935,5940,
                                                                                                     5945,5950,
                                                                                                     5977,5995,
                                                                                                     5999, 5961.

76.    Peralatan untuk Perawatan dan Aircraft Maintenance and 'Repair                                   4920
       Perbaikan    Khusus   Pesawat Shop Specializer Equipment
       Terbang

77,    Peralatan      Khusus      untuk Electrical and Electronic Properties                            6625
       Pengukuran dan        Pengetesan Measuring and testing instruments
       Elektronik Pesawat Terbang

78.    Motor Pembilas                                    Flush motor                                   4630

79.    Deodoran Toilet                                   Toilet deodoran t                             8510




                                                                       MENTER! KEUANGAN,
 Salinan sesuai dengan asHnya.                                                     ttd.
 KepaIa. Biro Umurn.. ;I~,.t:rn--........~
                         .".C"" pt;:,;:..                              SRI MULYANI INDRAWATI·
 Ke        ::~an t:t.j}          eparterne   ~
                          I'~b-'---
         lorl."'-"....
                     ·   '1 .   BIRO UMUM     •

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Perpu Nomor 1 Tahun 2020
Perpu Nomor 1 Tahun 2020Perpu Nomor 1 Tahun 2020
Perpu Nomor 1 Tahun 2020Iqbal Maulana
 
Fasilitas di bidang PPN dan PPnBM
Fasilitas di bidang PPN dan PPnBMFasilitas di bidang PPN dan PPnBM
Fasilitas di bidang PPN dan PPnBMFitri Bersahabat
 
69 pmk.02-2018per
69 pmk.02-2018per69 pmk.02-2018per
69 pmk.02-2018pertaufikplus2
 
PMK 234 Th 2011 (Sistem Akuntansi Transaksi Khusus)
PMK 234 Th 2011 (Sistem Akuntansi Transaksi Khusus)PMK 234 Th 2011 (Sistem Akuntansi Transaksi Khusus)
PMK 234 Th 2011 (Sistem Akuntansi Transaksi Khusus)ncariwibowo
 
1 se 24 pertanian kebun hutan
1  se 24 pertanian kebun hutan1  se 24 pertanian kebun hutan
1 se 24 pertanian kebun hutantriyono_mr
 
Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)
Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)
Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)Anugrah Febryan
 
Perpres nomor 120 tahun 2018
Perpres nomor 120 tahun 2018Perpres nomor 120 tahun 2018
Perpres nomor 120 tahun 2018FYusufFadhilah
 
Pmk 92 tahun 2011
Pmk 92 tahun 2011Pmk 92 tahun 2011
Pmk 92 tahun 2011bpkp
 
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...Penataan Ruang
 
196~pmk.05~2018 per
196~pmk.05~2018 per196~pmk.05~2018 per
196~pmk.05~2018 perBeh Jeh
 
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerahPmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerahHerry Prananto
 
PMK No.135/PMK.06/2009
PMK No.135/PMK.06/2009 PMK No.135/PMK.06/2009
PMK No.135/PMK.06/2009 izaupdate
 

La actualidad más candente (16)

Perpu Nomor 1 Tahun 2020
Perpu Nomor 1 Tahun 2020Perpu Nomor 1 Tahun 2020
Perpu Nomor 1 Tahun 2020
 
PMK Nomor 67/PMK.011/2010
PMK Nomor 67/PMK.011/2010PMK Nomor 67/PMK.011/2010
PMK Nomor 67/PMK.011/2010
 
72~pmk.05~2016 per
72~pmk.05~2016 per72~pmk.05~2016 per
72~pmk.05~2016 per
 
Fasilitas di bidang PPN dan PPnBM
Fasilitas di bidang PPN dan PPnBMFasilitas di bidang PPN dan PPnBM
Fasilitas di bidang PPN dan PPnBM
 
190pmk 022017per
190pmk 022017per190pmk 022017per
190pmk 022017per
 
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
PERMENKEU NO. 77/PMK.05/2017
 
69 pmk.02-2018per
69 pmk.02-2018per69 pmk.02-2018per
69 pmk.02-2018per
 
PMK 234 Th 2011 (Sistem Akuntansi Transaksi Khusus)
PMK 234 Th 2011 (Sistem Akuntansi Transaksi Khusus)PMK 234 Th 2011 (Sistem Akuntansi Transaksi Khusus)
PMK 234 Th 2011 (Sistem Akuntansi Transaksi Khusus)
 
1 se 24 pertanian kebun hutan
1  se 24 pertanian kebun hutan1  se 24 pertanian kebun hutan
1 se 24 pertanian kebun hutan
 
Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)
Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)
Landasan hk-paket-undang-undang(Akuntansi)
 
Perpres nomor 120 tahun 2018
Perpres nomor 120 tahun 2018Perpres nomor 120 tahun 2018
Perpres nomor 120 tahun 2018
 
Pmk 92 tahun 2011
Pmk 92 tahun 2011Pmk 92 tahun 2011
Pmk 92 tahun 2011
 
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...
 
196~pmk.05~2018 per
196~pmk.05~2018 per196~pmk.05~2018 per
196~pmk.05~2018 per
 
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerahPmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
Pmk 165 th 2012 pengalokasian anggaran transfer ke daerah
 
PMK No.135/PMK.06/2009
PMK No.135/PMK.06/2009 PMK No.135/PMK.06/2009
PMK No.135/PMK.06/2009
 

Destacado

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011Badan Kebijakan Fiskal
 
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal BorrowingStudi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal BorrowingBadan Kebijakan Fiskal
 
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU...
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU...Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU...
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU...Badan Kebijakan Fiskal
 

Destacado (6)

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2011
 
Infrastructure Finance in Indonesia
Infrastructure Finance in IndonesiaInfrastructure Finance in Indonesia
Infrastructure Finance in Indonesia
 
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal BorrowingStudi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
Studi Manajemen Utang LN & DN Pemerintah & Assessment Terhadap Optimal Borrowing
 
Fasilitas Dan Prosedur Pembiayaan IDB
Fasilitas Dan Prosedur Pembiayaan IDBFasilitas Dan Prosedur Pembiayaan IDB
Fasilitas Dan Prosedur Pembiayaan IDB
 
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU...
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU...Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU...
Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU...
 
Ministry of Finance Green Paper
Ministry of Finance Green PaperMinistry of Finance Green Paper
Ministry of Finance Green Paper
 

Similar a PMK Nomor 44/PMK.011/2010

PP Nomor 10 Tahun 2021 copy.pdf
PP Nomor 10 Tahun 2021 copy.pdfPP Nomor 10 Tahun 2021 copy.pdf
PP Nomor 10 Tahun 2021 copy.pdferikhighflier
 
Pmk 37 2012 - sb 2013 rev
Pmk 37   2012 - sb 2013 revPmk 37   2012 - sb 2013 rev
Pmk 37 2012 - sb 2013 revwinart000
 
PER-1-MBU-03-2021 pmn.pdf
PER-1-MBU-03-2021 pmn.pdfPER-1-MBU-03-2021 pmn.pdf
PER-1-MBU-03-2021 pmn.pdfmukhtardaud
 
Sbu 2013 1355357977
Sbu 2013 1355357977Sbu 2013 1355357977
Sbu 2013 1355357977haszazi
 
Salinan perpres nomor 93 tahun 2021
Salinan perpres nomor 93 tahun 2021Salinan perpres nomor 93 tahun 2021
Salinan perpres nomor 93 tahun 2021CIkumparan
 
9~pmk.03~2018 per
9~pmk.03~2018 per9~pmk.03~2018 per
9~pmk.03~2018 perCombro999
 
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingPP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingImam Prastio
 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020Arif Efendi
 
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumPP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumSuprijanto Rijadi
 
PP Nomor 74 Tahun 2012.pdf
PP Nomor 74 Tahun 2012.pdfPP Nomor 74 Tahun 2012.pdf
PP Nomor 74 Tahun 2012.pdfIAPtAstitiPadmaW
 
PPN Fasilitas
PPN   FasilitasPPN   Fasilitas
PPN Fasilitaskaromah95
 
PPN Fasilitas
PPN  FasilitasPPN  Fasilitas
PPN Fasilitaskaromah95
 

Similar a PMK Nomor 44/PMK.011/2010 (20)

PP Nomor 10 Tahun 2021 copy.pdf
PP Nomor 10 Tahun 2021 copy.pdfPP Nomor 10 Tahun 2021 copy.pdf
PP Nomor 10 Tahun 2021 copy.pdf
 
PMK 146 2013
PMK 146 2013PMK 146 2013
PMK 146 2013
 
Pmk 37 2012 - sb 2013 rev
Pmk 37   2012 - sb 2013 revPmk 37   2012 - sb 2013 rev
Pmk 37 2012 - sb 2013 rev
 
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010PMK Nomor 128/PMK.011/2010
PMK Nomor 128/PMK.011/2010
 
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
PMK Nomor 144/PMK.011/2010PMK Nomor 144/PMK.011/2010
PMK Nomor 144/PMK.011/2010
 
194~pmk.04~2016 per
194~pmk.04~2016 per194~pmk.04~2016 per
194~pmk.04~2016 per
 
PER-1-MBU-03-2021 pmn.pdf
PER-1-MBU-03-2021 pmn.pdfPER-1-MBU-03-2021 pmn.pdf
PER-1-MBU-03-2021 pmn.pdf
 
Sbu 2013 1355357977
Sbu 2013 1355357977Sbu 2013 1355357977
Sbu 2013 1355357977
 
Salinan perpres nomor 93 tahun 2021
Salinan perpres nomor 93 tahun 2021Salinan perpres nomor 93 tahun 2021
Salinan perpres nomor 93 tahun 2021
 
9~pmk.03~2018 per
9~pmk.03~2018 per9~pmk.03~2018 per
9~pmk.03~2018 per
 
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja AsingPP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
PP No. 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
 
Kep220 2002(biaya hp)
Kep220 2002(biaya hp)Kep220 2002(biaya hp)
Kep220 2002(biaya hp)
 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
 
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan UmumPP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
PP 74 tahun 2012 Perubahan PP 23/2005 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum
 
PP Nomor 74 Tahun 2012.pdf
PP Nomor 74 Tahun 2012.pdfPP Nomor 74 Tahun 2012.pdf
PP Nomor 74 Tahun 2012.pdf
 
PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007PP Nomor 1 Tahun 2007
PP Nomor 1 Tahun 2007
 
PPN Fasilitas
PPN   FasilitasPPN   Fasilitas
PPN Fasilitas
 
PPN Fasilitas
PPN  FasilitasPPN  Fasilitas
PPN Fasilitas
 
Perpu No 1 2020.pdf
Perpu No 1 2020.pdfPerpu No 1 2020.pdf
Perpu No 1 2020.pdf
 
Perpu nomor 1 tahun 2020
Perpu nomor 1 tahun 2020Perpu nomor 1 tahun 2020
Perpu nomor 1 tahun 2020
 

Más de Badan Kebijakan Fiskal

Global financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approachGlobal financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approachBadan Kebijakan Fiskal
 
Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010Badan Kebijakan Fiskal
 
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Badan Kebijakan Fiskal
 
Pokok-Pokok Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Pokok-Pokok Nota Keuangan dan RAPBN 2011Pokok-Pokok Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Pokok-Pokok Nota Keuangan dan RAPBN 2011Badan Kebijakan Fiskal
 

Más de Badan Kebijakan Fiskal (20)

Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APECPertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
Pertemuan ke-17 Menteri Keuangan APEC
 
Global financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approachGlobal financial safety net: A three tier approach
Global financial safety net: A three tier approach
 
Pidato Menkeu
Pidato MenkeuPidato Menkeu
Pidato Menkeu
 
Indonesia oecd
Indonesia   oecdIndonesia   oecd
Indonesia oecd
 
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B IndonesiaRekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
Rekonstruksi Kebijakan P3B Indonesia
 
Communique
CommuniqueCommunique
Communique
 
Pelantikan Eselon II
Pelantikan Eselon IIPelantikan Eselon II
Pelantikan Eselon II
 
Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010Recent Economic Development: August 2010
Recent Economic Development: August 2010
 
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian / Lembaga 2010
 
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
Policy Paper Nomor 1 Agustus 2010
 
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
Permen ESDM Nomor 07 Tahun 2010
 
PMK Nomor 44 Tahun 2008
PMK Nomor 44 Tahun 2008PMK Nomor 44 Tahun 2008
PMK Nomor 44 Tahun 2008
 
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Perpres Nomor 91 Tahun 2007Perpres Nomor 91 Tahun 2007
Perpres Nomor 91 Tahun 2007
 
PMK Nomor 30 Tahun 2007
PMK Nomor  30 Tahun 2007PMK Nomor  30 Tahun 2007
PMK Nomor 30 Tahun 2007
 
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Perpres Nomor 103 Tahun 2006Perpres Nomor 103 Tahun 2006
Perpres Nomor 103 Tahun 2006
 
Keppres Nomor 104 Tahun 2003
Keppres Nomor 104 Tahun 2003Keppres Nomor 104 Tahun 2003
Keppres Nomor 104 Tahun 2003
 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011
 
Pokok-Pokok Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Pokok-Pokok Nota Keuangan dan RAPBN 2011Pokok-Pokok Nota Keuangan dan RAPBN 2011
Pokok-Pokok Nota Keuangan dan RAPBN 2011
 
PMK Nomor 38/PMK.01/2006
PMK Nomor 38/PMK.01/2006PMK Nomor 38/PMK.01/2006
PMK Nomor 38/PMK.01/2006
 
RUU APBN 2011
RUU APBN 2011RUU APBN 2011
RUU APBN 2011
 

PMK Nomor 44/PMK.011/2010

  • 1. MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44/PMK.Oll/2010 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNAPERBAIKANDAN/ATAUPEMEUHARAANPESAWATTERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN, Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna perbaikan dan/ atau pemeliharaan pesawat terbang; b. bahwa terhadap impor barang dan bahan guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang telah memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dapat diberikan bea masuk ditanggung pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.Oll/2010 tentang Bea MasukQitanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/ atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Salng lndustri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010; c. bahwa berdasarkan hasH rapat koordinasi unit-unit terkait dengan Kementerian Perhubungan selaku pembina sektor industri perbaikan dan/ atau pemeliharaan pesawat terbang, terhadap impor barang dan bahan guna perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang diperlukan pagu anggaran untuk bea masuk ditanggung pemerintah tahun anggaran 2010 sebesar Rp312.000.000.000,00 (tiga ratus dua belas miliar rupiah);
  • 2. '~ 1" -2- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru£ a, huru£ b, dan huru£ c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.Oll/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing lndustri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan/ atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2010; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075); 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.Oll/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/ atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing lndustri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;
  • 3. -3- MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010. Pasal1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan : 1. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama melakukan perbaikan dan/ atau pemeliharaan pesawat terbang, yang juga meliputi perusahaan penerbangan komersial yang melakukan perbaikan dan/ atau pemeliharaan pesawat terbang. 2. Barang dan bahan guna perbaikan dan/ atau pemeliharaan pesawat terbang yang sel"lnjutnya disebut barang dan bahan adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, gurta perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang oleh perusahaan. Pasal2 (1) Atas impor barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah. (2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp312.000.000.000,OO (tiga ratus dua belas miliar rupiah). (3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, selaku kuasa pengguna anggaran. Pasal3 (1) Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
  • 4. - 4- (2) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut: a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB); b. nama perusahaan; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. alamat; e. kantor pabean tempat pemasukan barang; f. uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang; g. pos tarif (HS); h. jumlahlsatuan barang; i. perkiraan harga impor; j. negara asal; k. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan 1. pimpinan perusahaan. Pasal4 (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna perbaikan danl atau pemeliharaan pesawat terbang untuk perusahaan tertentu. (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan. Pasal5 (1) Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44 IPMK.Oll/2010" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.
  • 5. ."""'......"'~,. -5- (2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sarna. Pasal6 Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Pasal7 (1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan guna perbaikan dan/ atau pemeliharaan pesawat terbang dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain. (2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulansejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (1). Pasal8 Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini. Pasal9 Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua b!,!las) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan. Pasal10 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal31 Desember 2010.
  • 6. MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -6- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2010 MENTER! KEUANGAN ttd. SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta Pada tanggal· 24 Februari 2010 MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, ttd. PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 103 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b. ~~ Bagian 1: epartem
  • 7. LAMPIRAN PERATIJRAN MENtERl KEU ANGAN NOMOR 44 /PMKOll/2D10 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMEUHARAAN 'PFSAWAT TERBANG UNTUK TAHUN' ANGGARAN 2010 MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -7- DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG YANG MENDAPAT BEA MASUK DlTANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010 No. URAIAN BARANG SPESIFIKASI FSC l. Suku Cadarig Rangka Pesawat, Airframe Parts, Aircraft Component 1560,1610, Komponen Pesawat Terbang dan and Related Accessories 1615,1620, Perlengkapan 1630,1650, 1680 2. Ban Luar dan Dalam Pesawat Aircraft New Tires, Retreated Tires, 2620 Terbang (Bam dan Vulkanisir) and Tubes, Pneumatic ofRubber 3. Mesin Torak Pesawat Terbang Aircraft Gasoline, Reciprocating 2810 dan Suku Cadangnya Engine and Related Parts 4. Mesin Jet Pesawat Terbang dan Aircraft Gas Turbine, Jet Engine and 2840 Suku Cadangnya Related Parts 5. Mesin Roket Pendorong Pesawat Rocket Engine and Related Parts 2845,2846 Terbang dan Suku Cadangnya 6. Mesin Bantu Pesawat Terbang Aircraft Auxiliary Power' Unit 2840,6115 dan Suku Cadangnya (APU) and Related Parts 7. Perlengkapan Mesin Pesawat Engine Accessories of Aircraft 2915,2925, Terbang untuk Jenis Mesin Torak, Reciprocating Engine, Gas Turbine, 2935,2945, Mesin Gas Turbin, Mesin Jet, Turbine Engine, Jet Engine, Rocket 2950, 2995 Mesin Roket; dan Mesin Bantu Engine, and Auxiliary Power Unit 8. Bantalan-Bantalan Anti Gesekan Bearings Anti Friction Unmounted 3110 Tanpa Penopang 9. Bantalan-bantalan Luncur Tanpa Bearings Plain Unmounted 3120 Penopang 10. Bantalan-bantalan dengan Bearings Mounted 3139 Penopang 11. Alat Pendingin dan Alat Refrigerator & Air Conditioning, 1660 Pendingin Udara, Peralatan Heading & Pressurizing Equipment Pemanas dan Peralatan Tekanan for Aircraft Udara untuk Pesawat Terbang -- 12. Kipas, Peralatan Sirkulasi Udara Fans, Air Circular & Blower 4130,4140 dan Peralatan Peniup Angin Equipment for.Aircraft untuk Pesawat Terbang
  • 8. -8- No. URAIAN BARANG SPESIFlKASI FSC 13. Alat Pemadam Kebakaran Fire Fighting Equipment and Related 4210 Pesawat Terbang dan Accessories Perlengkapannya 14. Peralatan Keamanan dan Safety and Rescue Equipment and 4220 Keselamatan untuk Pesawat Related Accessories Terbang Berserta Perlengkapannya 15. Peralatan untuk Sistem Instalasi Plumbing Fixtures and Accessories, 4510 Pipa dan Perlengkapannya, Rak Dispenser Towel Rack, Flush Valve Serbet, Dispenser, dan Katup Pembersih 16. Peralatan Pemanas Ruang dan Space Heating Equipment and 4520 Tangki Penyimpanan Air Panas Domestic Water Heater Storage untuk Pesawat Terbang Tanks for Aircraft 17. Pipa dan Selang untuk Pesawat Pipe and Tube for Aircraft Hose, and 4710,4720 Terbang Tubing for Aircraft 18. Macam-macam Sambungan Pipa, Miscellaneous Fitting for House Pipe 4730 pipa metal dan selang untuk and Tube used for Aircraft Pesawat Terbang 19. Sekrup Screws 5305 20. Baut Bolts 5306 21. BautTanam Studs 5307 22. MurdanRing Nuts and Washers 5310 23. Kunci Paku dan Pasak Nails, Keys, and Pins 5315 24. Paku Keling Ril'ets 5320 25. Alat-alat Pengencang Fastering Devices 5825 26. Material untuk Packing dan Packing and Gasket Material 5330 Gasket 27. Bermacam-macam Pegas Coil, Flat and Wre Spring 5360 28. Ring, Shim dan Spacer Rings, Sllims and Spacers 5365
  • 9. -9- No. URAIAN BARANG SPESIFlKASI FSC 29. Peralatan Komunikasi Radio dan Radio and Television Communica 5821 Televisi, termasuk sistem Video including Video Entertainment Entertainment untuk Pesawat System Terbang 30. Peralatan Radio dan Navigasi Radio and Navigation Equipment for 5826 untuk Pesawat Terbang Aircraft 31. Peralatan Komunikasi pada Handset, Intercommunication and 5831,5965 Pesawat Terbang Public Address System such as Microphones and Speakers for Aircraft 32. Peralatan Radar untuk Pesawat Radar Equipment for Aircraft 5841 Terbang 33. Modul-modul Elektronik Electronic Modules 5963 34. Antenne, Tabung Penghantar Antennas, Waveguide and Related 5985 Gelombang Beserta Peralatannya Equipment 35. Konduktor Serat Optik Fibers Optics Conductors 6010 36. Kabel Serat Optik Fibers Optics Cables 6015 37. Rakitan Kabel Serat Optik Fibers Optic Cables Assemblies and 6020 Harnesses . 38. Peralatan 5erat Optik Fibers Optic Devices 6030 39. Sambungan Serat Optik Fibers Optic Interconnector 6060 40. Perlengkapan Serat Optik dan Fibers Optic Accessories and Supplies 6070 Suku Cadangnya 41. Perangkat Serat Optik Fibers Optic Kits and Sets 6080 42. Motor Listrik Motors, Electrical 6105 43. Generator, Stater Generator dan Generators and Starter Generator 2925,6115 Suku Cadangnya untuk Pesawat Electrical Parts for Aircraft Terbang 44. Fuel Cell Power Units berserta Fuel Cell Power Units, Components 6116 Komponen dan Perlengkapannya and Accessories
  • 10. -10 - No. URAIAN BARANG SPESIFIKASI FSC 45. Alat Pengubah Arus Listrik, Electrical Converters, Rotating and 6125,6130 berputar maupun yang tidak Non Rotating Berputar 46. Baterai PesaiNat yang dapat diisi Batteries, Rechargeable 6140 kembali 47. Lampu-Iampu Pesawat Terbang, Electrical, Vehicular, Lights and 6220,6230, Ballast, Pegangan Lampu, Starter Fixtures, Electrical Portables, Hand 6240, 6250 dan Perlengkapannya Lighting Equipment, Electrical Lamp Ballast, Lamps Holders, Starters, and it's Related Accessories 48. Alarm Pesawat dan Sistim Signal Aircraft Alarm and Signal system 6340 49. Instrument Navigasi di Kokpit Cockpit Navigational Instrument 6605 50. Instrumentasi Pesawat Flight Instruments 6610 51. Peralatan Pengontrol Otomastis Automatic Pilot Mechanism such as 6615 seperti Komputer Pengendali Roll, Yaw and Pitch Computer and Pesawat dan suku cadangnya Aircraft Gyro and Related Parts . . . 52. Instrumentasi Mesin Engine Instruments 6620 53. Alat Ukur Instrumentasi Cairan Liquid and Gas Flow, Liquid Level 6580 dan Gas serta Alat Ukur Mekanls and Mechanical Motion Measuring Instrumen ts 54. Instrumentasi Pengukur dan Pressure, Temperature, Humidihj 6585 Pengendali Tekanan Suhu dan Measuring and Controling Kelembaban Instrument 55. Bahan Kimia yang dipakai untuk Chemical used for Aircraft 6810 Perawatan Pesawat Terbang 56. Perlengkapan Kabin, Kursi, Household Furnishings, Seat Cover, 7210 Sarung Kursi, Lapis Dinding Wall Paper for Aircraft untuk Pesawat Terbang 57. Penutup Lantai dan Karpet untuk Floor Covering and Carpet for 7220 Pesawat Terbang Aircraft 58. Tirai, Krey dan Gordin pada Draperies, A wnings and Shades for 7230 Pesawat Terbang Aircraft .. -
  • 11. -11- No. URAIAN BARANG SPESIFIKASI FSC 59. Peralatan Dapur Pesawat Terbang Food Cooking, Baking and SenJi 7310 (Pemanas, Pembuat Kopi, Equipment (Open, . Copy Maker, Pendingin dan lain-lain) beserta Refrigerator, etc.) for Aircraft Peralatan Pelayanannya 60. Bahan Pembersih dan Pemoles Cleaning and Polishing Compounds, 7930 Preparations 61. Cat, Pelapis, Penambal dan Paints, Dopes, Sealers and Adhesive 8010 Perekat 62. Bahan Pengawet dan Penambal PresenJation and Sealing Compound 8030 63. Kontainer Khusus Pesawat Specialized Shipping, Storage 8145,1670 Terbang, Pengikat Kargo dan Container, Cargo Tie Down and Peralatannya Equipments 64. Minyak dan Pelumas Padat Oil and Greases (Cutting, 9150 (Minyak Pemotong, Pelumas dan Lubricationing and Hydroulic Oils) Hidraulik) 65. Bahan Pabrikasi dari Plastik Plastic Fabricated Materials 9330 66. Bermacam-macam Bahan Miscellaneous, Fabricated, Non 9390 Pabrikasi Bukan Metal Metallic Materials 67. Batang dan Batang kedl dari Baja Bars and Rods, Iron and Steel 9510 dan Besi 68. Pelat, Lembaran, Pita dan Foil Plates, Sheet, Strip and Foil, Iron, 9515 dari Besi dan Baja and steel 69. Batang dan Batang Ked!, Pelat Bars and Rods Non Ferrous Base 9530,9535 Lembaran, Pita dan Foil dari Metal, Plate Slreet, Strip and Foil Logam Dasar Non Ferrous Non Ferrous Base Metal --' 70. Papan-papan Identifikasi dan Sign, Identification, Plates 9905 Tanda-tanda ._- 71. Dokumen Pendukung, Technical Documentation, Tapes 7610,7650, Dokumentasi Teknik dan Cartridge, Micro Film and Technical 7670, 7690 Perlengkapannya yang tertuang Drawing Printed to above mentions dalam Bentuk Buku-buku, Parts as Support Documents for Gambar Teknik, Tape, Cartridge, Aircraft uses dan Mikro Film untuk Pesawat Terbang --
  • 12. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA -12 - . No. URAIAN BARANG SPESIFIKASI FSC 72. Alat-Alat Ukur Presisi untuk Precision and Measuring Tools 5210,5220 Pesawat Terbang Aircraft 73. Peralatan Simulasi dan Training Aids and Operation 6910,6930 Pendukung Pelatihan Penerbang, Training Devices and Related Parts Teknisi dan Awak Cabin, berserta Suku Cadangnya 74, Peralatan Pendukung Operasional Ground Support. Equipment for 1730,1740 di Darat Khusus untuk Pesawat Aircraft uses Related Parts and Terbang. Perleng-kapan dan Suku Accessory except parts ofit's Vehicles Cadangnya, KecuaH Suku Cadang dari Kendaraan Pengangkutnya 75. Suku Cadang dan Komponen Electrical and Electronic Equipment 5905,5910, Elektronikj Elektrik untuk Radar Components 5915,5920, Navigasi Pesawat Terbang 5935,5940, 5945,5950, 5977,5995, 5999, 5961. 76. Peralatan untuk Perawatan dan Aircraft Maintenance and 'Repair 4920 Perbaikan Khusus Pesawat Shop Specializer Equipment Terbang 77, Peralatan Khusus untuk Electrical and Electronic Properties 6625 Pengukuran dan Pengetesan Measuring and testing instruments Elektronik Pesawat Terbang 78. Motor Pembilas Flush motor 4630 79. Deodoran Toilet Toilet deodoran t 8510 MENTER! KEUANGAN, Salinan sesuai dengan asHnya. ttd. KepaIa. Biro Umurn.. ;I~,.t:rn--........~ .".C"" pt;:,;:.. SRI MULYANI INDRAWATI· Ke ::~an t:t.j} eparterne ~ I'~b-'--- lorl."'-".... · '1 . BIRO UMUM •