Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD

dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr Dadang Solihin, SE, MA
Dr. Solihin SE
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com


Materi
M t i
• Landasan Hukum Penyusunan Renstra
K/L dan SKPD
• RPJMN 2010 – 2014
• Perbedaan Renstra 2004-2009 dengan
g
Renstra 2010-2014
• Penyusunan Renstra K/L
• Contoh Renstra Bappenas
• Penyusunan Renstra SKPD


Landasan Hukum
Penyusunan
Pen s nan Renstra K/L dan SKPD
1.
1 UU 25/2004 tentang SPPN
• Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 15
ayat ( )
y (1)
2. UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025
3. PP 20/2004 tentang RKP
g
• Pasal 3 ayat (1)
4. PP 40/2006 tentang Tata Cara Penyusunan
g y
Rencana Pembangunan Nasional
• Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (8), Pasal
14 ayat (2)
5. PP 8/2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, d E l
P P d li dan Evaluasi
i
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
• Pasal 25 Ayat 3

Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
(Ps 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps.
(Ps 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
J k M
Jangka Menengah h (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD)) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)

RPJMN 2010 - 2014
Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro
yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi
Buku serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil
I Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi:
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
BERKEADILAN.
Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang
kehidupan masyarakat sebagaimana y g tertuang dalam RPJPN
p y g yang g
Buku
B k
2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG
II PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
nasional yang tercantum dalam Buku I
I.
Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun
Buku dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH
III DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
nasional yang tercantum dalam Buku I.


Keterkaitan Buku I Buku II dan Buku III
I, II,

Visi-Misi
SBY-Boediono

Buku RPJMN 2010-1014
I

11 Prioritas Nasional+
Buku 3 Prioritas Nasional Lainnya Buku
II III
Prioritas Bidang:
P i it Bid
Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Prioritas Regional:
Sarana Prasarana, Politik, Sumatera, Jawa-Bali,
Hankam, Hukum & Aparatur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa
Wilayah & Tata Ruang, SDA & Tenggara, Maluku, Papua
LH

RPJMN 2010-2014
2010-
VISI
INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

MISI
1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA
2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI
3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG

AGENDA
1.
1 PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
3. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
4. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
5. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN


Prioritas Nasional
Perbaikan
Infrastruktur Lunak Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
Prioritas 2 Pendidikan
Prioritas 3 Kesehatan
Penguatan Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan
Infrastruktur Sosial Prioritas 5 Ketahanan Pangan
Prioritas 6 Infrastruktur
Prioritas 7 Iklim Investasi dan Bisnis
Percepatan
p
Prioritas 8 Energi
Pembangunan
Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan
Infrastruktur Fisik
Penanggulangan Bencana
Prioritas
P i it 10 P bPembangunan D Daerah T ti
h Tertinggal,
l
Terdepan, dan Pascakonflik
Pembangunan Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas dan
Kreativitas Inovasi Teknologi


Perbedaan Renstra 2004-2009
2004- 1/2
1/2
dengan Renstra 2010-2014
d R t 2010-
Substansi Renstra 2004-2009 Renstra 2010-2014

Susunan Buku Bervariasi di setiap Renstra Terdiri dari 4 Bab:
Kementerian Lembaga 1. Pendahuluan
2. Visi, Misi, dan Tujuan K/L
3. Arah Kebijakan dan Strategi
4. Penutup

Visi dan Misi Cakupan misi dan visi masih Terdapat Ketentuan dan cara
belum jelas menentukan visi dan misi

Program/Kegiatan  Open Program dan Kegiatan  Program dan kegiatan disesuaikan
 Tid k j l pada setiap l
Tidak jelas d ti level
l dengan hasil restrukturisasi
outcome dan output program dan kegiatan bagi setiap
K/L
 T d
Terdapat Ketentuan jelas bagi
tK t t j l b i
pengguna program dan kegiatan


Perbedaan Renstra 2004-2009
2004- 2/2
dengan Renstra 2010-2014
d R t 2010-
Substansi Renstra 2004-2009 Renstra 2010-2014

Outcome, Output Masih belum menggunakan outcome Menggunakan outcome dan
dan output output yang telah ditentukan
sesuai unit organisasi
i it i i

Indikator  Penyusunan dengan indikator Indikator bagi outcome dan output
yang masih belum terukur telah ditentukan
 Masih belum ada yang
menggunakan indikator

Sasaran Sasaran masih belum disesuaikan Sasaran disesuaikan dengan
dengan dokumen yang menjadi dokumen yang terkait dengan
acuan (RKP dan RPJM)
( ) p y
penyusunan Rensta seperti RPJM
p
dan RKP

Anggaran  Kerangka pendanaan masih Alokasi anggaran selama 5 tahun
bervariasi pada ti k t program
b i i d tingkatan
dan kegiatan
 Jangka waktu anggaran bervariasi


Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan

NASIONAL-DAERAH K/L-SKPD KEWENANGAN

RENCANA JANGKA
RENCANA STRATEGIS
PANJANG & MENENGAH

PERAN
STRATEGI VISI, MISI K/L-SKPD
(2010-2014)
KEBIJAKSANAAN TUJUAN DAN SASARAN

KERANGKA EKONOMI MAKRO STRATEGI DAN KEBIJAKAN

PROGRAM PROGRAM TUPOKSI
K/L-SKPD
KEGIATAN KEGIATAN (2010-2014)

Hubungan Keterkaitan Dokumen untuk Menjamin Terciptanya Sinergitas antara Pusat dan
Daerah dalam Rangka Mewujudkan Sasaran Pembangunan Nasional sesuai RPJMN


Sinergi…?
Si i ?


Sinergi…?
Sinergi ?
Stakeholders

PEMDA Visi
Stakeholders

PEMDA Visi


Renstra-
Renstra-KL
• Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan pembangunan
untuk jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga.
• Renstra K/L tidak boleh memiliki kebijakan yang bertentangan
dengan RPJMN k
d karena RRenstra K/L h
t harus bberpedoman d
d dan
merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMN.
• Renstra K/L merupakan kontrak kinerja Menteri kepada Presiden
yang seluruh program dan kegiatannya mencerminkan target kinerja
yang akan dicapai oleh Presiden.


Muatan Renstra-
M atan Renstra-KL

Renstra K/L memuat paling tidak antara lain:
R t t li tid k t l i

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan dan Sasaran Strategis
4. Arah Kebijakan Pembangunan
5. Program dan Kegiatan
6. Kebutuhan Pendanaan


Substansi Renstra-KL
S bstansi Renstra-
 Renstra-KL memuat visi,
misi, tujuan, strategi,
misi tujuan strategi
kebijakan, program, dan
kegiatan p
g pembangunan
g
 Sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi
Kementerian/ Lembaga

 Informasi tentang
g
keluaran (output) dan
sumberdaya bersifat
indikatif


Alur Penyusunan Renstra-KL
Renstra-

Proses
P Proses
P Penetapan
P t
Teknokratik Politik Renstra-KL

 Menggunakan metode  Proses penyusunan  Renstra-KL ditetapkan
dan kerangka berpikir Renstra-KL yang dengan Peraturan
ilmiah disesuaikan dengan
di ik d Pimpinan K/L
Pi i
 Trilateral meeting visi, misi, dan program
antara K/L, Bappenas, prioritas (platform)
dan Kementerian Presiden
Keuangan
 Mengacu pada
g
rancangan teknokratik
RPJMN dan RPJPN
2005 2025
2005-2025

Alur Penyusunan Renstra-KL
Renstra-


Renstra-
Renstra-KL bagi Lembaga Tinggi Negara

ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA

LEMBAGA
TINGGI NEGARA

Program-program
g p g
Teknis dilaksanakan
oleh organisasi
Lembaga Ti
L b Tinggi
i
Negara ESELON I

ESELON II


Renstra-
Renstra-KL bagi Kementerian

ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA

KEMENTERIAN

Program Teknis
dilaksanakan oleh 1
(satu) unit organisasi
Eselon 1A yang
bersifat memberikan
ESELON I
pelayanan eksternal

ESELON II


Renstra-
Renstra-KL Bagi bagi Kementerian Koordinator
g g

ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
• Disarankan untuk 1
(satu) Program Teknis KEMENTERIAN
KOORDINATOR
g
digunakan oleh
seluruh Eselon 1A
terkait
• Indikator kinerja
masing-masing Eselon
1A muncul dalam ESELON I
indikator kinerja
program

ESELON II


Renstra-
Renstra-KL bagi LPND

ORGANISASI
KEMENTERIAN/
LEMBAGA

LPND & LEMBAGA
NON STRUKTURAL

LPND dan Lembaga
Non-Struktural akan
menggunakan 1 (satu)
Program Teknis untuk
Lembaganya
ESELON I

ESELON II


Sistematika Penulisan Renstra-KL
Renstra-
BAB I PENDAHULUAN 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi K/L
1.1 Kondisi Umum  Uraian bersifat lengkap (tidak hanya
1.2
1 2 Potensi dan Permasalahan mencakup ya g d a u a langsung o e K/L
e ca up yang dilakukan a gsu g oleh /
tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan
daerah dan swasta berikut pendanaan yang
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN
diperlukan untuk melaksanakannya)
KEMENTERIAN/LEMBAGA
 Uraian kebijakan yang dilaksanakan melalui
2.1 Visi Kementerian/Lembaga
Program dan/atau Lintas Program dalam K/L
2.2 Misi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan
j
2.3 Tujuan  Uraian dilengkapi dengan indikator-indikator
2.4 Sasaran Strategis kinerja outcome dari masing-masing
Kementerian/Lembaga Program
 Uraian dilengkapi dengan penjelasan
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI mengenai penataan aparatur K/L, meliputi
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sumber daya manusia, ketatalaksanaan,
kelembagaan, dan struktur organisasi
 Sesuai dengan penugasan RPJMN
sebagai bagian dari kebijakan K/L dalam
pada K/L, terkait dengan prioritas
mencapai Visi, Misi, dan Tujuan.
nasional/ bidang (Buku I dan/atau Buku
II dan/atau Buku III). BAB IV Penutup
 Uraian mencakup indikatif pendanaan LAMPIRAN
dilengkapi dengan indikator-indikator Matriks Kinerja K/L
kinerja outcome dari masing-masing Matriks Pendanaan K/L
Program


Step by Step
p y p
Penyusunan Renstra K/L
7
5
1 Penyusunan
3 Penyusunan Target dan
T td
Penyusunan Visi Arah Kebijakan Pendanaan K/L
Persiapan
dan Misi K/L dan Strategi (berbasis KPJM)

Identifikasi Penyusunan
Kondisi Umum, Penyusunan
Tujuan dan
Potensi dan Program dan
Sasaran Strategis
Permasalahan K/L K i t
Kegiatan
K/L
2 4 6


Tahap Penyusunan Renstra-KL 1/3
Renstra- 1/3
(2) Identifikasi Kondisi
(3) Penyusunan Visi
(1) Persiapan Umum, Potensi dan
dan Misi K/L
Permasalahan K/L
1. Identifikasi isu-isu strategis 1. Kondisi Umum K/L 1. Visi adalah rumusan umum
atau pilihan-pilihan strategis  Hasil evaluasi terhadap mengenai keadaan yang
yang akan dihadapi; pencapaian program dan
i d ingin dicapai oleh K/L pada
kegiatan
2. Identifikasi asas legal bagi  Hasil aspirasi masyarakat
akhir periode
K/L dalam pelaksanaan
p dalam pemenuhan
p perencanaan.
tugas dan justifikasi fungsi kebutuhan barang publik, 2. Misi adalah rumusan umum
dan kewenangannya,; layanan publik, dan regulasi mengenai upaya-upaya
dalam lingkup kewenangan yang akan dilaksanakan
3. Identifikasi struktur
K/L
organisasi beserta tugas untuk mewujudkan visi.
2. Identifikasi Potensi dan
pokok dan fungsinya. Permasalahan K/L
4. Identifikasi data-data dan  Uraian Visi dan Misi K/L
informasi yang diperlukan  Uraian kondisi umum serta dituangkan dalam
sebagai bahan potensi dan permasalahan dokumen Renstra-KL Bab
K/L dituangkan dalam Bab I.
pengambilan keputusan II. Visi, Misi, Tujuan dan
Pendahuluan pada subbab
selama proses penyusunan 1.1 Kondisi Umum K/L, dan Sasaran Strategis K/L,
Renstra-KL. 1.2 Potensi dan pada subbab 2.1 Visi K/L,
Permasalahan K/L. dan 2.2 Misi K/L.


Renstra-
(4) Penyusunan Tujuan dan Sasaran (5) Penyusunan Arah Kebijakan dan
Strategis K/L Strategi
1. Tujuan: 1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
 Sejalan dengan visi dan misi organisasi K/L dan  K/L bertanggungjawab dalam mencapai sasaran-
berlaku pada periode jangka menengah; sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya
 Dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dalam rangka pencapaian program prioritas
d l k i i it
dicapai pada periode jangka menengah; Presiden (sebagaimana diamanatkan dalam
 Dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki RPJMN) selain bertanggungjawab dalam
oleh K/L; dan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran
 Dapat mengarahkan perumusan sasaran strategisnya sendiri.
 Uraian Strategi dan Kebijakan Nasional
strategis, strategi dan kebijakan, serta program
dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi dituangkan dalam Bab III tentang Strategi dan
Kebijakan (subbab 3.1).
K/L
2. Sasaran: 2. Arah Kebijakan dan Strategi K/L
 Merupakan ukuran pencapaian dari Tujuan K/L;  Memuat program-program indikatif untuk
 Mencerminkan berfungsinya outcomes dari
g y memecahkan permasalahan yang penting dan
semua program dalam K/L; mendesak untuk segera dil k
d k k dilaksanakan d l
k dalam
jangka menengah serta memiliki dampak yang
 Dirumuskan dengan jelas dan terukur; dan
besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan
 Dilengkapi dengan target kinerja.
sasaran strategis.
 Program-program tersebut harus mencakup
kegiatan-kegiatan prioritas dalam RPJMN (Buku I,
 Uraian Tujuan dan Sasaran Strategis K/L II, III) sesuai dengan bidang terkait.
dituangkan dalam Bab II tentang Visi, Misi,
 Uraian mengenai Arah Kebijakan dan Strategi K/L
Tujuan dan Sasaran Strategis K/L (subbab 2.3
dituangkan dalam Bab III tentang Arah Kebijakan
dan 2.4). dadang-solihin.blogspot.com (subbab 3.2).
dan Strategi 29

Renstra-
(6) (7) Penyusunan Target dan
Penyusunan Program dan Kegiatan
P P d K i t Pendanaan K/L (berbasis KPJM)
P d (b b i

1. Program K/L 1. Penelaahan (review) program dan
2. Kegiatan K/L kegiatan.
3. Indikator Kinerja Program dan 2. Penyusunan program dan kegiatan
Kegiatan K/L baru untuk periode 2010-2014
2010 2014.
4. Indikator Kinerja Program (Outcome) 3. Penyusunan anggaran tahun dasar
(2010) bagi program dan kegiatan baru
5.
5 Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
4. Menyusun Prakiraan Maju Jangka
6. Target Kinerja
Menengah.


Program K/L
Program Teknis Program Generik
 Merupakan program yang  Merupakan program yang digunakan
menghasilkan pelayanan kepada oleh beberapa organisasi eselon 1 A
kelompok sasaran/ masyarakat
k l k / k yang bersifat pelayanan internal untuk
b if l i l k
(pelayanan eksternal) mendukung pelayanan aparatur dan/
 Mencerminkan tupoksi unit organisasi atau administrasi pemerintahan
eselon 1 A  Nomenklatur program dibuat unik untuk
 Nomenklatur program bersifat unik/ setiap K/ L/ LTN dengan ditambahkan
khusus tidak duplikatif untuk masing-
f nama K/ L/ LTN dan/ atau dengan
masing organisasi pelaksananya membedakan kode programnya
 Harus dapat dievaluasi pencapaian  Ditujukan untuk menunjang
kinerjanya berdasarkan periode waktu pelaksanaan program teknis
tertentu
 Dilaksanakan dalam periode jangka
menengah, perubahan hanya dapat
dilakukan setelah melalui tahapan
evaluasi

Kegiatan K/L
 Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan
kerja setingkat Eselon II
 Tindakan mobilisasi personil belanja barang dan modal sebagai
personil,
masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.
gj
a. Kegiatan Teknis
Kegiatan Teknis adalah Kegiatan Prioritas Nasional, yaitu
kegiatan-kegiatan dengan output spesifik dalam rangka
pencapaian Sasaran Nasional.
b. Kegiatan G
b K i t Generik ik
Kegiatan Generik adalah kegiatan yang digunakan oleh
beberapa unit organisasi eselon 2 yang sejenis
sejenis.


Indikator Kinerja Program dan Kegiatan K/L
a. Relevant,
a Relevant indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi
institusi,
serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi.
b. Well-Defined, definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga
mudah untuk dimengerti dan digunakan.
c. Measurable, indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian
tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas
disepakati kuantitas,
kualitas ataupun biaya.
d. Appropriate, pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan
pelayanan/kinerja.
e. Reliable, indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan
tingkatan kinerja.
kinerja
f. Verifiable, memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam sistem
yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
g. Cost-effective, kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan
data.


Indikator Ki
I dik t Kinerja Program (Outcome)
j P (O t )
 Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka
menengah untuk beneficiaries tertentu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
 Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 1A sesuai
dengan visi, misi d t
d i i i i dan tupoksinya;
k i
 Outcome Program harus dapat mendukung pencapaian kinerja K/L
(visi,
(visi misi dan sasaran strategis K/L); dan
 Outcome Program harus dapat dievaluasi berdasarkan periode
waktu tertentu.


Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
I dik t Ki j K i t (O t t)
 Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian outcome program.
 Mencerminkan sasaran kinerja unit organisasi Eselon 2 sesuai
dengan t
d tupoksinya;
k i
 Output kegiatan harus bersifat spesifik dan terukur;
 O t t kegiatan harus dapat mendukung pencapaian outcome
Output k i t h d t d k i t
program; dan
 Output kegiatan harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu
tertentu.


Target Kinerja  SMART
T t Ki j
a. Specific: Sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas;
b. Measurable: Target kinerja dinyatakan dengan j
g j y g jelas dan terukur
baik bagi indikator yang dinyatakan dalam bentuk kuantitas, kualitas
dan biaya;
c. Achievable: Target kinerja dapat dicapai terkait dengan kapasitas
dan sumber daya yang ada;
d. Relevant: M
d R l t Mencerminkan k t k it (relevansi) antara t
i k keterkaitan ( l i) t targett
output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan;
serta antara target outcome dalam rangka mencapai target Impact
g g p g p
yang ditetapkan; dan
e. Time Bond: Waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.


Penyusunan
Pen s nan Pendanaan K/L
Program dan Struktur Program
Kegiatan 1 Evaluasi (PP dan Kegiatan
2
2005-2009 21/2004) 2010-2014
Pagu
Program Definitif
Struktur 2010
Kegiatan 3
Pagu Kinerja
Definitif
2010 Penyusunan
based year
2010
Program
dan kegiatan
2010-2014
4 Pagu
Definitif
Prakiraan Maju 2010

2011 2012 2013 2014


Sumber danTarget Pendanaan

Berasal dari:
SUMBER  Pemerintah (Pusat dan Daerah)
PENDANAAN  Swasta (Investasi Swasta Dalam dan Luar Negeri)
 Melalui Mekanisme Public Private Partnership

TARGET
MERUPAKAN BESARAN DALAM ANGKA
PENDANAAN


Identifikasi Kondisi Umum atas Hasil Evaluasi Organisasi
(Contoh: lembaga Kementerian PPN/Bappenas)

PENILAIAN STAKEHOLDERS

Masih belum tercapainya
(berhasilnya) target pencapaian
( y ) g p p
pada rencana pembangunan
nasional (RPJMN, RKP)

Rencana pembangunan nasional
HASIL (RPJP, RPJMN, RKP) yang belum
berkualitas (kualitas diukur dari belum
EVALUASI konsisten dan terkaitnya dokumen
y
RPJM dan RKP dengan dokumen
ORGANISASI renstra/renja/RKPD)

Belum optimalnya penugasan-
penugasan dalam rangka koordinasi
strategis sesuai dengan penugasan
dari Presiden/ Pemerintah dalam kaitan
kebijakan pembangunan nasional
(tidak rutin tetapi sangat strategis)

Identifikasi Kondisi Umum
dalam Memenuhi Harapan Stakeholders (Outcomes)

MEMENUHI
HARAPAN STAKEHOLDERS

Berhasilnya pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMN 2010 – 2014,
dengan Visi: “Mewujudkan
Indonesia yang Sejahtera,

VISI
Demokratis, dan Berkeadilan

Terwujudnya rencana pembangunan
nasional (RPJP, RPJMN, RKP) yang
(RPJP RPJMN
berkualitas
MISI
Terlaksananya penugasan-
penugasan lainnya dari Presiden/
Pemerintah dalam kaitan kebijakan
pembangunan nasional (tidak rutin
tetapi sangat strategis) dadang-solihin.blogspot.com 41

Identifikasi Kondisi Umum
Evaluasi atas Pelaksanaan Renstra Kementerian PPN/Bappenas
PERAN : PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KONDISI SAAT INI KONDISI YANG DIHARAPKAN

Masih belum optimalnya pelaksanaan tugas a. Perlu dilakukan optimalisasi tugas
perencanaan (RPJPN, RPJMN, dan RKP), perencanaan sesuai dengan peraturan
karena: perundangan berlaku
a. Belum terkaitnya RKP dengan Renja dan RKA b. Perlunya pendalaman pemahaman
K/L, khususnya keterkaitan program dan tentang sistem perencanaan
kegiatan nasional dengan program dan pembangunan nasional di lingkungan
kegiatan K/L internal sebagai panduan perencana
b. Belum terkaitnya RPJMN dengan Renstra K/L dalam menyusun perencanaan
khususnya dalam arahan kebijakan dan strategi
y j g p
pembangunan nasional
g
pembangunan nasional dengan arah kebijakan c. Perlu dilengkapi panduan sistem
dan strategi sektor (K/L), pendukung/ teknis (turunan dari UU)
c. Butir a dan b mengakibatkan pencapaian target sebagai acuan pelaksanaan
K/L (Renstra, Renja dan RKA K/L) tidak sesuai penyusunan perencanaan
dengan pencapaian target nasional (RPJMN pembangunan nasional
dan RKP)
d. Belum adanya kesamaan pemahaman tentang
sistem perencanaan pembangunan nasional
peraturan perundangan nasional (Peraturan
perundang-undangan) di li k
d d ) lingkungan i t
internall
Kementerian Negara PPN/Bappenas dadang-solihin.blogspot.com 42

Contoh : Visi dan Misi
Kementerian PPN/Bappenas 2010 - 2014
PPN/Bappenas

Mewujudkan lembaga perencana yang handal, kredibel, dan
VISI proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan
bernegara

1.
1 Menyusun rencana pembangunan yang berkualitas dan
berkelanjutan;
2. Melaksanakan koordinasi yang lebih berkualitas dalam proses
perencanaan pembangunan baik antardaerah, antarruang,
antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antar pusat
MISI dan daerah, serta antara perencanaan, penganggaran
daerah perencanaan penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja y g berkualitas
j yang
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional;
4. Melakukan pembinaan yang berkualitas dalam perencanaan

CONTOH :
Visi Misi, dan Tujuan Kementerian PPN/Bappenas
Visi, Misi

VISI MISI TUJUAN

Mewujudkan lembaga perencana yang handal, kredibel, dan TUJUAN 1:
proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan berbangsa dan Berhasilnya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMN
bernegara 2010 – 2014, dengan Visi: “Mewujudkan Indonesia yang
Sejahtera, Demokratis
Sejahtera Demokratis, dan Berkeadilan

1. Menyusun rencana pembangunan yang berkualitas dan
berkelanjutan;
TUJUAN 2:
2. Melaksanakan koordinasi yang lebih berkualitas dalam proses Terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN
perencanaan pembangunan baik antardaerah, antarruang, dan RKP) yang berkualitas
antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antar pusat z
dan daerah, serta antara perencanaan, penganggaran,
d d h t t
pelaksanaan, dan pengawasan;

3.
3 Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja yang berkualitas TUJUAN 3:
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional; Terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/
Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan 44
44
nasional
4. Melakukan pembinaan yang berkualitas dalam perencanaan
dadang-solihin.blogspot.com

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian PPN/Bappenas
PPN/Bappenas
Berdasarkan Prioritas dan Fokus Prioritas dalam RPJMN

FOKUS PRIORITAS NASIONAL

1. Peningkatan efektifitas peraturan
perundang-undangan
2. Peningkatan kinerja lembaga di bidang
hukum
PRIORITAS NASIONAL: 3. Peningkatan penghormatan, pemajuan,
Meningkatkan Tata Kelola penegakan HAM
Pemerintahan yang Baik
4. Peningkatan penyelenggeraan
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

5. Peningkatan kualitas pelayanan publik

6 P i k t k
6. Peningkatan kapasitas d akuntabilitas
it dan k t bilit
birokrasi

7. Pemantaoan reformasi birokrasi


Keterkaitan Fokus Prioritas dalam RPJMN 2010 -2014
dengan Arah Kebijakan dan Strategi
Kementerian Negara PPN/Bappenas dalam Renstra 2010 - 2014
ARAH KEBIJAKAN ARAH STRATEGI
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
FOKUS PRIORITAS
NASIONALTERKAIT 1. Penguatan kelembagaan Eksternal:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan
KEMENTERIAN NEGARA PPN/ perencanaan pembangunan
penganggaran sektoral, lintas sektoral dan
nasional melalui penataan sistem
BAPPENAS wilayah, dan antara pusat dan daerah; serta
perencanaan, pemantauan, keterkaitan dan konsistensi antara
pengendalian dan evaluasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
1. Peningkatan pelaksanaan pembangunan;
pengembangan sistem dan
dan pengawasan;
2. Meningkatkan kualitas pemantauan terhadap
penyelenggaraan kualitas data dan informasi pelaksanaan rencana pembangunan
pemerintahan yang bersih perencanaan pembangunan nasional.
3. Meningkatkan kualitas evaluasi terhadap
nasional; serta peningkatan
dan bebas KKN kualitas koordinasi dengan para pelaksanaan rencana pembangunan
nasional.
pemangku kepentingan.
4. Meningkatkan kualitas kajian dan atau
2. Penerapan perencanaan evaluasi kebijakan pembangunan.
2. Peningkatan kualitas pembangunan nasional dan 5. Meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan
penganggaran yang berbasis
pelayanan publik kinerja.
pembangunan nasional.
Internal:
3. Peningkatan kualitas hasil 1. Membangun Manajemen Kinerja: dari kinerja
evaluasi kebijakan/kajian sebagai lembaga hingga kinerja individu/pegawai.
masukan bagi perencanaan 2. Mengelola anggaran secara lebih efisien,
pembangunan dan perumusan efektif, dan akuntabel serta diarahkan untuk
3. Peningkatan kapasitas kebijakan penyelesaian mendorong peningkatan kinerja lembaga dan
dan akuntabilitas birokrasi permasalahan pembagunan. pegawai.
3. Meningkatkan kompetensi SDM di
4 P i k t k lit d t d
4. Peningkatan kualitas data dan
Kementerian PPN/Bappenas dan perencana
informasi perencanaan di tingkat pusat dan daerah secara lebih
pembangunan. proporsional dan akuntabel.
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi 4. Melanjutkan penerapan prinsip-prinsip good
4. Pemantapan reformasi
e a apa e o as secara konsisten dan governance di Kementerian PPN/Bappenas.
birokrasi berkelanjutan dalam rangka
peningkatan kinerja (better
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
dan pengelolaannya dalam rangka
dadang-solihin.blogspot.com mendukung peningkatan kinerja lembaga
46
performance) lembaga dan
pegawai. dan pegawai.

Contoh : Tupoksi, Program Dan Kegiatan

TUPOKSI PROGRAM KEGIATAN

TUGAS : a. Penyusunan Rencana Pembang.
membantu presiden dalam melaksanakan tugas Perencanaan b. Koordinasi, MONEV
p
pemerintahan dibidang perencanaan, p
gp , pembangunan
g
Pembangunan Nasional c.
c Kajian/Studi
nasional sesuai dengan ketentuan peraturan
d. Penguatan Basis Data (Datbase)
perundang-undangan.

FUNGSI:
1. Penyusunan rencana pembangunan nasional
Pengelolaan Sumber
P l l S b Pelatihan
P l tih / peningkatan
i k t
2. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bid. PPN Daya Manusia Aparatur SDM Perencana
3. Pengkajian kebijakan pemerintah di bid. PPN
4. Penyusunan program pembangunan sbg. bahan
penyusunan RAPBN yang dil kdilaksanakan bersama-sama
k b
dgn Dept. Keu. Penyelenggaraan Pimpinan Mendukung Pelaksanaan
5. Koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan pencarian Kenegaraan dan Tugas dan Fungsi Kementerian
sumber-sumber pembiayaan DN dan LN, serta
p g
pengalokasian dana untuk pembangunan bersama-
p g
Kepemerintahan PPN/Bappenas
sama instansi terkait.
6. Koordinasi kegiatan fungsional dan pelaksanaan tugas
Kemeneg PPN/Bappenas Pemeliharaan dan Pengadaan
7. Fasilitas dan pembinaan terhadap kegiatan Instansi Peningkatan Sarana
Sarana dan Prasarana Pendukung
Pemerintah di bid PPN
bid. Dan Prasarana
8. Pengawasan pelaks. dan pelaks. tugasnya
Pelayanan
9. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran,
dan pertimb. di bid. tugas dan fungsinya kpd Presiden
10. Penyelenggaraan p
y gg pembin. dan p y
pelayanan adm. Umum Peningkatan Pengawasan
g g Pembinaan & Pengawasan Aparatur
g p
di bid. perenc. umum, ketatausahaan, ortala, sdm, dan Akuntabilitas Di Bid. Administrasi Umum dan
keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan dadang-solihin.blogspot.com
rumah tangga
Aparatur Negara Kelembagaan 47

1/2
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah
untuk mengarahkan pelayanan SKPD khususnya d pembangunan
t k hk l kh dan b
daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa
p p
pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
p p p
• Kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh
kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan,
dan mengimplementasikan Visi, Misi dan Agenda KDH, tujuan,
strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam
penyusunan Renstra SKPD sesuai TUPOKSI SKPD SKPD.


2/2
Apa Itu Renstra SKPD
• Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar;
1) K mana pelayanan SKPD akan di hk pengembangannya
Ke l k diarahkan b
dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang;
2) Bagaimana mencapainya;
) g p y ;
3) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan
tercapai.
• Untuk
U t k mendapatkan dukungan yang optimal b i i l
d tk d k ti l bagi implementasinya,
t i
proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun
komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk
p (
Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra
SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel
dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis,
partisipatif, dan politis.


Outline Renstra SKPD
1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan SKPD;
3. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
4.
4 Visi, i i tujuan d sasaran, strategi d k bij k
Vi i misi, t j dan t t i dan kebijakan; rencana
program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif; dan
5. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD.

Pasal 40 PP 8/2008
8/


Sistematika Renstra SKPD
I. Pendahuluan;
II. Gambaran Pelayanan SKPD;
y ;
III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi;
IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan;
, , j , g j ;
V. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif; dan
VI. Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD.

Pasal 93 Permendagri 54/2010


Sistematika Penulisan Renstra SKPD
BAB 1 PENDAHULUAN 3.5 Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa
1.1 Latar Belakang Depan yang berpengaruh pada TUPOKSI
1.2 Maksud dan Tujuan SKPD
1.3 Landasan Hukum 3.6 Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal
1.4 Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD yang perlu dilakukan (untuk lebih efisien dan
dalam Perencanaan Daerah efektif)
1.5
1 5 Sistematika Penulisan
BAB 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN
BAB 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD KEBIJAKAN
2.1 Struktur Organisasi 4.1 Visi SKPD
2.2 Susunan Kepegawaian dan kelengkapan 4.2 Misi SKPD
2.3 TUPOKSI 4.3 Tujuan (memenuhi kriteria Specific,
2.4 Sistem, Prosedur, Mekanisme (dan lain-lain Measurable, Achievable, Results Oriented,
yang perlu) Time Bound)
4.4 Strategi
BAB 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN SKPD 4.5 Kebijakan
3.1 Kinerja Pelayanan Masa Kini (menurut
berbagai aspek pelayanan d capaian
b b i k l dan i BAB 5 PROGRAM
terhadap Standar Pelayanan Minimal) 5.1 Program SKPD
3.2 Kelemahan dan Kekuatan Internal 5.2 Program Lintas SKPD
3.3 Peluang dan Tantangan Eksternal
g g 5.3 Program Lintas Kewilayahan
g y
3.4 Rumusan Permasalahan Strategis yang 5.4 Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber
dihadapi masa kini Pendanaan
BAB 6 PENUTUP


Renstra SKPD dalam Penyusunan RPJMD
(1) Visi, Misi, Program
Kepala Daerah Terpilih Renstra SKPD

Bappeda menyusun (2)
Rancangan Awal SKPD Menyusun Renstra SKPD
RPJMD (3)
Program SKPD
a) Visi,Misi Kepala Daerah
b) Strategi Pembangunan Daerah
c) Kebijakan Umum
d) Kerangka Ekonomi Daerah (4) Bappeda menyelenggarakan
MUSRENBANG RPJMD
e) Program SKPD

(5)
Bappeda menyusun Penetapan RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD

a) Visi, Misi Kepala Daerah (7)
b) Strategi Pembangunan Daerah (6)
c) Kebijakan Umum Digunakan sebagai
d) Kerangka Ekonomi Daerah pedoman penyusunan
e) Program SKPD Rancangan RKPD


Step b St P
St by Step Penyusunan Renstra SKPD
R t

3 5

1 Penyusunan Penyusunan
Rancangan Rancangan
Persiapan Awal Renstra Akhir RPJMD/
SKPD Renstra SKPD

Pelaksanaan
P l k
Penyusunan Penetapan
Musrenbangda
Rancangan Perda tentang
Jangka
Awal RPJMD RPJMD
Menengah
2 4 6


1 Tahap Persiapan
p p
1. Orientasi Perencanaan Daerah
y
2. Pembentukan Tim Penyusun RPJMD
3. Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen RPJMD
4. Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah Terpilih
5. Orientasi Renstra SKPD
6. Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD
7.
7 Penyusunan Rencana Kerja Penyiapan dokumen Renstra SKPD
8. Identifikasi Stakeholder
9. Penentuan Stakeholder untuk konsultasi publik
p
10. Penyiapan draft SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan dokumen
RPJMD
11. Penetapan SK Tim Penyusun dan SK Panduan Penyusunan Dokumen RPJMD
11 P t Ti P d P d P D k
12. Surat Perintah KDH kepada SKPD & surat permintaan kepada Lembaga/NGS
agar berkontribusi dalam p
g proses RPJMD
13. Sosialisasi bahwa daerah akan menyusun RPJMD
14. Perumusan metoda dan panduan Jaring Aspirasi, FGD, dan Musrenbang
RPJMD

2 Tahap Penyusunan Rancangan Awal
RPJM Daerah
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1
5 tahunan
2. Penyusunan profil daerah dan p
y p prediksi masa depan
p
3. Kajian terhadap RPJPD
4. Kajian terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah terpilih
5. Analisis keuangan daerah
6. Kajian RTRW-D
7.
7 Review RPJMD Provinsi dan Nasional
8. Jaring aspirasi: Isu dan harapan masyarakat
9. Formulasi Dok. Rancangan Awal RPJMD
g
10. FGDs untuk setiap Topik
11. Pembahasan Rancangan Awal RPJMD bersama SKPDs
12. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD untuk dibahas dalam Musrenbang
RPJMD


3 Tahap Penyusunan Rancangan Awal
Renstra SKPD
1. Pengumpulan Data/Informasi Kondisi Pelayanan SKPD
2. Penyusunan p
y profil p y
pelayanan SKPD & p
prediksi j g menengah
jangka g
3. Tupoksi SKPD
4. Perumusan Visi dan Misi SKPD
5. Evaluasi Renstra SKPD (Renstra Dinas) periode lalu
6. Review Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi
7. Identifikasi capaian keberhasilan dan permasalahan
8. Perumusan program (SKPD, Lintas SKPD, Kewilayahan)
9. Pembahasan Forum SKPD
10. Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum SKPD
11. Penyusunan Dokumen Rancangan Renstra SKPD


Tahap Pelaksanaan Musrenbang Daerah Jangka
4
g
Menengah
• Musrenbang RPJMD
• Naskah Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD
p g

5 Tahap Penyusunan Rancangan Akhir RPJM
Daerah/ Renstra SKPD
• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen RPJM Daerah
• Penyusunan Naskah Akademis Ranperda RPJMD
y p
• Penyusunan Rancangan Akhir dokumen Renstra SKPD
• Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Perka SKPD


6 Tahap Penetapan Peraturan Daerah
tentang RPJMD
t t

• Penyampaian Naskah Perda RPJMD kepada Gubernur cq Bappeda
Provinsi
• Konsultasi dengan Gubernur cq kepala Bappeda Provinsi
• Penyampaian Naskah perda RPJMD serta lampirannya kepada
DPRD
• Pembahasan DPRD tentang Ranperda RPJMD
• Penetapan Ranperda menjadi P d
P t R d j di Perda
• Dokumen RPJM-D yang telah disyahkan
• Dokumen Renstra SKPD telah disyahkan


1/3
Evaluasi Kualitas Renstra SKPD
E l i K lit R t

1. Ada review yang cukup menyeluruh tentang kinerja pelayanan .
SKPD dalam periode lalu (1-3 tahun lalu) untuk mengidentifikasi
faktor internal dan eksternal yang telah berpengaruh pada kinerja
pelayanan SKPD.
2. Ada kejelasan rumusan status dan kedudukan kinerja p
j j pencapaian
p .
pelayanan SKPD masa kini dalam penyelenggaraan berbagai
urusan wajib atau pilihan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD.
3. Ada kajian
3 Ad k ji perspektif masa d
ktif depan SKPD
SKPD: .
 mengantisipasi perubahan-perubahan,
 kecenderungan perkembangan internal dan eksternal yang
diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pelayanan SKPD,
 merumuskan apa yang perlu dilakukan agar pelayanan SKPD
kepada masyarakat lebih efisien dan efektif.


Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 2/3

4.
4 Ada rumusan isu dan permasalahan strategis pembangunan .
pelayanan SKPD dan identifikasi langkah-langkah strategis
untuk memperbaiki p y
p pelayanan SKPD kepada masyarakat.
p y
5. Ada kesesuaian dan konsistensi antara visi, misi, dan .
agenda KDH terpilih, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian
program RPJMD dengan usaha mengoptimalkan kekuatan
dan mengatasi kelemahan internal organisasi dan
pelayanan SKPD; mengoptimalkan peluang dan mengatasi
tantangan eksternal pengembangan pelayanan SKPD.
6. Ada penerjemahan y g baik dan sistematis dari visi, misi,
p j yang , , .
dan agenda KDH terpilih dan RPJMD ke dalam perumusan
visi, misi, tujuan (SMART), strategi, dan kebijakan
pembangunan pelayanan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD
b l i SKPD.


Evaluasi Kualitas Renstra SKPD 3/3

7.
7 Ada rumusan yang baik dan sistematis tujuan (berasaskan pada .
prinsip SMART), strategi, kebijakan, dan prioritas program
pembangunan pelayanan SKPD.
8. Ada kesesuaian antara hasil rumusan isu strategis dalam .
pengelolaan keuangan daerah dengan rumusan tujuan, strategi,
dan arah kebijakan keuangan dan pembiayaan SKPD
SKPD.
9. Ada kesesuaian antara rumusan program pembangunan daerah .
dengan kendala fiskal SKPD.
10. Ada keterkaitan yang erat dan kontribusi program pembangunan .
daerah terhadap pemecahan isu dan permasalahan strategis
pelayanan SKPD dan pembangunan daerah secara keseluruhan
keseluruhan.
11. Ada proses perencanaan yang demokratis dan partisipatif dalam .
keseluruhan proses pengambilan keputusan penyusunan Renstra
SKPD


dadang-

Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD

Similar a Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD (20)

Más de Dadang Solihin

Más de Dadang Solihin (20)

Último

Último (20)

Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD