SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 27
Oleh
Candra Adi Kurnia
MATA KULIAH GOVERNMENT ENTREPRENEUR
Pertemuan III
 UUD 1945 Pasal 28 F,
 Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengembangan e-Gov,
 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik bab 13 pasal 54,
 UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik bab 14 pasal 64,
 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik, dan
 SE Nomor: 05/SE/M.KOMINFO/10/2005 tentang
Pemakaian Pemenfaatan Piranti Lunak Legal di
Lingkungan Instansi Pemerintah,
 SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan
Perangkat Lunak Legal dan Open Sources
Software
 Electronic Government merupakan upaya dan proses
yang dilakukan oleh pemerintah untuk
mengimplementasikan pemanfaatan komputer,
jaringan komputer, dan teknologi informasi untuk
menjalankan pemerintahan dan pelayanan public
(masyarakat).
 Bentuk e-government :
◦ Administrasi kependudukan
◦ Pemerintahan
◦ Informasi masyarakat
◦ Sistem informasi, website, aplikasi mobile
 Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari
public service berbasiskan Teknologi
Informasi
 Mendukung pemerintahan yang bersih dan
transparan
 Membantu perbaikan birokrasi di
pemerintahan, perbaikan manajemen waktu,
perbaikan manajemen keuangan serta
manajemen pemerintahan secara keseluruhan
Sumber: http://kikialamsyah.blog.com/wp-content/blogs.dir/3002206/files/gambar-e-gov/pic-1.jpg
1. Masyarakat
2. Operator
3. Pengambil
Keputusan
Masyarakat semakin mudah
memperoleh KTP melalui e-KTP,
pembayaran pajak, Cloud
Bertugas mengoperasikan SI,
menghandle keamanan data,
layanan jaringan, input data
Pengambil keputusan adalah
pemerintah. Contoh: mengambil
keputusan dengan Fuzzy Logic
 bentuk dukungan terhadap jalannya E-
Government dengan menekankan hubungan
antara pemerintah, masyarakat, dan swasta
yang berbasiskan teknologi informasi.
 Muncul sebagai wujud dari adanya E-
Government.
 Bentuk tata kelola terhadap implementasi E-
Government.
 Antara E-Government dan E-Governance
saling berhubungan satu sama lain
 3 faktor yang mendukung E-Governance:
◦ Hukum
◦ Peraturan
◦ Regulasi
Untuk mendukung jalannya E-Government dan
pengetahuan masyarakat akan manfaat dari E-
Government
Meningkatkan kecepatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat,
swasta, sesama pemerintah dan tenaga kerja (melalui G2G, G2E, G2C,
dan G2B) berbasis internet dan intranet
Menghemat anggaran pemerintah dalam penyediaan sarana
komunikasi, transportasi
Mewujudkan layanan transparansi pemerintahan,
meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan
masyarakat
Meningkatkan akuntabilitas dari proses penyelenggaraan
pemerintahan
Mewujudkan demokrasi secara lebih baik
1. Pemerintah
2. Masyarakat
3. Pihak swasta
Penentu, pemberi kebijakan,
menjalankan aspirasi rakyat
Pemantau di dalam jalannya
pemerintahan, pemberi
masukan ke pemerintah
Para pelaku bisnis yang
terlibat dalam kegiatan bisnis,
industri, penjualan,
pembelian, distribusi
 Sebagai motor penggerak untuk penyediaan
tenaga kerja siap pakai (SDM) dalam
implementasi Teknologi Informasi
 Pensuplai barang yang dibutuhkan di dalam
implementasi baik dalam bentuk perangkat
keras atau perangkat lunak komputer
 Membantu di dalam modal, melalui investasi
yang ditanamkan pada proyek pemerintahan
untuk E-Government dan E-Governance
G2C
•Government
to Citizen
G2E
•Government
to Employee
G2G
•Government
to
Government
G2B
•Government
to Business
Government to Citizen
 Merupakan bentuk hubungan antara pemerintah
(Government) dengan masyarakat (Citizen) di
dalam wilayah pemerintahannya, yang dilakukan
dengan berbasiskan Teknologi Informasi
 Masyarakat  mencakup perorangan maupun
kelompok
 Bentuk penerapan:
◦ Layanan komunikasi berbasis teks menggunakan E-Mail
◦ Layanan berita dan informasi dalam bentuk website dan
sistem informasi pemerintahan dan layanan publik
secara online
◦ Penyediaan teleconference baik dalam bentuk Video
Conference, VOIP (Voice Over Internet Protocol)
 Pemerintah dalam hal ini bertugas untuk
menangani segala macam urusan administrasi
pemerintahan, yang dibagi ke dalam setiap unit
berupa kementerian, pemerintah daerah hingga
aparat hokum
 Masyarakat (citizen) memperoleh bentuk layanan
online dan informasi
 Jembatan penghubung antara pemerintah dan
masyarakat adalah Service (layanan) yang
bertugas menjembatani tugas yang dikerjakan
oleh pemerintah dengan apa yang harus
diperoleh oleh masyarakat dan diberikan oleh
masyarakat (dalam bentuk data dan informasi,
dalam konteks Teknologi Informasi)
http://www.fidis.net/typo3temp/tx_rlmpofficelib_e33377ba71.png
 Contoh negara yang menerapkan G2C
◦ Amerika Serikat menerapkan konsep G2C dalam
bentuk implementasi portal berbasis web dengan
alamat http://www.usa.gov/.
◦ Dalam portal tersebut, disediakan sejumlah
informasi dan berita untuk masyarakat, media
interaksi antara masyarakat dan pemerintah
Government to Employee
 Merupakan bentuk hubungan antara
pemerintah dengan karyawan atau tenaga
kerja pada unit – unit pemerintahannya.
 Contoh: pada dinas atau instansi
pemerintahan yang dilakukan secara online
berbasiskan Teknologi Informasi
 Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
internal, efektivitas dan produktivitas kinerja
instansi pemerintahan
 Upaya yang dilakukan untuk menerapkan
G2E:
◦ Menyediakan e-learning
◦ Mensosialisasikan Knowledge Sharing
◦ Menyediakan akses informasi dan pengetahuan
seluas-luasnya
◦ Memberikan kesempatan setiap pegawai dari
berbagai jenjang level untuk mendapatkan
pelatihan maupun pendidikan yang lebih tinggi.
◦ Memberikan penghargaan berupa materi maupun
non materi untuk pegawai berprestasi
https://wiki.smu.edu.sg/is101_2012/img_auth.php/thumb/7/7c/Capture10.JPG/
466px-Capture10.JPG
Government to Government
 Bentuk hubungan antara pemerintah antar
negara maupun antar dalam satu negara,
missal antar instansi, antar departemen, antar
kementerian, antar wilayah daerah
 Tujuannya untuk memudahkan proses
berbagi informasi pada level E-Government
Government to Business
 Bentuk hubungan antara pemerintah dengan
pelaku bisnis baik pihak swasta, wirausaha,
BUMN yang dilakukan secara online.
 3 sisi utama pada Government to Business:
◦ Infrastruktur Organisasi
◦ Infrastruktur Teknologi
◦ Business driver (penggerak bisnis)

Más contenido relacionado

Similar a Pertemuan III Pengertian, perkembangan & kegunaan electronic government.pptx

5 komputer untuk pemerintahan
5 komputer untuk pemerintahan5 komputer untuk pemerintahan
5 komputer untuk pemerintahanRicko Gustiawan
 
Peraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e governmentPeraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e governmentSofyan Sanjoyo
 
951f5_06._PEMANFAATAN_TIK.pptx
951f5_06._PEMANFAATAN_TIK.pptx951f5_06._PEMANFAATAN_TIK.pptx
951f5_06._PEMANFAATAN_TIK.pptxUmmuFaizah4
 
E_government-Pertemuan1.pdf
E_government-Pertemuan1.pdfE_government-Pertemuan1.pdf
E_government-Pertemuan1.pdfssuser2715681
 
Makalah komputer pemerintahan
Makalah komputer pemerintahanMakalah komputer pemerintahan
Makalah komputer pemerintahanviqrialfi
 
Membangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di IndonesiaMembangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di IndonesiaMohamad Adriyanto
 
4ilham summary publik digital
4ilham summary  publik digital4ilham summary  publik digital
4ilham summary publik digitaltemanna #LABEDDU
 
Presentasi kabid layanan informasi (p.chanief)
Presentasi kabid layanan informasi (p.chanief)Presentasi kabid layanan informasi (p.chanief)
Presentasi kabid layanan informasi (p.chanief)Yulianto Tulungagung
 
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!YessicaClaudian
 
E government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publikE government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publikMuslimin B. Putra
 
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )AndimuhammadRiskimau
 
Review Master Plan e-gov
Review Master Plan e-govReview Master Plan e-gov
Review Master Plan e-govPutri Damlah
 
komputer dan pemerintahan
komputer dan pemerintahankomputer dan pemerintahan
komputer dan pemerintahanEcepDenistira
 

Similar a Pertemuan III Pengertian, perkembangan & kegunaan electronic government.pptx (20)

5 komputer untuk pemerintahan
5 komputer untuk pemerintahan5 komputer untuk pemerintahan
5 komputer untuk pemerintahan
 
Peraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e governmentPeraturan perundangan-e government
Peraturan perundangan-e government
 
951f5_06._PEMANFAATAN_TIK.pptx
951f5_06._PEMANFAATAN_TIK.pptx951f5_06._PEMANFAATAN_TIK.pptx
951f5_06._PEMANFAATAN_TIK.pptx
 
Bahan e gov
Bahan e govBahan e gov
Bahan e gov
 
E_government-Pertemuan1.pdf
E_government-Pertemuan1.pdfE_government-Pertemuan1.pdf
E_government-Pertemuan1.pdf
 
Makalah komputer pemerintahan
Makalah komputer pemerintahanMakalah komputer pemerintahan
Makalah komputer pemerintahan
 
Membangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di IndonesiaMembangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di Indonesia
 
BAB 2
BAB 2BAB 2
BAB 2
 
E govenrment
E govenrmentE govenrment
E govenrment
 
4ilham summary publik digital
4ilham summary  publik digital4ilham summary  publik digital
4ilham summary publik digital
 
Inovasi Kepemerintahan Digital
Inovasi Kepemerintahan DigitalInovasi Kepemerintahan Digital
Inovasi Kepemerintahan Digital
 
3124663.ppt
3124663.ppt3124663.ppt
3124663.ppt
 
Presentasi kabid layanan informasi (p.chanief)
Presentasi kabid layanan informasi (p.chanief)Presentasi kabid layanan informasi (p.chanief)
Presentasi kabid layanan informasi (p.chanief)
 
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
E-Goverment dan Pelayanan Penyelenggaraan Efektif dalam Pemerintahan!
 
Review e goverment
Review e govermentReview e goverment
Review e goverment
 
E government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publikE government dalam pelayanan publik
E government dalam pelayanan publik
 
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
PPT ( ANDI MUHAMMAD RISKI MAULANA )
 
Review Master Plan e-gov
Review Master Plan e-govReview Master Plan e-gov
Review Master Plan e-gov
 
E Government Di Indonesia
E Government Di IndonesiaE Government Di Indonesia
E Government Di Indonesia
 
komputer dan pemerintahan
komputer dan pemerintahankomputer dan pemerintahan
komputer dan pemerintahan
 

Más de CandraAdikurnia1

Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptxKonsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptxCandraAdikurnia1
 
Pertemuan VIII Knowledge Management and Citizen Relationship Management.pptx
Pertemuan VIII Knowledge Management and Citizen Relationship Management.pptxPertemuan VIII Knowledge Management and Citizen Relationship Management.pptx
Pertemuan VIII Knowledge Management and Citizen Relationship Management.pptxCandraAdikurnia1
 
Pertemuan VI e-Government IT Insfrastruktur.pptx
Pertemuan VI e-Government IT Insfrastruktur.pptxPertemuan VI e-Government IT Insfrastruktur.pptx
Pertemuan VI e-Government IT Insfrastruktur.pptxCandraAdikurnia1
 
Pertemuan II Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen.pptx
Pertemuan II Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen.pptxPertemuan II Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen.pptx
Pertemuan II Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen.pptxCandraAdikurnia1
 
Pertemuan VI Aktor Kewirausahaan Sektor Publik.pptx
Pertemuan VI Aktor Kewirausahaan Sektor Publik.pptxPertemuan VI Aktor Kewirausahaan Sektor Publik.pptx
Pertemuan VI Aktor Kewirausahaan Sektor Publik.pptxCandraAdikurnia1
 

Más de CandraAdikurnia1 (6)

Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptxKonsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
Konsep Birokrasi Penyelenggara Pemerintah dan Pemerintahan.pptx
 
REFORMASI_BIROKRASI.pptx
REFORMASI_BIROKRASI.pptxREFORMASI_BIROKRASI.pptx
REFORMASI_BIROKRASI.pptx
 
Pertemuan VIII Knowledge Management and Citizen Relationship Management.pptx
Pertemuan VIII Knowledge Management and Citizen Relationship Management.pptxPertemuan VIII Knowledge Management and Citizen Relationship Management.pptx
Pertemuan VIII Knowledge Management and Citizen Relationship Management.pptx
 
Pertemuan VI e-Government IT Insfrastruktur.pptx
Pertemuan VI e-Government IT Insfrastruktur.pptxPertemuan VI e-Government IT Insfrastruktur.pptx
Pertemuan VI e-Government IT Insfrastruktur.pptx
 
Pertemuan II Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen.pptx
Pertemuan II Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen.pptxPertemuan II Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen.pptx
Pertemuan II Konsep Dasar Sistem Informasi Manajemen.pptx
 
Pertemuan VI Aktor Kewirausahaan Sektor Publik.pptx
Pertemuan VI Aktor Kewirausahaan Sektor Publik.pptxPertemuan VI Aktor Kewirausahaan Sektor Publik.pptx
Pertemuan VI Aktor Kewirausahaan Sektor Publik.pptx
 

Último

Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Último (14)

Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

Pertemuan III Pengertian, perkembangan & kegunaan electronic government.pptx

  • 1. Oleh Candra Adi Kurnia MATA KULIAH GOVERNMENT ENTREPRENEUR Pertemuan III
  • 2.  UUD 1945 Pasal 28 F,  Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Gov,  UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bab 13 pasal 54,  UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bab 14 pasal 64,  UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan
  • 3.  SE Nomor: 05/SE/M.KOMINFO/10/2005 tentang Pemakaian Pemenfaatan Piranti Lunak Legal di Lingkungan Instansi Pemerintah,  SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Sources Software
  • 4.  Electronic Government merupakan upaya dan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan pemanfaatan komputer, jaringan komputer, dan teknologi informasi untuk menjalankan pemerintahan dan pelayanan public (masyarakat).  Bentuk e-government : ◦ Administrasi kependudukan ◦ Pemerintahan ◦ Informasi masyarakat ◦ Sistem informasi, website, aplikasi mobile
  • 5.  Meningkatkan kualitas dan kuantitas dari public service berbasiskan Teknologi Informasi  Mendukung pemerintahan yang bersih dan transparan  Membantu perbaikan birokrasi di pemerintahan, perbaikan manajemen waktu, perbaikan manajemen keuangan serta manajemen pemerintahan secara keseluruhan
  • 7. 1. Masyarakat 2. Operator 3. Pengambil Keputusan Masyarakat semakin mudah memperoleh KTP melalui e-KTP, pembayaran pajak, Cloud Bertugas mengoperasikan SI, menghandle keamanan data, layanan jaringan, input data Pengambil keputusan adalah pemerintah. Contoh: mengambil keputusan dengan Fuzzy Logic
  • 8.  bentuk dukungan terhadap jalannya E- Government dengan menekankan hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan swasta yang berbasiskan teknologi informasi.  Muncul sebagai wujud dari adanya E- Government.  Bentuk tata kelola terhadap implementasi E- Government.  Antara E-Government dan E-Governance saling berhubungan satu sama lain
  • 9.  3 faktor yang mendukung E-Governance: ◦ Hukum ◦ Peraturan ◦ Regulasi Untuk mendukung jalannya E-Government dan pengetahuan masyarakat akan manfaat dari E- Government
  • 10. Meningkatkan kecepatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, sesama pemerintah dan tenaga kerja (melalui G2G, G2E, G2C, dan G2B) berbasis internet dan intranet Menghemat anggaran pemerintah dalam penyediaan sarana komunikasi, transportasi Mewujudkan layanan transparansi pemerintahan, meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat Meningkatkan akuntabilitas dari proses penyelenggaraan pemerintahan Mewujudkan demokrasi secara lebih baik
  • 11.
  • 12. 1. Pemerintah 2. Masyarakat 3. Pihak swasta Penentu, pemberi kebijakan, menjalankan aspirasi rakyat Pemantau di dalam jalannya pemerintahan, pemberi masukan ke pemerintah Para pelaku bisnis yang terlibat dalam kegiatan bisnis, industri, penjualan, pembelian, distribusi
  • 13.  Sebagai motor penggerak untuk penyediaan tenaga kerja siap pakai (SDM) dalam implementasi Teknologi Informasi  Pensuplai barang yang dibutuhkan di dalam implementasi baik dalam bentuk perangkat keras atau perangkat lunak komputer  Membantu di dalam modal, melalui investasi yang ditanamkan pada proyek pemerintahan untuk E-Government dan E-Governance
  • 16.  Merupakan bentuk hubungan antara pemerintah (Government) dengan masyarakat (Citizen) di dalam wilayah pemerintahannya, yang dilakukan dengan berbasiskan Teknologi Informasi  Masyarakat  mencakup perorangan maupun kelompok  Bentuk penerapan: ◦ Layanan komunikasi berbasis teks menggunakan E-Mail ◦ Layanan berita dan informasi dalam bentuk website dan sistem informasi pemerintahan dan layanan publik secara online ◦ Penyediaan teleconference baik dalam bentuk Video Conference, VOIP (Voice Over Internet Protocol)
  • 17.  Pemerintah dalam hal ini bertugas untuk menangani segala macam urusan administrasi pemerintahan, yang dibagi ke dalam setiap unit berupa kementerian, pemerintah daerah hingga aparat hokum  Masyarakat (citizen) memperoleh bentuk layanan online dan informasi  Jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat adalah Service (layanan) yang bertugas menjembatani tugas yang dikerjakan oleh pemerintah dengan apa yang harus diperoleh oleh masyarakat dan diberikan oleh masyarakat (dalam bentuk data dan informasi, dalam konteks Teknologi Informasi)
  • 19.  Contoh negara yang menerapkan G2C ◦ Amerika Serikat menerapkan konsep G2C dalam bentuk implementasi portal berbasis web dengan alamat http://www.usa.gov/. ◦ Dalam portal tersebut, disediakan sejumlah informasi dan berita untuk masyarakat, media interaksi antara masyarakat dan pemerintah
  • 21.  Merupakan bentuk hubungan antara pemerintah dengan karyawan atau tenaga kerja pada unit – unit pemerintahannya.  Contoh: pada dinas atau instansi pemerintahan yang dilakukan secara online berbasiskan Teknologi Informasi  Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal, efektivitas dan produktivitas kinerja instansi pemerintahan
  • 22.  Upaya yang dilakukan untuk menerapkan G2E: ◦ Menyediakan e-learning ◦ Mensosialisasikan Knowledge Sharing ◦ Menyediakan akses informasi dan pengetahuan seluas-luasnya ◦ Memberikan kesempatan setiap pegawai dari berbagai jenjang level untuk mendapatkan pelatihan maupun pendidikan yang lebih tinggi. ◦ Memberikan penghargaan berupa materi maupun non materi untuk pegawai berprestasi
  • 25.  Bentuk hubungan antara pemerintah antar negara maupun antar dalam satu negara, missal antar instansi, antar departemen, antar kementerian, antar wilayah daerah  Tujuannya untuk memudahkan proses berbagi informasi pada level E-Government
  • 27.  Bentuk hubungan antara pemerintah dengan pelaku bisnis baik pihak swasta, wirausaha, BUMN yang dilakukan secara online.  3 sisi utama pada Government to Business: ◦ Infrastruktur Organisasi ◦ Infrastruktur Teknologi ◦ Business driver (penggerak bisnis)