RPJMN2010

dadang-solihin.blogspot.com 2

Tentang Narasumber


Materi
• Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
• Arah Pembangunan RPJPN 2005-2025
• Tujuan dan Arah Pembangunan RPJMN 2010-2014
• Penyusunan RKP 2010
• Kebijakan Nasional dalam Mencegah dan Mengantisipasi Dampak
Krisis Keuangan Global
• Langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Dampak
Krisis Keuangan Global


Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)


Apa itu SPPN
SPPN adalah
 satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan
 untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang,
jangka menengah, dan tahunan
 yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat
di tingkat pusat dan daerah.


Tujuan SPPN
Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik
antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


Tahapan Perencanaan
1. Penyusunan Rencana
 Rancangan Rencana Pembangunan Nasional /
Daerah
 Rancangan Rencana Kerja Dep/Lembaga/
SKPD
 Musyawarah Perencanaan Pembangunan
 Rancangan Akhir Rencana Pembangunan
2. Penetapan Rencana
 RPJP Nas dgn UU dan RPJP Daerah dgn
Perda
 RPJM dengan Peraturan Presiden / Kepala
Daerah
 RKP / RKPD dengan Peraturan Presiden /
Kepala Daerah


Tahapan Perencanaan
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
 Dilakukan oleh masing-masing pimpinan
SKPD.
 Kepala Bappeda menghimpun dan
menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan
rencana pembangunan dari masing-masing
pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan
kewenangannya.
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana
 Kepala SKPD melakukan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan SKPD periode
sebelumnya.
 Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana
pembangunan berdasarkan hasil evaluasi
pimpinan SKPD.
 Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan
rencana pembangunan daerah untuk periode
berikutnya.

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.

Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.

Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.

Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.


Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004)
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
Nasional (RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)

Dari RPJP sampai APBD
20 Tahunan 5 Tahunan Tahunan

Pedoman Pedoman
Renstra Renja - Rincian
RKA-KL

Pusat
Pemerintah
KL KL APBN

Pedoman Diacu

Dijabar
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM kan
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional

Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang

Pedoman Pedoman
RPJP RPJM Dijabar RKP
kan
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah

Daerah
Pemerintah
Pedoman Diacu

Pedoman Pedoman
Renstra Renja - RKA - Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD

UU SPPN UU KN

Arah Pembangunan RPJPN
2005-2025

Arah Pembangunan
RPJPN 2005-2025
1. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Bermoral,
Beretika, Berbudaya, dan Beradab
2. Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing
3. Mewujudkan Indonesia yang Demokratis Berlandaskan Hukum
4. Mewujudkan Indonesia yang Aman, Damai, dan Bersatu
5. Mewujudkan Pembangunan yang Lebih Merata dan Berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia yang Asri dan Lestari
7. Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri,
Maju, Kuat, dan Bebasiskan Kepentingan Nasional
8. Mewujudkan Indonesia yang Berperan Aktif dalam Pergaulan
Internasional


Tujuan dan Arah Pembangunan
RPJMN 2010-2014

• RPJMN ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan penataan
kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk
pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi
serta penguatan daya saing perekonomian


RPJMN 2010-2014
 Kondisi aman dan damai di berbagai daerah terus membaik
(Bidang Hankam)
Indikator: Peningkatan kemampuan postur dan struktur
pertahanan negara serta kemampuan lembaga keamanan negara
 Kehidupan bangsa lebih demokratis (Bidang Politik)
Indikator: Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah lebih
baik; kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam
kehidupan bangsa
 Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan
penegakan hukum (Bidang Hukum)


RPJMN 2010-2014

 Kualitas pelayanan publik lebih murah, cepat, transparan dan
akuntabel
Indikator: Terpenuhinya standar pelayanan minimum
 Kesejahteraan rakyat terus meningkat (Bidang Ekonomi,
Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan)
Indikator: Meningkatnya pendapatan perkapita, menurunnya
angka kemiskinan dan tingkat pengangguran, meningkatnya
tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, terkendalinya jumlah
dan laju pertumbuhan penduduk.


RPJMN 2010-2014
 Daya saing perekonomian meningkat (Bidang Ekonomi)
Indikator:
• Penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan
pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan
kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah
serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
• Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan;
• Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur;
• Bersamaan dengan itu, industri kelautan yang meliputi
perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari,
energi dan sumber daya mineral dikembangkan.
 Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan,
pengelolaan SDA dan pelestarian fungsi LH makin berkembang

Arah Pembangunan Mewujudkan
Bangsa yang Berdaya Saing
A. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
B. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan
Berdaya Saing Global
C. Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi
D. Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju
E. Reformasi Hukum dan Birokrasi


Arah Pembangunan Ekonomi
1. Transformasi Ekonomi
Transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan
komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang
berkeunggulan kompetitif. Dengan prinsip-prinsip dasar:
• Mengelola peningkatan produktivitas nasional melalui inovasi,
penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek;
• Mengelola kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik
terbaik dan kepemerintahan yang baik secara berkelanjutan;
• Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.


2. Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi
ekonomi sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja
bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya
penanggulangan kemiskinan.
3. Struktur Perekonomian
• Struktur perekonomian diperkuat dengan mendudukkan sektor
industri sebagai motor penggerak;
• Didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan
pertambangan.


4. Industri
Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang
berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan:
• Dalam hal penguasaan usaha, struktur industri disehatkan
dengan meniadakan praktek-praktek monopoli dan berbagai
distorsi pasar;
• Dalam hal skala usaha, struktur industri akan dikuatkan dengan
menjadikan IKM sebagai basis industri nasional yaitu
terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan
industri berskala besar;
• Dalam hal hulu-hilir, struktur industri akan diperdalam dengan
mendorong diversifikasi ke hulu dan ke hilir membentuk rumpun
industri yang sehat dan kuat.


5. Pertanian
Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama
sektor pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan
ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional.
Hal itu merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan
pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan
keterbelakangan, dan penguatan ketahanan pangan.


6. Pengembangan Iptek
Pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan
kualitas dan kemanfaatan iptek nasional dalam rangka mendukung
daya saing secara global melalui:
• Peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas
dalam sistem produksi barang/jasa;
• Perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil pertemuan dan
hak atas kekayaan intelektual;
• Pengembangan dan penerapan standar mutu, peningkatan
kualitas dan kuantitas SDM iptek.


7. Investasi
Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas
dengan mewujudkan:
• Iklim investasi yang menarik;
• Mendorong penanaman modal asing bagi peningkatan daya
saing perekonomian nasional;
• Serta meningkatkan kapasitas infrastruktur yang memadai.
Investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan
demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk
pencapaian kemakmuran bagi rakyat.


8. Perdagangan Luar Negeri
Perdagangan luar negeri yang lebih menguntungkan dan
mendukung perekonomian nasional agar mampu memaksimalkan
manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi
dengan dinamika globalisasi melalui:
• Perkuatan posisi nasional di dalam berbagai fora kerja sama
perdagangan internasional (skala global, regional, bilateral, dan
multilateral) untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar
ekspor nasional sekaligus mengamankan kepentingan strategis
nasional;
• Pengembangan citra, standar produk barang dan jasa nasional
yang berkualitas internasional.


9. Keuangan Negara
• Perbaikan pengelolaan keuangan negara bertumpu pada
sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan
dapat menjamin efektivitas pemanfaatan.
• Dalam rangka meningkatkan kemandirian, peran pinjaman luar
negeri dijaga pada tingkat yang aman.
• Sumber utama dalam negeri yang berasal dari pajak terus
ditingkatkan efektivitasnya.
• Pembiayaan pemerintah diarahkan pada kemampuan
peningkatan pelayanan publik, baik di dalam penyediaan
pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi,
maupun mendukung peningkatan daya saing ekonomi.


10. Sektor Keuangan
Sektor keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki
kemampuan di dalam:
• Menjaga stabilitas ekonomi;
• Membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta
mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak
krisis melalui implementasi sistem jaring pengaman sektor
keuangan Indonesia;
• Peningkatan kontribusi lembaga jasa keuangan bank dan non-
bank dalam pendanaan pembangunan terutama peningkatan
akses pendanaan bagi keluarga miskin;
• Peningkatan kualitas pertumbuhan perbankan nasional.


11. Tenaga Kerja
Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya
sebanyak-banyaknya lapangan kerja formal serta meningkatkan
kesejahteraan pekerja informal.
Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis
dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang
memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang
memuaskan semua pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang
diinginkan.


Dasar Penyusunan RKP 2010 dalam
Proses Pembangunan
UU 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, Ps 5:
1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk
menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional,
Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir
pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden
berikutnya.
2) RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden
berikutnya.


Alur Perumusan Tema dan Prioritas RKP 2010
KONDISI SAAT INI
• Pencapaian Pembangunan
• Masalah dan Tantangan

TEMA
PRIORITAS
PEMBANGUNAN
PEMBANGUNAN
2010

Visi Misi Presiden yang telah
dituangkan dalam RPJMN
2010 – 2014
Belum tersusun

Arah Pembangunan RPJMN-2
dalam RPJPN 2005-2025


Kondisi Saat Ini
• Perekonomian mengalami kemajuan, namun akhir-akhir ini
mengalami tekanan akibat krisis ekonomi global yang terjadi sejak
pertengahan tahun 2007.
• Dampak dari krisis ekonomi global yang harus diantisipasi adalah
kemungkinan meningkatnya angka pengangguran dan jumlah
penduduk miskin, meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini
menurun.


Pencapaian Pembangunan
• Agenda pelaksanaan aman dan damai serta pelaksanaan adil dan
demokratis sudah menunjukan hasil yang menggembirakan
• Masih terdapat beberapa kendala dalam upaya pencapaiannya
khususnya terkait agenda peningkatan kesejahteraan, disebabkan
oleh perkembangan kondisi perekonomian dunia yang kurang
kondusif.


Tema RKP 2010

Pemulihan Perekonomian Nasional
dan
Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat


Prioritas Pembangunan
Prioritas 1 Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat, serta Penataan
Kelembagaan dan Pelaksanaan Sistem Perlindungan
Sosial

Prioritas 2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia

Prioritas 3 Pemantapan Reformasi Birokrasi dan Hukum, serta
Pemantapan Demokrasi dan Keamanan Nasional

Prioritas 4 Pemulihan ekonomi yang didukung oleh Pembangunan
Pertanian, Infrastruktur, dan Energi

Prioritas 5 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Kapasitas Penanganan Perubahan Iklim


Prioritas 1:
PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, SERTA
PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PELAKSANAAN
PERLINDUNGAN SOSIAL.
Pengurangan Kemiskinan:
Fokus 1 Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
Fokus 2 Peningkatan keberdayaan dan kemandirian masyarakat;
Fokus 3 Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan koordinasi
penanggulangan kemiskinan;
Fokus 4 Penanganan dampak krisis (ekonomi) terhadap kemiskinan;

Sistem Perlindungan Sosial:
Fokus 5 Penataan dan pelaksanaan kelembagaan dalam pelaksanaan
jaminan sosial;
Fokus 6 Peningkatan kapasitas usaha skala mikro dan kecil melalui
penguatan kelembagaan.


Prioritas 2:
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
INDONESIA
Pendidikan:
Fokus 1 Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang
merata;
Fokus 2 Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah dan tinggi;
Fokus 3 Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan nonformal; peningkatan
profesionalisme dan kesejahteraan pendidik;
Fokus 4 Peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik
Kesehatan:
Fokus 5 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan;
Fokus 6 Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat
dan pengendalian penyakit;
Fokus 7 Peningkatan ketersediaan dan mutu obat dan tenaga kesehatan;
Fokus 8 Peningkatan jaminan pelayanan kesehatan penduduk miskin dan penduduk di
daerah tertinggal, terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
Keluarga Berencana:
Fokus 9 Pemantapan revitalisasi program KB;
Agama:
Fokus 10 Peningkatan kerukunan hidup umat beragama;
Kebudayaan:
Fokus 11 Pembangunan jati diri dan karakter bangsa yang berbasiskan pada keragaman
budaya;
Pemuda dan Olah Raga:
Fokus 12 Peningkatan peran pemuda dan prestasi olah raga.

Prioritas 3:
PEMANTAPAN REFORMASI BIROKRASI DAN HUKUM, SERTA
PEMANTAPAN DEMOKRASI DAN KEAMANAN NASIONAL

Reformasi Birokrasi:
Fokus 1 Peningkatan kualitas pelayanan publik;
Fokus 2 Peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS;
Fokus 3 Penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, serta sistem pengawasan dan akuntabilitas;
Fokus 4 Penguatan kapasitas pemerintah daerah;
Pemantapan Hukum:
Fokus 5 Pemantapan harmonisasi peraturan perundang-undangan;
Fokus 6 Pemantapan pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas penanganan perkara
korupsi;
Fokus 7 Pemantapan desentralisasi, peningkatan kualitas hubungan pusat daerah, dan
antardaerah;
Pemantapan Demokrasi:
Fokus 8 Peningkatan efektifitas pelaksanaan organisasi masyarakat sipil, dan partai politik;
Fokus 9 Pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
Keamanan Nasional:
Fokus 10 Penguatan wilayah perbatasan;
Fokus 11 Peningkatan kemampuan pertahanan dan industri strategis pertahanan;
Fokus 12 Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat;
Fokus 13 Peningkatan penggalangan keamanan nasional.


Prioritas 4:
PEMULIHAN EKONOMI YANG DIDUKUNG OLEH
PEMBANGUNAN PERTANIAN, INFRASTRUKTUR DAN ENERGI

Pertumbuhan Ekonomi:
Fokus 1 Peningkatan daya tarik investasi;
Fokus 2 Penguatan daya saing ekspor;
Fokus 3 Revitalisasi industri manufaktur;
Fokus 4 Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan;
Fokus 5 Peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja;
Fokus 6 Peningkatan produktivitas dan akses UKM kepada sumber daya produktif;
Stabilitas Ekonomi
Fokus 7 Peningkatan Ketahanan Pangan;
Fokus 8 Peningkatan stabilitas harga dan pengamanan pasokan bahan pokok;
Fokus 9 Pengelolaan APBN yang berkelanjutan;
Fokus 10 Peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan;
Infrastruktur:
Fokus 11 Dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya saing sektor riil;
Fokus 12 Peningkatan investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dan swasta;
Fokus 13 Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai Standar Pelayanan Minimum (SPM);
Iptek:
Fokus 14 Peningkatan dukungan iptek bagi daya saing nasional;
Energi:
Fokus 15 Peningkatan ketahanan energi.


Prioritas 5:
PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA
ALAM DAN KAPASITAS PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

Fokus 1 Peningkatan Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan
Iklim dan Bencana Alam Lainnya
Fokus 2 Peningkatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya
Alam dan Kualitas Daya Dukung Lingkungan
Fokus 3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu
Fokus 4 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
Fokus 5 Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Pengelolaan
Pertanahan


Pertimbangan Optimalisasi Anggaran

1. Relevansi usulan kegiatan dengan sasaran utama pembangunan.
2. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi kementerian/lembaga.
3. Memperhitungkan kenaikan anggaran selama 2 tahun terakhir
yang cukup tinggi.
4. Membatasi pembangunan/pembelian gedung/tanah, rumah dinas.
5. Efisiensi pengadaan sarana dan sarana.
6. Memperhitungkan kemampuan penyerapan Kementerian/
Lembaga.


Kebijakan Nasional dalam Mencegah dan
Mengantisipasi Dampak Krisis Keuangan Global
Delapan Grand Strategy Pembangunan Ekonomi Presiden RI

1. Menggunakan dan meningkatkan sumber-sumber pembiayaan
dalam negeri, agar tidak senantiasa terhantui oleh bahaya arus
modal ke luar negeri (capital out flow);
2. Meningkatkan tabungan (saving) dalam negeri sebagai sumber
investasi domestik;
3. Memperkuat perekonomian domestik, termasuk pasar dalam
negeri, agar pertumbuhan perekonomian (growth) tidak hanya
mengandalkan ekspor, yang setiap saat bisa terancam manakala
ekonomi dunia mengalami resesi;



4. Meningkatkan daya beli masyarakat, demikian juga spending
pemerintah dan swasta, agar pasar domestik makin tumbuh
dengan baik;
5. Menggalakkan penggunaan produk dalam negeri (barang dan
jasa), agar neraca pembayaran kita aman (tidak defisit) dan devisa
kita tidak terkuras;
6. Meningkatkan ketahanan dan kecukupan kebutuhan rakyat,
terutama pangan, agar ketika dunia mengalami krisis ekonomi,
kebutuhan rakyat tetap dapat dipenuhi;



7. Memajukan ekonomi daerah di seluruh provinsi, kabupaten dan
kota agar semua daerah dapat menjadi sumber kekuatan dan
sabuk pengaman perekonomian nasional;
8. Mengelola dan mendayagunakan sumber daya alam, terutama
minyak, gas, batubara dan minyak kelapa sawit, agar benar-benar
dapat meningkatkan penerimaan negara, dan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.


Langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam
Menghadapi Dampak Krisis Keuangan Global
1. Efektifitas anggaran (alokasi, distribusi dan stabilisasi), dalam hal:
 Pemberdayaan ekonomi masyarakat (empati pada kaum
miskin).
 Pembangunan infrastruktur.
 Rasionalisasi pajak dan restribusi.
 Penggunaan produk dalam Negeri.
 Pembatasan atau penundaan belanja pada jenis belanja
tertentu.


2. Peningkatan daya serap anggaran, melalui:
 Percepatan proses penetapan APBD dan DIPA.
 Percepatan proses penggadaan.
 Penyusunan rencana penyerapan dana untuk setiap kegiatan
(cash flow) dan peningkatan kapasitas aparatur keuangan
daerah.
 Hindari adanya SILPA di akhir tahun anggaran (khususnya sisa
belanja).
 Belanja Hibah dan Bantuan harus betul-betul di efektifkan dan
akuntabilitasnya perlu ditingkatkan.
 Buat klausal kondisi darurat dalam PERDA penetapan APBD
untuk meningkatkan fleksibilitas anggaran dan menghindari
implikasi hukum.

3. Mengembangkan kebijakan atau kegiatan yang inovatif
(berdasarkan nilai-nilai potensi lokal).
4. Penghematan penggunaan energi.
5. Bangun kerjasama swasta dan pemerintah daerah, antara swasta,
dan antar pemerintah daerah (sinergitas sumber daya maupun
pasar).


Terima Kasih


RPJMN2010

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Similar a RPJMN2010

Similar a RPJMN2010 (20)

Más de Dadang Solihin

Más de Dadang Solihin (20)

Último

Último (20)

RPJMN2010