1. Penyusunan RKP 2022
Tema, Fokus, Prioritas Pembangunan
19 Februari 2021
M E N T E R I P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N N A S I O N A L /
K E P A L A B A D A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N N A S I O N A L

2. 2
Outline Paparan
Evaluasi RKP 2020
Dampak Covid-19 dan Proyeksi Pembangunan
Tema, Fokus, dan Sasaran Pembangunan RKP 2022

3. Evaluasi RKP 2020

4. Evaluasi Kinerja Prioritas Nasional RKP 2020
Hingga Triwulan III
Katerangan:
Baik realisasi >90% target (kinerja baik);
PN 3 memiliki kinerja terendah dalam upaya
mencapai target yang ditetapkan di akhir
tahun 2020 yang ditandai dengan beberapa
indikator yang tidak mencapai target:
- Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan
- Pertumbuhan Ekspor Barang dan Jasa
- Pertumbuhan Investasi (PMTB)
- Penyediaan Lapangan Kerja
- Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga
Kerja
4
Cukup Baik 60-90 persen target (kinerja cukup baik); Kurang Baik<60 persen target (kinerja kurang baik).
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas
Sumber: BPS (diolah)

5. Dampak Covid-19
dan Proyeksi Pembangunan

6. Negara maju
dan PDB
terbesar
Ke-5
(USD 7,4 triliun)
PEMERATAAN
PEMBANGUNAN
Tahun 2045:
Rata-rata pertumbuhan 2015-2045:
PDB Riil
5,7%
PDB Riil per Kapita
5,0%
PDB Riil
25%
Peranan KTI
menjadi
PDB Riil /
Kapita
Negara Maju
dan PDB
terbesar
2020 2025 2030 2035 2040 2045
2015
3.377
6.305
8.804
16.877
23.199
12.233
4.546
2036
Keluar dari
Middle Income Trap (MIT)
PDBper kapita
(USD)
5,2% 6,0% 6,2% 5,9% 5,6% 5,4% Rata-rata
Pertumbuhan
2019/2020
Menjadi negara
Upper-middle Income
RPJMN
2020-2024 merupakan titik
tolak untuk mencapai
sasaran pada Visi 2045
Pidato Pelantikan Presiden 20 Oktober 2019
TRANSFORMASI EKONOMI harus dimulai pada tahun 2020-2024
untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju
6
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas
Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada
sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa
modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi
kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.

7. 7
Tahun 2022:
Tahun Kunci Meletakkan Kembali Landasan untuk Keluar dari MIT
Tantangan Indonesia tidak saja Pemulihan Ekonomi
Nasional, namun juga Transformasi Ekonomi dalam jangka
menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas
Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama yang mulai
lepas dari tekanan COVID-19:
Merupakan Tahun Kunci Pemantapan Pemulihan Ekonomi

8. Pandemi Covid-19 menunjukkan :
Pencegahan masih belum optimal
Screening test dan tracing & tracking masih terbatas, sistem
surveilans penyakit belum terintegrasi dan belum real-time,
kapasitas pengujian di lab lemah
Faskes dan farmalkes belum siap
Kekurangan APD, ruang siolasi dan alat test, ruang rawat,
ruang ICU, ruang isolasi mandiri dan manajemen kasus
lemah/tata laksana kasus tidak jelas
Kapasitas tenaga kesehatan masih terbatas
Kekurangan jumlah nakes, banyak nakes yang tertular dan
meninggal akibat Covid-19
Pemanfaatan pembiayaan kesehatan belum
efisien
Permasalahan Kesehatan Nasional
1
2
3
4
Pandemi Covid-19 masih terjadi pada tahun 2021
• Kejadian Covid-19 masih mungkin terjadi di 2022
Pencapaian target kesehatan belum optimal
• Kasus baru TB masih No-3 dunia
• Baru 300 kab/kota dengan eliminasi malaria,
• Cakupan imunisasi dasar lengkap hanya 57,9 %
• Hanya 31,9% puskesmas yang terpenuhi 9 jenis nakes,
• Masih ada 12% puskesmas tanpa dokter,
• Hanya 12% RSUD yang memiliki 7 dokter spesialis
8

9. Tujuan dan Sasaran
Reformasi Sistem Kesehatan Nasional 2022
Puskesmas tanpa dokter: 0 %
(Saat ini: 12 %)
Puskesmas yang terpenuhi 9 jenis nakes: 59%
puskesmas (Saat ini: 31,9% puskesmas)
Bantuan Pendidikan dokter spesialis: 3500 orang
(Angka Kumulatif)
Tuberkulosis: kasus baru 231 per 100.000 penduduk
(Saat ini: No.3 terbanyak di dunia, 314 per 100.000 penduduk)
Malaria: eliminasi di 365 kab/kota
(Saat ini: eliminasi di 300 kab/kota)
Imunisasi: 71% imunisasi dasar lengkap (IDL)
(Saat ini: 57,9% IDL)
Jumlah RS Rujukan Nasional: 30 RS
(Saat ini: 14 RS)
Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab
Saat ini: fragmented & belum berbasis lab
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
terakreditasi: 80 %
Rumah Sakit Terakreditasi 90 %
Saat ini: 40 % FKTP terakreditasi dan 63 % RS terakreditasi
RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter
spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya: 80 %
(Saat ini: 12 %)
1. Meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan (health security & resilience)
2. Menjamin akses supply side pelayanan kesehatan yang berkualitas diseluruh Indonesia
3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan memperkuat upaya promotif dan preventif
9

10. Vaksin Covid-19 yang di Secure Pemerintah
10
Indonesia Berusaha Mencapai Herd Immunity
1. Dari 269 juta penduduk Indonesia, perlu 188 juta penduduk untuk herd immunity penduduk di atas 18 tahun. Dengan kriteria eksklusi: 1) komorbid, 2) eks pasien Covid-19, dan
3) ibu hamil, maka target vaksinasi adalah 181,5 juta penduduk.
2. Kebutuhan dosis untuk vaksinasi 181,5 juta penduduk adalah 426,8 juta dosis (ditambah 15% cadangan).
Developer Platform
Binding/Firm Order
(juta dosis)
Opsi/Potensi
(juta dosis)
ETA Indonesia
Sinovac Inactivated Virus 125,5 Des 2020 - Jan 2022
100 Sep 2021 – Mar 2022
AstraZeneca Viral Vector
(Non Replicating)
50 50 Q2 2021 – Q1 2022
Novavax Protein Subunit 50 80 Jun 2021 – Mar 2022
Pfizer RNA Based
Vaccine
50 50 Q3 2021 – Q1 2022
COVAX/GAVI 54 54 Q2 2021 – Q1 2022
Jumlah 329,5 334
Total 663,5
Total kebutuhan vaksin untuk 181,5
juta penduduk
426,8
1. Berdasarkan ketersediaan vaksin,
maka herd immunity tercapai dalam
15 bulan
2. Herd immunity bisa dipercepat jika
ketersediaan vaksin bertambah
3. Aktifitas ekonomi dapat dimulai
sebelum herd imunity tercapai, yaitu
ketika Covid-19 terkendali (jika kasus
terus mengalami penurunan Rt <1)
4. Dalam kondisi ini maka aktivitas
ekonomi dan sosial dapat dimulai,
dengan tetap melaksanakan protokol
kesehatan
Sumber: Kementerian Kesehatan

11. Tema, Fokus,
dan Sasaran Pembangunan
RKP 2022

12. Penentuan Tema RKP Tahun 2022
12

13. Prioritas Nasional RKP Tahun 2022
Memperkuat
Ketahanan
Ekonomi untuk
Pertumbuhan
Berkualitas dan
Berkeadilan
PN 1
Mengembangkan
Wilayah untuk
Mengurangi
Kesenjangan dan
Menjamin
Pemerataan
PN 2
Meningkatkan
Sumber
Daya Manusia
Berkualitas
dan Berdaya
Saing
PN 3
Revolusi
Mental
dan
Pembangunan
Kebudayaan
Memperkuat
Infrastruktur
untuk Mendukung
Pengembangan
Ekonomi dan
Pelayanan Dasar
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam
dan Transformasi
Pelayanan
Publik
PN 4 PN 6
PN 5 PN 7
PRIORITAS NASIONAL
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan
Bencana, dan
Perubahan Iklim
13
Tema RKP Tahun 2022
Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural

14. Highlight Major Project
14
Major Project RKP 2022 diperkuat
dengan mekanisme Clearing House,
untuk menjalankan amanat presiden
“making delivered”
Memperkuat
Ketahanan Ekonomi
untuk Pertumbuhan
Berkualitas dan
Berkeadilan
Mengembangkan Wilayah
untuk Mengurangi
Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan
Meningkatkan Sumber
Daya Manusia Berkualitas
dan Berdaya Saing
Memperkuat
Infrastruktur untuk
Mendukung
Pengembangan Ekonomi
dan Pelayanan Dasar
Reformasi
Pendidikan Keterampilan

15. Sasaran Pembangunan RKP 2022
15
Pertumbuhan
Ekonomi
5,4 – 6,0
Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
5,5 – 6,2
Rasio Gini (nilai)
0,376 – 0,378
Penurunan Emisi
Gas Rumah Kaca (%)
26,8 – 27,1
Nilai Tukar
Petani/NTP (nilai)
102-104
Nilai Tukar
Nelayan/NTN (nilai)
102-105
Indeks
Pembangunan
Manusia (nilai)
73,44 – 73,48
Tingkat Kemiskinan
(%) 8,5 – 9,0
Catatan: Sasaran Pembangunan RKP 2020 berupa rancangan awal

16. 16
Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan
1. Stakeholders pembangunan agar mensinergikan rencana kerja (baik renja K/L maupun RKPD) dengan RKP
2022
1
1. Pentingnya mensinergikan Rencana Pusat dan Daerah dengan memaksimalkan forum-forum rapat
koordinasi dan musyawarah dalam menentukan proyek-proyek prioritas
2
1. RKP 2022 tidak saja menampilkan pendanaan yang bersumber dari APBN, namun juga pendanaan dari
sumber lainnya seperti BUMN dan Swasta
3
1. Untuk menjamin amanat presiden “making delivered”, penyusunan RKP 2022 diperkuat melalui
mekanisme Clearing House pada proyek prioritas khususnya Major Projects
4
1. Prioritas kegiatan perlu diidentifikasi kerangka kebijakan dan regulasi serta kerangka pendanaannya
5

17. Kementerian PPN/Bappenas
TERIMA KASIH