4. 4
KKPR
KESESUAIAN
KEGIATAN
PEMANFAATAN
RUANG
PL
PERSETUJUAN
LINGKUNGAN
PBG &
SLF
PERSETUJUAN
BANGUNAN
GEDUNG &
SERTIFIKAT LAIK
FUNGSI
PERIZINAN
BERUSAHA
RUJUKAN PP
21/2021
Konfirmasi KKPR,
Persetujuan KKPR,
Pasal 21 (2),
Pasal 52 (2) PP
22/2021
Lokasi rencana
usaha dan/atau
kegiatan wajib
RUJUKAN
PP 16/2021
Pasal 13 UU
11/2020
Persyaratan dasar
Perizinan
Berusaha meliputi
KKPR, PL,
Perizinan
Berusaha
Hanya dapat
diterbitkan apabila
3 Persyaratan
Dasar telah
KETERKAITAN 3 PERSYARATAN DASAR DALAM PERIZINAN BERUSAHA
9. Pengaturan Kemudahan Persetujuan Lingkungan
Integrasi
(Single Sign On/SSO)
Risiko Tinggi
Risiko
Menengah
Tinggi
Risiko
Menengah
Rendah
Risiko Rendah
PERSETUJUAN
PKPLH OTOMATIS
HUB OSS
KLHK SPPL
OTOMATIS
10. HUB OSS
KLHK
OSS RBA
BKPM
AMDALNET
Aplikasi
Perizinan
Aplikasi
Perizinan
Aplikasi
Perizinan
Aplikasi
Persetujuan
ELEMEN DATA ELEMEN DATA
End Point End Point
NIB
1. Check NIB
2. Menerima data proyek
(ReceiveProyek)
3. Inquery data NIB (InqueryNIB)
4. Pengiriman data status izin dari
Sistem K/L/D ke Sistem OSS
(recieveLicenseStatus)
5. Pengiriman data izin final dari
sistem K/L/D ke Sistem OSS
(recieveLicense)
KONSEP INTEGRASI AMDALNET – HUB OSS KLHK – OSS RBA BKPM
Application Programming Interface (API)
PROSES INTEGRASI AMDALNET – HUB OSS KLHK – OSS RBA BKPM TELAH DILAKUKAN,
KHUSUSNYA UNTUK UKL UPL KATEGORI MENENGAH RENDAH (MR)
Sistem
Kerja
Internal
KLHK
Data Base Lingkungan
Hidup dan Kehutanan
Send/Receive
HUB OSS K/L
Lainnya
HUB OSS K/L
Lainnya
HUB OSS K/L
Lainnya
HUB OSS K/L
Lainnya
HUB OSS K/L
Lainnya
HUB OSS K/L
Lainnya
HUB OSS K/L
Lainnya
HUB OSS K/L
Lainnya
DAERAH
11. Progress Integrasi Amdalnet – Hub OSS KLHK- OSS RBA
Connected (Sejak Agustus 2021)
Untuk Kegiatan R/MR SPPL dan
PKPLH/UKL UPL MR Otomatis
On progress
(Saat ini telah terintegrasi pada level stagging)
Untuk Kegiatan MT/T UKL
UPL/PKPLH dan AMDAL/SKKL
Verifikasi
12. 12
PERSETUJUAN BANGUNAN
GEDUNG (PBG)
DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
Desain sarana dan Prasarana
yang akan dibangun
(masuk dalam lingkup
dokumen lingkungan)
Mekanisme penerbitan PBG
dan SLF merujuk
PP Nomor 16 Tahun 2021
Sarana dan Prasarana Laik
Fungsi
13. “DokumenAmdal dan Formulir UKL-UPL tidak
dapat dinilai atau diperiksa apabila
lokasi rencana Usaha dan/atau
Kegiatan tidak sesuai dengan Tata
Ruang dan Peraturan Perundangan
yang berlaku”
Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 52 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 22/ 2021
KESIMPULAN