jurnal hukum syariah, jurnal hukum islam, hukum syariah, hukum pidana khilafah, hukum tata negara khilafah, www.sharialawinstitute.com

1. ShariaLaw
JURNALJURNAL
Rujukan TerpercayaRujukan Terpercaya
01
SLI
www.sharialawinstitute.com
ShariaLawShariaLaw
PIAGAM MADINAH
KONSTITUSI TERTULIS
PERTAMA DIDUNIA
PIAGAM MADINAH
KONSTITUSI NEGARA
I S L A M P E R TA M A
NEGARA
KHILAFAH
KONSTITUSIKONSTITUSI
NEGARA
KHILAFAH

2. Sharia Law Institute adalah lembaga pengkajian,
risetdanpendidikanhukumIslam.
Sharia Law Institute hadir dalam rangka
menyiapkan seluruh draft naskah akademik di
bidang hukum tata negara, hukum pidana dan
hukum perdata untuk menyiapkan dan menopang
berdirinyanegarabesar,yakniNegaraKhilafah.
Semua dikaji dengan penuh hati-hati serta
berdasarkan Al-Qur’an,as-Sunnah, qiyas, Ijma
SahabatSAW,IjtihadUlamahanif.
Alhamdulillah, karya yang sudah berhasil kami
siapkanadalah;
1. HukumTataNegaraKhilafahIslam
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara
Khilafah
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Negara
Khilafah
4.TheConstitutionoftheIslamicKhilafah.
Sedangkan Jurnal Sharia Law, kami luncurkan
dalam rangka membahas atau mengkaji sesuai
kasus yang sedang banyak ditanyakan, baik
perkaratatanegaraataupidanaatauperdata.
Harapan dari adanya Jurnal Sharia Law,
masyarakat semakin paham bahwa Islam adalah
agama yang tidak sekedar mengatur urusan
individu dengan Allah SWT. Dan yang terpenting
adalah masyarakat tergambar bagaimana kelak
Negara Khilafah menjamin keadilan dibidang
hukum.
SelamatMembaca.
Manajemen Sharia Law Institute
Daftar Isi
Konstitusi
Negara Khilafah
Piagam Madinah
Piagam Madinah
Konstitusi
Negara Islam
Pertama

3. KONSTITUSI
NEGARA
KHILAFAH
A.LatarBelakang
Catatan sejarah mengenai timbulnya negara konstitusional di kalangan umat Islam sesungguhnya
merupakan suatu proses sejarah yang panjang. Sejarah Islam telah mencatat bahwa sejak zaman Rasulullah Saw
telah telah lahir konstitusi tertulis pertama yang kemudian dikenal dengan konstitusi Madinah atau disebut
Piagam Madinah. Negara Islam yang didirikan Nabi Muhammad saw pada tahun pertama hijrah atau tahun 622 M
dinilai sebagai utama pendirian Negara Islam. Konstitusi ini merupakan piagam politik untuk mengatur
kehidupanbersamayangmasyarakatnyaterdiridariberbagaimacamgolongan.
Konstitusi bersumber dari dari pewahyuan al-Qur'an dan keputusan Nabi saw sering disebut dengan
syari'at. Karena itu, sumber utama konstitusi adalah al-Qur;an dan Sunnah Nabi saw. Instruksi-instruksi spesifik
dari kedua sumber tersebut kemudian diperluas dan dikodifikasikan kedalam fiqh oleh para fuqoha atau yuris
dengan mengunakan instrument-instrument interpretatif atau sumber prosedural syari'at seperti qiyas
(menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan hadits dengan cara
membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash), ijma' sahabat (consensus),
Ijtihad (usaha yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan nalar untuk menyelidiki dan
menetapkanhukumsuatuperkaraberdasarkanAl-Qur'an danhadits)danlain-lain.
01
SLI
Jurnal Sharia Law-Edisi 01 Thn 2015 Hal | 01
Penulis,
Chandra Purna Irawan

4. Di negara-negara modern, konstitusi merupakan suatu yang sangat krusial. Karena ia merupakan
pegangan dan pemberi batas atau pengendali kekuasaan dan sekaligus mengatur bagaimana kekuasaan
negara harus dijalankan. Hal ini disebabkan, dalam konstitusi terkandung berbagai asas yang ditetapkan
guna mengatur bagaimana kekuasaan negara didistribusikan antara berbagai lembaga kenegaraan, seperti
dewan umah, Mu'âwinûn at-Tafwîdh, Wuzarâ' at-Tanfîdz., Wali (Gubernur), Amîrul Jihâd, baitul mall,
peradilandll.
Dengan kata lain, konstitusi menentukan cara bagaimana kekuasaan negara bekerja sama dan
menyesuaikandirisatusamalain.Betapapentingnyakonstitusiitubagisuatunegara,
Persoalan konstitusi menjadi perdebatan yang tidak pernah berakhir di kalangan pemikir muslim,
terutama ketika dihadapkan pada masalah hubungan agama dan negara. Dalam hal ini, ada tiga perbedaan
pendapattentanghubungannegaradanagama;
Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa Islam tidak membahas masalah kenegaraan. Karena
itu,tidakpadatempatnyauntukmengatakanbahwakonsep negaraditemuidalamIslam.
Kedua, Islam mempunyai perangkat kenegaraan dan karenya tidak alasan untuk memisahkan
keduanya.
Ketiga,pendapatyangmengatakanbahwaagamadannegarasalingmembutuhkan.
Sejalandenganpandangandiatas,adatigapolahubunganantaraagamadannegara.
Pertama, pola integralistik yang menawarkan konsep bersatunya negara dan agama. Agama dan
negara tidak dapat dipisahkan. Apa yang menjadi wilayah agama otomatis menjadi wilayah politik.
Konsekwensi dari pandangan ini, maka Islam harus menjadi dasar negara, bahwa syari'ah harus diterima
sebagai konstitusi negara. Model teori ini lebih menekankan pada aspek legal formal idealisme politik
Islam.
Kedua, pola simbiotik yang menawarkan pandangan bahwa agama dan negara berhubungan satu
sama lain secara timbal balik dan saling memerlukan. Model teori politik ini, lebih menekankan pada
subtansi daripadabentuknegarayanglegalformal.
Ketiga, pola sekularistik yang memisahkan antara agama dan negara. Model teori politik ini, negara
menghilangkan sama sekali agama (syari'ah) dari dasar negaranya dan mengadopsi sepenuhnya hukum dari
negarabarat.
Dalam hal ini, penulis menegaskan bahwa pola integralistik yang sesuai shariah. Islam bukan
sekedar ritual atau aqidah ruhiyah, melainkan juga ideologi atau mabda atau aqidah siyasiyah yang
menjelaskanterkaitmekanismemenjalankannegara,hukum,ekonomidansosialbudaya.
B.Istilah Konstitusi dalamHukum Islam
Dalam hukum ketatanegaraan Islam (Fiqh Siyasah), konstitusi disebut dengan dustur (berasal dari
bahasa Persia). Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun
agama. Dalam perkembangannya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka
agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasaArab, kata dustur berkembang
pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang
mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik
yangtidaktertulis(konvensi)maupunyangtertulis(konstitusi).
Kata dustur (undang-undang dasar) dan qanun (undang-undang) adalah istilah asing yang mempunyai
hubunganeratdenganhukum,bolehkahkeduakatainidiadopsi?
Setelah memperhatikan makna masing-masing, kita akan melihat kesesuaian maknanya dengan
hukumsyara'.
Kata undang-undang mempunyai arti suatu perkara yang ditetapkan oleh penguasa untuk
dijalankan oleh rakyatnya. Kata undang-undang didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan
olehpenguasadanmemilikikekuatanuntukmengikatrakyatdanmengaturhubungandiantaramereka.
01
SLI
Jurnal Sharia Law-Edisi 01 Thn 2015 Hal | 02 Jurnal Sh

5. Adapun kata dustur berarti undang-undang dasar bagi suatu pemerintahan. Definisinya adalah undang-
undang yang mengatur bentuk sebuah negara, sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan wewenang
badan-badan pemerintah. Dengan demikian, dustur melahirkan aturan yang dijalankan oleh negara sebagai
pemikiran yang menyeluruh. Aturan ini melahirkan keputusan-keputusan tertentu yang ditetapkan oleh
penguasa. Keputusan-keputusan yang terperinci ini merupakan undang-undang yang menjelaskan tentang hak
dankewajibanpelaksanaanpemerintahan,misalnyahak-hakdankewajibansetiapindividuwarganegara.
C. SumberUndang-undang dasar
Undang-undang dasar dan undang-undang memiliki sumber-sumber pengambilan hukum yang dapat
dibagi menjadi dua macam sebagai berikut. Pertama, sumber yang melahirkan undang-undang dasar atau
undang-undang secara langsung, seperti adat istiadat, agama, pendapat para pakar hukum, dan yurisprudensi
(hukum-hukum peradilan). Sumber seperti disebut dengan perundang-undangan, seperti yang terjadi di Inggris
d a n A m e r i k a .
Kedua, sumber yang sudah ada dan menjadi rujukan untuk undang-undang dasar dan perundang-undangan,
sebagaimana yang terjadi di Perancis, Turki, Mesir, Irak, dan Syria. Sumber seperti ini dinamakan dengan
sumberhistorisatausejarah.
Ini berarti negara mana pun di dunia ini mengambil undang-undang dasar dan undang-undangnya dari
kedua sumber di atas. Bisa dari sumber perundang-undangan atau dari sumber historis. Dalam hal ini, undang-
undang dasar merupakan hukum-hukum umum, adapun undang-undang merupakan hukum-hukum khusus
yangmerupakancabang.
Kita telah melihat, kata dustur dan qanun dalam istilah asing berarti hukum-hukum tertentu yang telah
dilegalisasi oleh negara untuk dijalankan oleh rakyat sebagai suatu keharusan. Makna seperti ini terdapat pula
pada kaum Muslim karena khalifah memiliki wewenang untuk melegalisasi hukum syara' tertentu yang
mengikat rakyat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, dua istilah ini, yaitu dustur dan qanun boleh digunakan
tanpaadahalangan.
Sumber konstitusi negara Khilafah hanyalah al-Quran dan Sunah. Lahirnya syariat merupakan hasil
ijtihad para mujtahid dan legalisasi khalifah terhadap hukum syara' yang diperintahkan untuk dilaksanakan oleh
rakyat.
Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan sifat dan hak khusus-Nya dalam masalah membuat hukum ini
didalamfirman-Nya:
{٥۷} َ‫ﻦ‬‫ِﻴ‬‫ﻠ‬ِ‫ﺻ‬‫َﺎ‬‫ﻔ‬ْ‫ﻟ‬‫ُا‬‫ﺮ‬ْ‫ﻴ‬َ‫ﺧ‬ َ‫ﻮ‬ُ‫ﻫ‬َ‫ﻭ‬ َّ‫ﻖ‬َ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُّ‫ﺺ‬ُ‫ﻘ‬َ‫ﻳ‬ ِ‫ﻪ‬ّ‫ﻠ‬ِ‫ﻟ‬ َّ‫ﻻ‬ِ‫إ‬ ُ‫ﻢ‬ْ‫ﻜ‬ُ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ن‬ِ‫إ‬
”Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi
keputusan yang paling baik”. (Qs. Al-An'am : 57)
Penyandaran kewenangan pembuatan hukum itu adalah ibadah yang hanya disandarkan kepada Allah
Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak boleh disandarkan kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagaimana
firman-Nya:
{٤٠} ُ‫ﻢ‬ِّ‫ﻴ‬َ‫ﻘ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ُ‫ﻦ‬‫ّﻳ‬ِ‫ﺪ‬‫اﻟ‬ َ‫ﻚ‬ِ‫ﻟ‬َ‫ﺫ‬ ُ‫ﻩ‬‫ّﺎ‬َ‫ﻳ‬ِ‫إ‬ َّ‫ﻻ‬ِ‫إ‬ ْ‫ا‬‫ُﻭ‬‫ﺪ‬ُ‫ﺒ‬ْ‫ﻌ‬َ‫ﺗ‬ َّ‫ﻻ‬َ‫ﺃ‬ َ‫ﺮ‬َ‫ﻣ‬َ‫ﺃ‬ ِ‫ﻪ‬ّ‫ﻠ‬ِ‫ﻟ‬ َّ‫ﻻ‬ِ‫إ‬ ُ‫ﻢ‬ْ‫ﻜ‬ُ‫ﺤ‬ْ‫ﻟ‬‫ا‬ ِ‫ن‬ِ‫إ‬
“Hak hukum (putusan) hanyalah milik Allah. Dia memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali
kepada-Nya. Itulah agama yang lurus”. (Qs. Yusuf : 40)
01
SLI
Jurnal Sharia Law-Edisi 01 Thn 2015 Hal | 03

6. D. LegislasiDalamNegaraKhilafah
Meski demikian, tidak berarti negara dalam Islam identik dengan teokrasi atau kekuasaan tuhan, dimana
seorang kepala negara Islam diklaim sebagai wakil Tuhan. Jelas tidak. Bahkan, konsep teokrasi ini justru ditolak
oleh Islam. Namun, tidak berarti, jika Islam menolak teokrasi, berarti negara Islam menganut demokrasi atau
kekuasaan rakyat. Juga tidak. Karena, demokrasi pun jelas-jelas ditolak oleh Islam. Namun, ini juga tidak berarti
bahwa negara Islam identik dengan teo-demokrasi, yang mengkompromikan kekuasan tuhan dan manusia. Juga
tidak. Karena, baik teokrasi maupun demokrasi sama-sama ditolak oleh Islam. Jadi, kalau bukan teokrasi,
demokrasiatauteo-demokrasi,laluapa?JawabannyaadalahKhilafah.
KhilafahNegaraManusia
Khilafah adalah negara bagi umat Islam di seluruh dunia, yang dipimpin oleh seorang Khalifah dengan
menjalankan hukum Islam secara kaffahdi dalam negeridan mengemban Islam ke seluruh dunia dengan dakwah
dan jihad. Khalifah adalah pria, Muslim, baligh, berakal, merdeka, adil dan mampu mengemban seluruh tugas
kekhilafahan. Dia adalah manusia biasa, bukan wakil Tuhan, bukan pula Nabi dan Rasul, juga tidak maksum
dari kesalahan, yang dipilih oleh umat Islam dan diberikan mandat melalui baiat yang mereka berikan. Karena
itu,diabisajugamelakukankesalahan,sebagaimanamanusiayanglain.
Namun demikian, Islam memberikan hak kepadanya untuk mengadopsi hukum agar bisa dijadikan
sebagai konstitusi maupun perundang-undangan. Karena Islam tidak mengenal pemisahan kekuasaan (split of
power), maka di tangannyalah seluruh kekuasaan itu berada. Dialah satu-satunya orang yang diberi otoritas
untuk mengadopsi hukum menjadi konstitusi dan perundang-undangan. Meski demikian, tidak berarti produk
hukum yang ditetapkannya sebagai konstitusi dan perundang-undangan itu tidak bisa dibatalkan. Karena itu, di
negara Khilafah ada Mahkamah Madzalim yang diberi otoritas untuk menguji, bahkan membatalkan hukum
yang dianggap menyalahi hukum Islam. Sekalipun hukum tersebut telah ditetapkan oleh Khalifah sebagai
konstitusidanperundang-undangan.
Jika dalam sistem demokrasi dengan trias politikanya telah memberikan hak legislasi kepada parlemen, maka
majelis umat di dalam negara Khilafah, yang merupakan representasi dari rakyat di seluruh dunia tidak
mempunyaifungsi legislasi.Fungsi majelisumatadalahfungsi syura danmuhasabah (kontrol).
Syura Bukan Legislasi
Fungsi syura dan muhasabah ini jelas berbeda dengan fungsi legislasi parlemen. Syura ini merupakan
aktivitas mengambil pendapat yang dilakukan di dalam majelis. Di dalamnya, bisa menyangkut hukum syara',
akademik termasuk strategi tertentu. Dalam hal ini, tolok ukur yang digunakan untuk mengambil pendapat
adalah pendapat yang paling benar, bukan suara mayoritas. Jika terkait dengan hukum syara', pendapat yang
paling benar adalah ketika hukum tersebut dalilnya paling kuat, meski tidak didukung oleh suara mayoritas.
Demikian juga kebenaran pendapat dalam akademik maupun strategi tidak dikembalikan kepada suara
mayoritas, tetapi dikembalikan kepada pakar di bidangnya. Suara majelis umat dalam konteks ini tidak mengikat
Khalifah.Inilahyangbiasanyadisebutsyura.
Sebagai contoh, ketika Khalifah menetapkan APBN Khilafah karena sumber pendapatan dan pos
pengeluarannya telah ditetapkan oleh hukum syara', maka anggota majelis umat tidak mempunyai hak budget
yangmengikatKhalifah.Dalamkasus ini,Khalifahtidakharustundukkepadasuaramajelisumat.
Ada juga pengambilan pendapat yang dilakukan oleh majelis umat dalam perkara yang tidak terkait dengan
hukum syara', juga tidak terkait dengan masalah akademik maupun strategi tertentu, tetapi masalah teknis yang
dampaknya bisa mereka perkirakan. Seperti memilih Utsman menjadi Khalifah, bukan 'Ali. Masalah seperti ini
merupakan masalah teknis, dan ditentukan berdasarkan suara mayoritas. Pendapat majelis umat dalam hal ini
mengikat dan harus dilaksanakan. Karena itu, siapa yang dipilih oleh majelis umat menjadi Khalifah, maka dia
harus dibaiat sebagai Khalifah. Demikian juga, ketika majelis umat keberatan dengan pengangkatan wali di
daerah tertentu, maka kalau keberatan tersebut didukung suara mayoritas, suara majelis umat ini pun mengikat
bagiKhalifah,danwajibdilaksanakan.
Dengan demikian, fungsi syura dalam majelis umat tidak identik dengan legislasi dalam parlemen. Dalam
negara demokrasi, produk legislasi parlemen ini mengikat eksekutif dan yudikatif, sedangkan
produksyuramajelis umat ini tidak mengikat, baik bagi Khalifah maupun yang lain. Selain itu, otoritas
pembuatan konstitusi dan perundang-undangan ada di tangan Khalifah. Karena dialah, satu-satunya yang
berhak mengadopsi hukum syara' sebagai konstitusi dan perundang-undangan negara Khilafah. Meskipun
untukitu,bolehsajadiamengadopsipendapatmajelisumat,tetapiitutidakmengikat.
01
SLI
Jurnal Sharia Law-Edisi 01 Thn 2015 Hal | 04

7. Dalam mengadopsi pemikiran dan hukum, pertama-tama Khalifah tidak akan mengadopsi mazhab tertentu
sebagai pemikiran dan hukum negara sehingga akan menyebabkan negara Khilafah menjadi negara mazhab.
Khalifah juga tidak akan mengadopsi masalah akidah, kecuali menetapkan wajibnya dalil qath'i sebagai dalil
akidah. Ini untuk menghilangkan dharar, yang memang hukumnya wajib, yaitu terjadi saling kafir-mengafirkan
di antara sesama kaum Muslim karena perbedaan furu' akidah. Selain itu, Khalifah juga tidak akan mengadopsi
masalah ibadah, seperti shalat, puasa dan haji, kecuali penyatuan awal-akhir Ramadhan, penetapan wukuf dan 10
Dzulhijjah,jugazakatdanjihad.Selebihnya,diserahkankepadamasing-masingsesuaidenganmazhabnya.
Ketika mengadopsi hukum, Khalifah akan menetapkan kaidah tabanni, seperti hanya menggunakanAlquran, as-
Sunnah, Ijmak Sahabat dan Qiyas, misalnya. Dengan begitu, dalam proses pembuatan konstitusi dan perundang-
undangan, Khalifah tidak akan mengadopsi hukum yang tidak dibangun dengan salah satu dari keempat dalil di
atas. Sebab, jika dia mengadopsi hukum yang ternyata tidak diambil dari salah satu dalil tersebu, maka hukum
tersebut statusnya bukan hukum Islam baginya. Jika hukum tersebut bukan hukum Islam baginya, maka ketika dia
jadikan konstitusi dan perundang-undangan, status konstitusi dan perundang-undangan tersebut juga bukan
konstitusidanperundang-undanganIslam.
Jika ini terjadi, maka Mahkamah Madzalim harus menjalankan tugasnya, yaitu menguji dan membatalkan
konstitusi dan perundang-undangan tersebut. Selain itu, koreksi dan kontrol juga bisa dilakukan oleh majelis umat
dan partai politik. Mahkamah Madzalim juga bisa menguji penarikan hukum (istidlal) yang dilakukan oleh
Khalifah, apakah dalil yang digunakan untuk menarik hukum tersebut sudah tepat atau tidak. Karena itu, para
hakim Mahkamah Madzalim ini harus mempunyai kualifikasi mujahid sehingga bisa menjalankan tugas dan
fungsinya.
01
SLI
Jurnal Sharia Law-Edisi 01 Thn 2015 Hal | 05
sumber utama konstitusi adalah al-Qur’an
dan Sunnah Nabi saw. Instruksi-instruksi
spesifik dari kedua sumber tersebut
kemudian diperluas dan dikodifikasikan
kedalam fiqh oleh para fuqoha atau yuris
dengan mengunakan instrument-instrument
interpretatif atau sumber prosedural syari'at
seperti qiyas (menerangkan hukum sesuatu
yang tidak ada nashnya dalam al-Qur'an dan
hadits dengan cara membandingkannya
dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya
berdasarkan nash), ijma' sahabat (consensus),
Ijtihad (usaha yang sungguh-sungguh dengan
mengerahkan segala kemampuan nalar untuk
menyelidiki dan menetapkan hukum suatu
perkara berdasarkan Al-Qur'an dan hadits)
danlain-lain.

8. PIAGAM MADINAH
KONSTITUSI
TERTULIS
PERTAMA
DI DUNIA

9. piagam madinah
Jurnal Sharia Law-Edisi 01 Thn 2015 Hal | 07
01
SLI

10. piagam madinah
Jurnal Sharia Law-Edisi 01 Thn 2015 Hal | 08
01
SLI

11. 01
SLI
LIMA BELAS abad yang lalu sebelum banyak masyarakat dunia mengenal konsitusi tertulis, bersamaan
tahun pertama Hijrah pada tahun 622 M, Rasulullah Muhammad telah membuat “Piagam Madinah” yang
dikenal konstitusi tertulis pertama di dunia dan sangat luar biasa.
Penyebutan konstitusi tertulis pertama di dunia ini bukan tanpa dasar. Sebab konstitusi Aristoteles
Athena yang ditulis pada papirus, ditemukan oleh seorang misionaris Amerika di Mesir baru pada tahun 1890
dan diterbitkan pada tahun 1891, itupun tidak dianggap sebuah konstitusi. Tulisan-tulisan hukum lainnya
pada perilaku masyarakat kuno telah ditemukan, tetapi tidak dapat digambarkan sebagai konstitusi.
Sementara itu, sejarahnya konstitusi Amerika Serikat baru disusun beberapa tahun setelah pernyataan
kemerdekaan Amerika Serikat (AS) yang ditanda tangani pada tahun 1776. Itupun mengalami banyak
perubahan (amandemen).
Namun “Piagam Madinah” (Madinah Charter) adalah konstitusi tertulis pertama mendahului Magna
Carta, yang berarti Piagam Besar, disepakati di Runnymede, Surrey pada tahun 1215. Landasan bagi
konstitusi Inggris ini pula yang menjadi rujukan Amerika membuat konstitusi yang selama ini dianggap oleh
Barat sebagai “dokumen penting dari dunia Barat” dan menjadi rujukan/model banyak negara di dunia.
Kehadiran “Piagam Madinah” nyaris 6 abad mendahului Magna Charta, dan hampir 12 abad
mendahului Konstitusi Amerika Serikat ataupun Prancis.
Kandungan “Piagam Madinah” terdiri daripada 47 pasal, 23 pasal membicarakan tentang hubungan
antara umat Islam yaitu; antara Kaum Anshat dan Kaum Muhajirin.
24 pasal lain membicarakan tentang hubungan umat Islam dengan umat lain, termasuk Yahudi.
“Piagam Madinah” atau juga dikenal “Perjanjian Madinah” atau “Dustar al-Madinah” juga“Sahifah al-
Madinah” dapat dikaitkan dengan Perlembagaan Madinah karena kandungannya membentuk peraturan-
peraturan yang berasaskan Syariat Islam bagi membentuk sebuah negara (Daulah Islamiyah) yang
menempatkan penduduk berbagai suku, ras dan agama (yang tinggal di Madinah/Yatsrib kala itu adalah
kaum Arab Muhajirin Makkah, Arab Madinah, dan masyarakat Yahudi yang hidup di Madinah).
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mencontohkan prinsip konstitusionalisme dalam
perjanjiannya dengan segenap warga Yatsrib (Madinah).
“Piagam Madinah” yang dibuat Rasulullah mengikat seluruh penduduk yang terdiri dari bebagai kabilah
(kaum) yang menjadi penduduk Madinah.
Inilah isi Undang-Undang Dasar tertulis yang terdiri dari 47 pasal itu:
‫اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‬ ‫ﺻﺤﻴﻔﺔ‬
(Piagam Madinah)
‫اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫اﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﺑﺴﻢ‬
.‫ﻣﻌﻬﻢ‬ ‫ﻭﺟﺎﻫﺪ‬ ‫ﺑﻬﻢ‬ ‫ﻓﻠﺤﻖ‬ ‫ﺗﺒﻌﻬﻢ‬ ‫ﻭﻣﻦ‬ ‫ﻭﻳﺜﺮب‬ ‫ﻗﺮﻳﺶ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻭاﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻭﺳﻠﻢ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺻﻠﻯﺎﷲ‬ ‫اﻟﻨﺒﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻛﺘﺎب‬ ‫ﻫﺬا‬
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Ini adalah piagam dari Muhammad Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari)
Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama
mereka.
۱. ‫اﻟﻨﺎس‬ ‫دﻭن‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻭاﺣﺪﺓ‬ ‫اﻣﺔ‬ ‫.اﻧﻬﻢ‬
Pasal 1
Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komuitas) manusia lain.
Jurnal Sharia Law-Edisi 01 Thn 2015 Hal | 09

12. ٢. ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻭاﻟﻘﺴﻂ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭف‬ ‫ﻋﺎﻧﻴﻬﻢ‬ ‫ﻳﻔﺪﻭن‬ ‫ﻭﻫﻢ‬ ‫ﻭاﻋﻄﺎﺋﻬﺎ‬ ‫اﺧﺬاﻟﺪﻳﺔ‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻢ‬ ‫ﻳﺘﻌﺎﻗﻠﻮن‬ ‫ﺭﺑﻌﺘﻬﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻳﺶ‬ ‫ﻗﺮ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻭن‬
Pasal 2
Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara
mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara baik dan adil di antara mukminin.
٣. ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻭاﻟﻘﺴﻂ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭف‬ ‫ﻋﺎﻧﻴﻬﺎ‬ ‫ﺗﻔﺪﻯ‬ ‫ﻃﺎﺋﻔﺔ‬ ‫ﻭﻛﻞ‬ ‫اﻻﻭﻟﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻗﻠﻬﻢ‬ ‫ﻳﺘﻌﺎﻗﻠﻮن‬ ‫ﺭﺑﻌﺘﻬﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭﺑﻨﻮﻋﻮف‬
Pasal 3
Banu Auf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka
seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
٤. ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻭاﻟﻘﺴﻂ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭف‬ ‫ﻋﺎﻧﻴﻬﺎ‬ ‫ﺗﻔﺪﻯ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ‬ ‫ﻃﺎﺋﻔﺔ‬ ‫ﻭﻛﻞ‬ ‫اﻻﻭﻟﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻗﻠﻬﻢ‬ ‫ﻳﺘﻌﺎﻗﻠﻮن‬ ‫ﻋﻠﻯﺮﺑﻌﺘﻬﻢ‬ ‫ﻭﺑﻨﻮﺳﺎﻋﺪﺓ‬
Pasal 4
Banu Sa'idah sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka
seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
٥. ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻭاﻟﻘﺴﻂ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭف‬ ‫ﻋﺎﻧﻴﻬﺎ‬ ‫ﺗﻔﺪﻯ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ‬ ‫ﻃﺎﺋﻔﺔ‬ ‫ﻭﻛﻞ‬ ‫اﻻﻭﻟﻰ‬ ‫ﻳﺘﻌﺎﻗﻠﻮن‬ ‫ﺭﺑﻌﺘﻬﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺤﺮﺙ‬ ‫ﻭﺑﻨﻮ‬
Pasal 5
Banu Al-Hars sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka
seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
٦. ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻭاﻟﻘﺴﻂ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭف‬ ‫ﻋﺎﻧﻴﻬﺎ‬ ‫ﺗﻔﺪﻯ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ‬ ‫ﻃﺎﺋﻔﺔ‬ ‫ﻭﻛﻞ‬ ‫اﻻﻭﻟﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻗﻠﻬﻢ‬ ‫ﻳﺘﻌﺎﻗﻠﻮن‬ ‫ﻋﻠﻯﺮﺑﻌﺘﻬﻢ‬ ‫ﻭﺑﻨﻮﺟﺸﻢ‬
Pasal 6
Banu Jusyam sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara
mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara
mukminin.
۷. ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻭاﻟﻘﺴﻂ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭف‬ ‫ﻋﺎﻧﻴﻬﺎ‬ ‫ﺗﻔﺪﻯ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ‬ ‫ﻃﺎﺋﻔﺔ‬ ‫ﻭﻛﻞ‬ ‫اﻻﻭﻟﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻗﻠﻬﻢ‬ ‫ﻳﺘﻌﺎﻗﻠﻮن‬ ‫ﻋﻠﻯﺮﺑﻌﺘﻬﻢ‬ ‫اﻟﻨﺠﺎﺭ‬ ‫ﻭﺑﻨﻮ‬
Pasal 7
Banu An-Najjar sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara
mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara
mukminin.
٨. ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻭاﻟﻘﺴﻂ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭف‬ ‫ﻋﺎﻧﻴﻬﺎ‬ ‫ﺗﻔﺪﻯ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ‬ ‫ﻃﺎﺋﻔﺔ‬ ‫ﻭﻛﻞ‬ ‫اﻻﻭﻟﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻗﻠﻬﻢ‬ ‫ﻳﺘﻌﺎﻗﻠﻮن‬ ‫ﻋﻠﻯﺮﺑﻌﺘﻬﻢ‬ ‫ﻋﻮف‬ ‫ﺑﻦ‬ ‫ﻋﻤﺮﻭ‬ ‫ﻭﺑﻨﻮ‬
Pasal 8
Banu 'Amr bin 'Awf sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara
mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara
mukminin.
۹. ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻭاﻟﻘﺴﻂ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭف‬ ‫ﻋﺎﻧﻴﻬﺎ‬ ‫ﺗﻔﺪﻯ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ‬ ‫ﻃﺎﺋﻔﺔ‬ ‫ﻭﻛﻞ‬ ‫اﻻﻭﻟﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻗﻠﻬﻢ‬ ‫ﻳﺘﻌﺎﻗﻠﻮن‬ ‫ﻋﻠﻯﺮﺑﻌﺘﻬﻢ‬ ‫اﻟﻨﺒﻴﺖ‬ ‫ﻭﺑﻨﻮ‬
Pasal 9
Banu Al-Nabit sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara mereka
seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara mukminin.
۱٠. ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫ﻭاﻟﻘﺴﻂ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭف‬ ‫ﻋﺎﻧﻴﻬﺎ‬ ‫ﺗﻔﺪﻯ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ‬ ‫ﻃﺎﺋﻔﺔ‬ ‫ﻭﻛﻞ‬ ‫اﻻﻭﻟﻰ‬ ‫ﻣﻌﺎﻗﻠﻬﻢ‬ ‫ﻳﺘﻌﺎﻗﻠﻮن‬ ‫ﻋﻠﻯﺮﺑﻌﺘﻬﻢ‬ ‫اﻻﻭس‬ ‫ﻭﺑﻨﻮ‬
Pasal 10
Banu Al-'Aws sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka bahu membahu membayar diat di antara
mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara
mukminin.
۱۱. ‫اﻭﻋﻘﻞ‬ ‫ﻓﺪاء‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭف‬ ‫ﻳﻌﻄﻮﻩ‬ ‫ان‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻢ‬ ‫ﻣﻔﺮﺟﺎ‬ ‫ﻻﻳﺘﺮﻛﻮن‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫.ﻭان‬
Pasal 11
Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang diantara mereka
tetapi membantunya dengan baik dalam poembayaran tebusan atau diat.
۱٢. ‫دﻭﻧﻪ‬ ‫ﻣﺆﻣﻦ‬ ‫ﻣﻮﻟﻰ‬ ‫ﻣﺆﻣﻦ‬ ‫ﻳﺤﺎﻟـﻒ‬ ‫.ﻭﻻ‬
Pasal 12
Seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa
persetujuan dari padanya.
01
SLI
Jurnal Sharia Law-Edisi 01 Thn 2015 Hal | 10

13. ۱٣. ‫ﻭان‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺑﻐﻰ‬ ‫ﻣﻨﻬﻢ‬ ‫اﻭ‬ ‫اﺑﺘﻐﻰ‬ ‫د‬ ‫ﺳﻴﻌﺔ‬ ‫ﻇﻠﻢ‬ ‫اﺓ‬ ‫اﺛﻢ‬ ‫اﻭﻋﺪﻭان‬ ‫اﻭ‬ ‫ﻓﺴﺎد‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫ﻭان‬ ‫اﻳﺪﻳﻬﻢ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﺟﻤﻴﻌﺎ‬ ‫ﻭﻟﻮ‬ ‫ﻛﺎن‬ ‫ﻭﻟﺪ‬ ‫.اﺣﺪﻫﻢ‬
Pasal 13
Orang-orang mukmin yang taqwa harus menentang orangyang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu
secara zalim , jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu
dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka.
۱٤. ‫ﻭﻻ‬ ‫ﻳﻘﺘﻞ‬ ‫ﻣﺆﻣﻦ‬ ‫ﻣﺆﻣﻨﺎ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻛﺎﻓﺮ‬ ‫ﻭﻻ‬ ‫ﻳﻨﺼﺮ‬ ‫ﻛﺎﻓﺮا‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫.ﻣﺆﻣﻦ‬
Pasal 14
Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh
pula orang beriman membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.
۱٥. ‫ﻭان‬ ‫ﺫﻣﺔ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﻭاﺣﺪﺓ‬ ‫ﻳﺤﻴﺪ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻢ‬ ‫اد‬ ‫ﻧﺎﻫﻢ‬ ‫ﻭان‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫ﻳﻌﻀﻬﻢ‬ ‫ﻣﻮاﻟﻲ‬ ‫ﺑﻌﺾ‬ ‫دﻭن‬ ‫.اﻟﻨﺎس‬
Pasal 15
Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu
saling membantu, tidak bergantung kepada golongan lain.
۱٦. ‫ﻭاﻧﻪ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺒﻌﻨﺎ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻳﻬﻮد‬ ‫ﻓﺎن‬ ‫ﻟﻪ‬ ‫اﻟﻨﺼﺮ‬ ‫ﻭاﻻﺳﻮﺓ‬ ‫ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﻦ‬ ‫ﻭﻻ‬ ‫ﻣﺘﻨﺎﺻﺮ‬ ‫.ﻋﻠﻴﻬﻢ‬
Pasal 16
Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan, sepanjang (mukminin)
tidak terzalimi dan ditentang olehnya.
۱۷. ‫ﻭان‬ ‫ﺳﻠﻢ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫ﻭاﺣﺪﺓ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻳﺴﺎﻟﻢ‬ ‫ﻣﺆﻣﻦ‬ ‫دﻭن‬ ‫ﻣﺆﻣﻦ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺘﺎﻝ‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺳﺒﻴﻞ‬ ‫اﷲ‬ ‫اﻻ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻮاء‬ ‫ﻭﻋﺪﻝ‬ ‫.ﺑﻴﻨﻬﻢ‬
Pasal 17
Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin
lainnya di dalam suatu peperangan di jalanAllah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.
۱٨. ‫ﻭان‬ ‫ﻛﻞ‬ ‫ﻏﺎزﻳﺔ‬ ‫ﻏﺰﺕ‬ ‫ﻣﻌﻨﺎ‬ ‫ﻳﻌﻘﺐ‬ ‫ﺑﻌﻀﻬﺎ‬ ‫.ﺑﻌﻀﺎ‬
Pasal 18
Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu membahu satu sama lain.
۱۹. ‫ﻭان‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫ﻳﺒﺊ‬ ‫ﺑﻌﻀﻬﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺑﻌﺾ‬ ‫ﺑـﻤﺎﻧﺎﻝ‬ ‫دﻣﺎءﻫﻢ‬ ‫ﻓﻯﺴﺒﻴﻞ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﻭان‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫ﻭاﻟﻤﺘﻘﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺣﺴﻦ‬ ‫ﻫﺪﻯ‬ ‫.ﻭاﻗﻮﻣﻪ‬
Pasal 19
Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang
beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.
٢٠. ‫ﻭاﻧﻪ‬ ‫ﻻﻳﺠﻴﺮ‬ ‫ﻣﺸﺮﻙ‬ ‫ﻣﺎﻻ‬ ‫ﻟﻘﺮ‬ ‫ﻳﺶ‬ ‫ﻭﻻﻧﻔﺴﺎ‬ ‫ﻭﻻﻳﺤﻮﻝ‬ ‫دﻭﻧﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫.ﻣﺆﻣﻦ‬
Pasal 20
Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan tidak boleh bercampur
tangan melawan orang beriman.
٢۱. ‫ﻭاﻧﻪ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻋﺘﺒﻂ‬ ‫ﻣﺆﻣﻨﺎ‬ ‫ﻗﺘﻼ‬ ‫ﻋﻦ‬ ‫ﺑﻴﻨﺔ‬ ‫ﻓﺎﻧﻪ‬ ‫ﻗﻮدﺑﻪ‬ ‫اﻻ‬ ‫ان‬ ‫ﻳﺮﺿﻰ‬ ‫ﻭﻟﻲ‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﻮﻝ‬ ‫ﻭان‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫ﻭﻻﻳﺤﻞ‬ ‫ﻟﻬﻢ‬ ‫اﻻﻗﻴﺎم‬ ‫.ﻋﻠﻴﻪ‬
Pasal 21
Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus dihukum bunuh,
kecuali wali terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam menghukumnya.
٢٢. ‫ﻭاﻧﻪ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻳﺤﻞ‬ ‫ﻟﻤﺆﻣﻦ‬ ‫ﺃﻗﺮ‬ ‫ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ‬ ‫ﻭﺁﻣﻦ‬ ‫ﺑﺎﷲ‬ ‫ﻭاﻟﻴﻮم‬ ‫اﻵﺧﺮ‬ ‫ان‬ ‫ﻳﻨﺼﺮ‬ ‫ﻣﺤﺪﺛﺎ‬ ‫ﻭﻻ‬ ‫ﻳـﺆﻭﻳﺔ‬ ‫ﻭاﻧﻪ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻧﺼﺮﻩ‬ ‫اﻭ‬ ‫ﺁﻭاﻩ‬ ‫ﻓﺎن‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻟﻌﻨﺔ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﻭﻏﻀﺒﻪ‬
‫ﻳﻮم‬ ‫اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ‬ ‫ﻭﻻﻳـﺆﺧﺬ‬ ‫ﻣﻨﻪ‬ ‫ﺻﺮف‬ ‫.ﻭﻻﻋﺪﻝ‬
Pasal 22
Tidak dibenarkan orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya padaAllah dan HariAkhir, untuk membantu
pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang memberi bantuan dan menyediakan tempat
tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dari Allah pada hari kiamat, dan tidak diterima dari padanya
penyesalan dan tebusan.
٢٣. ‫ﻭاﻧﻜﻢ‬ ‫ﻣﻬﻤﺎ‬ ‫اﺧﺘﻠﻔﺘﻢ‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺷﻴﺊ‬ ‫ﻓﺎن‬ ‫ﻣﺮدﻩ‬ ‫اﻟﻰ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺰﻭﺟﻞ‬ ‫ﻭاﻟﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺻﻠﻰ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻭﺳﻠﻢ‬
Pasal 23
Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla dan
(keputusan) Muhammad SAW.
01
SLI
Jurnal Sharia Law-Edisi 01 Thn 2015 Hal | 11

14. ٢٤. ‫ﻭان‬ ‫اﻟﻴﻬﻮد‬ ‫ﻳﻨﻔﻘﻮن‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﺎد‬ ‫اﻣﻮا‬ ‫ﻣﺤﺎﺭﺑﻴﻦ‬
Pasal 24
KaumYahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.
٢٥. ‫ﻭان‬ ‫ﻳﻬﻮد‬ ‫ﺑﻨﻲ‬ ‫ﻋﻮف‬ ‫اﻣﺔ‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫ﻟﻠﻴﻬﻮد‬ ‫دﻳﻨﻬﻢ‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬ ‫دﻳﻨﻬﻢ‬ ‫ﻣﻮاﻟﻴﻬﻢ‬ ‫ﻭاﻧﻔﺴﻬﻢ‬ ‫اﻻ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻇﻠﻢ‬ ‫ﻭاﺛﻢ‬ ‫ﻓﺎﻧﻪ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻳـﻮﺗﺦ‬ ‫اﻻ‬ ‫ﻧﻔﺴﻪ‬ ‫ﻭاﻫﻞ‬ ‫.ﺑﻴﺘﻪ‬
Pasal 25
Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi
kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali
bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga.
٢٦. ‫ﻭان‬ ‫ﻟﻴﻬﻮد‬ ‫ﺑﻨﻰ‬ ‫اﻟﻨﺠﺎﺭ‬ ‫ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﻬﻮد‬ ‫ﺑﻨﻰ‬ ‫ﻋﻮف‬
Pasal 26
KaumYahudi Banu Najjar diperlakukan sama sepertiYahudi Banu 'Awf.
٢۷. ‫ﻭان‬ ‫ﻟﻴﻬﻮد‬ ‫ﺑﻨﻰ‬ ‫اﻟﺤﺮﺙ‬ ‫ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﻬﻮد‬ ‫ﺑﻨﻰ‬ ‫ﻋﻮف‬
Pasal 27
KaumYahudi Banu Hars diperlakukan sama sepertiYahudi Banu 'Awf.
٢٨. ‫ﻭان‬ ‫ﻟﻴﻬﻮد‬ ‫ﺑﻨﻰ‬ ‫ﺳﺎﻋﺪﺓ‬ ‫ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﻬﻮد‬ ‫ﺑﻨﻰ‬ ‫ﻋﻮف‬
Pasal 28
KaumYahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama sepertiYahudi Banu 'Awf.
٢۹. ‫ﻭان‬ ‫ﻟﻴﻬﻮد‬ ‫ﺑﻨﻰ‬ ‫ﺟﺸﻢ‬ ‫ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﻬﻮد‬ ‫ﺑﻨﻰ‬ ‫ﻋﻮف‬
Pasal 29
KaumYahudi Banu Jusyam diperlakukan sama sepertiYahudi Banu 'Awf.
٣٠. ‫ﻭان‬ ‫ﻟﻴﻬﻮد‬ ‫ﺑﻨﻰ‬ ‫اﻻﻭس‬ ‫ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﻬﻮد‬ ‫ﺑﻨﻰ‬ ‫ﻋﻮف‬
Pasal 30
KaumYahudi BanuAl-'Aws diperlakukan sama sepertiYahudi Banu 'Awf.
٣۱. ‫ﻭان‬ ‫ﻟﻴﻬﻮد‬ ‫ﺑﻨﻰ‬ ‫ﺛﻌﻠﺒﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﻬﻮد‬ ‫ﺑﻨﻰ‬ ‫ﻋﻮف‬ ‫اﻻﻣﻦ‬ ‫ﻇﻠﻢ‬ ‫ﻭاﺛﻢ‬ ‫ﻓﺎﻧﻪ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻳﻮﺗﺦ‬ ‫اﻻﻧﻔﺴﻪ‬ ‫ﻭاﻫﻞ‬ ‫.ﺑﻴﺘﻪ‬
Pasal 31
KaumYahudi Banu Sa'labah diperlakukan sama sepertiYahudi Banu 'Awf.
٣٢. ‫ﻭان‬ ‫ﺟﻔﻨﻪ‬ ‫ﺑﻄﻦ‬ ‫ﺛﻌﻠﺒﻪ‬ ‫ﻛﺄ‬ ‫ﻧﻔﺴﻬﻢ‬
Pasal 32
KaumYahudi Banu Jafnah dari Sa'labah diperlakukan sama sepertiYahudi Banu 'Awf.
٣٣. ‫ﻭان‬ ‫ﻟﺒﻨﻰ‬ ‫اﻟﺸﻄﻴﺒﺔ‬ ‫ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻣﺎﻟﻴﻬﻮد‬ ‫ﺑﻨﻰ‬ ‫ﻋﻮف‬ ‫ﻭان‬ ‫اﻟﺒﺮ‬ ‫دﻭن‬ ‫اﻻﺛﻢ‬
Pasal 33
KaumYahudi Banu Syutaibah diperlakukan sama sepertiYahudi Banu 'Awf.
٣٤. ‫ﻭان‬ ‫ﻣﻮاﻟﻲ‬ ‫ﺛﻌﻠﺒﻪ‬ ‫ﻛﺄﻧﻔﺴﻬﻢ‬
Pasal 34
Sekutu-sekutu Sa'labah diperlakukan sama seperti mereka (Banu Sa'labah).
٣٥. ‫ﻭان‬ ‫ﺑﻄﺎﻧﺔ‬ ‫ﻳﻬﻮد‬ ‫ﻛﺄﻧﻔﺴﻬﻢ‬
Pasal 35
KerabatYahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).
٣٦. ‫ﻭاﻧﻪ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻳﺨﺮﺝ‬ ‫اﺣﺪﻣﻨﻬﻢ‬ ‫اﻻ‬ ‫ﺑﺎﺫن‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺻﻠﻯﺎﷲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻭﺳﻠﻢ‬ ‫ﻭاﻧﻪ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻳﻨﺤﺠﺮﻋﻠﻰ‬ ‫ﺛﺎﺭ‬ ‫ﺟﺮﺡ‬ ‫ﻭاﻧﻪ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻓﺘﻚ‬ ‫ﻓﺒﻨﻔﺴﻪ‬ ‫ﻓﺘﻚ‬ ‫ﻭاﻫﻞ‬ ‫ﺑﻴﺘﻪ‬ ‫اﻻ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻇﻠﻢ‬ ‫ﻭان‬ ‫اﷲ‬
‫ﻋﻠﻰ‬ ‫.اﺑﺮﻫﺬا‬
Pasal 36
Tidak seorang pun dibenarkan (untuk berperang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak boleh dihalangi
(menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat (membunuh), maka balasan
kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya. Sesunggunya Allah sangat
membenarkan ketentuan ini.
01
SLI
Jurnal Sharia Law-Edisi 01 Thn 2015 Hal | 12

15. ٣۷. ‫ﻭان‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻴﻬﻮد‬ ‫ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ‬ ‫ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ‬ ‫ﻭان‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻢ‬ ‫اﻟﻨﺼﺮﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺎﺭب‬ ‫اﻫﻞ‬ ‫ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ‬ ‫ﻭان‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻢ‬ ‫اﻟﻨﺼﺢ‬ ‫ﻭاﻟﻨﺼﻴﺤﺔ‬ ‫ﻭاﻟﺒﺮ‬
‫دﻭن‬ ‫اﻻﺛﻢ‬ ‫ﻭاﻧﻪ‬ ‫ﻟﻢ‬ ‫ﻳﺄﺛﻢ‬ ‫اﻣﺮؤ‬ ‫ﺑـﺤﻠﻴﻔﻪ‬ ‫ﻭان‬ ‫اﻟﻨﺼﺮ‬ ‫.ﻟﻠﻤﻈﻠﻮم‬
Pasal 37
Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya dan bagi mauk muslimin ada kewajiban biaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu membantu
dalam menghadapi musuh piagam ini. Mereka saling memberi saran dan nasehat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak
menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.
٣٨. ‫ﻭان‬ ‫اﻟﻴﻬﻮد‬ ‫ﻳﻨﻔﻘﻮن‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫ﻣﺎدا‬ ‫ﻣﻮا‬ ‫.ﻣﺤﺎﺭﺑﻴﻦ‬
Pasal 38
KaumYahudi memikul bersama mukiminin selama dalam peperangan.
٣۹. ‫ﻭان‬ ‫ﻳﺜﺮب‬ ‫ﺣﺮام‬ ‫ﺟﻮﻓﻬﺎﻻﻫﻞ‬ ‫ﻫﺬﻩ‬ ‫.اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ‬
Pasal 39
Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya haram (suci) bagi warga piagam ini.
٤٠. ‫ﻭان‬ ‫اﻟﺠﺎﺭ‬ ‫ﻛﺎﻟﻨﻔﺲ‬ ‫ﻏﻴﺮ‬ ‫ﻣﻀﺎﺭ‬ ‫.ﻭﻻاﺛﻢ‬
Pasal 40
Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak bertindak merugikan dan tidak khianat.
٤۱. ‫ﻭاﻧﻪ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﺗﺠﺎﺭﺣﺮﻣﺔ‬ ‫اﻻ‬ ‫ﺑﺎﺫن‬ ‫اﻫﻠﻬﺎ‬
Pasal 41
Tidak boleh jaminan diberikan kecuali seizin ahlinya.
٤٢. ‫ﻭاﻧﻪ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻛﺎن‬ ‫ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻫﻞ‬ ‫ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺣﺪﺙ‬ ‫ﻭاﺷﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﻳﺨﺎف‬ ‫ﻓﺴﺎدﻩ‬ ‫ﻓﺎن‬ ‫ﻣﺮدﻩ‬ ‫اﻟﻰ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﻋﺰﻭﺟﻞ‬ ‫ﻭاﻟﻰ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺻﻠﻯﺎﷲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻭﺳﻠﻢ‬ ‫ﻭان‬ ‫اﷲ‬
‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺗﻘﻰ‬ ‫ﻣﺎ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ‬ ‫.ﻭاﺑﺮﻩ‬
Pasal 42
Bila terjadi suatu persitiwa atau perselisihan di antara pendukung piagam ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan
penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah Azza Wa Jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara
dan memandang baik isi piagam ini.
٤٣. ‫ﻭاﻧﻪ‬ ‫ﻻﺗﺠﺎﺭ‬ ‫ﻗﺮﻳﺶ‬ ‫ﻭﻻ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻧﺼﺮﻫﺎ‬
Pasal 43
Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.
٤٤. ‫ﻭان‬ ‫ﺑﻴﻨﻬﻢ‬ ‫اﻟﻨﺼﺮ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫دﻫﻢ‬ ‫.ﻳﺜﺮب‬
Pasal 44
Mereka (pendukung piagam) bahu membahu dalam menghadapi penyerang kotaYatsrib.
٤٥. ‫ﻭاﺫا‬ ‫دﻋﻮا‬ ‫اﻟﻰ‬ ‫ﺻﻠﺢ‬ ‫ﻳﺼﺎﻟﺤﻮﻧﻪ‬ (‫)ﻭﻳﻠﺒﺴﻮﻧﻪ‬ ‫ﻓﺎﻧﻬﻢ‬ ‫ﻳﺼﺎﻟﺤﻮﻧﻪ‬ ‫ﻭﻳﻠﺒﺴﻮﻧﻪ‬ ‫ﻭاﻧﻬﻢ‬ ‫اﺫا‬ ‫دﻋﻮا‬ ‫اﻟﻰ‬ ‫ﻣﺜﻞ‬ ‫ﺫﻟﻚ‬ ‫ﻓﺎﻧﻪ‬ ‫ﻟﻬﻢ‬ ‫ﻋﻠﻯﺎﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ‬ ‫اﻻ‬ ‫ﻣﻦ‬
‫ﺣﺎﺭب‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺪﻳﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻛﻞ‬ ‫اﻧﺎس‬ ‫ﺣﺼﺘﻬﻢ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺟﺎﺑﻨﻬﻢ‬ ‫اﻟﺬﻯ‬ ‫.ﻗﺒﻠﻬﻢ‬
Pasal 45
Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi perdamaian serta melaksankan perdamaian
itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan
melaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban) masing-
masing sesuai tugasnya.
٤٦. ‫ﻭان‬ ‫ﻳﻬﻮد‬ ‫اﻻﻭس‬ ‫ﻣﻮاﻟﻴﻬﻢ‬ ‫ﻭاﻧﻔﺴﻬﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺜﻞ‬ ‫ﻣﺎﻻﻫﻞ‬ ‫ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ‬ ‫ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺒﺮ‬ ‫اﻟﺤﺴﻦ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫اﻫﻞ‬ ‫ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ‬ ‫ﻭان‬ ‫اﻟﺒﺮ‬ ‫دﻭن‬ ‫.اﻻﺛﻢ‬
Pasal 46
Kaum YahudiAl-'Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan
yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan).
Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya. SesungguhnyaAllah palingmembenarkan dan memandang baik isi piagam ini.
٤۷. ‫ﻭﻻ‬ ‫ﻳﻜﺴﺐ‬ ‫ﻛﺎﺳﺐ‬ ‫اﻻﻋﻠﻰ‬ ‫ﻧﻔﺴﻪ‬ ‫ﻭان‬ ‫اﷲ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺻﺪﻕ‬ ‫ﻓﻰ‬ ‫ﻫﺬﻩ‬ ‫اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ‬ ‫ﻭاﺑﺮﻩ‬ ‫ﻭاﻧﻪ‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻳﺤﻮﻝ‬ ‫ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻜﺘﺎب‬ ‫دﻭن‬ ‫ﻇﺎﻟﻢ‬ ‫.ﻭﺁﺛﻢ‬ ‫ﻭاﻧﻪ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﺧﺮﺝ‬
‫ﺁﻣﻦ‬ ‫ﻭﻣﻦ‬ ‫ﻗﻌﺪ‬ ‫ﺁﻣﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ‬ ‫اﻻ‬ ‫ﻣﻦ‬ ‫ﻇﻠﻢ‬ ‫ﻭاﺛﻢ‬ ‫ﻭان‬ ‫اﷲ‬ ‫ﺟﺎﺭ‬ ‫ﻟﻤﻦ‬ ‫ﺑﺮ‬ ‫ﻭاﺗﻘﻰ‬ ‫ﻭﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﺭﺳﻮﻝ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﺻﻠﻰ‬ ‫اﷲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻭﺳﻠﻢ‬
Pasal 47
Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah
aman, kecuali orang yang zalim dan khianat.Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW
01
SLI
Jurnal Sharia Law-Edisi 01 Thn 2015 Hal | 13

16. Sharia Law Institute
Karya-karya
Pemesanan Hubungi
HP 0899.4589.021
PIN BBM 51EDC6C3
WWW.SHARIALAWINSTITUTE.COM

17. NEGARA ISLAM PERTAMA
KONSTITUSI
Pengantar
Sejarah mencatat jauh-jauh hari sebelum UNESCO menetapkan konstitusinya tentang toleransi dan memperingati
hari toleransi internasional tersebut, di jazirah Arab pernah ada dan dibuat sebuah perjanjian tertulis yang secara
resmi mengatur soal toleransi tersebut. Pada tahun 622, Nabi Muhammad SAW menyusun dan membuat sebuah
dokumen yang disebut sebagai: 'Piagam Madinah' atau 'Konstitusi Madinah', yang merupakan sebuah perjanjian
formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di kota Yatsrib, yang kemudian berubah
nama menjadi kota Madinah. Dokumen ini disusun secara jelas dan bertujuan untuk menghentikan pertentangan
sengit antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Dalam dokumen ini ditetapkan pula sejumlah hak-hak dan
kewajiban-kewajiban bagi kaum Muslim, kaum Yahudi, dan komunitas-komunitas pagan yang berdomisili di Madinah,
sehingga membuat komunitas yang berbeda suku dan agama itu menjadi sebuah kesatuan komunitas, yang dalam
bahasaArab disebut sebagai: 'ummah'.
Piagam Madinah (Madinah Charter/Al-Ahd bi Al-Madinat/Ash-Shahifah) sering dianggap sebagai dasar dari
pembentukan negara Islam pertama di Madinah. Dan Nabi Muhammad dipercayai sebagai peletak dasar negara itu.
Memang, tidak semua sepakat tentang konklusi ini.Ada sebagian kalangan justru tidak memandang Piagam Madinah
sebagai dokumen politik. Dan lebih jauh, mereka pun tidak memandang Nabi Muhammad sebagai figure politik,
karena menurut mereka, Islam memang tidak berbicara soal politik, termasuk berbicara tentang konsep negara.
Pendapat semacam ini salah satunya digagas oleh Ali Abdur Raziq melalui bukunya yang kontroversial “al-Islam wa
al-Ushul al-Hukmi: Bahstun Fi al-Khilafati wa al-Hukumati fi al-Islam”. Dalam bukunya tersebut dia menyimpulkan
beberapa hal penting, di antaranya bahwa Nabi tidak membangun negara dalam otoritas spiritualnya. Pendapat ini
kemudian diadopsi oleh kalangan Islam Liberal dan kaum sekularis lainnya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Hanya saja, pendapat demikian banyak mendapat tentangan dari mayoritas umat, khususnya kalangan ulama dan
cendikiawan muslim. Bahkan para peneliti dari dunia Barat pun tak sedikit yang berpendapat, bahwa Islam adalah
agama (ruhiyah) dan politik (siyasiyah/siyasah), dan bahwa Muhammad adalah figure politik. Salah satu buktinya
adalah keberadaan Piagam Madinah yang klausul-klausulnya sarat dengan statemen dan kebijakan politik.
Di antara yang berpendapat demikian adalah Muhammad Husain Haikal yang
menyebut, bahwa kehadiran Muhammad di Madinah merupakan fase politik dimana
beliau telah meletakkan dasar kesatuan politik dengan Islam sebagai landasannya.
Begitupun beliau menyebut Piagam Madinah sebagai sebuah dokumen politik.
Senada dengan itu, Ismail R Al-Faruqi dan Lois Lamya Al-Faruqi menyebut bahwa
Muhammad adalah pemimpin negara dan pemakluman Piagam Madinah yang
mereka sebut sebagai konstitusi pertama dalam sejarah manusia ini sebagai awal
berdirinya negara Islam pertama. Bahkan Dalam Al-Watsâ'iq as-Siyâsiyyah li al-
'Ahdi an-Nabawi wa al-Khilâfah ar-Rasyîdah (Dokumen Politik era Nabi dan Khilafah
Rasyidah) yang ditulis oleh Muhammad Hamidullah dan dalam kitab Fiqh as-Sîrah
karya Dr. Said Ramadhan al-Buthi piagam tersebut jelas-jelas dinyatakan sebagai
konstitusi negara.
Jurnal Sharia Law-Edisi 01 Thn 2015 Hal | 15

18. Adapun sarjana Barat yang mengakui Piagam Madinah sebagai dokumen politik diantaranya H.R.
Gibb dan Montgomery Watt. H.R. Gibb dalam komentarnya menyatakan bahwa isi Piagam Madinah
pada prinsipnya telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah yang juga
berfungsi sebagai undang-undang, dan merupakan hasil pemikiran serta inisiatif Muhammad sendiri.
Sementara itu, Montgomery Watt lebih tepat lagi menyatakan: bahwa Piagam Madinah tidak lain
adalah suatu konstitusi yang menggambarkan bahwa warga Madinah saat itu bisa dianggap telah
membentuk satu kesatuan politik dan satu persekutuan yang diikat oleh perjanjian yang luhur diantara
para warganya.
Piagam Madinah Sebagai Dasar Kesatuan Politik
Sebagaimana diketahui, ketika Rasul saw mendirikan negara Islam, masyarakat madinah terdiri dari
beberapa kelompok. Pertama, kelompok kaum muslim dari kalangan kaum muhajirin dan anshar, dan
ini adalah kelompok mayoritas. Kedua, kelompok musyrik yang berasal dari kabilah-kabilah yang ada
di Madinah. Mereka sudah terwarnai oleh opini Islam dan tidak lagi nampak sebagai masyarakat
tersendiri. Ketiga, kelompok Yahudi dari berbagai kabilah yang tinggal di wilayah Kota Madinah,
termasuk Yahuni Bani Qainuqa, dan kelompok yahudi yang tinggal di luar kota madinah yaitu Yahudi
Bani Nadhir dan Bani Quraidzah. Kelompok Yahudi ini merupakan komunitas yang terpisah dengan
komunitas kaum muslim, pemikiran dan perasaan mereka berbeda dengan kaum muslim. Begitu pula
metode pemecahan masalah diantara mereka. Sehingga mereka merupakan kelompok masyarakat
tersendiri yang terpisah dari masyarakat Madinah.
Yahudi sejak lama telah mengintimidasi masyarakat Madinah. Oleh karenanya mereka merupakan
masalah yang mungkin muncul paling awal ketika negara Islam baru berdiri. Masalah ini memerlukan
solusi. Maka segera setelah Rasulullah Saw hijrah dan melakukan peleburan dan penyatuan seluruh
kaum Muslimin hingga kondisinya stabil dan kokoh, baik melalui strategi muakho
(mempersaudarakan kaum Muslim dengan persaudaraan yang kuat dan berimplikasi pada aspek
mu'amalah, harta dan urusan mereka) maupun pembangunan mesjid yang berpengaruh pada
pembinaan ruhiyah mereka, pada tahun 622 M Rasulullah saw menyusun teks perjanjian yang
mengatur interaksi antar kaum muslim dan sesama warga negara, hak dan kewajiban warga negara
dan hubungan luar negeri. Piagam ini juga secara khusus mengatur dan membatasi secara tegas
posisi kaum Muslim dan kaum Yahudi, mengatur interaksi di antara mereka dan merumuskan
kewajiban-kewajiban yang harus mereka pikul dengan kebijakan khusus. Dengan kata lain,
sebagaimana disebutkan oleh Jaih Mubarak , Piagam Madinah telah menjadi dasar persatuan
pendudukYatstrib yang terdiri atas Muhajirin,Anshar danYahudi.
Dengan piagam inilah, kewibawaan negara Islam dan supremasi hukumnya bisa tegak. Dan ini
merupakan modal awal bagi negara yang baru berdiri untuk menjaga stabilitas dalam negerinya dan
fokus pada upaya membangun berbagai aspek yang menjadi jalan bagi terealisasinya pengaturan
berbagai urusan umat, baik di dalam maupun di luar negeri. Melaui Piagam Madinah, semua warga
Madinah saat itu meskipun mereka berasal dari berbagai suku (plural/heterogen) dipersatukan
sebagai satu komunitas (ummah). Hubungan antara sesama warga yang muslim dan yang non
muslim didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga yang baik, saling membantu dalam menghadapi
agresi dari luar dan menghormati kebebasan beragama. Melalui perjanjian ini pula seluruh
warganegara (baik muslim maupun non muslim), maupun negara bertetangga yang terikat dengan
perjanjian terjamin hak dan kewajiban politiknya secara adil dan merata.
Dari semua penjelasan di atas, jelas, bahwa persyaratan sebuah negara, walaupun masih sederhana,
telah terpenuhi di Madinah, yakni ada wilayah, pemerintahan, negara, rakyat, kedaulatan dan ada
konstitusi. Hal ini sekaligus menampik pendapat-pendapat yang menolak adanya hubungan antara
agama Islam dengan politik kenegaraan.
Jurnal Sharia Law-Edisi 01 Thn 2015 Hal | 16
01
SLI

19. Klausul Politik Dalam Piagam Madinah
Teks Piagam Madinah dapat kita rujuk dalam buku-buku sirah dan tarikh karya para ulama terdahulu.
Piagam ini secara lengkap diriwayatkan oleh Ibn Hisyam (w. 213 H) dan Ibn Ishaq (w. 151 H), dua
penulis muslim yang mempunyai nama besar dalam bidangnya. Menurut penelitianAhmad Ibrahim al-
Syarif, tidak ada periwayat lain sebelumnya selain kedua penulis di atas yang meriwayatkan dan
menuliskannya secara sistematis dan lengkap. Meskipun demikian, tidak diragukan lagi kebenaran
dan keotentikan piagam tersebut, mengingat gaya bahasa dan penyusunan redaksi yang digunakan
dalam Piagam Madinah ini setaraf dan sejajar dengan gaya bahasa yang dipergunakan pada
masanya. Demikian pula kandungan dan semangat piagam tersebut sesuai dengan kondisi
sosiologis dan historis zaman itu. Keotentikan Piagam Madinah ini diakui pula oleh William
Montgomery Watt, yang menyatakan bahwa dokumen piagam tersebut, yang secara umum diakui
keotentikannya, tidak mungkin dipalsukan dan ditulis pada masa Umayyah dan Abbasiyah yang
dalam kandungannya memasukkan orang non muslim ke dalam kesatuan ummah.
Menurut Muhammad Hamidullah yang telah melakukan penelitian terhadap beberapa karya tulis yang
memuat Piagam Madinah, bahwa ada sebanyak 294 penulis dari berbagai bahasa. Yang terbanyak
adalah dalam bahasa Arab, kemudian bahasa-bahasa Eropa. Hal ini menunjukkan betapa
antusiasnya mereka dalam mengkaji dan melakukan studi terhadap piagam peninggalan Nabi.
Dalam teks aslinya, Piagam Madinah ini semula tidak terdapat pasal-pasal. Pemberian pasal-pasal
sebanyak 47 itu baru kemudian dilakukan oleh A.J. Winsick dalam karyanya Mohammed en de joden
te Madina, tahun 1928 M yang ditulis untuk mencapai gelar doktornya dalam sastra semit. Melalui
karyanya itu, Winsick mempunyai andil besar dalam memasyarakatkan Piagam Madinah ke kalangan
sarjana Barat yang menekuni studi Islam. Sedangkan pemberian bab-bab dari 47 pasal itu dilakukan
oleh ZainalAbidinAhmad yang membaginya menjadi 10 bab.
Berikut petikan lengkap terjemahan Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal:
I. PREAMBULE
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad,
Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib
(Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka.
II. PEMBENTUKAN UMAT
Pasal 1: Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.
Pasal 2: Kaum Muhajirin (pendatang) dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-
membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara
yang baik dan adil di antara mukminin.
Pasal 3: Banu 'Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara
mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adil di antara
mukminin.
Pasal 4: Banu Sa'idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara
mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan
adil di antara mukminin.
Jurnal Sharia Law-Edisi 01 Thn 2015 Hal | 17
01
SLI

20. Pasal 5: Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara
mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan
adil di antara mukminin.
Pasal 6: Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di
antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik
dan adil di antara mukminin.
Pasal 7: Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di
antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik
dan adil di antara mukminin.
Pasal 8: Banu 'Amr Ibn 'Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di
antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik
dan adil di antara mukminin.
Pasal 9: Banu al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di
antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik
dan adil di antara mukminin.
Pasal 10: Banu al-'Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di
antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik
dan adil di antara mukminin.
III. PERSATUAN SEAGAMA
Pasal 11: Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di
antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.
Pasal 12: Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya,
tanpa persetujuan dari padanya.
Pasal 13: Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di antara mereka mencari
atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan
mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di
antara mereka.
Pasal 14: Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh)
orang kafir.Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orang beriman.
Pasal 15: Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat.
Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain.
IV. PERSATUAN SEGENAPWARGANEGARA
Pasal 16: Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dan santunan,
sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya).
Pasal 17: Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian
tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah Allah, kecuali atas dasar
kesamaan dan keadilan di antara mereka.
Pasal 18: Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain.
Pasal 19: Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan
Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.
Pasal 20: Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy, dan
tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.
Pasal 21: Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus
Jurnal Sharia Law-Edisi 01 Thn 2015 Hal | 18
01
SLI

21. Pasal 21: Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya, harus
dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu
dalam menghukumnya.
Pasal 22: Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allah dan
Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapa yang
memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan dan
kemurkaanAllah di hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan dan tebusan.
Pasal 23:Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan)Allah 'azza
wa jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.
V. GOLONGAN MINORITAS
Pasal 24: KaumYahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.
Pasal 25: Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama
mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu
dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan
keluarganya.
Pasal 26: KaumYahudi Banu Najjar diperlakukan sama sepertiYahudi Banu 'Awf.
Pasal 27: KaumYahudi Banu Hars diperlakukan sama sepertiYahudi Banu 'Awf.
Pasal 28: KaumYahudi Banu Sa'idah diperlakukan sama sepertiYahudi Banu 'Awf.
Pasal 29: KaumYahudi Banu Jusyam diperlakukan sama sepertiYahudi Banu 'Awf.
Pasal 30: KaumYahudi Banu al-'Aws diperlakukan sama sepertiYahudi Banu 'Awf.
Pasal 31: Kaum Yahudi Banu Sa'labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu 'Awf, kecuali orang
zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya.
Pasal 32: Suku Jafnah dari Sa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa'labah).
Pasal 33: Banu Syutaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu 'Awf. Sesungguhnya kebaikan
(kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).
Pasal 34: Sekutu-sekutu Sa'labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa'labah).
Pasal 35: KerabatYahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).
VI. TUGAS WARGANEGARA
Pasal 36: Tidak seorang pun dibenarkan (untuk perang), kecuali seizin Muhammad SAW. Ia tidak
boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat
(membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali ia teraniaya.
SesungguhnyaAllah sangat membenarkan (ketentuan) ini.
Pasal 37: Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajiban biaya.
Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu-membantu dalam menghadapi musuh Piagam ini. Mereka
saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidak menanggung
hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yang teraniaya.
Pasal 38: KaumYahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.
VII. MELINDUNGI NEGARA
Pasal 39: Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya “haram” (suci) bagi warga Piagam ini.
Pasal 40: Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidak
bertindak merugikan dan tidak khianat.
Pasal 41:Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya.
Jurnal Sharia Law-Edisi 01 Thn 2015 Hal | 19
01
SLI

22. VIII. PIMPINAN NEGARA
Pasal 42: Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung Piagam ini, yang
dikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah 'azza
wa jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. SesungguhnyaAllah paling memelihara dan memandang
baik isi Piagam ini.
Pasal 43: Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukung mereka.
Pasal 44: Mereka (pendukung Piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kotaYatsrib.
IX. POLITIK PERDAMAIAN
Pasal 45:Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan) memenuhi
perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi. Jika mereka
diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan perdamaian
itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orang wajib melaksanakan (kewajiban)
masing-masing sesuai tugasnya.
Pasal 46: Kaum yahudi al-'Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok
lain pendukung Piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung Piagam
ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (pengkhianatan). Setiap orang
bwertanggungjawab atas perbuatannya. SesungguhnyaAllah paling membenarkan dan memandang
baik isi Piagam ini.
X. PENUTUP
Pasal 47: Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar
(bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah
adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW.
Jika disimpulkan, secara garis besar Piagam Madinah ini mengatur :
Pertama, interaksi antar kaum mukmin (klausul no. 1-15 dan 17-24)
Kedua, Interaksi kaum mukmin (muslim) dengan warga negara non muslim (Yahudi) yang tunduk
kepada hukum Islam sebagai seorang kafir dzimmi.Antara lain :
“dan bahwa orang-orang Yahudi yang mengikuti langkah kami, maka mereka memperoleh
perlindungan dan hak yang sama, mereka tidak akan dimusuhi dan tidak pula dianiaya”(klausul 16);
“dan bahwa orang Yahudi akan mendapat pembagian harta bersama kaum mukmin selama mereka
ikut berperang (bersama kaum mukmin)” (klausul 25)
Ketiga, hukum yang diterapkan adalah hukum Islam, dimana jika terjadi perselisihan maka solusi dan
hukumnya dikembalikan kepada hukum Islam. “dan bahwa kalian, apapun yang kalian berselisih
tentang sesuatu maka tempat kembalinya adalah kepada Muhammad saw”.(klausul 24)
Keempat, interaksi kaum muslim dengan komunitas yahudi yang ikut menandatangani Piagam
Madinah (Yahudi Bani 'Awf, Bani an-Najjâr, al-Hârits, Sâ'adah, al-Aws, Tsa'labah, Jusyam, Jufnah
Buthn min Tsa'labah, Bani asy-Syatîbah, Sekutu Tsa'labah dan teman-teman dekat mereka).
Diantaranya :
Jurnal Sharia Law-Edisi 01 Thn 2015 Hal | 20
01
SLI

23. Kedekatan dan KekerabatanYahudi berlaku antar mereka (klausul 35, 36)
“Tidak seorangpun dari mereka boleh keluar (dari Madinah) kecuali dengan izin Muhammad saw”
(Klausul 37)
Mereka tidak boleh bekerja sama dengan dan atau memberi bantuan kepada kafir Quraisy (klausul
45-47)
Kota Madinah harus menjadi kota suci (harus dijaga) oleh semua orang yang menandatangai Piagam
Madinah, (kalusul 41-43).
“Bahwa peristiwa atau perselisihan yang terjadi diantara orang-orang yang menandatangai piagam
ini, yang dikhawatirkan menimbulkan kerusakan, maka tempat kembalinya kepadaAllah 'Ajja wa Jalla
dan kepada Muhammad Rasulullah saw, dan bahwa Allah menjaga dan berbuat baik kepada orang-
orang yang menandatangani piagam ini.” (Klausul no. 44)
Dalam piagam ini belum disebutkan Yahudi Bani Qainuqa', Bani Nadhir dan Bani Quraidzah. Hal itu
karena pada awalnya mereka menolak menandatangani perjanjian Piagam Madinah itu. Namun tidak
lama kemudian mereka ikut menyetujui dan menandatanganinya, dan dibuat perjanjian khusus
dengan mereka semisal perjanjian Piagam Madinah ini.
Penutup
Dari paparan singkat ini, jelas bahwa dari sisi komposisi masyarakat Madinah yang diakui dalam
Piagam Madinah itu memang terdiri dari beberapa kelompok komunitas (plural). Namun semua
kelompok itu tunduk kepada sistem dan hukum Islam . Dalam masalah mu'amalah dan uqubat, orang-
orang musyrik dan komunitas Yahudi, semuanya tunduk kepada sistem dan hukum Islam,
sebagaimana juga warga negara Muslim. Setiap persengketaan terkait masalah-masalah mu'amalah
dan uqubat yang terjadi di antara mereka, baik yang seagama maupun antar agama, seluruhnya
dikembalikan pada hukum-hukum Islam (Lihat klausus 42). Sementara dalam masalah aqidah,
ibadah dan ahwal asy-syakhsiyah, mereka dibiarkan dengan keyakinan masing-masing dan tidak
dipaksa untuk memeluk Islam.
Seluruh warga negara, Muslim maupun Non Muslim berkedudukan sama di hadapan hukum, memiliki
hak dan kewajiban yang sama dan adil tanpa ada diskriminasi. Mereka juga berkewajiban menjaga
stabilitas negara secara bersama-sama, tidak bebas membentuk kelompok atau
bekerjasama/berkonspirasi dengan komunitas lain, tanpa perkenan dari Rasul saw sebagai kepala
negara. Merekapun tidak boleh keluar dari Madinah tanpa ijin Rasulullah saw. Menurut piagam
Madinah itu, kekuasaan ada ditangan Rasul dan kaum muslim. Karena komunitas kaum musyrik dan
komunitas kaumYahudi justru tunduk kepada Rasulullah saw sebagai kepala Negara Islam Madinah.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Faruqi, Ismail R dan Lois Lamya Al-Faruqi. 2000. Atlas Budaya Islam (Terj.). Bandung : Mizan. Jaringan Islam Liberal. 2002. Seri Islam Liberal, Wajah Liberal Islam di Indonesia. Jakarta : JIL.
An-Nabhani, Syaikh Taqiyuddin. 2002. Ad-Dawlah Al-Islamiyah. Beirut : Dar al-Ummah. Edisi Mu'tamadah.
Haekal, Muhammad Husain. 2003. Sejarah Hidup Muhammad. Jakarta : Lentera Antar Nusa.Cet. Ke-2.
Ibnu Hisyam, Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisyam Al-Muafiri. 2000. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam, edisi terjemah. Jakarta : Darul Falah.
Mubarak, Jaih. 2008. Sejarah Peradaban Islam. Bandung : Pustaka Islamika.
Eickelman, Dale F. & James Piscatori. 1998. Ekspresi Politik Muslim. Bandung : Mizan.
Qol'ahji, Muh. Rawwas. 2004. Sirah Nabawiyah, Mengungkap Maksud Politis Perilaku Rasulullah Saw ( Qira'ah Siyasiyah li Sirah Nabawiyah). Bangil : Al-Izzah.
Abdurrahman, Hafidz. Piagam Madinah: Konstitusi Negara atau Bukan?, (online Resource), diakses tanggal 6 Nopember,2009.www.hizbut-tahrir.or.id
Sholahuddin, Menggagas Sekularisasi Islam, Membincang Pmikiran Ali Abdurraziq Dalam Konteks KeIndonesiaan, (Online Resaurce), diakses tanggal 6 Nopember 2009.www.islamlib.com
http://daruttaqwa.wordpress.com/2008/09/24/piagam-madinah-sebagai-rujukan-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara (Online Resource), diakses tanggal 6 Nopember 2009.
http://id.wikisource.org/wiki/Piagam_Madinah.
Jurnal Sharia Law-Edisi 01 Thn 2015 Hal | 21
01
SLI