SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
Descargar para leer sin conexión
WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 443/288/Kpts/Dinkes/Huk/2021
TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4
CORONA VIRUS DISEASE 2019
WALI KOTA DEPOK,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019, telah ditetapkan
Keputusan Wali Kota Depok Nomor:
443/267/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tentang Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus
Disease 2019, Keputusan Wali Kota Depok Nomor:
443/274/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tentang Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 dan
Keputusan Wali Kota Depok Nomor :
443/280/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tentang Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019,
sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
b. bahwa dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di
Wilayah Jawa Dan Bali, maka Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan
penetapan kembali;
c. bahwa.....
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Wali Kota tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah
Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);
6. Undang....
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 19 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Nonalam Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-
19) Sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019
di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/
Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus
Disease 2019 (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang
Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/
Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan
Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat
Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung
Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020
tentang Pedoman Tatanan Norma Baru Produktif dan Aman
Coronavirus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara
di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah;
14. Peraturan ....
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman,
Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra
Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan,
Penanganan, Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59
Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala
Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam
Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019;
16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona
Virus Disease 2019 terhitung mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai
dengan 25 Juli 2021.
KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona
Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KETIGA.....
KETIGA : Dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
Level 4 Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, Wali Kota melarang setiap
bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.
KEEMPAT : Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan
kegiatan masyarakat level 4 Corona Virus Disease 2019
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum
KEDUA, memastikan penerapan protokol kesehatan, dan untuk
membatasi mobilitas warga, dilaksanakan Gerakan Jaga Kampung
Kita (JAGA KAKI) pada tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Kampung
Siaga Tangguh Jaya (KSTJ), dengan mengerahkan sumberdaya
Satuan Tugas Kecamatan dan Tim Pengawas Kecamatan, Satuan
Tugas Kelurahan, bersama TNI/POLRI, serta terpadu dengan Satuan
Tugas KSTJ/RT/RW, melakukan upaya pencegahan dan
penanganan langsung di wilayah Rukun Tetangga (RT).
KELIMA : Wali kota didukung penuh oleh TNI, Polri, dan Kejaksaaan dalam
mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemberlakuan
pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Corona Virus
Disease 2019.
KEENAM : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Corona Virus
Disease 2019, maka dilakukan pengetatan aktifitas dan edukasi
dengan prinsip sebagai berikut:
a. Corona Virus Disease 2019 paling menular pada kondisi tertutup,
pertemuan pertemuan panjang (>15 (lima belas) menit), interaksi
jarak dekat, keramaian, aktifitas dengan bernapas kuat misalnya
bernyanyi, berbicara, dan tertawa dan tidak memakai masker
seperti pada saat makan bersama;
b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten sesuai protokol
kesehatan;
c. mencuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer
secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang
disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga),
menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
d. jenis masker.......
d. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi (sebagai
contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain,
dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini,
penggunaan masker sebanyak dua lapis merupakan pilihan yang
baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan >4 (lebih
dari empat) jam;
e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan
mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak
interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam
beraktivitas;
f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
1. beraktivitas dari rumah saja dan berinteraksi hanya dengan
orang-orang yang tinggal serumah;
2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu
mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam
berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari
kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum
terkait pencegahan dan penanganan Corona Virus
Disease 2019.
g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri
suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk
mengurangi risiko penularan; dan
2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya,
penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi
durasi interaksi.
h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang
jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi
udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan
untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau
jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan HEPA
filter dapat digunakan di dalam ruangan;
i. dalam.....
i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka
intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas
masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
j. penguatan 3t (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan;
dan
k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk
melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan
untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan
keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal
(seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas
kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi
Corona Virus Disease 2019.
KETUJUH : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau
melakukan aktivitas di wilayah Kota Depok wajib mematuhi
ketentuan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat level 4 Corona Virus Disease 2019 sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan
protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019.
KEDELAPAN : Untuk setiap pribadi, perkantoran, pelaku usaha, restoran, pusat
perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Wali
Kota ini dikenai sanksi administratif sampai dengan penutupan
usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Depok
pada tanggal 21 Juli 2021
Tembusan:
1. Yth. Menteri Kesehatan;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri:
3. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Pelaksana Satuan
Tugas Nasional Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
4. Yth. Gubernur Provinsi Jawa Barat.
LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 443/288/Kpts/Dinkes/Huk/2021
TANGGAL : 21 Juli 2021
PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4
CORONA VIRUS DISEASE 2019
NO. KEGIATAN/AKTIVITAS PEMBATASAN
I. Sektor non esensial menerapkan Work From Home (WFH)
sebesar 100% (seratus persen).
II. Sektor esensial seperti:
A. keuangan dan perbankan hanya
meliputi asuransi, bank, pegadaian,
dana pensiun, dan lembaga
pembiayaan (yang berorientasi pada
pelayanan fisik dengan pelanggan
(customer);
beroperasi dengan kapasitas paling
banyak 50% (lima puluh persen) staf
untuk lokasi yang berkaitan dengan
pelayanan kepada masyarakat, serta
25% (dua puluh lima persen) untuk
pelayanan administrasi perkantoran
guna mendukung operasional.
B. pasar modal (yang berorientasi pada
pelayanan dengan pelanggan
(customer) dan berjalannya
operasional pasar modal secara
baik);
beroperasi dengan kapasitas paling
banyak 50% (lima puluh persen) staf.
C. teknologi informasi dan komunikasi
meliputi operator seluler, data
center, internet, pos, media terkait
dengan penyebaran informasi kepada
masyarakat;
beroperasi dengan kapasitas paling
banyak 50% (lima puluh persen) staf.
D. perhotelan non penanganan
karantina;dan
beroperasi dengan kapasitas paling
banyak 50% (lima puluh persen) staf.
E. industri orientasi ekspor dimana
pihak perusahaan harus
menunjukkan bukti contoh dokumen
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
selama 12 (dua belas) bulan terakhir
atau dokumen lain yang
menunjukkan rencana ekspor dan
wajib memiliki Izin Operasional dan
Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI).
beroperasi dengan kapasitas paling
banyak 50% (lima puluh persen) staf
hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta
10% (sepuluh persen) untuk pelayanan
administrasi perkantoran guna
mendukung operasional.
F. Pada ...
F. Pada sektor pemerintahan yang
memberikan pelayanan publik yang
tidak bisa ditunda pelaksanaannya
25% staf WFO dengan protokol kesehatan secara
ketat
III. Sektor kritikal seperti:
A. kesehatan;
B. keamanan dan ketertiban;
beroperasi 100% (seratus persen) staf
tanpa ada pengecualian.
C. penanganan bencana;
D. energi;
E. logistik, transportasi dan distribusi
terutama untuk kebutuhan pokok
masyarakat;
F. makanan dan minuman serta
penunjangnya, termasuk untuk
ternak/ hewan peliharaan;
G. pupuk dan petrokimia;
H. semen dan bahan bangunan;
I. obyek vital nasional;
J. proyek strategi nasional;
K. konstruksi (infrastruktur publik);
dan
L. utilitas dasar (listrik, air dan
pengelolaan sampah).
beroperasi 100% (seratus persen) paling
banyak staf, hanya pada fasilitas
produksi/konstruksi/pelayanan
kepada masyarakat dan untuk
pelayanan administrasi perkantoran
guna mendukung operasional,
diberlakukan paling banyak 25% (dua
puluh lima persen) staf.
IV. Kegiatan belajar mengajar (Sekolah,
Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat
Pendidikan/Pelatihan
dilakukan secara daring/online.
V. Supermarket, midi market, mini market,
pasar tradisional, toko kelontong dan
pasar swalayan yang menjual kebutuhan
sehari-hari
dibatasi jam operasional sampai dengan
pukul 20.00 WIB dengan kapasitas
pengunjung 50% (lima puluh persen).
VI. Apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh
empat) jam.
VII. Pusat perbelanjaan/mall/pusat
perdagangan
Ditutup, kecuali akses untuk restoran,
supermarket dan pasar swalayan dapat
diperbolehkan dengan memperhatikan
ketentuan pada Diktum poin c.3 dan d
VIII. Kegiatan ...
VIII. Kegiatan makan/minum ditempat umum
(warung makan, rumah makan, kafe,
pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik
yang berada pada lokasi tersendiri
maupun yang berlokasi pada pusat
perbelanjaan/mall
hanya menerima delivery/take away
dan tidak menerima makan ditempat
(dine-in), beroperasi sampai
dengan jam 21.00
IX. kegiatan konstruksi untuk infrastruktur
publik (tempat konstruksi dan lokasi
proyek) beroperasi 100% (seratus persen)
dengan menerapkan protokol kesehatan
secara lebih ketat.
beroperasi 100% (seratus persen)
dengan menerapkan protokol kesehatan
secara lebih ketat.
X. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja,
Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat
lainnya yang difungsikan sebagai tempat
ibadah)
Tidak mengadakan kegiatan
peribadatan/keagamaan berjamaah
selama masa penerapan PPKM Level 4
dan mengoptimalkan pelaksanaan
ibadah di rumah.
XI. Fasilitas umum (area publik, taman
umum, tempat wisata umum dan area
publik lainnya)
ditutup sementara.
XII. Kegiatan seni/budaya, olahraga,
komunitas dan sosial kemasyarakatan
(lokasi seni, budaya, sarana olahraga
dan kegiatan sosial yang dapat
menimbulkan keramaian dan
kerumunan)
ditutup sementara.
XIII. Transportasi umum (kendaraan umum,
angkutan masal, taksi (konvensional dan
online) dan kendaraan sewa/rental)
diberlakukan dengan pengaturan paling
banyak 70% (lima puluh persen) dari
jumlah kapasitas tempat duduk dengan
menerapkan protokol kesehatan secara
lebih ketat serta penerapan jaga jarak
fisik (physical distancing).
XIV. Khusus perjalanan rutin pekerja dengan
moda transportasi darat, dengan
menggunakan kendaraan bermotor
perseorangan, kendaraan bermotor
umum, dan dengan commuter line, dalam
satu wilayah aglomerasi perkotaan
1. Pelaku perjalanan rutin di wilayah
Kota Depok dan atau pekerja yang
bekerja di wilayah Kota Depok wajib
menunjukkan:
a. Kartu ...
a. Kartu Identitas Pekerja Sektor
Prioritas (KIPOP) yang
dikeluarkan oleh Dinas Tenaga
Kerja Kota Depok; dan/atau
b. Surat Tugas yang ditandatangani
oleh pimpinan perusahaan atau
pejabat minimal eselon 2 (Untuk
pemerintahan) dan berstempel/
cap basah atau tanda tangan
elektronik;
2. Pelaku perjalanan rutin ke luar
wilayah Kota Depok, menyesuaikan
dengan kebijakan daerah yang
dituju.
XV. Pelaku perjalanan domestik yang
menggunakan transportasi jarak jauh
(pesawat, bis, dan/atau kereta api)
harus menunjukkan kartu vaksin
(minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2
untuk pesawat serta Antigen (H-1)
untuk moda transportasi jarak jauh
lainnya.
XVI. Resepsi pernikahan dan khitanan ditiadakan.
XVII. Kegiatan di luar rumah dilakukan dengan tetap memakai
masker 2 (dua) lapis dengan benar dan
konsisten serta tidak diizinkan
penggunaan face shield tanpa
menggunakan masker.
XVIII. PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan.
XIX. Kegiatan rapat/pertemuan/ bimtek/
workshop dan sejenisnya
dilakukan secara daring
XX. Pengaturan tamu/kunjungan - kunjungan kerja dihentikan
sementara
- perjalanan dinas keluar Kota Depok
dihentikan sementara
- kunjungan keluarga hanya untuk
kepentingan kedaruratan
XXI. Penyebaran Informasi dilarang menyebarkan informasi yang
bersifat hoax dan provokatif, baik yang
mengatasnamakan agama, budaya, dan
yang lainnya.
XXII. Aktifitas ...
XXII. Aktivitas warga dibatasi sampai dengan pukul 21.00
WIB, kecuali untuk kepentingan
kedaruratan dan perjalanan pulang
kerja di sektor esensial dan kritikal
(dengan menunjukan ID Card/dokumen
perjalanan)
XXIII. Kegiatan-kegiatan lainnya yang
mengumpulkan massa dan yang
menimbulkan kerumunan
dihentikan sementara

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (19)

Inmendagri No 38 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, 3, dan 2 COVID 19 di Jawa Bali
Inmendagri No 38 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, 3, dan 2 COVID 19 di Jawa BaliInmendagri No 38 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, 3, dan 2 COVID 19 di Jawa Bali
Inmendagri No 38 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4, 3, dan 2 COVID 19 di Jawa Bali
 
Kepgub no. 1055_th_2021
Kepgub no. 1055_th_2021Kepgub no. 1055_th_2021
Kepgub no. 1055_th_2021
 
Salinan inmendagri no 43 tahun 2021 Jawa-Bali
Salinan inmendagri no 43 tahun 2021 Jawa-BaliSalinan inmendagri no 43 tahun 2021 Jawa-Bali
Salinan inmendagri no 43 tahun 2021 Jawa-Bali
 
Instruksi Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2021
Instruksi Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2021Instruksi Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2021
Instruksi Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2021
 
Salinan inmendagri no 44 tahun 2021 Non Jawa Bali
Salinan inmendagri no 44 tahun 2021 Non Jawa BaliSalinan inmendagri no 44 tahun 2021 Non Jawa Bali
Salinan inmendagri no 44 tahun 2021 Non Jawa Bali
 
PPKM Mikro Nomor 5 ADWIL
PPKM Mikro Nomor 5 ADWILPPKM Mikro Nomor 5 ADWIL
PPKM Mikro Nomor 5 ADWIL
 
Inmendagri nomor 14 tahun 2021
Inmendagri nomor 14 tahun 2021Inmendagri nomor 14 tahun 2021
Inmendagri nomor 14 tahun 2021
 
Inmendagri ppkm mikro no. 23 tahun 2021
Inmendagri ppkm mikro no. 23 tahun 2021Inmendagri ppkm mikro no. 23 tahun 2021
Inmendagri ppkm mikro no. 23 tahun 2021
 
Inmendagri Jawa Bali no 22 tahun 2021
Inmendagri Jawa Bali no 22 tahun 2021Inmendagri Jawa Bali no 22 tahun 2021
Inmendagri Jawa Bali no 22 tahun 2021
 
Perpanjangan ppkm level 4 Depok
Perpanjangan ppkm level 4 DepokPerpanjangan ppkm level 4 Depok
Perpanjangan ppkm level 4 Depok
 
Pergub PSBB Jawa Timur
Pergub PSBB Jawa TimurPergub PSBB Jawa Timur
Pergub PSBB Jawa Timur
 
Inmendagri No 01 Tahun 2022 tentang PPKM Jawa Bali
Inmendagri No 01 Tahun 2022 tentang PPKM Jawa BaliInmendagri No 01 Tahun 2022 tentang PPKM Jawa Bali
Inmendagri No 01 Tahun 2022 tentang PPKM Jawa Bali
 
Undangan Harmonisasi Peraturan KPU
Undangan Harmonisasi Peraturan KPUUndangan Harmonisasi Peraturan KPU
Undangan Harmonisasi Peraturan KPU
 
SE KPU 20 Tahun 2020
SE KPU 20 Tahun 2020SE KPU 20 Tahun 2020
SE KPU 20 Tahun 2020
 
Spm kesehatan
Spm kesehatanSpm kesehatan
Spm kesehatan
 
SALINAN INMENDAGRI NO 18 TAHUN 2022 TENTANG PPKM JAWA BALI.pdf
SALINAN INMENDAGRI NO 18 TAHUN 2022 TENTANG PPKM JAWA BALI.pdfSALINAN INMENDAGRI NO 18 TAHUN 2022 TENTANG PPKM JAWA BALI.pdf
SALINAN INMENDAGRI NO 18 TAHUN 2022 TENTANG PPKM JAWA BALI.pdf
 
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
Perwali Bogor soal Pelanggaran Protokol COVID-19
 
Sambutan ketua selebrasi kepatuhan 2021
Sambutan ketua selebrasi kepatuhan 2021Sambutan ketua selebrasi kepatuhan 2021
Sambutan ketua selebrasi kepatuhan 2021
 
Regulasi psbb dki jakarta
Regulasi psbb dki jakartaRegulasi psbb dki jakarta
Regulasi psbb dki jakarta
 

Similar a Kepwal Depok PPKM Level 4

Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol K...
Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol K...Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol K...
Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol K...
Bastaman Kusumadewa
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
ssuser7f69af
 

Similar a Kepwal Depok PPKM Level 4 (20)

Perbup PSBB Kabupaten Tangerang
Perbup PSBB Kabupaten TangerangPerbup PSBB Kabupaten Tangerang
Perbup PSBB Kabupaten Tangerang
 
SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...
SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...
SK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Ketujuh Pembatasan Jam Operasiona...
 
Kepmenkes Tentang PSBB Tangerang Raya
Kepmenkes Tentang PSBB Tangerang RayaKepmenkes Tentang PSBB Tangerang Raya
Kepmenkes Tentang PSBB Tangerang Raya
 
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020
 
Perwal Bandung tentang PSBB
Perwal Bandung tentang PSBBPerwal Bandung tentang PSBB
Perwal Bandung tentang PSBB
 
PSBB JABAR
PSBB JABARPSBB JABAR
PSBB JABAR
 
Perwal Pelaksanaan PSBB Tangsel
Perwal Pelaksanaan PSBB TangselPerwal Pelaksanaan PSBB Tangsel
Perwal Pelaksanaan PSBB Tangsel
 
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten DiperpanjangSK PSBB Se-Banten Diperpanjang
SK PSBB Se-Banten Diperpanjang
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-382-2020 ttg protokol kesehatan bagi masyarakat di te...
Kmk no. hk.01.07 menkes-382-2020 ttg protokol kesehatan bagi masyarakat di te...Kmk no. hk.01.07 menkes-382-2020 ttg protokol kesehatan bagi masyarakat di te...
Kmk no. hk.01.07 menkes-382-2020 ttg protokol kesehatan bagi masyarakat di te...
 
Protokol Kesehatan di Fasilitas Umum
Protokol Kesehatan di Fasilitas UmumProtokol Kesehatan di Fasilitas Umum
Protokol Kesehatan di Fasilitas Umum
 
Kepmenkes ri no._hk.01.07-menkes-382-2020
Kepmenkes ri no._hk.01.07-menkes-382-2020Kepmenkes ri no._hk.01.07-menkes-382-2020
Kepmenkes ri no._hk.01.07-menkes-382-2020
 
Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol K...
Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol K...Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol K...
Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol K...
 
Pergub No 80 Tahun 2020
Pergub No 80 Tahun 2020Pergub No 80 Tahun 2020
Pergub No 80 Tahun 2020
 
SLN PERWAL 46 TAHUN 2020
SLN PERWAL 46 TAHUN 2020SLN PERWAL 46 TAHUN 2020
SLN PERWAL 46 TAHUN 2020
 
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
Pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19
 
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
Kmk no. hk.01.07 menkes-413-2020 ttg pedoman pencegahan dan pengendalian covi...
 
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...
KMK No. HK.01.07-MENKES-413-2020 ttg Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVI...
 
Pergub 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan psbb transisi
Pergub 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan psbb transisi Pergub 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan psbb transisi
Pergub 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan psbb transisi
 
Pergub dki jakarta nomor 51 tahun 2020 ttg pelaksanaan psbb pada masa transisi
Pergub dki jakarta nomor 51 tahun 2020 ttg pelaksanaan psbb pada masa transisiPergub dki jakarta nomor 51 tahun 2020 ttg pelaksanaan psbb pada masa transisi
Pergub dki jakarta nomor 51 tahun 2020 ttg pelaksanaan psbb pada masa transisi
 
Pergub DKI No 51 tahun 2020
Pergub DKI No 51 tahun 2020 Pergub DKI No 51 tahun 2020
Pergub DKI No 51 tahun 2020
 

Más de CIkumparan

SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
CIkumparan
 

Más de CIkumparan (20)

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
 
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
 

Kepwal Depok PPKM Level 4

  • 1. WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK NOMOR : 443/288/Kpts/Dinkes/Huk/2021 TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019 WALI KOTA DEPOK, Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 443/267/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019, Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 443/274/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 dan Keputusan Wali Kota Depok Nomor : 443/280/Kpts/Dinkes/Huk/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019, sampai dengan tanggal 20 Juli 2021; b. bahwa dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Coronavirus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penetapan kembali; c. bahwa.....
  • 2. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 6. Undang....
  • 3. 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid- 19) Sebagai Bencana Nasional; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/ Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus Disease 2019 (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya; 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/ Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Norma Baru Produktif dan Aman Coronavirus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 14. Peraturan ....
  • 4. 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 5); 15. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Pra Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Pencegahan, Penanganan, Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; 16. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; MEMUTUSKAN: Menetapkan : KESATU : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 terhitung mulai tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 25 Juli 2021. KEDUA : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KETIGA.....
  • 5. KETIGA : Dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, Wali Kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. KEEMPAT : Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Corona Virus Disease 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, memastikan penerapan protokol kesehatan, dan untuk membatasi mobilitas warga, dilaksanakan Gerakan Jaga Kampung Kita (JAGA KAKI) pada tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Kampung Siaga Tangguh Jaya (KSTJ), dengan mengerahkan sumberdaya Satuan Tugas Kecamatan dan Tim Pengawas Kecamatan, Satuan Tugas Kelurahan, bersama TNI/POLRI, serta terpadu dengan Satuan Tugas KSTJ/RT/RW, melakukan upaya pencegahan dan penanganan langsung di wilayah Rukun Tetangga (RT). KELIMA : Wali kota didukung penuh oleh TNI, Polri, dan Kejaksaaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Corona Virus Disease 2019. KEENAM : Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Corona Virus Disease 2019, maka dilakukan pengetatan aktifitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut: a. Corona Virus Disease 2019 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (>15 (lima belas) menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktifitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara, dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama; b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten sesuai protokol kesehatan; c. mencuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari; d. jenis masker.......
  • 6. d. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak dua lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan >4 (lebih dari empat) jam; e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas; f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut: 1. beraktivitas dari rumah saja dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah; 2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan 3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019. g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut: 1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan 2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi. h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut: 1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan 2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan HEPA filter dapat digunakan di dalam ruangan; i. dalam.....
  • 7. i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan; j. penguatan 3t (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan; dan k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang dan upaya ini dilakukan untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi Corona Virus Disease 2019. KETUJUH : Masyarakat yang berdomisili/bertempat tinggal dan/atau melakukan aktivitas di wilayah Kota Depok wajib mematuhi ketentuan pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 Corona Virus Disease 2019 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara konsisten menerapkan protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019. KEDELAPAN : Untuk setiap pribadi, perkantoran, pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini dikenai sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Depok pada tanggal 21 Juli 2021 Tembusan: 1. Yth. Menteri Kesehatan; 2. Yth. Menteri Dalam Negeri: 3. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Pelaksana Satuan Tugas Nasional Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan 4. Yth. Gubernur Provinsi Jawa Barat.
  • 8. LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK NOMOR : 443/288/Kpts/Dinkes/Huk/2021 TANGGAL : 21 Juli 2021 PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 4 CORONA VIRUS DISEASE 2019 NO. KEGIATAN/AKTIVITAS PEMBATASAN I. Sektor non esensial menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 100% (seratus persen). II. Sektor esensial seperti: A. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer); beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. B. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik); beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf. C. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat; beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf. D. perhotelan non penanganan karantina;dan beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf. E. industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). beroperasi dengan kapasitas paling banyak 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik, serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. F. Pada ...
  • 9. F. Pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya 25% staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat III. Sektor kritikal seperti: A. kesehatan; B. keamanan dan ketertiban; beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian. C. penanganan bencana; D. energi; E. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat; F. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/ hewan peliharaan; G. pupuk dan petrokimia; H. semen dan bahan bangunan; I. obyek vital nasional; J. proyek strategi nasional; K. konstruksi (infrastruktur publik); dan L. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah). beroperasi 100% (seratus persen) paling banyak staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) staf. IV. Kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan dilakukan secara daring/online. V. Supermarket, midi market, mini market, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen). VI. Apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam. VII. Pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan Ditutup, kecuali akses untuk restoran, supermarket dan pasar swalayan dapat diperbolehkan dengan memperhatikan ketentuan pada Diktum poin c.3 dan d VIII. Kegiatan ...
  • 10. VIII. Kegiatan makan/minum ditempat umum (warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in), beroperasi sampai dengan jam 21.00 IX. kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat. X. Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) Tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 4 dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. XI. Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara. XII. Kegiatan seni/budaya, olahraga, komunitas dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara. XIII. Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan paling banyak 70% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas tempat duduk dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta penerapan jaga jarak fisik (physical distancing). XIV. Khusus perjalanan rutin pekerja dengan moda transportasi darat, dengan menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, kendaraan bermotor umum, dan dengan commuter line, dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan 1. Pelaku perjalanan rutin di wilayah Kota Depok dan atau pekerja yang bekerja di wilayah Kota Depok wajib menunjukkan: a. Kartu ...
  • 11. a. Kartu Identitas Pekerja Sektor Prioritas (KIPOP) yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Depok; dan/atau b. Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon 2 (Untuk pemerintahan) dan berstempel/ cap basah atau tanda tangan elektronik; 2. Pelaku perjalanan rutin ke luar wilayah Kota Depok, menyesuaikan dengan kebijakan daerah yang dituju. XV. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan transportasi jarak jauh (pesawat, bis, dan/atau kereta api) harus menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis I) dan PCR H-2 untuk pesawat serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi jarak jauh lainnya. XVI. Resepsi pernikahan dan khitanan ditiadakan. XVII. Kegiatan di luar rumah dilakukan dengan tetap memakai masker 2 (dua) lapis dengan benar dan konsisten serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker. XVIII. PPKM Mikro di RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan. XIX. Kegiatan rapat/pertemuan/ bimtek/ workshop dan sejenisnya dilakukan secara daring XX. Pengaturan tamu/kunjungan - kunjungan kerja dihentikan sementara - perjalanan dinas keluar Kota Depok dihentikan sementara - kunjungan keluarga hanya untuk kepentingan kedaruratan XXI. Penyebaran Informasi dilarang menyebarkan informasi yang bersifat hoax dan provokatif, baik yang mengatasnamakan agama, budaya, dan yang lainnya. XXII. Aktifitas ...
  • 12. XXII. Aktivitas warga dibatasi sampai dengan pukul 21.00 WIB, kecuali untuk kepentingan kedaruratan dan perjalanan pulang kerja di sektor esensial dan kritikal (dengan menunjukan ID Card/dokumen perjalanan) XXIII. Kegiatan-kegiatan lainnya yang mengumpulkan massa dan yang menimbulkan kerumunan dihentikan sementara