Focus Group Discussion Tim Kajian Penataan Daerah-Wantimpres Jakarta, 13 Desember 2011

2. dadang-solihin.blogspot.com 2

3. Materi
• Latar Belakang
• Maksud dan Tujuan
• Metodologi Kajian
• Kerangka Kajian
• Temuan dan Rekomendasi
• Kesimpulan
dadang-solihin.blogspot.com 3

4. 1/2
Latar Belakang
• Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Pemekaran Daerah) bertujuan:
– Membentuk pemerintahan daerah y g mandiri dan otonom (
p yang (UU
32/2004)
– Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (PP 78/2007).
• Secara teoritik:
– Pemekaran daerah merupakan bagian dari proses penataan
daerah dan territorial reform atau administrative reform.
– Penataan daerah merupakan manajemen pemekaran,
penggabungan d hi ki unit pemerintahah d
b dan hirarki it i t h h daerah d l
h dalam
rangka mencapai tujuan-tujuan politik dan administrasi
p
pemerintahan ( (management of the size, shape, and hierarchy of
g , p , y
local government units for the purpose of achieving political and
administrative goals).
dadang-solihin.blogspot.com 4

5. 2/2
Latar Belakang
• Dalam kurun waktu 2000-2010 telah
terjadi pemekaran daerah secara
massif, yang tidak pernah terjadi pada
era-era sebelumnya.
• Saat ini Indonesia memiliki 530 daerah
otonom, terdiri atas 33 provinsi, 398
kabupaten, 93 kota, 5 kota administratif,
p
dan 1 kabupaten administratif.
• Selama 1999-2009, terbentuk 205
daerah otonom baru dari berbagai
tingkatan, atau bertambah lebih dari 63
% dibandingkan dengan jumlah daerah
otonom di akhir masa orde baru.
dadang-solihin.blogspot.com 5

6. Maksud dan T j an
Maks d Tujuan
Maksud Kajian:
• Mengkaji dan menganalisis regulasi dan aturan perundangan-
undangan tentang kebijakan Penataan Daerah
• Mengkaji dan menganalisis implementasi dan penerapan
Penataan Daerah dari aspek Pelayanan Publik Ekonomi dan
Publik,
Keuangan, Manajemen Pemerintahan Daerah, Perencanaan
Pembangunan, Politik dan Demokrasi, serta Aspek Strategis
Nasional.
Nasional
Tujuan Kajian:
j j
• Merumuskan Saran dan Masukan kepada Bapak Presiden RI
melalui Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang
Pembangunan dan Otonomi Daerah tentang Kebijakan
Penataan Daerah di Indonesia, terutama pemekaran dan
penggabungan daerah.
dadang-solihin.blogspot.com 6

7. Metodologi dan Lokasi Kajian
• Tinjauan peraturan perundang-undangan dan literatur terkait
penataan daerah
• Analisis terhadap kajian terdahulu
• Diskusi dan rapat terbatas dengan tim ahli
• Kunjungan ke 6 daerah terpilih:
1. Provinsi Gorontalo
2. Provinsi Kepulauan Riau
3. Kota Cimahi
4. Kota Batu
5. Kabupaten Lombok Utara
6. Kabupaten K b R
6 K b t Kubu Raya
dadang-solihin.blogspot.com 7

8. Kerangka Kajian
Kebijakan Penataan
Daerah
Analisis Aspek-Aspek
Manajemen
Pelayanan Publik Ekonomi dan Keuangan
Pemerintahan Daerah
Perencanaan
Politik dan Demokrasi Strategis Nasional
Pembangunan
Kesejahteraan Rakyat dan
Keutuhan NKRI
dadang-solihin.blogspot.com 8

9. dadang-solihin.blogspot.com 9

10. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
1. Permintaan pemekaran daerah akan terus meningkat.
 Masih terdapat kebutuhan/  Desain Besar Penataan
permintaan untuk pemekaran Daerah (DESERTADA) perlu
daerah otonom baru, baik segera ditetapkan dalam
pada tingkat daerah provinsi regulasi yang jelas.
maupun kabupaten/kota.  Perlu penegasan
pembentukan daerah otonom
baru yang disesuaikan
dengan kemampuan
keuangan negara.
dadang-solihin.blogspot.com 10

11. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
2.
2 Jalur Mekanisme Pengusulan
Pengusulan.
 Proses pembentukan daerah  DPR dan Pemerintah harus
otonom baru selama ini terdapat 2
ini,
mengacu secara k konsisten
i t
jalur mekanisme pengusulan yaitu
melalui pemerintah dan DPR. terhadap DESERTADA yang
 Terdapat kecenderungan yang kuat sudah ditetapkan.
p
bahwa proses pembentukan daerah  Sebelum DESERTADA
otonom baru diproses melalui jalur
ditetapkan, DPR dan
p
politik yakni melalui mekanisme
y
pengusulan RUU oleh DPR. Pemerintah h
P i t h harus
 Kondisi ini berimplikasi terhadap melaksanakan Parameter
berbagai persyaratan pembentukan tentang pemekaran daerah
gp
daerah otonom baru sebagaimana
sebagaimana diatur dalam
yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan terabaikan peraturan perundang-
undangan yang ada (UU d
d d dan
PP-nya).
dadang-solihin.blogspot.com 11

12. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
3.
3 Parameter dan Pembobotan
 Parameter dan Pembobotan  Perlu peninjauan kembali
Pembentukan Daerah paramater dan pembobotan
Otonom berdasarkan PP pembentukan daerah otonom
78/2007 dalam kenyataan sebagaimana diatur dalam
belum mencerminkan PP 78/2007
kebutuhan obyektif dari suatu  Parameter dan pembobotan
daerah yang akan ini sebaiknya dimasukan di
dimekarkan. dalam substansi materi
kebijakan DESERTADA
DESERTADA.
dadang-solihin.blogspot.com 12

13. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
4.
4 Aspirasi Masyarakat Desa atau Kecamatan
Kecamatan.
 Adanya bagian desa atau  Harus ada kejelasan tentang
kecamatan yang mempunyai batas wilayah daerah
aspirasi untuk bergabung otonomi baru sebelum
masuk kewilayah daerah ditetapkan sebagai daerah
otonom kab/kota tetangga, otonom baru.
baik dalam satu provinsi
maupun antar provinsi
tetangga (kasus Sulteng-
Gorontalo dan Bandung
Barat-Cimahi)
dadang-solihin.blogspot.com 13

14. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
5.
5 Masalah Batas Wilayah
Wilayah.
 Terdapat permasalahan  Harus ada kejelasan tentang
penentuan batas wilayah batas wilayah daerah
pasca pemekaran daerah otonomi baru sebelum
otonom provinsi dan ditetapkan UU tentang
kabupaten /kota yang pembentukan daerah otonom
berimplikasi terhadap baru.
ketidakefektifan
penyelenggaraan
pemerintahan daerah otonom
baru.
dadang-solihin.blogspot.com 14

15. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
6.
6 Pengalihan Aset
Aset.
 Terdapat permasalahan  Harus ada kejelasan tentang
pengalihan aset pasca penataan dan pengalihan
pemekaran daerah otonom aset sebelum dilakukan
provinsi dan kab/kota yang pemekaran daerah
daerah.
berimplikasi terhadap  Harus segera disusun
terganggunya sistem manajemen aset daerah.
pencatatan aset pada
pemerintah daerah otonom
baru yang masih ditangani
oleh daerah induk atau K/L.
dadang-solihin.blogspot.com 15

16. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
7.
7 Pengalihan Aparatur
Aparatur.
 Terdapat permasalahan  Pembentukan daerah
pasca pemekaran daerah otonom perlu
otonom baru terkait mempertimbangkan
pengalihan status SDM ketersediaan SDM Aparatur
Aparatur (PNS) yang berasal  Kebijakan manajemen SDM
dari daerah induk yang Aparatur sebaiknya diatur
dialihkan kepada daerah secara terpusat satu NIP
otonom baru oleh pemerintah pusat
sehingga memudahkan
distribusi kepegawaian pada
setiap daerah otonom.
dadang-solihin.blogspot.com 16

17. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
8.
8 Ketergantungan Pembiayaan
Pembiayaan.
 Daerah otonomi baru masih  Daerah otonom baru perlu
mengandalkan sumber memiliki kemampuan
pembiayaan finansial (PAD) minimal
penyelenggaraan sebagai dasar pembentukan
pemerintahan dari alokasi daerah otonom.
anggaran yang bersumber
dari pemerintah pusat.
 Rata2 PAD hanya 18,33%
dari APBD
APBD.
dadang-solihin.blogspot.com 17

18. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
9.
9 Struktur Organisasi yang Besar.
Besar
 Sebagian besar daerah  Perlu kebijakan yang
otonom baru dalam mengatur parameter minimal:
pembentukan organisasi - besaran organisasi,
pemerintah daerah masih - jumlah aparatur dan
aparatur,
menggambarkan: - besaran anggaran untuk
- Sosok organisasi yang belanja pegawai
cenderung membesar daerah otonom baru yang
- Dengan kebutuhan jumlah diprakarsai oleh daerah induk
aparatur yang banyak dengan memberdayakan
- Dalam keterbatasan secara optimal aparat
belanja pegawai. pemerintah dari daerah induk
dadang-solihin.blogspot.com 18

19. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
10.
10 Rendahnya kemampuan daerah otonom baru
baru.
 Terdapat daerah otonom  Untuk daerah otonom baru
baru yang secara nyata tidak yang dinilai tidak mampu
memiliki kemampuan mencapai parameter standar,
sebagai daerah otonom harus secara konsisten
dalam penyelenggaraan diterapkan kebijakan
pemerintahan. penggabungan kembali
dengan daerah induk.
dadang-solihin.blogspot.com 19

20. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
11.
11 Insentif Fiskal
Fiskal.
 Pembentukan daerah  Kebijakan insentif fiskal
otonom baru yang marak diberikan setelah calon
dewasa ini juga dipicu oleh daerah otonom baru dinilai
adanya insentif fiskal yang telah mencapai kemampuan
diberikan oleh pemerintah standar sebagai daerah
pusat kepada daerah otonom otonom berdasarkan
baru. parameter penilaiain fiskal.
 Sebelum mencapai
kemampuan standar daerah
standar,
tersebut difasilitasi anggaran
dari daerah induknya.
dadang-solihin.blogspot.com 20

21. Tem an dan Rekomendasi
Temuan
12.
12 Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Pusat
Pusat.
 Daerah otonom baru banyak  Perlu mengefektifkan
yang kurang sesuai dengan pembinaan, pengawasan
standar penyelenggaraan supervisi, asistensi, dan
pemerintah yang efektif. Hal
efektif evaluasi kepada daerah
ini disebabkan oleh otonom baru yang dilakukan
kurangnya pembinaan, oleh pemerintah pusat.
pengawasan, supervisi,  Perlu tindak lanjut hasil
asistensi, dan evaluasi dari Monev daerah otonom baru
pemerintah pusat
pusat. yang dilakukan pemerintah
pusat.
dadang-solihin.blogspot.com 21

22. Kesimpulan
1.
1 Penegasan Kebijakan Moratorium Pemekaran Daerah
Daerah.
 Belum adanya kebijakan
nasional yang dirumuskan oleh
Pemerintah dan DPR terkait
dengan DESERTADA dalam
bentuk Undang-Undang.
 Pengaturan ini dimaksudkan
g
untuk menyelesaikan berbagai
persoalan pembentukan daerah
otonom yang secara
komprehensif sebagaimana
y g
yang dihasilkan dalam kajian ini.
j
dadang-solihin.blogspot.com 22

23. Kesimpulan
2.
2 Pemekaran daerah pada dasarnya memadukan dua pendekatan
a. Aspirasi Masyarakat (Bottom up).
a (Bottom-up)
Pembentukan daerah otonom baru
merupakan aspirasi murni masyarakat
sesuai dengan kondisi obyektif daerah
dan menghindari pertimbangan yang
bersifat politis.
b. Kepentingan Strategis Nasional (Top
Down). Pembentukan daerah otonom
baru merupakan kewenangan
pemerintah dengan mempertimbangkan
kepentingan strategis nasional dalam
rangka penguatan NKRI dan percepatan
pemerataan kesejahteraan masyarakat
secara nasional.
dadang-solihin.blogspot.com 23

24. Kesimpulan
3.
3 Persiapan Calon Daerah Otonom Baru.
Baru
 Sebelum pembentukan daerah
otonom baru perlu melalui
tahapan-tahapan persiapan
suatu daerah yang bakal
menjadi daerah otonom baru.
 Kebijakan p
j persiapan calon
p
daerah otonom baru
dimaksudkan untuk memberikan
proses pembelajaran
b l j
berpemerintahan bagi calon
daerah otonom baru.
dadang-solihin.blogspot.com 24

25. Kesimpulan
4.
4 Kebijakan Penggabungan Daerah
Daerah.
 Perlu komitmen Pemerintah Pusat
(DPR & Pemerintah) untuk
melakukan tindakan kebijakan
penggabungan daerah otonom
baru yang berdasarkan hasil
penilaian tidak memiliki
kemampuan untuk
menyelenggarakan pemerintahan
daerah yang memiliki kemampuan
berotonomi.
 Perlu kebijakan insentif bagi daerah
j g
otonom yang terkena kebijakan
penggabungan daerah otonom.
dadang-solihin.blogspot.com 25

26. dadang-solihin.blogspot.com 26