SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 1
Descargar para leer sin conexión
3

r,   ilji
:iLti:
                                B.  Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang
ffi,'
                                    Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan
1*:
{ii l
                                    Tata Kerja Kementrian Negara Republik lndonesia, sebagaimana
                                    telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
                                    Nomor 20 Tahun 2008;
                                9.  Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2005
                                    tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara
                                    RepuOiif lndonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
                                    terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
                                10. peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhutll/2005 tentang
                                    Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana
                                    telih beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
                                    Kehutanan Nomor P.64/Menhut-ll/2008;
                                11. peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-ll/2008 tentang
                                     Rencana Kehutanan Tingkat nasional;
                                12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-ll/2008 tentang
                                     DeliniasiAreal IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman;
                                13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-ll/2008 jo. Nomor
                                     P.14lMenhutll/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan
                                     Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman lndustri dan Hutan Tanaman
                                     Rakyat {Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 74'
                                     Tambahan Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor
                                     32).

            Memperhatikan   :   Surat Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor S. 597/BPHT-3/2010
                                tanggal 20 Desember 2010 hal Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2011
                                se"l-r" mandiri (setf approval) An. PT. Riau Andalan Pulp and Paper di
                                Provinsi Riau.


                                                  MEMUTUSKAN

            Menetapkan          KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT. RIAU ANDALAN PULP AND
                                PAPER TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN
                                USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN
                                |NDUSTRI (RKTUPHHK-HTI) TAHUN 2011 A.N. PT. RIAU ANDALAN
                                PULP AND PAPER DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,
                                PROVINSI RIAU.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaInpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Yossy Suparyo
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
walhiaceh
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
walhiaceh
 
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Ricky Handaya
 

La actualidad más candente (18)

Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
 
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
Salinan SK Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan 5 Jan 2022
 
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
Permenhut no 54 th 2014 ttg kompetensi dan sertifikasi tenaga teknis dan peng...
 
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaInpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola
 
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaranPermenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
Permenhut no 24 th 2014 ttg tata cara penulisan pembayaran
 
P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014P 42 menhut ii 2014
P 42 menhut ii 2014
 
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
Permenhut ri no 91 th 2014 ttg penatausahaan hasil hutan bukan kayu yang bera...
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
 
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhakP.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
 
Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)
Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)
Permenhut no 43 th 2014 ttg p enilaian kinerja hutan produksi (1)
 
Surat pembatalan rkt rapp 2011
Surat pembatalan rkt rapp 2011Surat pembatalan rkt rapp 2011
Surat pembatalan rkt rapp 2011
 
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
Permenhut no 44 th 2014 ttg pedoman pembangunan unit percontohan penyuluhan k...
 
Permenhut no 52 th 2014
Permenhut no 52 th 2014Permenhut no 52 th 2014
Permenhut no 52 th 2014
 
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
Andal bali-nomor-468 a-04-a-hk-2005
 
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
Perda pengelolaan hutan hak dan penatausahaan hasil hutan(1)
 
P41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutananP41 2010 programa penyuluhan kehutanan
P41 2010 programa penyuluhan kehutanan
 

Destacado (9)

RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 2
 
RKT 2011 RAPP di Pulau Padang Hal. 5
RKT 2011 RAPP di Pulau Padang Hal. 5RKT 2011 RAPP di Pulau Padang Hal. 5
RKT 2011 RAPP di Pulau Padang Hal. 5
 
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 4
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 4RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 4
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 4
 
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 1
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 1RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 1
RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 1
 
Kronologis 1
Kronologis 1Kronologis 1
Kronologis 1
 
sahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tyasahabat walhi riau by Tya
sahabat walhi riau by Tya
 
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparKronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kampar
 
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019
 
Strategi advokasi
Strategi advokasiStrategi advokasi
Strategi advokasi
 

Similar a RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 3

P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_
P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_
P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_
Buumb Bee
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
walhiaceh
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
walhiaceh
 
Permenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesa
Permenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesaPermenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesa
Permenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesa
bening2air
 
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl uplPergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Dewi Hadiwinoto
 
Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001
People Power
 
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
MeldaYeni3
 
Pemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraan
Pemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraanPemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraan
Pemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraan
Pipiet Noorch
 

Similar a RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 3 (20)

P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_
P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_
P.45 2012 standar_pedomanpenilaiankinerjakelolahp_ldanvlkpadahutanhak_rev_
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
 
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutanPermen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
Permen menhut no 14 tahun 2013 tentang pedoman pinjam pakai hutan
 
P43 2014
P43 2014P43 2014
P43 2014
 
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan htiP.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
 
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
 
Permenhut 11 09
Permenhut 11 09Permenhut 11 09
Permenhut 11 09
 
PP 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani
PP 72 Tahun 2010 tentang Perum PerhutaniPP 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani
PP 72 Tahun 2010 tentang Perum Perhutani
 
Permenhut no. p18 2011
Permenhut no. p18 2011Permenhut no. p18 2011
Permenhut no. p18 2011
 
Permenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesa
Permenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesaPermenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesa
Permenhut no. p.15 2012 pedoman_pengembanganhutanmasyarakatdesa
 
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl uplPergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
Pergub jatim 30 2011 jenis usaha yang wajib dilengkapi ukl upl
 
Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001
 
Lhk
LhkLhk
Lhk
 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1...
 
Lhk
LhkLhk
Lhk
 
P.1
P.1P.1
P.1
 
Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016
 
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi  Perizinan Hti Di Provinsi RiauKontroversi  Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
 
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
 
Pemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraan
Pemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraanPemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraan
Pemen_Kehuanan_P.39_Tahun2013_pemberdayaan_masy_melalui_kemitraan
 

Más de People Power

Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
People Power
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
People Power
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
People Power
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
People Power
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
People Power
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASI
People Power
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
People Power
 
Seruan penyelamatan bangsa
Seruan penyelamatan bangsaSeruan penyelamatan bangsa
Seruan penyelamatan bangsa
People Power
 

Más de People Power (20)

Kronologis 2
Kronologis 2Kronologis 2
Kronologis 2
 
Kronologis 4
Kronologis 4Kronologis 4
Kronologis 4
 
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam seninKronologis penolakan - di jakarta malam senin
Kronologis penolakan - di jakarta malam senin
 
Kronologis 3
Kronologis 3Kronologis 3
Kronologis 3
 
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiLangkah langkah pemetaan pengingat pribadi
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadi
 
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013
 
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
Kronologi aksi Front Komunikasi Masyarakat Berdaulat Pulau Padang 8_januari_2013
 
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
Kesepakatan Antara Buruh dan tani tanggal 20 Des 2012 yang telah dilanggar Ol...
 
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
Bubarkan bp migas putusan sidang 36 puu 2012 migas - telah baca 13 nov 2012
 
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...
 
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...090112 konflik pulau padang  potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
090112 konflik pulau padang potret buram tata ruang dan tata kelola hutan di...
 
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau PadangPengelolaan Lansekap di Pulau Padang
Pengelolaan Lansekap di Pulau Padang
 
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.
 
Surat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASISurat STR menolak TIM MEDIASI
Surat STR menolak TIM MEDIASI
 
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASISurat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASI
 
Rekayasa pembela kroni KORUPTOR
Rekayasa pembela kroni KORUPTORRekayasa pembela kroni KORUPTOR
Rekayasa pembela kroni KORUPTOR
 
Seruan penyelamatan bangsa
Seruan penyelamatan bangsaSeruan penyelamatan bangsa
Seruan penyelamatan bangsa
 
Sk tim terpadu
Sk tim terpaduSk tim terpadu
Sk tim terpadu
 
22 juli 1996 22 juli 2011; 15 tahun DIRGAHAYU PRD
22 juli 1996   22 juli 2011; 15 tahun DIRGAHAYU PRD22 juli 1996   22 juli 2011; 15 tahun DIRGAHAYU PRD
22 juli 1996 22 juli 2011; 15 tahun DIRGAHAYU PRD
 
Kronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian Negara
Kronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian NegaraKronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian Negara
Kronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian Negara
 

RKT 2011 RAPP DI PULAU PADANG HAL 3

  • 1. 3 r, ilji :iLti: B. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang ffi,' Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan 1*: {ii l Tata Kerja Kementrian Negara Republik lndonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008; 9. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara RepuOiif lndonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008; 10. peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhutll/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telih beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-ll/2008; 11. peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-ll/2008 tentang Rencana Kehutanan Tingkat nasional; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-ll/2008 tentang DeliniasiAreal IUPHHK pada HTI dalam Hutan Tanaman; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-ll/2008 jo. Nomor P.14lMenhutll/2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman lndustri dan Hutan Tanaman Rakyat {Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 74' Tambahan Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 32). Memperhatikan : Surat Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor S. 597/BPHT-3/2010 tanggal 20 Desember 2010 hal Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2011 se"l-r" mandiri (setf approval) An. PT. Riau Andalan Pulp and Paper di Provinsi Riau. MEMUTUSKAN Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN |NDUSTRI (RKTUPHHK-HTI) TAHUN 2011 A.N. PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI RIAU.