Peraturan ini mengatur tata cara pelaksanaan pemenuhan sertifikasi standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Beberapa aturan yang diatur antara lain persyaratan berusaha, kualifikasi tenaga kerja, dan penyesuaian sistem informasi jasa konstruksi menjadi terintegrasi untuk memenuhi data yang dibutuhkan secara konsisten dan standar.

1. Pengantar Sosialisasi
Peraturan Menteri PUPR
No. 8 Tahun 2022
tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikasi Standar Jasa Konstruksi
dalam Rangka mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha
bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Dewi Chomistriana, S.T., M.Sc.

2. PP 5
Tahun 2021
Masukan Masyarakat
Jasa Konstruksi
Persetujuan
Relaksasi
Peraturan Menteri PUPR
No. 8 Tahun 2022
O U T L I N E

3. PP 5 TAHUN 2021 - “Standar kegiatan usaha dan/atau
standar produk pada masing-masing sektor diatur
dengan peraturan Menteri/kepala Lembaga“
Permen PUPR No 6 Tahun 2021 Tentang Standar
Kegiatan Usaha dan Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Sektor PUPR
PP 5
Tahun 2021
terdapat masukan dari masyarakat Jasa Konstruksi terhadap
kendala dan hambatan dalam implementasi perizinan
berusaha berbasis risiko sektor jasa konstruksi.
Hasil Evaluasi 1 Tahun

4. •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5. •
•
•
•

6. Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi
dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi
Pelaku Usaha Jasa Konstruksi
Peraturan Menteri PUPR
Berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2022
No. 8 Tahun 2022

7. Persyaratan
Berusaha
Persyaratan Penjualan Tahunan
berdasarkan akumulasi maksimal 3
kali masa perpanjangan SBU
Penjualan tahunan dapat digunakan
untuk lebih dari 1 subklasifikasi untuk
pekerjaan utama yang sejenis
Pemenuhan penyediaan peralatan dapat
berupa hak milik sendiri atau sewa dan
dapat digunakan untuk beberapa
subklasifikasi
TKK sebagai PJSKBU dapat
merangkap maks. 5 subklasifikasi
dalam 1 klasifikasi atas 1 BUJK
Persyaratan PJSKBU untuk BUJK Kecil belum
dapat dipenuhi, dapat dijabat TKK lulusan SMA
(pengalaman min. 4 tahun) atau lulusan SMK
(pengalaman min. 3 tahun)
Kualifikasi operator memiliki maks. 5
SKK Konstruksi pada paling banyak 3
klasifikasi berbeda.
Kualifikasi teknisi/analis memiliki
maks. 5 SKK Konstruksi, pada paling
banyak 2 klasifikasi berbeda.
Kualifikasi Ahli memiliki maksimal 5 SKK
Konstruksi pada 2 klasifikasi yang berbeda
yang salah satunya klasifikasi manajemen
pelaksanaan
Penyesuaian nilai aset bagi BUJK spesialis
01

8. Penyesuaian Terhadap Sistem Informasi
Jasa Konstruksi (SIJK) Terintegrasi
BUJK
Portal
Perizinan
SIKI
Data :
• ketersediaan TKK
• Kemampuan keuangan/nilai aset
• Penerapan SMAP
• Keanggotan BUJK
• Laporan kegiatan usaha tahunan
LSBU
OSS
SIMPAN
Data pengalaman
SIMPK
Data peralatan
Pasal 4 & Pasal 17
Pasal 4
Pemenuhan Persyaratan
Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
Data Penjualan Tahunan, Data Ketersediaan TKK,
dan Data Kemampuan menyediakan Peralatan
Dengan memanfaatkan data dari aplikasi SIKI,
SIMPAN, dan SIMPK melalui SIJKT sehingga data
yang digunakan konsisten, standar, dan
meminimalisir input data berulang
02
Pentingnya menginput data tersebut pada
aplikasi SIKI, SIMPAN, dan SIMPK

9. TKK
Portal
Perizinan
SIKI LSP
Pembayaran
Tahap 1
Asesment
Pembayaran
Tahap 2
Rencana
penerbitan
SKK ke BNSP
LSP terbitkan
SKK
SKK dikirim ke
Portal
Perizinan
SIKI
Pasal 30
Biaya administrasi
Pasal 30
Sisa biaya SKK
Proses Bisnis Sertifikasi Kompetensi Kerja
Konstruksi oleh LSP yang bekerjasama dengan UPT
(BJKW)
Dengan memanfaatkan data dari aplikasi SIKI
melalui SIJKT sehingga data yang digunakan
konsisten, standar, dan meminimalisir input
data berulang
Penyesuaian Terhadap Sistem Informasi
Jasa Konstruksi (SIJK) Terintegrasi
02

10. T E R I M A K A S I H
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi