Kepemerintahan yang Baik: Konsep dan Implementasi

dadang-solihin.blogspot.com

2


3

Materi
•
•
•
•
•

Pengertian Good Governance
Manfaat Good Governance
Prinsip-prinsip Good Governance
Bagaimana Mewujudkan
Good Governance?
Penerapan Good Governance di Indonesia


4


5

Pengertian Good Governance


Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan
pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara
yang baik.



Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui
sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang
baik secara umum.



Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara
pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.


6

Manfaat Good Governance
1.

Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi.

2.

Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan
pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional
dan akuntabel.

3.

Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat
diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan
masyarakat.

4.

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan
publik.

5.

Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan
perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah.


7

Prinsip-prinsip Good Governance
1. Wawasan ke Depan (Visionary)
2. Keterbukaan & Transparansi
(Openness &Transparency)
3. Partisipasi Masyarakat
(Participation)
4. Tanggung Gugat (Accountability)
5. Supremasi Hukum (Rule of Law)
6. Demokrasi (Democracy)
7. Profesionalisme & Kompetensi
(Profesionalism & Competency)
8. Daya Tanggap (Responsiveness)

9. Keefisienan & Keefektifan
(Efficiency & Effectiveness)
10. Desentralisasi (Decentralization)
11. Kemitraan dengan Dunia Usaha
Swasta dan Masyarakat (Private
Sector & Civil Society Partnership)
12. Komitmen pada Pengurangan
Kesenjangan (Commitment to Reduce
Inequality)
13. Komitmen pada Perlindungan
Lingkungan Hidup (Commitment to
Environmental Protection)
14. Komitmen pada Pasar yang Fair
(Commitment to Fair Market )


8

1.

Wawasan ke Depan (Visionary)
Indikator Minimal
 Memiliki perencanaan ke depan
yang berisi visi dan strategi;
 Adanya kejelasan setiap tujuan
kebijakan dan program;
 Adanya dukungan dari pelaku
untuk mewujudkan visi.

Perangkat Pendukung Indikator
 Perangkat/kebijakan yang
memberikan kekuatan hukum pada
perencanaan yang berisi visi dan
strategi (dalam bentuk Keputusan
Menteri/Pimpinan, Keputusan
Pimpinan Daerah, Peraturan
Menteri atau Peraturan Daerah
 Adanya peraturan yang memuat
dokumen perencanaan yang
terukur;
 Proses penentuan visi dan strategi
secara partisipatif.


9

2.

Keterbukaan & Transparansi (Openness &
Transparency)
Indikator Minimal
 Tersedianya informasi yang
memadai pada setiap proses
penyusunan dan implementasi
kebijakan publik;

 Peraturan yang menjamin hak
untuk mendapatkan informasi;
 Pusat/balai informasi;

 Website (e‐government, e‐
 Adanya akses pada informasi yang
procurement, dsb);
siap, mudah dijangkau, bebas
 Iklan layanan masyarakat;
diperoleh, dan tepat waktu.
 Media cetak dan elektronik;
 Papan pengumuman;
 Pameran pembangunan.


10

3.

Partisipasi Masyarakat (Participation)

Indikator Minimal
 Adanya pemahaman
penyelenggara negara tentang
proses/metode partisipatif;
 Adanya pengambilan keputusan
yang didasarkan konsensus
bersama.

 Pedoman pelaksanaan proses
partisipatif;
 Mekanisme/peraturan untuk
mengakomodasi kepentingan yang
beragam
 Forum konsultasi dan temu publik,
termasuk forum stakeholders;
 Media massa nasional maupun
media lokal sebagai sarana
penyaluran aspirasi masyarakat.


11

4.

Tanggung Gugat (Accountability)
Indikator Minimal





Adanya kesesuaian antara
pelaksanaan dengan standar prosedur
pelaksanaan;



Adanya sanksi yang ditetapkan atas
kesalahan atau kelalaian dalam
pelaksanaan kegiatan;



Adanya Standard Operating Procedure
(SOP) dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan atau dalam
penyelenggaraan kewenangan/
pelaksanaan kebijakan;
Mekanisme pertanggungjawaban;



Laporan tahunan;



Laporan pertanggungjawaban;



Sistem pemantauan kinerja
penyelenggara negara;



Sistem pengawasan;



Adanya output dan outcome yang
terukur.



Mekanisme reward dan punishment.


12

5.

Supremasi Hukum (Rule of Law)
Indikator Minimal






Adanya penindakan terhadap setiap
pelanggar hukum;



Adanya kesadaran dan kepatuhan
kepada hukum.

Peraturan perundang‐undangan;



Sistem peradilan pidana yang
terpadu/terintegrasi (kepolisian,
kejaksaan, pengadilan);



Reward and punishment yang jelas
bagi aparat penegak hukum
(kepolisian, kehakiman, kejaksaan);



Sistem pemantauan dan pengawasan
terhadap lembaga penegak hukum
yang dilakukan secara obyektif,
independen, dan mudah diakses
publik;
Sosialisasi peraturan perundang‐
undangan.

Adanya penegakan hukum yang adil
dan tidak diskriminatif;







Adanya peraturan perundang‐
undangan yang tegas dan konsisten;


13

6.

Demokrasi (Democracy)
Indikator Minimal
 Adanya hak‐hak dasar rakyat seperti
hak berkumpul, berserikat, dan
mengeluarkan pendapat;
 Adanya kesamaan di depan hukum;
 Adanya kesempatan yang sama untuk
turut serta dalam pengambilan
keputusan kebijakan publik;

 Peraturan yang menjamin adanya hak
dan kewajiban ysang sama bagi anggota
masyarakat untuk turut serta dalam
pengambilan keputusan kebijakan
publik.

memperoleh berbagai informasi publik;
berusaha dan berprestasi;
berinovasi, berkreasi dan
berproduktifitas.


14

7.

Profesionalisme & Kompetisi
(Profesionalisme & Competency)

Indikator Minimal
 Berkinerja tinggi;

 Standar kompetensi yang sesuai
dengan fungsinya;

 Taat asas;
 Kreatif dan inovatif;

 Kode etik profesi;

 Memiliki kualifikasi di bidangnya.

 Sistem reward and punishment
yang jelas;
 Sistem pengembangan sumber daya
manusia (SDM);
 Standar dan indikator kinerja.


15

8.

Daya Tanggap (Responsiveness)

Indikator Minimal


 Tersedianya layanan pengaduan,
baik berupa crisis center, Unit
Pelayanan Masyarakat (UPM),
kotak saran, dan surat pembaca
yang mudah diakses masyarakat;
 Adanya standar dan prosedur
dalam menindaklanjuti laporan
dan pengaduan.

 Standar pelayanan minimal;
 Prosedur dan layanan pengaduan
hotline;
 Fasilitas akses informasi yang bebas
biaya.


16

9.

Efisiensi & Efektivitas (Effeciency &
Effectiveness)

Indikator Minimal
 Terlaksananya administrasi
penyelenggaraan negara yang
berkualitas dan tepat sasaran
dengan penggunaan sumberdaya
yang optimal;

 Standar dan indikator kinerja untuk
menilai efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan pemerintahan;

 Survei‐survei kepuasan
stakeholders;
 Melakukan monitoring dan evaluasi  Peraturan organisasi dan tata
untuk perbaikan;
laksana penyelenggaraan negara
yang efektif dan efisien;
 Berkurangnya tumpang tindih
penyelenggaraan fungsi
 Program kerja yang tidak tumpang
organisasi/unit kerja.
tindih.


17

10.

Desentralisasi (Decentralization)
Indikator Minimal


 Adanya kejelasan pembagian tugas dan
wewenang antar tingkat pemerintahan dan
antar tingkatan jabatan di daerah sesuai
dengan PP 38/2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/
Kota;
 Adanya kejelasan standar dalam pemberian
dukungan terhadap pelayanan masyarakat
(Standar Pelayanan Minimal).

 UU 32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah;
 UU 33/2004 mengenai Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;
 PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda
Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota;
 PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
 Perda mengenai Urusan wajib Pemerintah
Daerah;
 Perda mengenai Struktur Organisasi Daerah;
 Peraturan pendanaan dan standar operasi
yang mendukung aparat (pemerintah dan
pemerintah daerah) dapat melakukan
pelayanan sesuai dengan standar yang ada.


18

11.

Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta &
Masyarakat (Private Sector & Civil Society
Partnership)
Indikator Minimal


 Adanya pemahaman aparat
pemerintah tentang pola‐pola
kemitraan;

 Peraturan‐peraturan dan pedoman yang
mendorong kemitraan pemerintah‐dunia
usaha swasta‐masyarakat;

 Adanya lingkungan yang kondusif bagi  Peraturan‐peraturan yang berpihak pada
masyarakat kurang mampu;
masyarakat kurang mampu
(powerless) untuk berkarya;
 Program‐program pemberdayaan.
 Terbukanya kesempatan bai
masyarakat/dunia usaha swasta untuk
turut berperan dalam penyediaan
pelayanan umum;
 Adanya pemberdayaan institusi
ekonomi lokal/usaha mikro, kecil, dan
menengah.

19

12.

Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan
(Commitment to Reduce Inequality)
Indikator Minimal


 Adanya kebijakan yang berorientasi pada
 Peraturan‐peraturan yang berpihak pada
pemenuhan kebutuhan dasar bagi
pengurangan kesenjangan secara regional,
masyarakat secara seimbang (subsidi silang,
ekonomi, hukum dan kebijakan mengenai
affirmative action);
penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan
gender, masyarakat kurang mampu, dan
 Tersedianya layanan‐layanan/fasilitas‐
kewasan tertinggal;
fasilitas khusus bagi masyarakat tidak
mampu;
 Adanya kesetaraan dan keadilan gender;
 Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.

 Program‐program kebijakan moneter dan
fiskal, sistem hukum yang transparan,
pembangunan regional, pemberdayaan
gender, masyarakat kurang mampu, dan
kewasan tertinggal;
 Pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi
yang mendukug pelaksanaan strategi dan
kebijakan yang terkait dengan pengurangan
kesenjangan dan berbagai bidang
pembangunan.


20

13.

Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment
to Environtment Protection)

Indikator Minimal
 Menurunnya tingkat pencemaran
dan kerusakan lingkungan;
 Adanya keikutsertaan masyarakat
dalam melestarikan lingkungan
hidup.

 Peraturan dan kebijakan yang
menjamin perlindungan dan
pelestarian sumberdaya alam dan
lingkungan hidup;
 Forum kegiatan peduli lingkungan;
 Ketentuan insentif dan disinsentif
dalam pemanfaatan sumberdaya
alam dan perlindungan lingkungan
hidup.


21

14.

Komitmen pada Pasar yang Fair
(Commitment to Fair Market)
Indikator Minimal

 Berkembangnya ekonomi
masyarakat;

 Berbagai peraturan dan kebijakan
mengenai persaingan usaha yang:

 Terjaminnya iklim kompetisi yang
sehat.

1. Menjamin iklim kompetisi yang sehat;
2. Mengendalikan dan mengarahkan
investasi pemerintah, investasi swasta
yang mendorong peningkatan
kesempata berusaha;
3. Adanya affirmative action dari
pemerintah untuk mendorong
kesempatan berusaha bagi pengusaha
kecil dan menengah.


22

Bagaimana Mewujudkan
Good Governance?
•

Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak
singkat, diperlukan pembelajaran, pemahaman, serta implementasi
nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholders.

•

Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi
dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik
dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara
yang lebih baik.


23


24

Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government

Governance

 Persoalan‐persoalan publik adalah
 Memberikan hak ekslusif bagi
urusan bersama pemerintah, civil
negara untuk mengatur hal‐hal
society dan dunia usaha sebagai
publik,
tiga aktor utama.
 sementara aktor di luarnya, hanya
dapat disertakan sejauh negara
mengijinkannya.

25

Apa itu Governance?


Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol

Kontrol

Dunia Usaha
Swasta

Pemerintah

Masyarakat

Nilai

Redistibusi

Pertumbuhan

Melalui Pelayanan
Pasar



Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.

26

Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE

CITIZENS

Executive
Judiciary
Legislature
Public service
Military
Police

organized into:
Community-based organizations
Non-governmental organizations
Professional Associations
Religious groups
Women’s groups
Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange


27

Fungsi Masing-masing Stakeholders
Pemerintahan

Dunia Usaha

Masyarakat

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan
politik dan hukum yang
kondusif bagi unsurunsur lain.

Mewujudkan penciptaan
lapangan kerja dan
pendapatan.

Penciptaan interaksi
sosial, ekonomi dan
politik.

www.dadang-solihin.blogspot.com

28

Troika


29

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia
Usaha Swasta, dan Masyarakat

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara

Masyarakat
Pemerintah

Good Governance

VISI

Dunia Usaha


30

Sinergitas Stakeholders


31

Sinergitas Stakeholders


32


33

Kepemerintahan yang Baik: Konsep dan Implementasi

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (13)

Similar a Kepemerintahan yang Baik: Konsep dan Implementasi

Similar a Kepemerintahan yang Baik: Konsep dan Implementasi (20)

Más de Dadang Solihin

Más de Dadang Solihin (20)

Kepemerintahan yang Baik: Konsep dan Implementasi