1. KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI
ANALISIS BEBAN KERJA DILINGKUNGAN
KEMDAGRI DAN PEMDA
Oleh :
BIRO ORGANISASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2. LATAR BELAKANG
LATAR BELAKANG
ARAH DAN TUJUAN
REFORMASI BIROKRASI
MEMBANGUN APARATUR MEMBEBASKAN APARATUR
NEGARA YANG EFEKTIF & NEGARA DARI PRAKTEK KKN &
EFISIEN PERBUATAN TERCELA LAINNYA
AGAR BIROKRASI PEMERINTAH MAMPU
MENGHASILKAN/MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PRIMA,
AMANAH (GOOD GEVERNANCE), CITRA & CITA SEBAGAI
ABDI MASYARAKAT & ABDI NEGARA

3. ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
SASARAN
PROSES SOSIALISASI DAN INTERNALISASI
LATAR BELAKANG
•Perubahan Pola Pikir
•Dasar Hukum
•Perubahan Budaya Kerja
STRATEGI
STRATEGI
ARAHAN
ARAHAN
•Kondisi obyektif
•Perubahan Perilaku
MANAJEMEN PERUBAHAN
MANAJEMEN PERUBAHAN
PROSES PENCAPAIAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI
Tahapan, Program, dan Aktivitas Yang Harus Dilakukan Kementerian/Lembaga
PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS)
PENILAIAN KINERJA POSTUR BIROKRASI
PENATAAN
PENATAAN
ORGANISASI SAAT INI 2025
SISTEM
SISTEM
ANALISA JABATAN Evaluasi SISTEM
Uraian Jabatan Jabatan REMUNERASI
ORGANISASI TATALAKSANA SDM (SUMBER DAYA MANUSIA)
•Standar Kompetensi Jabatan
• Redefinisi visi, misi, • Business Process
PELAKSANAAN SISTEM
PELAKSANAAN SISTEM
•Assesmen Kompetensi Individu
dan strategi • SOP •Sistem Penilaian Kinerja
• Restrukturisasi •Pengadaan dan Seleksi
PENJAMIN
PENJAMIN
• Analisis Beban Kerja •Pengembangan dan Pelatihan
•Pola Promosi, Rotasi, dan Mutasi
•Pola Karir
•Database Pegawai
• PERATURAN PERUNDANG- • PERBAIKAN
• PENGUATAN UNIT ORGANISASI
UNDANGAN PENGADAAN SARANA
KEPEGAWAIAN
• PENGUATAN UNIT KERJA • PENEGAKAN DISIPLIN DAN PRASARANA
• PENEGAKAN KODE ETIK 3
KEDIKLATAN

4. PROGRAM UTAMA BIDANG SDM APARATUR
REFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
PENATAAN PEGAWAI
KONDISI PENYEBAB
Penataan Organisasi Kompetensi jabatan Penerapan aturan
banyak yg tdk belum digunakan sebagai kepegawaian banyak
diarahkan utk dasar penempatan yg tdk konsisten
mencapai tujuan/misi pegawai
organisasi

5. • Pengadaan pegawai belum
sepenuhnya memenuhi kebutuhan
organisasi.
• Penempatan PNS dalam jabatan
belum didasarkan pada
kompetensi.
• Pengembangan pegawai belum
didasarkan pada POLA KARIER.
AKIBATNYA
• Sistem penilaian kinerja belum
objektif.
• Kenaikan pangkat belum
didasarkan pada prestasi kerja
yang nyata.
• Diklat PNS yang ada belum
efektif meningkatkan kompetensi
PNS.

6. •• SETIAP SATUAN KERJA DAPAT DITENTUKAN KOMPOSISI PEGAWAI
SETIAP SATUAN KERJA DAPAT DITENTUKAN KOMPOSISI PEGAWAI
BERDASARKAN JABATAN
BERDASARKAN JABATAN
•• SETIAP JABATAN DIDUDUKI OLEH PEGAWAI YANG MEMILIKI
SETIAP JABATAN DIDUDUKI OLEH PEGAWAI YANG MEMILIKI
KECOCOKAN KOMPETENSINYA
KECOCOKAN KOMPETENSINYA
•• SETIAP PEGAWAI PROFESIONAL DALAM PEKERJAANNYA
SETIAP PEGAWAI PROFESIONAL DALAM PEKERJAANNYA
•• SETIAP PEGAWAI MEMPUNYAI PERAN YANG JELAS DAN OPTIMAL DALAM
SETIAP PEGAWAI MEMPUNYAI PERAN YANG JELAS DAN OPTIMAL DALAM
PENCAPAIAN MISI ORGANISASI
PENCAPAIAN MISI ORGANISASI
•• JUMLAH PEGAWAI DALAM SETIAP JABATAN DITETAPKAN BERDASARKAN
JUMLAH PEGAWAI DALAM SETIAP JABATAN DITETAPKAN BERDASARKAN
ANALISIS BEBAN KERJA
ANALISIS BEBAN KERJA
•• PENILAIAN KINERJA DILAKUKAN OBYEKTIF BERDASARKAN PRESTASI
PENILAIAN KINERJA DILAKUKAN OBYEKTIF BERDASARKAN PRESTASI
RIEL
RIEL
•• KARIER PNS MEMILIKI KEJELASAN
KARIER PNS MEMILIKI KEJELASAN
•• DIKLAT PNS BERORIENTASI UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI
DIKLAT PNS BERORIENTASI UNTUK PENINGKATAN KOMPETENSI
•• TERSEDIA DATABASE KEPEGAWAIAN YANG DIKELOLA SECARA TERUS
TERSEDIA DATABASE KEPEGAWAIAN YANG DIKELOLA SECARA TERUS
MENERUS
MENERUS

7. LANDASAN YURIDIS
UU No. 43 Tahun 1999
Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974
Pasal 17 ayat (1):
PNS diangkat dalam jabatan  Seseorang duduk dalam
dan pangkat tertentu jabatan tertentu.
 Seseorang didayagunakan
untuk tugas jabatan yang
didudukinya.
 Seseorang ditetapkan untuk
memperoleh hasil kerja
tertentu.
Pasal 17 ayat (2):
Pengangkatan berdasarkan Dasar pembentukan PNS
prinsip profesionalisme profesional dengan pengangkatan
tertentu sesuai kompetensi dalam jabatan berdasarkan
kompetensi.

8. JABATAN
STRUKTURAL Memimpin unit kerja/nomenklatur jabatan
(Manajerial) dengan tugas manajerial
Fungsional Umum (Non Struktural)/
Non Angka Kredit
Pengelompokan tugas teknis non manajerial
tanpa jenjang, kenaikan reguler, ditetapkan
oleh pejabat pembina kepegawaian setempat.
FUNGSIONAL
Fungsional Tertentu/
Angka Kredit
Pengelompokan tugas teknis non manajerial,
berjenjang berdasarkan tingkat kesulitan,
ditetapkan oleh Menpan.

9. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan
S T R U K T U R A L FUNGSIONAL FUNGSIONAL
(manajerial) (non angka kredit/ (angka kredit/
JFU) tertentu)
• Kepala Bagian • Pengolah Data …….
• Pranata Komputer
• Kepala Seksi • Pengkaji ……….
• Peneliti
• Kepala Dinas • Bendaharawan ………
• Analis Kepegawaian
• Kepala Badan • Anggota Satpam …..
• Arsiparis
• Pengadministrasi …..
• dan sebagainya • Dokter
• Pengumpul Data …….
• Widyaiswara
• dsb • dsb

10. PERAN PIMPINAN
SETIAP PIMPINAN UNIT ADALAH
MANAJER YANG MELAKUKAN
FUNGSI MANAJEMEN
KETERLIBATAN
PENATAAN PEGAWAI
 MENGHITUNG BEBAN KERJA UNITNYA UNTUK
PERENCANAAN KEPEGAWAIAN
 MENDAYAGUNAKAN PEGAWAI UNTUK
PENGEMBANGAN KARIER DAN PEMBENTUKAN
PROFESIONALISME

11. ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
Langkah Utama dan Pertama
ANALISIS JABATAN
Pondasi Kokoh: - penataan kelembagaan
- penataan kepegawaian
- penataan ketatalaksanaan
ANALISIS BEBAN KERJA
Merupakan validitas – reliabilitas Anjab
Menghitung waktu dan kapasitas pegawai dalam
melaksanakan tugas

12. ANALISIS BEBAN KERJA
Suatu teknik manajemen yang dilakukan
secara sistematis untuk memperoleh
informasi mengenai tingkat efektivitas
dan efisiensi kerja organisasi
berdasarkan volume kerja.

13. SKEMA MANFAAT
ANALISIS BEBAN KERJA
REKRUTMEN
PENYUSUNAN PENYUSUNAN
DAN
PROGRAM FORMASI
SELEKSI
DIKLAT
ANALISIS JABATAN
PERBAIKAN ADMINISTRASI
KONDISI KERJA GAJI & UPAH
ANALISIS BEBAN KERJA
PERENCANAAN PENGGOLONGAN
ORGANISASI JABATAN
PENILAIAN
PRESTASI,
MUTASI & PROMOSI

14. METODE PENGUKURAN
A. TEKNIS ANALISIS
Menggunakan metode ilmiah dengan membutuhkan tenaga
peneliti yang berpengalaman, waktu yang cukup lama, dan
sarana yang mahal
B. PRAKTIS EMPIRIS
Metode ini lebih sederhana, sarana murah,
penyelesaiannya relatif cepat dan tidak harus
memerlukan tenaga peneliti yang berpengalaman.

15. Aspek yang dianalisis
Analisis
Beban Kerja
Uraian Volume Kerja,
tugas/Rincian Norma Waktu,
kegiatan Jabatan dukungan Tekno-
Struktural dan logi dan Jumlah
Fungsional Pegawai

16. TAHAPAN PELAKSANAAN ANALISIS
BEBAN KERJA
PENETAPAN
PERSIAPAN PELAKSANAAN
1. Pembentukan 1. Pengumpulan Data 1. Tingkat efisiensi dan
Tim Analis 2. Pengolahan Data efektivitas
2. Pemberitahuan 3. Verifikasi Data Jabatan/Unit
Kepada 4. Penyempurnaan 2. Standar Norma Waktu
Pimpinan Unit Hasil Olahan Penyelesaian
Pekerjaan
3. Jumlah Kebutuhan
Pegawai/Pejabat

17. Waktu yang digunakan untuk
menyelesaikan pekerjaan
• Waktu produktif/ efektif :
yang benar-benar digunakan untuk
menyelesaikan pekerjaan
• Waktu non produktif :
Waktu kerja yang tidak digunakan untuk
menyelesaikan pekerjaan

18. Jumlah Hari Kerja dalam 1 Tahun
(5 hari kerja)
• Jumlah hari kerja dengan 5 hari kerja:
• Jumlah hari per tahun 365 hari
• Libur Sabtu-Minggu ...... 104 hari
• Libur resmi.................. 14 hari
• Hak cuti ......................... 12 hari
------------------------130 hari
--------------
235 hari

19. STANDARD WAKTU KERJA UNTUK 5 HARI KERJA
(ALLOWANCE 30%)
JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 37,5 JAM PER MINGGU
JAM KERJA PER HARI = 37,5 JAM : 5 = 7,5 JAM
JAM KERJA EFEKTIF = 70 % x 7,5 JAM = 5 JAM 15 MENIT DIBULATKAN
MENJADI 5 JAM ATAU SAMA DENGAN 300 MENIT
STANDARD WAKTU KERJA :
HARIAN = 300 MENIT
MINGGUAN = 5 HARI X 300 MENIT = 1.500 MENIT
BULANAN = 20 HARI X 300 MENIT = 6.000 MENIT
TAHUNAN = 12 BULAN X 6.000 MENIT = 72.000 MENIT

20. STANDARD WAKTU KERJA UNTUK 6 HARI KERJA
(ALLOWANCE 30%)
JAM KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL 37,5 JAM PER MINGGU
JAM KERJA PER HARI = 37,5 JAM : 6 = 6,25 JAM
JAM KERJA EFEKTIF = 70 % x 6,25 JAM = 4 JAM 20 MENIT SAMA DENGAN
260 MENIT DIBULATKAN MENJADI 250 MENIT
STANDARD WAKTU KERJA :
HARIAN = 250 MENIT
MINGGUAN = 6 HARI X 250 MENIT = 1.500 MENIT
BULANAN = 24 HARI X 250 MENIT = 6.000 MENIT
TAHUNAN = 12 BULAN X 6.000 MENIT = 72.000 MENIT

21. STANDARD WAKTU KERJA UNTUK 6 HARI KERJA
(ALLOWANCE 25%)
Jam Kerja PNS Per Minggu = 37,5 Jam (37 Jam 30 Menit)
Jam Kerja PNS Per Hari = 37,5 Jam : 6 = 6,25 Jam (6 Jam 15 Menit)
Jam Kerja Efektif Per Hari = 75% x 6,25 Jam = 4 Jam 40 Menit = 280
Menit dibulatkan menjadi 275 Menit (4 Jam 35 Menit)
Jam Kerja Efektif Per Minggu = 6 Hari x 275 Menit = 1.650 Menit
Jam Kerja Efektif Per Bulan = 24Hari x 275 Menit = 6.600 Menit
Jam Kerja Efektif Per Tahun = 12 Bulan x 6.600 Menit = 79.200 Menit
= 1.320 Jam = 1.300 Jam

22. STANDARD WAKTU KERJA UNTUK 5 HARI KERJA
(ALLOWANCE 25%)
 Jam Kerja PNS Per Minggu = 37,5 Jam (37 Jam 30 Menit)
 Jam Kerja PNS Per Hari = 37,5 Jam : 5 = 7,5 Jam (7 Jam 30 Menit)
 Jam Kerja Efektif Per Hari = 75% x 7,5 Jam = 5 Jam 37 Menit = 337
Menit dibulatkan 330 Menit (5 Jam 30 Menit)
 Jam Kerja Efektif Per Minggu = 5 Hari x 330 Menit = 1.650 Menit
 Jam Kerja Efektif Per Bulan = 20 Hari x 330 Menit = 6.600 Menit
 Jam Kerja Efektif Per Tahun = 12 Bulan x 6.600 Menit = 79.200
Menit
= 1.320 Jam = 1.300 Jam

23. SKEMA
KUALITAS :
PRESTASI
(JENIS,SIFAT, KUANTITAS
KERJA
MACAM)
VOLUME KERJA
PRESTASI
STANDAR KERJA
KERJA
KONDISI LINGK. WAKTU YG TERSEDIA
KERJA WEWENANG
TANGGUNG
RESIKO KORELASI BAHAN SYARAT
ALAT JAWAB
BAHAYA JABATAN KERJA JABATAN
KERJA

24. FORM A
PENGUMPULAN DATA BEBAN KERJA
1. NAMA JABATAN :
2. UNIT ORGANISASI :
3. SATUAN KERJA :
NO RINCIAN TUGAS/ SATUAN JUMLAH NORMA PERA- BEBAN
KEGIATAN VOLUME WAKTU LATAN KERJA
KERJA
1 2 3 4 5 6 7

25. FORM B
INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JABATAN
1. UNIT ORGANISASI :
2. SATUAN KERJA :
NO NAMA JABATAN GOLONGAN JUMLAH KET
1 2 3 4 5

26. FORM C
REKAPITULASI JUMLAH BEBAN KERJA JABATAN
1. UNIT ORGANISASI :
2. SATUAN KERJA :
JUMLAH BEBAN
NAMA KERJA JABATAN
NO
JABATAN (VOLUME KERJA X
NORMA WAKTU)
1 2 3
JUMLAH

27. FORM D
PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI, TINGKAT
EFISIENSI JABATAN (EJ) DAN PRESTASI KERJA JABATAN (PJ)
1. UNIT ORGANISASI :
2. SATUAN KERJA :
NO NAMA JUMLAH PERHITUNGAN JUMLAH PEG +/- E P KET
JABATAN BEBAN JML YANG ADA J J
KERJA KEBUTUHAN PEG
JABATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH

28. FORM E
REKAPITULASI KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI,
TINGKAT EFISIENSI UNIT (EU) DAN PRESTASI KERJA UNIT (PU)
SATUAN KERJA :
NO NAMA JUMLAH JML JUMLAH +/- EU PU KET
UNIT BEBAN KEBUTUHAN PEG
ORGANISASI KERJA PEG YANG
UNIT ADA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH

29. BEBAN KERJA vs ORGANISASI
dan PEGAWAI
Penataan organisasi
BEBAN KERJA
(TINGGI/
RENDAH) Penyempurnaan
Tatalaksana (Business
Process)
Penataan pegawai

30. VOLUME KERJA
Sejumlah kegiatan yang dilakukan
oleh unit organisasi atau pegawai/
pejabat dalam jangka waktu tertentu

31. NORMA WAKTU
Waktu wajar yang benar-benar
dipergunakan dalam menyelesaikan
satu satuan proses kegiatan oleh
pegawai yang memenuhi syarat untuk
menghasilkan suatu produk

32. BEBAN KERJA
Bobot pekerjaan yang dikaitkan pada
volume kerja pegawai/ unit organisasi
dengan norma waktu penyelesaian
pekerjaannya yang dinyatakan dalam
jumlah satuan pekerjaan.

33. EFISIENSI KERJA
Tercapainya penyelesaian pekerjaan
dengan kualitas pelayanan yang baik, yaitu
tepat hasil (sesuai target) dan tepat waktu
(sesuai jadwal) dengan tidak melampaui
anggaran yang ditetapkan

34. PRESTASI KERJA
Nilai kemampuan hasil kerja
pegawai/ unit organisasi dalam
melaksanakan tugas

35. PENGUKURAN KERJA
Teknik yang direncanakan untuk menetapkan
waktu kerja efektif bagi seorang pegawai/
pejabat/ unit organisasi yang memenuhi syarat
untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu pada
tingkat prestasi yang telah ditentukan

36. JAM KERJA EFEKTIF
PER TAHUN
Waktu kerja wajar yang harus
dipergunakan untuk menyelesaikan
pekerjaan dalam satu tahun

37. BEBAN KERJA
= JUMLAH VOLUME KERJA X NORMA WAKTU

38. JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI/
PEJABAT
BEBAN KERJA JABATAN
=
JAM KERJA EFEKTIF

39. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS UNIT
(EU)
BEBAN KERJA UNIT
=
(JUMLAH PEGAWAI UNIT x JAM KERJA EFEKTIF)

40. EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS
JABATAN (EJ)
BEBAN KERJA JABATAN
=
(JUMLAH PEGAWAI JABATAN x JAM KERJA EFEKTIF)

41. SARANA
• Formulir A : PENGUMPULAN DATA BEBAN KERJA
• Formulir B : INVENTARISASI JUMLAH PEMANGKU JAB.
• Formulir C : REKAPITULASI JUMLAH BEBAN KERJA JAB.
• Formulir D : PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT/ PEG
• TINGKAT EFISIENSI JABATAN (EJ) DAN
• PRESTASI KERJA JABATAN (PJ)
• Formulir E : REKAPITULASI KEBUTUHAN PEJABAT/PEG,
• TINGKAT EFISIENSI UNIT (EU) DAN PRESTASI
• KERJA UNIT (PU)

42. STANDAR BEBAN KERJA
Jumlah ukuran baku kemampuan pegawai/
unit organisasi melakukan kegiatan secara
wajar yang dibebankan kepadanya dalam
jangka waktu 1 tahun

43. STANDAR PENILAIAN PRESTASI KERJA
NILAI PREDIKAT SEBUTAN
>1 A Sangat Baik
0,90 s.d 1,00 B Baik
0,70 s.d 0,89 C Cukup
0,50 s.d 0,69 D Sedang
<0,50 E Kurang

44. KELEBIHAN PEGAWAI
• Memperluas pekerjaan dan memperbanyak jenis
produk;
• Pendelegasian wewenang/pembagian tugas;
• Mutasi;
• Penggabungan unit organisasi;
• Tidak menerima pegawai baru;
• Memperbanyak atau dilimpahkan kejabatan
fungsional;
• Rasionalisasi

45. KEKURANGAN PEGAWAI
• Penambahan pegawai;
• Penyederhanaan prosedur;
• Pembagian sif atau lembur;
• Pembentukan tim kerja.

46. EFISIEN
• Menaikan tipe kantor atau klasifikasi unit;
• Memecah/ memperluas kantor;
• Menambah jumlah pegawai;
• Promosi pegawai;
• Extensifikasi obyek/ wilayah kerja;
• penghargaan

47. INEFISIEN
• Mempersempit organisasi;
• Penggabungan fungsi;
• Penyederhanaan prosedur/ penghapusan langkah-
langkah yang tidak perlu;
• Intensifikasi obyek/ wilayah kerja;
• Mutasi pegawai;
• Penghapusan organisasi;
• Peningkatan kualitas peralatan;
• Pengiriman pegawai untuk diklat;
• Penambahan fasilitas;
• Distribusi/ pelimpahan wewenang;
• peringatan

48. WAKTU LUANG
Waktu kerja yang diperkenankan untuk digunakan
secara tidak produktif yaitu 30% dari jam kantor,
seperti kelelahan dasar (10%), keperluan pribadi
(10%), keadaan tempat kerja (5%) dan lain-lain

49. HASIL PELAKSANAAN
ANALISIS BEBAN KERJA
• STANDAR NORMA WAKTU
• JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI/
PEJABAT
• EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS JABATAN
(EJ)
• EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS UNIT (EU)

50. MENGHITUNG KEBUTUHAN
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL
ANGKA KREDIT
Mengikuti pedoman instansi pembinanya:
 Tenaga pendidikan
Berdasarkan pedoman Departemen Diknas
 Tenaga Kesehatan
Berdasarkan pedoman Departemen Kesehatan
 Pengawas Keteranagkerjaan
Berdasarkan pedoman Depnakertrans

51. SETIAP INSTANSI DAPAT MELAKUKAN PERHITUNGAN BEBAN
KERJA METODA LAIN YANG DIANGGAP SESUAI DENGAN
KONDISI INSTANSINYA
Penentuan ALLOWANCE setiap instansi
disesuaikan dengan budaya kerja, etos kerja,
disiplin kerja, dan hal-hal lain yang menjadi kondisi
ditempat
Penentuan HARI LIBUR disesuaikan dengan kondisi
kedaerahan

52. 1. REFORMASI KELEMBAGAAN, SDM, TATALAKSANA,
AKUNTABILITAS, PENGAWASAN, DAN PELAYANAN
PUBLIK
2. PERUBAHAN SIKAP DAN PERILAKU
3. MEMBANGUN PNS BERBASIS E-GOVERNMENT
4. MEMBANGUN BIROKRAT ENTERPRENEUR
5. BUDAYA KERJA PRODUKTIF
6. ETIKA APARATUR NEGARA
7. PNS BERBASIS IPTEK DAN IMTAQ
8. PROFESIONAL, KINERJA PRODUKTIF, DAN AKHLAK
MULIA
9. PNS YANG MEMILIKI JIWA KORPS, KODE ETIK DAN
AHKLAK MULIA

53. C:yulian3slide rsd-dinkes.ppt