IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FISKAL DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL

1. 5/4/2021 1
1
1
I m p l e m e n t a s i K e b i j a k a n F i s k a l d a l a m M e n d u k u n g
P e m u l i h a n d a n R e f o r m a s i S t r u k t u r a l
Dirjen Perimbangan Keuangan
4 Mei 2021
Astera Primanto Bhakti
M U S R E N B A N G N A S 2 0 2 1
Disampaikan oleh:
1

2. 5/4/2021 2
2
2
Meskipun ada pandemi, Indonesia harus tetap
berada dalam trajektori menuju negara maju
Pandemi Covid-19 memberikan tekanan besar bagi perekonomian Indonesia
AFC GFC Covid-19
REFORMASI PASCA
KRISIS KEUANGAN
GLOBAL 2009
Perbaikan tata Kelola
sektor keuangan,
termasuk melalui
Pembentukan OJK
dan Komite Stabilitas
Sistem Keuangan
REFORMASI PASCA KRISIS
EKONOMI ASIA 1998
 Reformasi menuju tatanan
politik yang lebih demokratis
dan otonomi daerah
 Tata Kelola Perbankan (UU BI)
 Tata Kelola Keuangan Negara
(UU Keuangan Negara)
REFORMASI PASCA-COVID-19, mutlak diperlukan
untuk meningkatkan potensi ekonomi dari sisi
supply: kualitas SDM, infrastruktur dan reformasi
birokrasi/regulasi.
REFORMASI FUNDAMENTAL telah dimulai. UU Cipta
Kerja, pembangunan Infrastruktur dan peningkatan
kualitas SDM (melalui reformasi Perlinsos, Kesehatan
dan Pendidikan) terus diperkuat untuk
meningkatkan produktivitas.
Sumber: World Bank dan BPS, diolah. Dampak Covid-19, diperkirakan PDB per capita 2020
kembali ke sedikit di bawah USD4.000
1990-1996: 7.2%
2000-2008: 5.2% 2010-2019: 5.4%
-15
-10
-5
0
5
10
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Pertumbuhan Ekonomi
Rata-rata
Proyeksi
BAGI INDONESIA, KRISIS SELALU MENJADI MOMENTUM UNTUK REFORMASI
Pandemi Covid-19 memperkuat langkah reformasi struktural, dimulai dengan UU Ciptaker

3. 5/4/2021 3
3
3
• PKH Rp28,71 T
• Kartu Sembako Rp45,12 T
• Bantuan Sosial Tunai Rp12 T
• Pra Kerja Rp20 T
• BLT Dana Desa Rp14,4 T
• Perlinsos lainnya Rp37,18 T
PEN 2021 sebesar Rp699,43 T atau naik sebesar 21% dari Realisasi Sementara 2020 (Rp579,78 T)
PEN 2021 MEMBANTU MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA: PROGRAM PRIORITAS &
DUNIA USAHA
2021
Akselerasi
Pemulihan Ekonomi Nasional
PERLINDUNGAN SOSIAL
Rp157,41 T 2020 : Rp220,39 T
• Padat Karya K/L Rp27,33 T
• Ketahanan pangan Rp47,1 T
• Kawasan Industri Rp11,22 T
• Pinjaman Daerah Rp 10 T
• ICT Rp16,65 T
• Pariwisata Rp8,66 T
• Prioritas lainnya Rp1,47 T
PROGRAM PRIORITAS
Rp122,42 T 2020 : Rp66,59 T
Fokus pada penciptaan lapangan kerja,
namun program perlinsos tetap dilakukan
khususnya untuk kebutuhan dasar
• PPh 21 DTP Rp5,78 T
• Pembebasan PPh 22 Impor Rp13,08 T
• Pengurangan Angsuran PPh 25 Rp19,71 T
• PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Rp2,99 T
• PPN DTP Perumahan Rp4,62 T
• Insentif lainnya Rp12,3 T
INSENTIF USAHA
Rp58,47 T 2020 : Rp56,12 T
• Subsidi Bunga UMKM Rp31,95 T
• BPUM Rp15,36 T
• Subsidi IJP Rp8,51 T
• PMN BUMN, LPEI, dan LPI Rp58,76 T
• Penempatan Dana Rp66,99 T
• Dukungan lainnya Rp3,27 T
Dukungan Dunia Usaha naik 5%
dibandingkan dengan 2020 untuk
mendukung jump start ekonomi
DUKUNGAN UMKM DAN KORPORASI
Rp184,83 T 2020 : Rp173,17T
• Diagnostik untuk Testing dan Tracing Rp9,91 T
• Therapeutic (a.l. biaya perawatan) Rp61,94 T
• Program Vaksinasi Rp58,18 T
• Insentif Pajak Kesehatan Rp18,61 T
• Penanganan lainnya Rp27,67 T
KESEHATAN
Rp176,30 T 2020 : Rp63,51T
Meningkat 178% jika dibandingkan tahun 2020

4. 5/4/2021 4
4
4
EVALUASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
 Sampai dengan bulan Oktober 2020, penyaluran TKDD sudah 91,4% (Rp697,9 T), sedangkan belanja daerah baru mencapai 53,3% (Rp693,4
T), disamping itu saldo kas masih terus meningkat menjadi Rp247,5 T dibandingkan posisi Juni 2020 sebesar Rp196,2 T.
 Grafik di atas memberikan signal bahwa belanja daerah cenderung mengandalkan TKDD sedangkan PAD disimpan sebagai saldo kas di bank.
Perlu percepatan belanja daerah terutama pada Q1 s.d. Q3 agar tidak terjadi penumpukan saldo simpanan di Bank
4
762.5
248.3
1,026.7
94.0
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1,000.0
1,200.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
TKDD PAD Pendapatan Daerah Belanja Daerah Saldo Kas
Realisasi TKDD, APBD dan Saldo Simpanan Pemda Periode Januari 2020 s.d Maret 2021

5. 5/4/2021 5
5
5
POLA BELANJA PEMERINTAH DAERAH
Belanja Pegawai Pemda Banyak Didukung DAU dari APBN
Sumber: DJPK
(Triliun rupiah)
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
DAU DBH Belanja Pegawai Belanja Modal
Sumber : DJPK
(Triliun rupiah)
DATA ANGGARAN DATA REALISASI
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2017 2018 2019 2020 2021
DAU DBH DAU + DBH Belanja Daerah
Terdapat kesamaan pola antara realisasi DAU dan belanja pegawai daerah menunjukan DAU merupakan sumber utama belanja pegawai. Sedangkan realisasi
belanja modal Pemerintah Daerah cenderung sejalan dengan DBH artinya sebagian porsi dari DBH digunakan untuk belanja modal
5

6. 5/4/2021 6
6
6
Pembangunan
SDM
Pembangunan
Infrastruktur
Reformasi
Birokrasi
Penyederhanaan
Regulasi
Transformasi
Ekonomi
5 ARAHAN STRATEGIS
PRESIDEN
AGENDA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
HUMAN CAPITAL
Pendidikan | Kesehatan | Perlindungan Sosial
PHYSICAL CAPITAL
Infrastruktur Dasar dan Digital (Public + Private)
INSTITUTIONAL DEVELOPMENT
Reformasi Birokrasi & Regulasi
5
AKSELERASI
PERTUMBUHAN
EKONOMI
MENUJU
INDONESIA
MAJU
Fokus pada modal manusia dan institusi memperkuat dampak investasi fisik yang sudah berjalan
Reformasi Fundamental sebagai Fondasi Baru
Ekonomi untuk Transformasi Ekonomi

7. 5/4/2021 7
7
7
7
EXTRAORDINARY
POLICY
REOPENING
POLICY
RECOVERY & REFORM
POLICY
IMMEDIATE RESPONSE: PEMBERIAN STIMULUS:
MENDUKUNG REOPENING
AKSELERASI RECOVERY &
REFORMASI
• Perpu No.1/2020  UU
No.2/2020;
• Stimulus penanganan
Covid-19 dan Program
PEN, defisit APBN
melebar 6,34% PDB
Komite PC-PEN, Perluasan
stimulus dan rekontruksi
program agar lebih simple dan
implementatif sehingga dapat
segera mungkin dapat
dieksekusi dan menjaga daya
tahan, untuk dipulihkan
• Penanganan Pandemi dan Program
Vaksinasi
• Mengakselerasi recovery melalui
keberlanjutan PEN
• Transformasi melalui reformasi
2020 2021-2022
Dampak Covid-19 luar biasa,
harus direspon dengan
extraordinary policy
Komitmen untuk dapat
mengatasi Covid-19 dan
pemulihan ekonomi
Penguatan daya ungkit recovery
dan reformasi penguatan fondasi
RESPON KEBIJAKAN FISKAL DI MASA PANDEMI
Konsolidasi fiskal merupakan upaya menjaga konsistensi dari serangkaian kebijakan sebelumnya
FISCAL
CONSOLIDATION
PENDISIPLINAN FISKAL UNTUK
KEBERLANJUTAN JANGKA PANJANG
• Defisit kembali maksimal 3% PDB 2023
• Risiko utang terkendali
Konsolidasi fiskal bertahap yang
disertai reformasi
2023

8. 5/4/2021 8
8
8
PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI STRUKTURAL
8
REFORMASI STRUKTURAL
PENGUATAN
PENGANGGARAN DAN DATA
HUMAN CAPITAL
TRANSFORMASI EKONOMI
• Pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing
• Sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal
• Perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif
• Dukungan sektoral untuk mendorong pertumbuhan
(al.infrastruktur konektivitas, mobilitas dan produktivitas)
• Birokrasi yang profesional dan berintegritas penguatan
SDM (a.l Reformasi Gaji dan Pensiun), dan sistem (a.l
simplifikasi kelembagaan dan prosedur)
BREAKTHROUGH POLICY
a. Reformasi penganggaran baik di pusat
dan di daerah (zero based budgeting) :
fokus pada program prioritas, efisien, sinergis
dan berbasis hasil;
b. Penguatan Data (akurat, reliable, dan
terintegrasi)
TAHUN 2022 MENJADI FONDASI KONSOLIDASI DAN REFORMASI

9. 5/4/2021 9
9
9
Momentum melaksanakan "Reformasi yang bermutu" atau reformasi tidak boleh gagal:
1) fokus program prioritas
2) quality control terhadap hasil yang solid
3) harus menghasilkan ketangguhan ekonomi, sosial, dan fiskal yang jauh lebih baik
Mengarahkan pemanfaatan anggaran yang lebih fokus untuk pendidikan yang berkualitas
dan berdaya saing (PAUD, link & match, akses, pemerataan & kompetensi guru serta
meningkatkan skor PISA)
Akselerasi reformasi menuju sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal (efektivitas
Program JKN serta penguatan health security preparedness)
Akselerasi reformasi menuju sistem perlindungan sosial sepanjang hayat dan handal
(integrasi data dan program & perlinsos yang adaptatif (jaring pengaman sosial untuk
automatic stabilizer)
Infrastruktur pendukung mobilitas, konektivitas & produktivitas dan melanjutkan PSN
(ICT, energi, konektivitas, pangan dan urban development (perumahan, sanitasi,
transportasi massal perkotaan)
ARAH KEBIJAKAN REFORMASI STRUKTURAL TAHUN 2022
Fokus Reformasi
REFORMASI BERMUTU TINGGI HARUS DIJAGA: TIDAK BOLEH GAGAL
Jaga Komitmen Hindari Moral Hazard Kontrol Hasil
Hindari ego sektoral
9
Belanja Negara
Human Capital -
Pendidikan
Human Capital -
Kesehatan
Human Capital - Perlinsos
Transformasi Ekonomi –
Dukungan Sektoral

10. 5/4/2021 10
10
10
10
RENCANA ARAH KEBIJAKAN TKDD TAHUN 2022
Meningkatkan kualitas belanja daerah untuk
peningkatan dan pemerataan kesejahteraan
antardaerah
Mendorong penggunaan DTU untuk peningkatan
kualitas infrastruktur publik Daerah, perlindungan
sosial, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan
SDM Pendidikan, dan belanja kesehatan prioritas
Melanjutkan kebijakan penyaluran DBH berdasarkan
realisasi penerimaan negara dengan
mempertimbangkan kinerja pemerintah daerah
dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara
dan capaian kinerja pemeliharaan lingkungan
Meningkatkan efektifitas penggunaan DTK,
penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk
menekan idle cash di daerah, dan DAK Nonfisik untuk
mendorong peningkatan capaian output dan
outcome serta mendukung perbaikan kualitas
layanan
Penguatan Sinergi Belanja TKDD dengan
Belanja K/L
Memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk
pemulihan ekonomi di desa melalui program
perlindungan sosial dan kegiatan penanganan COVID-
19, dan mendukung sektor prioritas.

11. 5/4/2021 11
11
11
KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM
32%
28%
35.30%
31.60%
30.51%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
500.0
2019 2020 2020 Peny 2021 2021 Peny
DAU Saldo Kas PDN
Sumber: DJPK, 2021
(triliun rupiah)
Perkembangan DAU, PDN, serta Saldo Kas
Pagu DAU 2 tahun terakhir kembali bersifat dinamis sebagai respon untuk penanganan pandemi Covid-19 dan dinamika perekonomian
Nasional
11
2019
2020
2021
 Alokasi pagu DAU Nasional dalam APBN bersifat Final
 Memperhitungkan formasi CPNSD, Gaji ke-13 dan THR
 Melanjutkan kewajiban 25% DTU untuk Belanja Infrastruktur
 DAU Tambahan untuk bantuan dana kelurahan
 Respon Covid-19 : Penyesuaian alokasi DAU dan pemanfaatan
25% DTU untuk Belanja Infrastruktur
 Penambahan komponen Siltap kepala Desa dan Perangkat Desa
pada DAU tambahan
 DAU bersifat Dinamis
 Penambahan penggunaan 25% dari DTU untuk pemulihan
ekonomi di daerah, dan memperkuat pembangunan SDM
Pendidikan
 Penghapusan alokasi DAU Tambahan (langsung diperhitungkan
dalam formula penghitungan DAU)

12. 5/4/2021 12
12
12
KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL
Penyaluran DBH Berbasis Kinerja melalui optimalisasi penyetoran pajak pusat
2019
Penyaluran DBH untuk triwulan IV diprioritaskan untuk penyelesaian kurang bayar DBH
tahun anggaran sebelumnya dan/atau DBH tahun berjalan
2020
 Alokasi DBH berdasarkan realisasi DBH paling kurang 3 tahun terakhir (menghindari
Lebih bayar DBH).
 Distribusi penyaluran jenis-jenis DBH secara bulanan untuk setiap triwulanan.
 Perluasan penggunaan DBH CHT dan DBH DR untuk pemulihan ekonomi dan
penanganan COVID-19
2021
Penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara dengan mempertimbangkan
kinerja pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dan
capaian kinerja pemeliharaan lingkungan
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
2019 2020 2021
116.3
86.4
102.0
104.0
93.9
30.0
Pagu Realisasi
Perkembangan Dana Bagi Hasil
Sumber: DJPK, 2021
Alokasi dan realisasi DBH mengalami fluktuasi sepanjang
periode 2019-2021. Sampai dengan bulan Maret 2021,
realisasi DBH mencapai 29,45%
12

13. 5/4/2021 13
13
13
KEBIJAKAN UMUM DAK FISIK
13
Beberapa Capaian Output Bidang DAK Fisik
BIDANG PENDIDIKAN
Pembangunan Ruang
Kelas Baru
BIDANG KESEHATAN
Rehabilitasi Puskesmas
 2017 : 5284 ruang
 2018 : 8959 ruang
 2019 : 4772 ruang
 2020 : 6404 ruang
 2017 : 9798 km
 2018 : 7882 km
 2019 : 4346 km
 2020 : 938 km
 2017 : -
 2018 : 201.410 unit
 2019 : 675 unit
 2020 : 124 unit
BIDANG JALAN
Peningkatan Jalan
2019
Kebijakan Umum DAK Fisik 2019 - 2021
2020
2021
 Fokus pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan DAK Fisik
melalui penguatan peran APIP
 Memulai DAK Fisik bersifat tematik (stunting)
 Perubahan fokus kegiatan DAK Fisik pada upaya mendukung penanganan covid melalui
penambahan menu khusus penanganan covid di Bidang Kesehatan dan Penggunaan
CadanganDAK Fisik untuk padat karya
 Relaksasi penyaluran:dilakukandiawal dan sebesar nilai kontrak
 Refocusing dan reclustering DAK Fisik kedalam tema-tema Prioritas Nasional (4
tema utama: SPM & Infrastruktur Dasar, Daerah Prioritas Pariwisata & IKM, Food
estate & Sentra Produksi Pangan, Konektivitas untuk pembangunan Inklusif)
 Fokus pada lokus-lokus utama setiap tema
Isu Strategis DAK FIsik
 Penyusunan standar unit cost perlu memperhatikan ketuntasan dan mendukung
capaian kinerja output
 Pentingnya dukungan Bidang Jalan terhadap berbagai bidang dan Tema
Prioritas di DAK Fisik
 Masih adanya kasus korupsi DAK Fisik di Daerah sehingga diperlukan
pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan DAK Fisik untuk menghindari
fraud
 Penguatan peranAPIP dalam pengawasan implementasi DAK Fisik
2017 2018 2019 2020 2021
Usulan 511.137 602.322 456.185 424.739 338.035
Pagu Alokasi 69.532 62.436 69.327 53.787 63.648
% Alokasi thd Usulan 13.60% 10.37% 15.20% 13% 18.83%
13.60%
10.37%
15.20%
13%
18.83%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
DAK FISIK 2017-2021
triliun
rupiah
Adanya keterbatasan alokasi DAK Fisik, sehingga usulan DAK Fisik harus fokus dan sesuai dengan prioritas utama Pemerintah dan Pemerintah Daerah

14. 5/4/2021 14
14
14
KEBIJAKAN UMUM DAK NONFISIK
14
(triliun rupiah)
Difokuskan pada simplifikasi penyaluran (BOS langsung ke sekolah), dukungan penanganan covid (pemberian BOK Tambahan) dan pemulihan ekonomi.
2018 2019 2020 2021
Pagu 123,452 131,042 129,245 130,775
Penyaluran 115,300 120,360 126,403 39,123
Penyerapan 112,735 122,202 120,831
% Salur 93.40 91.85 97.80 29.92
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
DAK Nonfisik 2018-2021
2019
Kebijakan Umum DAK Nonfisik 2019 - 2021
2020
2021
 Perubahanmekanisme PenyaluranDana BOS langsungke rekeningsekolah
 Penambahan menu kegiatan sarana pelayanan farmasi dan industri rumah tangga
pangan pada Dana BantuanOperasional Kesehatan(BOK)
 Pemberian BOK Tambahan untuk Insentif Tenaga Kesehatan terkait penanganan
Covid-19
 Penambahan 4 Jenis DAK Nonfisik baru, yaitu BOP Kesetaraan, BOP Museum dan
Taman Budaya, Dana Pelayanan Kepariwisataan, dan Dana Bantuan Biaya Layanan
PengolahanSampah (BLPS)
 Pengolakasianberbasiskinerja (dimulai denganalokasiBOS berbasis Kinerja Sekolah)
 Dukunganpemulihan ekonomi (penyerapantenaga kerja dan investasi)
 Penambahan DAK Nonfisik jenis baru, yaitu Fasilitasi Penanaman Modal,
PerlindunganPerempuandan Anak dan Ketahanan Pangan dan Pertanian
Isu Strategis DAK Nonfisik
 Sinkronisasi pengalokasian DAK Nonfisik, DAK Fisik dengan belanja sektoral
terkait;
 Penerapan unit cost DAK Nonfisik dengan mempertimbangkan IKK;
 Pengalokasian dan penyaluran DAK Nonfisik berbasis kinerja output;
 Peningkatan Koordinasi antara OPD Teknis dan OPD Pengelola Keuangan
sehingga penyerapan dan pemanfaatan DAK Nonfisik menjadi lebih optimal.
 Rata-rata penyerapan DAK Nonfisik (2018 – 2020) sebesar 92,69% dan sisa DAK
Nonfisik di RKUD cenderung kecil. Sisa tersebut, akan diperhitungkan kembali
pada penyaluran DAK Nonfisik tahun berikutnya.
Tunjangan
Profesi Guru
PNSD untuk
1.117.785 guru
Bantuan
Operasional
Kesehatan
untuk 9.127
Puskesmas
Beberapa Capaian DAK Nonfisik 2020
Bantuan
Operasional
Sekolah
untuk 44.196.897
siswa

15. 5/4/2021 15
15
15
KEBIJAKAN DANA INSENTIF DAERAH
DID diberikan sebagai Penghargaan atas kinerja daerah, bukan berdasarkan usulan dari Pemda.
Opini WTP BPK dan Penyampaian Perda APBD tepat waktu, merupakan Pre-Requisite Condition untuk dapat dinilai dalam perhitungan DID.
15
0
5
10
15
20
2019 2020 2021
10
18.5
13.5
Perkembangan Alokasi DID
Kendala:
• Output kegiatan yang disampaikan dari Pemda kurang spesifik;
• Terdapat Pemda yang mengarahkan penggunaan DID untuk pembayaran tambahan penghasilan.
Kriteria utama:
Penggunaan E-Gov (E-Procurement, dan E-Budgeting
(Baru)), dan Ketersediaan PTSP (Baru).
Kategori Kinerja
 Terdapat 11 Kelompok Kategori:
Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuda,
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Perencanaan Daerah, SAKIP, Inovasi Layanan
Publik, Kemudahan Berusaha, Pengelolaan Sampah,
Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan-
Kesehatan-Infrastruktur, Kesejahteraan Masyarakat
2019
Kriteria utama:
Penggunaan E-Gov (E-Procurement, dan E-Budgeting), dan
Ketersediaan PTSP.
Kategori Kinerja
 Terdapat 9 Kelompok Kategori Kinerja
 Penggabungan 4 kelompok kategori : perencanaan
daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Inovasi Pelayanan Publik, Kemudahan Berusaha
menjadi 2 kelompok kategori yaitu : peningkatan ekspor,
peningkatan Investasi
2020
Kriteria utama:
Penggunaan E-Gov (E-Procurement, dan
E-Budgeting), dan Ketersediaan PTSP.
Kategori Kinerja
 Terdapat 11 kelompok kategori;
 Penambahan 2 kelompok kategori yaitu
pengendalian Inflasi Daerah dan Indeks
Pencegahan Korupsi
2021
(Triliun rupiah)

16. 5/4/2021 16
16
16
KEBIJAKANDANAOTONOMIKHUSUS
16
Perkembangan Alokasi Dana Otonomi Khusus
 Mendorong kualitas penyerapan anggaran, serta penguatan akuntabilitas
pelaporan.
 Refocusing Dana Otsus untuk mendukung pemulihan ekonomi di daerah
melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya Pasar Tradisional.
 Penggunaan Dana Otsus diarahlkan untuk pembangunan sarana dan
prasarana teknologi informasi dan komunikasi (dukungan sector
Pendidikan dan Kesehatan) serta pembangunan infrastruktur listrik
pedesaan di wilayah Papua dan Papua Barat.
 Tahun 2021 merupakan tahun terakhir Dana Otsus Papua. Pemerintah
Pusat saat ini sedang melakukan revisi UU mengenai Otsus.
KEBIJAKAN DANA OTONOMI KHUSUS 2021
Rp15.94 Rp16.06 Rp16.71 Rp15.11 Rp15.11
Rp3.50 Rp4.00 Rp4.27
Rp4.45 Rp4.37
Rp0.00
Rp5.00
Rp10.00
Rp15.00
Rp20.00
Rp25.00
2017 2018 2019 2020 2021
TRILIUN
Otsus DTI
Revisi UU mengenai Otsus dengan fokus Pada Perbaikan Tata Kelola Dana Otsus
1) Regulasi pelaksanaan Otsus belum lengkap dan memadai
2) Laporan penggunaan dana Otsus belum lengkap dan tepat waktu
3) Monev belum memadai
4) Belum ada target capaian terukur
5) Struktur pelaksana pengelolaan Otsus belum memadai
6) Sisa Dana Otsus di RKUD pada setiap akhir tahun anggaran masih
tinggi serta penggunaan sisa dana Otsus belum jelas
EVALUASI PELAKSANAAN DANA OTONOMI KHUSUS 2020
IPM
• Rata-rata peningkatan lebih tinggi dari nasional
• Namun angka indeks masih jauh di bawah rata-rata nasional
Buta
Huruf
• Rata-rata penurunan lebih baik dari nasional
• Namun angka indeks masih jauh di bawah rata-rata nasional
APM
• Rata-rata peningkatan APM lebih baik dari nasional
• Namun angka APM masih jauh di bawah rata-rata nasional

17. 5/4/2021 17
17
17
PERKEMBANGAN KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DI YOGYAKARTA
Memberikan Dukungan Terhadap Home Industry dan Pemulihan Sektor Pariwisata Sebagai Dukungan Pemulihan Ekonomi Masyarakat
Melalui Dana Keistimewaan DIY
17
• Penguatan sinergi dengan K/L terkait dalam perencanaan,
penganggaran, dan evaluasi atas capaian kinerja Dana
Keistimewaan,
• Penguatan peran APIP dalam mengevaluasi capaian kinerja
pelaksanaan anggaran dan output Dana Keistimewaan.
• Dukungan Terhadap Home Industry dan Pemulihan Sektor
Pariwisata Sebagai Dukungan Pemulihan Ekonomi Masyarakat
Melalui Dana Keistimewaan DIYberikan Dukungan Terhadap Home
Industry dan Pemulihan Sektor Pariwisata Sebagai Dukungan
Pemulihan Ekonomi Masyarakat Melalui Dana Keistimewaan DIY
0.80 T
1.00 T
1.20 T
1.32 T 1.32 T
0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
Triliun
Rupiah
• Perlunya grand design Dana Keistimewaan agar selaras dengan
program/kebijakan belanja pemerintah.
• Perlunya kesinambungan pada lokasi-lokasi prioritas sebagai upaya
percepatan penyelesaian program prioritas.
• Belum adanya sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan Dana
Keistimewaan.
EVALUASI PELAKSANAAN DANA KEISTIMEWAAN 2020
KEBIJAKAN DANA KEISTIMEWAAN DI YOGYAKARTA 2021
Perkembangan Dana Keistimewaan DIY

18. 5/4/2021 18
18
18
KEBIJAKAN DANA DESA
Dana Desa untuk pemulihan ekonomi, kesejahteraan sosial dan mendukung sektor prioritas
2019
• Optimalisasi BUMDes, Produk Unggulan Desa, dan akses permodalan
• Peningkatan porsi penggunaan untuk pemberdayaan masyarakat
• Melanjutkan skema padat karya tunai untuk pembangunan infrastruktur/sarana dan
prasarana fisik
2020
• Melanjutkan kebijakan penggunaan Dana Desa TA 2019 dengan tambahan untuk
pemerataan layanan publik antar desa, memajukan perekonomian desa, dan mengurangi
kemiskinan dengan adanya BLT Desa.
• Memberikan pelatihan dan pembinaan aparat desa, peningkatan kompetensi tenaga
pendamping, dan penguatan sistem pengawasan.
2021
• Penggunaan Dana Desa di-earmark untuk Penanganan pandemi Covid sebesar 8%
dari pagu Dana Desa setiap Desa.
• Program prioritas untuk program pemulihan ekonomi desa dan dukungan program
prioritas desa, antara lain program pembangunan infrastruktur desa melalui PKTD,
pengembangan desa wisata dan desa digital, ketahanan pangan dan penurunan stunting
Tetap tercatat
di RKUD
PENYALURAN DANA DESA
RKUN RKUDes
RKUN RKUDes
RKUD
Sumber: DJPK, 2021
Perkembangan Dana Desa
2019
2020
2021
18
Pusat PEMDA DESA
Pusat DESA

19. 5/4/2021 19
19
19
TERIMA KASIH