3. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com
dadang-solihin.blogspot.com 3
4. Materi
• Mengukur Kinerja DPRD
• Reformasi Perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan
Daerah
• Penajaman Visi-Misi: Perumusan
Positioning Differentiation Brand
(PDB)
• Tujuan dan Permasalahan
Pembangunan Daerah
dadang-solihin.blogspot.com 4
6. Agenda Politik Nyata
Agenda politik yang sangat nyata dan
langsung memenuhi kebutuhan warga.
Penanggulangan kemiskinan;
Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
pendidikan dan kesehatan;
Pemberantasan korupsi dan reformasi
birokrasi.
www.dadang-solihin.blogspot.com 6
7. Argumentasi Politik Mendasar
Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
mendasar dan tidak klise.
Dengan membawa dukungan politik nyata dari
warga, anggota DPRD akan dapat memperkuat
pijakan mereka dalam proses politik yang
berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
Dengan informasi dan pengetahuan yang
langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
anggota DPRD akan mampu membawakan
semua kepentingan warga ke dalam proses
pembuatan Peraturan Daerah, penentuan APBD
dan pengawasan politik.
www.dadang-solihin.blogspot.com 7
8. Positif dan Konstruktif
Pemikiran yang selalu mencari upaya
perbaikan.
Anggota DPRD akan selalu dituntut
untuk berpikir positif dan
konstruktif dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.
Sering tanpa disadari kebiasaan ini
justru meningkatkan kapasitas
modal politik yang memang
dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
struktur politik pendukungnya.
www.dadang-solihin.blogspot.com 8
9. Membangun Sistem Umpan Balik
Membangun dan memperkokoh sistem
umpanbalik yang cepat dan efektif.
Para anggota DPRD dan partai
politiknya dapat selalu melakukan up-
date terhadap informasi dan program
kerjanya.
Partai politik yang diwakili oleh anggota
DPRD tersebut juga secara terus
menerus mengevaluasi diri apakah
mereka mempunyai akar yang kuat di
tingkat akar rumput atau justru
berkembang menjadi partai politik yang
mengambang.
www.dadang-solihin.blogspot.com 9
10. Siklus Representasi Wakil Rakyat
Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
mempengaruhi proses pengambilan keputusan.
Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
mereka yang memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat
dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
yang akan datang.
Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
delegitimasi di mata publik.
www.dadang-solihin.blogspot.com 10
11. Siklus Representasi Wakil Rakyat
RAKYAT
PEMILU
Representasi Rakyat
(keterwakilan)
Hubungan dengan DPRD
Fungsi Legislasi
Pemilih
Hubungan dengan MEMBUAT
media dan kelompok KEPUTUSAN Fungsi Anggaran
kepentingan POLITIK
Sumber daya
(anggaran, staf, riset Fungsi Pengawasan
dan informasi)
Perlindungan Peningkatan
hak-hak Individu Kesejahteraan Individu
dan masyarakat dan Masyarakat
Sumber: NDI, LGSP www.dadang-solihin.blogspot.com 11
12. 1/2
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
anggaran dan pengawasan.
Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
perwakilan.
DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
individu-invidu warga negara.
www.dadang-solihin.blogspot.com 12
13. 2/2
Indikator Pelaksanaan Mandat yang Baik
Secara substansial
perlindungan hak
peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
Secara prosedural
mengikuti prosedur hukum yang benar
melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.
www.dadang-solihin.blogspot.com 13
15. Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
dadang-solihin.blogspot.com 15
16. Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
dadang-solihin.blogspot.com 16
17. Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)
ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)
dadang-solihin.blogspot.com 17
18. Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.
dadang-solihin.blogspot.com 18
19. Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
dadang-solihin.blogspot.com 19
20. Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas
dadang-solihin.blogspot.com 20
21. Reformasi Sistem Penganggaran 1/2
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Visi:
Melaksanakan rencana Melaksanakan program kerja
pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih
berdasarkan GBHN
Misi: Misi:
Penyelenggaraan pemerintahan Pelaksanaan kerangka regulasi,
umum dan pembangunan kerangka investasi, dan
Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di
pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D
rutin dan pengeluaran Anggaran disusun berdasarkan
pembangunan RKP/D dengan mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara
dadang-solihin.blogspot.com 21
22. 2/2
Reformasi Sistem Penganggaran
Paradigma Lama Paradigma Baru
Penganggaran dengan
Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
1. Penganggaran Berbasis
1. Pengeluaran Rutin Kinerja
2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran
Pembangunan Jangka Menengah
3. Anggaran Terpadu
dadang-solihin.blogspot.com 22
23. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)
Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
between performance and budget);
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
Tujuan
penganggaran (operational efficiency);
3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
(more flexibility and accountability).
Landasan 1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
Konseptual and outcome oriented);
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
Konseptual manages);
3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
organisasi (Money follow function).
dadang-solihin.blogspot.com 23
24. Syarat Penerapan PBK
• Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai
sasaran program (outcome);
Indikator
• Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-
Kinerja tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;
• Sebagai instrumen evaluasi kinerja.
• Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan
sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
Standar • Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;
• Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,
Biaya menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap
memperhatikan kualitas produk.
• Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya
berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
Evaluasi • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan
Kinerja merumuskan alternatif solusinya;
• Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap
selanjutnya;
• Rekomendasi kelangsungan kebijakan.
dadang-solihin.blogspot.com 24
25. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
efisien (allocative efficiency)
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
improve quality of planning)
Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
policy option)
4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
sustainability)
Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget
Konseptual 2. Mempunyai baseline (angka dasar)
Landasan 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
Konseptual 4. Penetapan Parameter
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)
dadang-solihin.blogspot.com 25
26. KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja Rolling
Budget
Implikasi anggaran
2011
2012 2013 2014
Kebijakan ditetapkan
sbg baseline Prakiraan Prakiraan
(R)APBN
Maju Maju
KPJM
Prakiraan Prakiraan
APBN RAPBN
Maju Maju
2011 2012 TA 2011 dan
2013 2014
KPJM 2012 - 2014
T0 T+1 T+2 T+3
Prakiraan Prakiraan
REALISASI APBN RAPBN TA 2012 dan
Maju Maju
2011 2012 2013 KPJM 2013 - 2015
2014 2015
T-1 T0 T+1 T+2 T+3
dadang-solihin.blogspot.com 26
27. Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM
Angka Prakiraan Maju untuk tahun-
tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
• alokasi anggaran pada tahun berjalan
Kegiatan
• disesuaikan dengan tingkat inflasi
On-going yang digunakan dalam APBN
Prakiraan
Maju Angka Prakiraan Maju
Multi- untuk tahun-tahun
years berikutnya dihitung
Project berdasarkan formula/
Kegiatan
model yang telah
Ad-hoc ditetapkan sesuai
dengan karakteristik
Catatan : Target
masing-masing
Hasil penghitungan prakiraan maju akan Tahunan
kegiatan
menjadi baseline pada tahun ybs. yg berbeda
dadang-solihin.blogspot.com 27
28. Penganggaran Secara Terpadu
• Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
belanja pembangunan.
• Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan
memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
berorientasi kinerja.
• Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
biaya yang bersifat operasional.
dadang-solihin.blogspot.com 28
31. PDB Triangle: Provinsi Gorontalo
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Agro Bisnis
Provinsi Jagung
Jagung
BRAND
Visi Provinsi
Gorontalo
dadang-solihin.blogspot.com 31
33. PDB Triangle: Kabupaten Lamongan
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Kabupaten dengan Pelajaran Bahasa
pemerintahan Mandarin di Sekolah
entrepreneurship dan Pesantren
BRAND
Visi Kabupaten
Lamongan
dadang-solihin.blogspot.com 33
35. PDB Triangle: Kota Sawahlunto
Brand Integrity
POSITIONING DIFFERENTIATION
Kota Pariwisata Lokasi Historis Kuno,
Budaya DaerahPertambangan
Pertambangan Batu Bara, Lahan
Alami
BRAND
Visi Kota
Sawahlunto
dadang-solihin.blogspot.com 35
38. Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
proses perubahan ke 1. Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan, pelayanan
melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi yang
terencana. memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000
dadang-solihin.blogspot.com 38
39. How?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
antar daerah
antar sub daerah
antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).
dadang-solihin.blogspot.com 39
40. Tantangan dalam Pembangunan Daerah
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas
Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders
Peningkatan kapasitas
SDM
dadang-solihin.blogspot.com 40
41. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH
Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah
Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
profesional dalam: masyarakat untuk:
Memberikan pelayanan kepada Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
Mengelola sumber daya Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.
dadang-solihin.blogspot.com 41
42. PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:
Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya
Keseimbangan Peran Tiga Pilar
Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat
Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.
dadang-solihin.blogspot.com 42
43. Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance
Government Governance
Memberikan hak ekslusif bagi Persoalan-persoalan publik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
dadang-solihin.blogspot.com 43
44. Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol
Dunia Usaha
Pemerintah Masyarakat
Swasta
Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar
Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
dadang-solihin.blogspot.com 44
45. Model Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga
Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional
Tingkat Perusahaan Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional
Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal
(Kamarack and Nye Jr., 2002)
dadang-solihin.blogspot.com 45
46. Pelaku Pembangunan: Stakeholders
STATE CITIZENS
Executive organized into:
Judiciary Community-based organizations
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media
BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Stock exchange
dadang-solihin.blogspot.com 46
48. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat
VISI
Pemerintah
Good Governance Dunia Usaha
dadang-solihin.blogspot.com 48