Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah

www.dadang-solihin.blogspot.com 2

Nama : Dr Dadang Solihin, SE, MA
Dr. Solihin SE
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
PIN BB : 277878F0
Email : dadangsol@yahoo.com
Website :
http://dadang-solihin.blogspot.com

dadang-solihin.blogspot.com 3

Materi
M t i
• Tupoksi DPRD
• Orientasi Dasar Politik DPRD
• Tujuan dan Permasalahan Pembangunan
Daerah
• Perencanaan Pembangunan Daerah
• Fungsi DPRD di Bidang Legislasi
• Fungsi DPRD di Bidang Anggaran
• Fungsi DPRD di Bidang Pengawasan


Wadah P
W d h Perwakilan Rakyat
kil R k t
Pemerintah Daerah yang dipimpin  Mana yang paling dekat
oleh Kepala Daerah yang dipilih dengan rakyat dan secara
secara langsung oleh rakyat nyata sering memperjuangkan
kepentingan rakyat?
DPRD sebagai organisasi politik  Organisasi mana yang terkait
Negara yang berpihak dan berjuang langsung memperjuangkan
untuk kepentingan rakyat kepentingan rakyat?
Berbagai partai politik yang  Lembaga dan organisasi mana
seharusnya menjadi organisasi politik yang mempunyai sumberdaya
i b d
sipil tertinggi dari rakyat pembangunan yang dapat
didayagunakan untuk secara
LSM dan berbagai bentuk asosiasi nyata dan cepat memenuhi
t d t hi
yang menjadi wadah fungsional atas kebutuhan hidup rakyat?
perjuangan kepentingan tertentu
 Organisasi mana yang
Berbagai organisasi kemasyarakatan mempunyai dasar pijakan kuat
yang dibentuk mulai dari tingkat dan konkrit di lingkungan
dusun sampai tingkat nasional rakyat?


Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
Kebijakan dan Produk-produk Program partai Kebijakan dan Agenda lobi dan
Program
g Fungsi DPRD
g dan janji
j j p g
program khusus tekanan politik
p
Pembangunan kampanye LSM

Arena Pembangunan
Sosial Ekonomi Lingkungan Kelembagaan
Kesejahteraan sosial Pertumbuhan dan Lingkungan yang Pembuatan
bagi seluruh warga pemerataan sehat dan lestari keputusan partisipatif

Lembaga Intermediary
Pemda DPRD Parpol LSM Ormas
KDH, Sekda, Pimpinan, Pimpinan Partai, Berbagai bentuk Berbagai bentuk
SKPD Komisi, Fraksi, Biro-biro dalam dan jenis LSM dan jenis Ormas
Kaukus Partai

Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur

Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya
Gender Ekonomi Domisili Keamanan Organisasi
Laki Kaya
y Tetap
p Mapan
p Kelompok
p

Perempuan Miskin Tidak Tetap Rentan Individual
Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)

Fungsi DPRD
menurut UU 27/2009

1.
1 Legislasi

2.
2 Anggaran
A

3. Pengawasan


Fungsi Legislasi
F ngsi
• Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan
Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak
Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.
• Perda k
P d akan menjaga k b l j t sebuah k bij k di d
j keberlanjutan b h kebijakan daerah.
h
• Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus
menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah
daerah.
• Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.


Fungsi Anggaran
• Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak
dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses
pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan
APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda
tentang APBD.
• APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat
melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat,
DPRD dan pemerintah daerah.
p
• APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh
nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam
satu tahun anggaran.
• Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik
anggaran daerah, dimana di dalamnya terungkap: “kepada
daerah kepada
kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa
pemerintah bertindak”.

Fungsi Penga asan
F ngsi Pengawasan
• Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya,
pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja
pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan
kerjasama internasional di daerah
daerah.
• Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan
adanya kebijakan daerah y g p g
y j yang progresif memihak masyarakat.
y
• Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik
daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan
kualitas pelayanan publik.
• Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih
responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap
penyediaan pelayanan publik di daerah.


Peran dan Fungsi DPRD (1966-1998)
P d F i (1966-
• DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan
kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang
diprakarsai eksekutif.
• Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk
melakukan analisa secara independen atau untuk meminta
masukan dari masyarakat.
• Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan
kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program,
pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan
prioritas k
i it konstituen.
tit
• Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih
anggota DPRD yang loyal pada rezim
rezim.


Peran dan Fungsi DPRD (Saat Ini)
P d F i (S t I i)
• DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa
lalu.
• Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan
daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh
pemerintah,
pemerintah dan memainkan peran penting dalam proses
penganggaran daerah.
• Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai
keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara
aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan
ekonomi d masyarakat di d
k i dan k t daerahnya.
h
• Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini
lebih representatif dibandingkan di masa lalu di mana masyarakat
lalu,
memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini.


Tantangan bagi DPRD yang Efektif (1/2)
T t b i Ef ktif

• Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali
terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri
sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita
kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai
kehidupan sehari-hari di Indonesia.
sehari hari Indonesia
• Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan
merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak
atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus
dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.


Tantangan bagi DPRD yang Efektif (2/2)
T t b i Ef ktif

• Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang
terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis
kepercayaan publik.
• Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih
dari 1.000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam
1 000
penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi.
• DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya
menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun
merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi.
• Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD
untuk menyetujuinya.


Mengapa Hal Ini Terjadi?
M H l I i T j di?
• Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi
lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada
berpihak pada pemilih dan masyarakat.
• Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan
dana untuk pemilihan umum berikut sehingga kebanyakan anggota
berikut,
DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji
mereka kepada partai.
• Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai
pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye
pemilihan k b li
ilih kembali.
• “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan
tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dan
dipilih
seringkali melibatkan uang.


Kemauan untuk M
K t k Mereformasi
f i
• Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin
sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak
hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek sehari-
hari.
• Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami
permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada
para politisi.
• DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang
memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan
transparansi.
t i


Agenda Politik Nyata
A d P litik N t

Agenda politik yang sangat nyata dan
langsung memenuhi kebutuhan warga.
 Penanggulangan kemiskinan;
 Peningkatan aksesibilitas dan kualitas
pendidikan dan kesehatan;
 Pemberantasan k
P b t korupsi d reformasi
i dan f i
birokrasi.


Argumentasi Politik Mendasar
Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat
mendasar dan tidak klise.
 Dengan membawa dukungan politik nyata dari
warga, anggota DPRD akan d
t k dapat memperkuat
t k t
pijakan mereka dalam proses politik yang
berlangsung dalam berbagai sidang DPRD.
g g g g
 Dengan informasi dan pengetahuan yang
langsung diperoleh dari warga masyarakat, para
anggota DPRD akan mampu membawakan
semua kepentingan warga ke dalam proses
pembuatan Peraturan Daerah penentuan APBD
Daerah,
dan pengawasan politik.


Positif dan Konstruktif
Pemikiran yang selalu mencari upaya
y g p y
perbaikan.
 Anggota DPRD akan selalu dituntut
untuk berpikir positif dan
konstruktif dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya.
fungsinya
 Sering tanpa disadari kebiasaan ini
j
justru meningkatkan kapasitas
g p
modal politik yang memang
dibutuhkan oleh anggota DPRD dan
struktur politik pendukungnya.
t kt litik d k


Membangun Sistem Umpan Balik
Membangun dan memperkokoh sistem
g p
umpanbalik yang cepat dan efektif.
 Para anggota DPRD dan partai
politiknya dapat selalu melakukan up-
date terhadap informasi dan program
kerjanya.
kerjanya
 Partai politik yang diwakili oleh anggota
DPRD tersebut juga secara terus
j g
menerus mengevaluasi diri apakah
mereka mempunyai akar yang kuat di
tingkat k
ti k t akar rumput atau justru
t t j t
berkembang menjadi partai politik yang
mengambang.
g g


Siklus R
Sikl Representasi Wakil Rakyat
t i W kil R k t
 Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa
rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh
anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.
 Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk
mempengaruhi proses pengambilan keputusan
keputusan.
 Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan
mereka yang memilihnya maka kekuasaan perwakilan itu dapat
memilihnya,
dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun
yang akan datang.
 Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang
wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya,
maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami
delegitimasi di mata publik.


Siklus Representasi Wakil Rakyat
RAKYAT

PEMILU

Representasi Rakyat
(keterwakilan)

Hubungan dengan DPRD
Fungsi Legislasi
Pemilih

Hubungan dengan MEMBUAT
media dan kelompok KEPUTUSAN Fungsi Anggaran
u gs gga a
kepentingan POLITIK

Sumber daya
(anggaran, staf, riset Fungsi Pengawasan
dan informasi)

Perlindungan Peningkatan
hak-hak Individu Kesejahteraan Individu
dan masyarakat dan Masyarakat
Sumber: NDI, LGSP www.dadang-solihin.blogspot.com 24

1/2
1/2
Indikator P l k
I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik
M d t B ik

 Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat
menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak
positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi,
anggaran dan pengawasan.
 Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik
perwakilan.
 DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah
keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap
dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan
melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun
individu-invidu warga negara.


2/2
Indikator P l k
I dik t Pelaksanaan Mandat yang Baik
M d t B ik

 Secara substansial
 p
perlindungan hak
g
 peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek
 Secara prosedural
p
 mengikuti prosedur hukum yang benar
 melibatkan masyarakat di dalam prosesnya
y p y
 Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat,
Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.
 Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain
mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.


Apa Itu Pembangunan?
Pembangunan adalah: Tujuan Pembangunan:
 proses perubahan ke 1.
1 Peningkatan standar hidup (levels
arah kondisi yang lebih of living) setiap orang, baik
baik pendapatannya, tingkat konsumsi
pangan, sandang, papan,
pangan sandang papan pelayanan
 melalui upaya yang kesehatan, pendidikan, dll.
dilakukan secara 2. Penciptaan berbagai kondisi y g
p g yang
terencana.
t memungkinkan tumbuhnya rasa
percaya diri (self-esteem) setiap
orang.
orang
3. Peningkatan kebebasan
(freedom/democracy) setiap orang.
Todaro, 2000


How?
Ho ?
1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan
 antar daerah
 antar sub daerah
 antar warga masyarakat (p
g y (pemerataan dan keadilan).
)
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
p p g j
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam
p j g y
agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa
datang (berkelanjutan).


Tantangan dalam Pembangunan Daerah
g g
• Mengurangi
Sarana dan
Prasarana yang
P ketimpangan
memadai dan • Memberdayakan
berkualitas masyarakat
• Mengentaskan
kemiskinan.
• Menambah lapangan
kerja.
Dunia usaha yg • Menjaga kelestarian
kondusif SDA
Pemanfaatan
sumber daya secara
berkualitas

Koordinasi yang
semakin baik antar
stakeholders

Peningkatan kapasitas
SDM

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
Upaya untuk memberdayakan
meningkatkan kapasitas
masyarakat di seluruh daerah
Pemerintahan Daerah

Sehingga tercipta suatu Sehingga tercipta suatu
S hi t i t t
kemampuan yang andal dan lingkungan yang memungkinkan
p
profesional dalam: masyarakat untuk:
y

 Memberikan pelayanan kepada  M ik ti k lit k hid
Menikmati kualitas kehidupan
masyarakat, yang lebih baik, maju, dan
tenteram,,
 M
Mengelola sumber d
l l b daya  Peningkatan harkat, martabat,
ekonomi daerah. dan harga diri.


PEMBANGUNAN DAERAH
Dilaksanakan Melalui:

Penguatan Otonomi Pengelolaan
Good Governance
Daerah Sumberdaya

Keseimbangan Peran Tiga Pilar
K i b P Ti Pil

Pemerintahan
P i t h Dunia U h
D i Usaha Masyarakat
M k t

Menjalankan dan
menciptakan lingkungan Mewujudkan penciptaan Penciptaan interaksi
politik dan hukum yang lapangan kerja dan sosial, ekonomi dan
kondusif bagi unsur- pendapatan. politik.
unsur lain.


Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government Governance
 M b ik h k ekslusif b i
Memberikan hak k l if bagi  P
Persoalan-persoalan publik
l l blik
negara untuk mengatur hal-hal adalah urusan bersama
publik, pemerintah, civil society dan
 Aktor di luarnya hanya dapat dunia usaha sebagai tiga aktor
disertakan sejauh negara utama.
mengijinkannya.
mengijinkannya

Pelaku Pembangunan:
g
Paradigma Governance
 Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol Kontrol

Dunia Usaha
Pemerintah y
Masyarakat
Swasta
S t

Nilai Redistibusi
Pertumbuhan Melalui Pelayanan
Pasar

 Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.
Good

Model Go ernance
Governance
Sektor Swasta Sektor Publik Sektor Ketiga

Tingkat Perusahaan Organisasi LSM
Supranasional transnasional Antar Pemerintah Internasional

Tingkat Perusahaan
P h Ormas/LSM
Nasional Nasional GOVERNANCE Nasional

Tingkat Perusahaan Pemerintah LSM Lokal
Subnasional Lokal Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)


Pelaku Pembangunan: Stakeholders
g

STATE CITIZENS
Executive
i organized into:
i di t
Judiciary Community-based organizations
g
Legislature Non-governmental organizations
Professional Associations
Public service
Religious groups
Military Women’s groups
Police Media

BUSINESS
Small / medium / large enterprises
Multinational Corporations
Financial institutions
Fi i l i tit ti
Stock exchange


Troika


Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah,
Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
Swasta

Masyarakat,
Bangsa, dan
Negara Masyarakat

VISI
Pemerintah

Good Governance Dunia Usaha


Sinergitas Stakeholders


Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan
Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda
Jangka Panjang Nasional (Ps.
( 13 Ayat 1)
y ) Jangka Panjang Daerah (Ps.
( 13 Ayat 2)
y )
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
Jangka Menengah N i l
J k M h Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah D
J k M h Daerah
h (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH
(RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD
(
(Renja KL)
j ) (Ps.
(Ps 21 Ayat 1) (
(Renja SKPD)
j ) ( Ps. 21 Ayat 3)
Ps

Persyaratan Dokumen Perencanaan:
Perencanaan:
SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
g
gets managed”)
g )
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)


Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
H iliki t h i d hit k
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
P t t d d
pengawasan kualitas


Tata Urutan Hukum
(UU 10/2004 ttg Pembentukan Peraturan PerUU)

No Produk Hukum Penetapan Oleh Fungsi
1. UUD 1945 MPR Sumber hukum Tertinggi dari segala
hukum
2. UU DPR dan Pelaksana konstitusi (UUD 1945)
ditandatangani oleh
Presiden
3. Peraturan Presiden  Setingkat dengan undang-undang
Pemerintah  Selanjutnya harus diserahkan
j y
Pengganti Undang- kepada DPR untuk ditetapkan atau
Undang (PERPU) ditolak menjadi undang-undang
4.
4 Peraturan Presiden setelah Pelaksanaan undang undang
undang-undang
Pemerintah disetujui oleh
Menteri
5.
5 Peraturan Daerah DPRD Penyelesaian tugas, kewajiban dan
tugas
hak pemerintah daerah

www.dadangsolihin.com 47

Asas Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan
Perundang-

1. Asas Kejelasan Tujuan:
Harus mempunyai t j
H i tujuan yang j l d yang h d k di
jelas dan hendak dicapai.
i

2.
2 Asas Kelembagaan atau Organ Pembentuk yang tepat:
 Harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan
p
perundang-undangan y g berwenang.
g g yang g
 Dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh
lembaga atau pejabat atau peraturan yang lebih tinggi.

3. Asas Kesesuaian antara Jenis dan Materi Muatan:
Harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat
dengan jenis peraturan perundang-undangannya.


4. Asas Dapat Dilaksanakan:
Karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

5. Asas Kejelasan Rumusan:
 Harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan
perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau
terminologi,
g
 Bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak
menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam
pelaksanaannya.
l k

6.
6 Asas Keterbukaan:
Dalam proses perencanaan, persiapan, penyusunan, dan
pembahasan seluruh lapisan masyarakat perlu diberi kesempatan
yang seluas-luasnya untuk mengetahui dan memberikan masukan
dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

7. Asas Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan atau lex
superior derogate lex inferiori:
i d t l i f i i
Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih
perundang-undangan
tinggi.

8. Asas lex specialis derogate lex generalis:
Peraturan perundang-undangan yang lebih khusus
mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih
umum.

9. Asas lex posterior derogate lex priori:
Peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian
mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir
terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang
perundang-
undangan tersebut sama.


10. Asas Keadilan:
Setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan
keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

11. Asas kepastian hukum:
Setiap p
p peraturan p
perundang-undangan harus dapat menjamin
g g p j
kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam
masyarakat.

12. Asas pengayoman:
Setiap
S ti peraturan perundang-undangan h
t d d harus b f
berfungsi
i
memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan
ketentraman masyarakat.
y


13.
13 Asas Mengutamakan Kepentingan Umum:
Dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan
keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan
g g p g g
mengutamakan kepentingan umum.

14. Asas Kenusantaraan:
Setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari
sistem hukum nasional berdasarkan kesatuan wilayah Indonesia
atau wilayah tertentu sesuai jenis peraturan perundang-
undangan.
g

15. Asas Kebhinekatunggalikaan:
Materi muatan peraturan perundang-undangan harus
memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan
golongan,
golongan kondisi khusus daerah sistem nilai masyarakat daerah
daerah,
khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif
dalam kehidupan masyarakat.

Syarat Penyusunan Perda
1. Hindari
1 Hi d i pemberian k
b i kewenangan yang
berlebihan;
2.
2 Hindari pengaturan dan persyaratan
yang tidak perlu, berlebihan, dan sulit
diterapkan;
3. Akomodasi ketetapan yang bersifat
transparan, akuntabel, dan melewati
proses pengambilan k
bil keputusan yang
t
benar;
4.
4 Libatkan tokoh masyarakat setempat;
5. Gunakan proses pelibatan publik
y g
yang luas;
;
6. Tingkatkan efektivitas mekanisme
penegakan hukum.

Prinsip Dasar
Proses Penyusunan Perda (1)
1. Transparansi/keterbukaan.
 Informasi tentang akan
ditetapkannya suatu kebijakan,
 P l
Peluang bagi masyarakat
b i k t
untuk memberikan masukan
dan melakukan pengawasan
p g
terhadap pemerintah.


Prinsip Dasar
2. Partisipasi:
 Mendorong terciptanya komunikasi p
g p y publik untuk
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses
pengambilan keputusan pemerintah,
 Mendorong keterbukaan informasi pemerintah yang lebih
baik untuk kemudian menyediakan gagasan baru dalam
memperluas pemahaman komprehensif terhadap suatu
isu.
 Mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dalam
g g g j y
menerapkan suatu keputusan dan mendukung penerapan
akuntabilitas.


Prinsip Dasar
p
3. Koordinasi dan Keterpaduan.
 Koordinasi dan keterpaduan/integrasi berkaitan dengan
hubungan antara pemerintah dan organisasi dalam
p
pemerintah.
 Menyediakan mekanisme yang melibatkan instansi lain dalam
pengambilan keputusan secara utuh.
 Keterpaduan memerlukan kombinasi yang harmonis antara
wawasan dan aksi koordinasi, menekan konflik, membatasi
ketidakefektifan,
ketidakefektifan dan yang terpenting membatasi jumlah
produk hukum.


Prinsip Dasar Perumusan Substansi (1)

1. Akurasi Ilmiah dan Pertimbangan Sosial-Ekonomi.
 Setiap peraturan hendaknya disusun berdasarkan kajian
keilmuan di d l
k il dalamnya.
 Suatu peraturan tidak bersifat normatif semata, melainkan
juga harus mencerminkan isu dan permasalahan
sebenarnya, berikut strategi pemecahan yang dibutuhkan
masyarakat.
 Untuk dapat memastikan kebutuhan yang sebenarnya dari
para pemangku kepentingan, suatu kajian akademis
terhadap
t h d peraturan yang tengah di
t t h dirancang atau dit t k
t ditetapkan
perlu dilakukan, dengan menekankan pertimbangan ilmiah,
sosial, dan ekonomi di dalamnya.
, y



2. Pendanaan Berkelanjutan.
 Diperlukan dukungan pendanaan yang cukup untuk
mengimplementasikan suatu peraturan.
i l t ik t t
 Pendanaan tersebut digunakan untuk keperluan
administrasi dan operasional dan hanya sebagian kecil
operasional,
yang digunakan untuk pelaksanaan program dan
pembangunan.
 Keterbatasan kemampuan dalam mendukung pendanaan
merupakan salah satu alasan utama lemahnya penegakan
hukum di I d
h k Indonesia.
i



3. Kejelasan.
 Peraturan dapat diterima untuk kemudian dilaksanakan
dengan b ik h
d baik hanya apabila memiliki k j l
bil iliki kejelasan d d
dan dapat
t
dipahami oleh masyarakat.
 Kejelasan mengacu pada bagaimana suatu peraturan
dirumuskan dan masyarakat mengerti akan kandungan yang
terdapat di dalamnya.


Prinsip dalam Penerapan Hukum (1)
1. Akuntabilitas
1 Ak t bilit
 Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar
prosedur pelaksanaan;
 Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian
dalam pelaksanaan kegiatan;
p g ;
 Adanya output dan outcome yang terukur.
2. Kepastian Hukum
p
 Adanya peraturan perundang-undangan yang tegas dan
konsisten;
 Adanya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif;
 Adanya penindakan terhadap setiap pelanggar hukum;
 Adanya kesadaran dan kepatuhan kepada hukum.


Prinsip dalam Penerapan Hukum (2)
3. Keleluasaan Aministratif
3 K l l A i i t tif
 Tak satupun peraturan yang dapat secara efektif memprediksi
semua kegiatan fakta dan situasi yang dibutuhkan
kegiatan, fakta, dibutuhkan.
 Keleluasaan dapat dituangkan secara eksplisit dan implisit
dalam suatu peraturan.
p
4. Keadilan
 Setiap warga negara memiliki kedudukan y g sama di depan
p g g yang p
hukum dan berhak mendapatkan keadilan.
 Hukum ditegakkan bukan atas dasar kepentingan kekuasaan
ataupun golongan kepentingan tertentu, melainkan demi
tegaknya keadilan.
 K dil h
Keadilan harus did k
didukung oleh k b d
l h keberadaan i tit i h k
institusi hukum d
dan
aparat penegak hukum yang jujur, profesional dan tidak
terpengaruh oleh g
p g golongan manapun.
g p

Tahapan Penyusunan Perda

2 3
1 Identifikasi legal baseline atau Penyusunan
Identifikasi landasan hukum dan
hukum, Naskah
isu & masalah bagaimana Perda baru dapat Akademik
memecahkan masalah

5
6 Penyelenggaraan Konsultasi Publik: 4
 Revisi Rancangan Perda;
Pembahasan di Penulisan
 Apabila diperlukan, melakukan
DPRD konsultasi publik tambahan Raperda

7
Penetapan Perda


1.
1 Identifikasi isu
Id tifik i i & masalah
l h

1.
1 Identikasi isu dan masalah
masalah.
2. Identikasi siapa yang terkait dengan masalah.
3.
3 Gunakan metode pemecahan masalah yang sesuai
sesuai.
4. Identikasi dampak pemecahan masalah.
5.
5 Pembuatan skala prioritas masalah yang akan diatasi
diatasi.


Metode M4E
M4E = Men, Money, Managerial, Method, Environment

 Men (manusia)
 Dilakukan pengujian bagaimana perilaku manusia (subyek
hukum)
h k ) melaksanakan atau b ti d k sehingga ti b l
l k k t bertindak hi timbul
masalah;
 Money (uang/anggaran)
 Pengujian dilakukan dengan mengidentifikasi bagaimana
kedudukan anggaran dalam p
gg pelaksanaan kegiatan sehingga
g gg
menimbulkan masalah;


 Managerial
M i l
 Dilakukan pengujian dan riset apakah pola managerial baik dari
sistem maupun sub sistem dapat mendukung atau tidak
terhadap aturan-aturan yang ada.
 Perlu diperbaharui aturan yang lama atau membentuk aturan
yang baru.
 Method (metode)
 Terkait dengan hubungan antara subyek hukum (pelaku) dengan
obyek hukum,
Bagaimana model dan pola hubungannya tersusun dalam
sebuah metode.
 E i
Environment (li k
t (lingkungan)
)
 Lingkungan sangat berpengaruh terhadap hadirnya persoalan
yang terjadi
terjadi.
 Lingkungan ini terkait juga pengaruh dari luar (globalisasi).


2.
2 Identifikasi legal b
Id tifik i l l baseline (1)
li

1. Identikasi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada
terkait dengan permasalahan, mulai dari undang-undang sampai
dengan peraturan perundang-undangan terbawah.
2. Identikasi instansi pelaksana.
3. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada,
dengan mempertimbangkan penulisannya:
a. K j l
Kejelasan pasal d ayat; d
l dan t dan
b. Kepastian preskripsi hukum.


2.
2 Identifikasi legal b
Id tifik i l l baseline (2)
li

4. Evaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan yang ada,
dengan mempertimbangkan pelaksanaannya:
a. Ketersediaan dana pelaksanaan;
b. Kapasitas administrasi; dan
c. Penegakan hukum.
5. Identikasi peraturan perundang-undangan yang paling berpotensi
untuk dapat memecahkan masalah, apabila keefektifannya
ditingkatkan atau dibuat revisi.
6. Identikasi
6 Id tik i macam-macam i t
instrumen hukum yang mungkin d
h k ki dapat
t
memecahkan masalah.


3
3. Penyusunan Naskah Akademik (1)

1. Bentuk tim penyusun secara resmi.
a.
a Keanggotaan tidak terlalu besar
b. Masukkan wakil-wakil stakeholders
c.
c Penuhi kebutuhan wakil-wakil
wakil wakil
d. Identifikasi staf pendukung
e.
e Formalkan dengan Surat Keputusan
2. Komitmen tim penyusun.
a.
a Komitmen waktu memadai
b. Ruangan – satu ruangan pertemuan
c.
c Anggaran – jasa-jasa pendukung
jasa jasa
3. Aturan prosedural tim penyusun.


3

4. Identifikasi kelompok penasehat/ pengarah.
a. Id tifik i pakar
Identifikasi k
b. Identifikasi stakeholders
c. T t k cara komunikasi teratur
Tentukan k ik i t t
5. Susun jadwal penyelesaian pekerjaan.
6. Mulai
6 M l i penyusunan (d fti )
(drafting)
a. Identifikasi isu dan masalah
b. Buat i t
b B t sistematika, tulis teks
tik t li t k
c. Perbaiki terus
d. Buat t l
d B t notulensi setiap pertemuan
i ti t


3

7. Selenggarakan pertemuan stakeholders dan konsultasi publik untuk
membahas draft dan memperoleh masukan:
a. Kirim salinan (copy) draft sebelum pertemuan
b.
b Sediakan data pendukung sebelum pertemuan
8. Revisi dan finalisasi.


4.
4 Penulisan R
P li Raperda
d

1. Penamaan (Judul)
– jenis perat ran
peraturan;
– teritorial/wilayah hukum/yuridiksi (negara, daerah, desa dsb);
– nomor peraturan;
p ;
– tahun pembuatan;
– nama peraturan.

Contoh:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GIANYAR

2. Frase/Klausul Permanen
2 F /Kl lP
Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

3. Pembukaan
terdiri t konsiderans atau d
t di i atas k id t dasar pemikiran, d
iki dasar h k
hukum
pembentukannya dan judul.
4.
4 Batang Tubuh
1. Ketentuan Umum
2.
2 Ketentuan Substansi
3. Ketentuan Sanksi
5.
5 Penutup
6. Lampiran/Penjelasan


5.
5 Penyelenggaraan K
P l Konsultasi P blik
lt i Publik

• Interaksi dengan masyarakat merupakan upaya yang lentur,
dan harus diintegrasikan ke dalam p
g proses p
penulisan
rancangan Perda.
• Proses konsultasi dan penulisan bersifat interaktif, saling
mengisi dan mempengaruhi.


6.
6 Pembahasan di DPRD
P b h

• Pembahasan d DPRD merupakan sa a sa u be u da
e ba asa di e upa a salah satu bentuk dari
dilaksanakannya konsultasi publik.
• Pembahasan di DPRD tidak dilakukan oleh DPRD semata,
melainkan bekerja sama dengan kepala daerah, seperti apa yang
diamanatkan dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Perundang-undangan.


7.
7 Penetapan P d
P t Perda
• Salah satu faktor penting keberhasilan pelaksanaan sebuah
Perda baru adalah masa transisinya, yaitu tanggal mulai
diberlakukannya Perda baru
baru.
• Sebuah Perda baru sebaiknya ada tenggang waktu antara
disahkannya sebuah Perda dengan tanggal mulai
y g gg
diberlakukannya.
• Hal ini dimaksudkan agar lembaga/instansi pemerintah terkait
dan masyarakat dapat melakukan persiapan-persiapan yang
memadai untuk pelaksanaan secara efektif.
• Persiapan pelaksanaan meliputi pembentukan k
P i l k li ti b t k kesadarand
masyarakat tentang ketentuan-ketentuan hukum yang baru,
serta penyelenggaraan p
p y gg pendidikan dan p
pelatihan bagi instansi
g
pelaksana dan aparat penegak hukum mengenai ketentuan-
ketentuan spesifik dari Perda yang baru tersebut.


Azas Umum Penyusunan RAPBD
No Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
y gg Sumber Dana
1 Kewenangan Daerah. APBD
2 Kewenangan pemerintah di Daerah. APBN
3 Pemerintahan Provinsi yang penugasannya APBD Provinsi
dilimpahkan kepada Kabupaten/Kota dan/atau Desa.
4 Pemerintahan Kabupaten/Kota yang penugasannya APBD
dilimpahkan kepada Desa. Kabupaten/Kota
5 Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan APBD
daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
6 Penganggaran p
g gg penerimaan dan p g
pengeluaran APBD harus memiliki dasar
hukum penganggaran.
7 Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban
pemerintahan d
i t h daerah. h


Hati-
Hati-hati…Ada Sanksi Pidana

Pasal 34 UU 17/2003

1) Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/
Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan
kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-
undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang
APBD diancam dengan pidana penjara dan denda
sesuai dengan ketentuan undang-undang.
2) Pimpinan Unit Organisasi Kementrian Negara/
Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
terbukti
t b kti melakukan penyimpangan k i t
l k k i kegiatan
anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-
undang tentang APBN/ Peraturan Daerah tentang
APBD diancam dengan pidana penjara dan denda
sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3) Presiden memberi sanksi administrasi sesuai
dengan ketentuan undang-undang kepada p g
g g g p pegawai
negeri serta pihak-pihak lain yang tidak
memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan
dalam undang-undang ini.


Alur Penyusunan RAPBD
y
Minggu 1
Juni Oktober
pembicaraan pendahuluan RAPBD pertengahan Juni
Minggu 1 RKUA
Juli DPRD
Mei
Rancangan
Kebijakan Umum
KUA APBD RKPD
Kebijakan Umum
APBD

Minggu 2 Rencana Kerja
j
Juli Pemda

Nota Pedoman
PPAS Kesepakatan Penyusunan
KDH-DPRD RKA-SKPD
Prioritas dan Plafon Awal Raperda Sosialisasi
Anggaran Sementara Agustus Raperda
APBD
Akhir Juli

RKA-
PPA SKPD
Raperkada
Rencana Kerja dan Penjabaran
Prioritas dan Plafon Anggaran Satuan Kerja
Anggaran Perangkat Daerah
APBD


Langkah Penyusunan APBD
1 2 3 4 5 6 7 8 9

SE-KDH
Nota Nota
RKP Pedoman Pembahasan Perbaikan Rancangan
KUA Kesepakatan PPAS Kesepakatan
D Penyusunan RKA SKPD
RKA-SKPD RKA SKPD
RKA-SKPD APBD
KUA PPA
RKA-SKPD

Bappeda Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

10 11 12 13 14 15 16 17
SK Pimpinan
Pembahasan Penetapan
Penyusunan
y Evaluasi DPRD
Persetujuan SK Mendagri Pimpinan DPRD Hasil Perda dan
Pembahasan Rancangan Raperda APBD Penyempurnaan
DPRD Evaluasi Raperda Evaluasi Mendagri Per-KDH
Rancangan Per-KDH dan Raper KDH Raperda dan
Raperda dan Raper KDH Raperda dan Raper Penjabaran
APBD Penjabaran Penjabaran Raper KDH
APBD Penjabaran APBD KDH Penjabaran APBD oleh
APBD APBD Penjabaran
APBD KDH
APBD

TAPD PPKD

18 19 20 21 22 23 24 25 26

Penyusunan
Penyusunan Verifikasi Penyusunan Penyusunan Laporan
Pengesahan Persetujuan Pendistribusian Pelaksanaan
Rancangan Rancangan Laporan Laporan Keterangan
DPA-SKPD DPA-SKPD DPA-SKPD DPA-SKPD
DPA SKPD
DPA-SKPD DPA SKPD
DPA-SKPD Keuangan Kinerja Pertanggung
jawaban

SKPD TAPD PPKD Sekda PPKD SKPD PPKD Bappeda


RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah

• P j b
Penjabaran d i RPJMD d
dari dengan menggunakan b h d i
k bahan dari
Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu
kepada RKP.
p
• Diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun
anggaran berkenaan.
Isi:
 Prioritas Pembangunan Daerah
 Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
 P
Program SKPD, li t SKPD, k il
SKPD lintas SKPD kewilayahan, dan lintas
h d li t
kewilayahan yang memuat kegiatan dalam:
 Kerangka Regulasi
 Kerangka Anggaran


KUA Kebijakan Umum APBD
1. Kepala daerah -dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekda- menyusun
Rancangan KUA berdasarkan RKPD
RKPD.
2. RKUA memuat:
1. Target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan
dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah
yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah,
2. Alokasi belanja daerah,
3. Sumber dan penggunaan pembiayaan,
4. Asumsi dasar (ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang
ditetapkan oleh pemerintah).
5. RKUA yang telah disusun, disampaikan oleh Sekda selaku koordinator
pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah paling lambat pada awal
daerah,
bulan Juni.
6. RKUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat
pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam
pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
7. Pembahasan RKUA tersebut dilakukan oleh TAPD bersama panitia
anggaran DPRD.
8. RKUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat
minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.


PPAS Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

1. Berdasarkan KUA yang t l h di
1 B d k telah disepakati, pemerintah d
k ti i t h daerah
h
menyusun rancangan PPAS, yang disusun dengan tahapan:
1. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
2. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
3. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program.
2. Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah
disusun kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua
bulan Juli tahun anggaran berjalan.
3.
3 Pembahasan rancangan PPAS tersebut dilakukan oleh TAPD
bersama panitia anggaran DPRD.
4. Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati
menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran
berjalan.
5. KUA serta PPA yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke
dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara
kepala daerah dengan pimpinan DPRD.


Penyusunan RKA-SKPD
RKA-

1. Berdasarkan nota kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan surat
edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD yang
RKA SKPD,
mencakup:
a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana
pendapatan dan pembiayaan;
b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD
berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;
c.
c batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
RKA SKPD
d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait
dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, tranparansi dan
akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka p
p y gg g pencapaian p
p prestasi
kerja; dan
e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD,
format RKA-SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
2. Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-
SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran
j
berjalan.

Penyiapan Raperda APBD
e y apa ape da
1. RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada
PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.
2. Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian
antara RKA-SKPD dengan KUA, PPA, prakiraan maju yang telah
disetujui tahun anggaran sebelumnya, dan dokumen p
j gg y , perencanaan
lainnya, capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok sasaran
kegiatan, standar analisis belanja, standar satuan harga, standar
pelayanan minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar
SKPD.
3. Apabila hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian,
kepala SKPD melakukan p y p
p penyempurnaan.
4. RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD
disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan Raperda
tentang APBD dan Raperkada tentang penjabaran APBD.
5. Raperda tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD
disosialisasikan kepada masyarakat.
6.
6 Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD
dilaksanakan oleh Sekda selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah.


Penyampaian da Pembahasan
e ya pa a dan e ba asa
Raperda tentang APBD
1. Kepala daerah menyampaikan Raperda beserta lampirannya
kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober
tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk
mendapatkan persetujuan bersama.
2. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah
terhadap Raperda dilakukan paling lama satu bulan sebelum tahun
anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
3. Atas dasar persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan
Raperkada tentang penjabaran APBD
APBD.
4. Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan.
5. Pembahasan Raperda berpedoman pada KUA serta PPA yang
telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
6. Apabila DPRD sampai batas waktu paling lama satu bulan tidak
menetapkan p
p persetujuan bersama dengan kepala daerah terhadap
j g p p
Raperda, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-
tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk
membiayai keperluan setiap bulan.

lanjutan

7.
7 Pelampauan b t t ti
P l batas tertinggi d i j l h pengeluaran h
i dari jumlah l hanya
diperkenankan apabila ada kebijakan pemerintah untuk kenaikan
gaji dan tunjangan PNS serta penyediaan dana pendamping atas
program dan kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi
hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam
undang-undang.
8.
8 Rencana pengeluaran di
R l disusun d l
dalam RRaperkada.
k d
9. Raperkada dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan
dari Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.
10. Penyampaian Raperkada untuk memperoleh pengesahan paling
lama 15 hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan
keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap Raperda.
p g p p p
11. Apabila dalam batas waktu 30 hari kerja Mendagri/gubernur tidak
mengesahkan Raperkada, kepala daerah menetapkan
Raperkada dimaksud menjadi Perkada.


 Evaluasi Raperda dan Raperkada Kabupaten/Kota
p p p
1. Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Raperkada
sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 hari kerja
disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.
2. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan
daerah dan kebijakan nasional keserasian antara kepentingan
nasional,
publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana
APBD kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan
umum, peraturan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah
lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota bersangkutan.
3. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur dapat
mengundang pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota yang
terkait.
4. Hasil evaluasi dituangkan dalam keputusan gubernur dan
disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 hari kerja
terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
5. Apabila evaluasi atas Raperda dan Raperkada sudah sesuai
dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan
perundang-undangan
yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud
menjadi Perda dan Perkada.


lanjutan

6. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan
Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
p
perundang-undangan y g lebih tinggi, bupati/walikota bersama
g g yang gg p
DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan
p j p
DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan
Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan
Perda dan Perkada dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya
g y y
pagu APBD tahun sebelumnya.
8. Pembatalan Perda dan Perkada dan pernyataan berlakunya pagu
APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan p
y p g peraturan g gubernur.
9. Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan, kepala daerah harus
memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD
bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
10. Pencabutan Perda tersebut dilakukan dengan peraturan daerah
tentang pencabutan peraturan daerah tentang APBD.
11.
11 Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.


Penetapan Perda tentang APBD dan
p g
Perkada tentang Penjabaran APBD

1. Raperda dan Raperkada yang telah dievaluasi ditetapkan oleh
kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang
penjabaran APBD.
2. Penetapan Perda dan Perkada dilakukan paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran sebelumnya.
gg y
3. Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku
penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan Perda
dan Perkada .
4. Kepala daerah menyampaikan Perda dan Perkada kepada
Mendagri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota paling
lama 7 hari kerja setelah ditetapkan.


Perubahan APBD

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam satu
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.


Dasar Perubahan APBD
1 Asumsi KUA sudah • terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan
tidak sesuai lagi daerah dan alokasi belanja daerah,
• sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam
KUA.
2 Pergeseran anggaran • antar unit organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek
belanja, antar rincian obyek belanja.
3 Saldo anggaran Iebih • membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah;
tahun sebelumnya • melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;
harus digunakan • mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS;
dalam tahun berjalan
• mendanai kegiatan lanjutan;
• mendanai program dan kegiatan baru; dan
• mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD
DPA SKPD
tahun anggaran berjalan.
4 Keadaan darurat • bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
p p y ;
• tidak diharapkan terjadi secara berulang;
• berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
• memiliki dampak y g signifikan terhadap anggaran dalam rangka
p yang g p gg g
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
5 Keadaan luar biasa keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran
dalam APBD mengalami kenaikan atau p
g penurunan lebih besar dari 50%.


Alur Penyusunan RAPBD Perubahan

Rancangan
Kebijakan Umum
APBD
KUA
Perubahan
RKUA
Perubahan

Nota
Pedoman
Minggu 1 Kesepakatan
Penyusunan
Agustus DPRD Minggu 2 KDH-DPRD Minggu 3 RKA-SKPD
Agustus Agustus

PPA
PPAS
Perubaha
P b h Perubaha
n RKA-
n SKPD
Prioritas dan Plafon
Rencana Kerja dan
j
Anggaran Sementara
Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah


Penyiapan Raperda Perubahan APBD
Raperda Raperkada
tentang Sesuai
tentang
perubahan
penjabaran
APBD
perubahan
APBD

Satuan Kerja
Perangkat Pejabat Pengelola
Daerah Keuangan Daerah Tim Anggaran Pemda

SKPD PPKD TAPD
• menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dan DPPA-
SKPD dengan kebijakan umum perubahan APBD serta
RKA-
RKA PPA perubahan APBD,
SKPD • prakiraan maju yang direncanakan atau yang telah
disetujui dan dokumen perencanaan Iainnya,
Rencana Kerja
DPPA-
• capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis
p j , j ,
dan Anggaran SKPD belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan
Satuan Kerja
Perangkat Daerah minimal.
Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran

Disempurnakan lagi Tidak Sesuai


Raperda tentang Perubahan APBD
dan Raperkada tentang Penjabaran Perubahan APBD

1. Raperda dan Raperkada yang disusun oleh PPKD memuat
pendapatan, belanja d pembiayaan yang mengalami
d t b l j dan bi l i
perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.
2. Raperda y g telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada
p yang p p
kepala daerah.
3. Sebelum disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD
disosialisasikan kepada masyarakat.
p y
4. Sosialisasi tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak
dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam
pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran yang
direncanakan.
5. Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan
APBD dilaksanakan oleh Sekda
Sekda.


Lampiran Raperda
p p Lampiran Raperkada
p p
1. Ringkasan perubahan APBD; 1. Ringkasan penjabaran
2. Ringkasan perubahan APBD menurut urusan perubahan anggaran
pemerintahan daerah dan organisasi; pendapatan daerah
daerah,
3. Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan belanja daerah dan
daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
pembahyaan; dan
4. Rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan 2. Penjabaran perubahan
pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; APBD menurut
organisasi, program,
5. Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk kegiatan, kelompok,
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan jenis, obyek, rincian
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan obyek p
y pendapatan,
p ,
keuangan negara;
k belanja dan
6. Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per pembiayaan.
jabatan;
7. Laporan keuangan pemerintah daerah yang telah
ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
g g gg y
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini;
9. Daftar pinjaman daerah.
p j

Raperda Perubahan APBD
p
1 Penyampaian • Kepala daerah menyampaikan Raperda tentang
perubahan APBD b
b h beserta I
Iampirannya k
i kepada DPRD
d
paling lambat minggu kedua bulan September tahun
anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan
bersama.
• Penyampaian Raperda disertai dengan nota keuangan
perubahan APBD.
APBD
2 Pembahasan DPRD menetapkan agenda pembahasan Raperda.
3 Penetapan • Pembahasan Raperda berpedoman pada kebijakan
umum perubahan APBD serta PPA perubahan APBD
yang telah disepakati antara kepala daerah dan
pimpinan DPRD
i i DPRD.
• Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui
Raperda tentang p
p g perubahan APBD p paling lambat 3
g
bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan
berakhir.


Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan
 Evaluasi Raperda dan Raperkada Perubahan Kabupaten/Kota

1. Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Raperda dan
Raperkada tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama
DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja
terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi
evaluasi.
2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan
DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan Raperda dan
, p p p p
Raperkada menjadi Perda dan Perkada, gubernur membatalkan
Perda dan Perkada dimaksud, sekaligus menyatakan tidak
diperkenankan melakukan perubahan APBD dan tetap berlaku
APBD tahun anggaran berjalan.
3.
3 Pembatalan Perda dan Perkada serta pernyataan berlakunya
APBD tahun berjalan ditetapkan dengan keputusan gubernur.


Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

1. PPKD paling lama 3 hari kerja setelah Perda tentang perubahan
APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD
agar menyusun rancangan DPA-SKPD terhadap program dan
DPA SKPD
kegiatan yang dianggarkan dalam perubahan APBD.
2. DPA-SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan
seluruhnya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-
SKPD).
3.
3 Dalam DPPA SKPD terhadap rincian obyek pendapatan belanja
DPPA-SKPD pendapatan,
atau pembiayaan yang mengalami penambahan atau pengurangan
atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang
perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan
maupun setelah dilakukan perubahan.
4. DPPA-SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan
disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekda
Sekda.


Pengertian Pengawasan
Pengawasan bermakna
• Proses pengukuran kinerja dan p g
p g j pengambilan tindakan
• Untuk menjamin agar hasil (output and outcomes) sesuai dengan
yang diinginkan
• Untuk menjamin segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya
sesuai dengan standar yang ditetapkan (on the right track).


Pelaksanaan Penga asan
Pengawasan
Internal-
Feedforward Concurrent Feedback
external
 Dilakukan  Memfokuskan  Pengawasan ini  Pengawasan
sebelum aktivitas pada apa yang dilakukan internal
dimulai. terjadi selama setelah aktivitas memberikan
 Untuk menjamin proses b j l
berjalan selesai
l i kesempatan
k t
kejelasan  Memonitor dilaksanakan. untuk
sasaran; aktivitas yang Tujuan untuk memperbaiki
sedang berjalan menyediakan sendiri
di i
 Tersedianya
arahan yang untuk menjamin informasi yang  Pengawasan
memadai; ; segala sesuatu berguna untuk eksternal melalui
sesuai rencana meningkatkan supervisi dan
 Ketersediaan kinerja di masa penggunaan
sumber daya yang  Untuk
mengurangi hasil
g g depan dan administrasi
dibutuhkan.
dibutuhkan memfokuskan
f k k formal.
f l
yang yang tidak
 Memfokuskan diinginkan. pada kualitas
pada kualitas hasil.
sumber daya.
daya
www.dadang-solihin.blogspot.com
102

Tahapan Penga asan
Pengawasan
Preliminary Control Interim Control Post Control
 Merupakan pengawasan  Untuk memastikan layanan  Untuk memastikan layanan
anggota DPRD pada saat publik berjalan sesuai publik berjalan sesuai
pembahasan anggaran. standar yang ditetapkan dan harapan,
 Meneliti setiap usulan memenuhi harapan  Diperuntukkan atas
anggaran khususnya dari masyarakat selama evaluasi terhadap target
penyedia layanan publik, pelayanan dilakukan dalam yang direncanakan.
baik dari sisi input, output jangka waktu tertentu.  Diharapkan akan
maupun outcomes dari
t d i  Di hk t h d
Diarahkan terhadap menghasilkan rekomendasi
h ilk k d i
setiap jenis layanan. pelaksanaan anggaran atas mempertahankan,
 Melakukan pengawasan layanan publik atau memperbaiki atau
sejak tahap p
j p perencanaan, , p
pelaksanaan sebuah meningkatkan kualitas
g
sebab apa yang akan peraturan. layanan.
dilakukan oleh pemda bisa
diketahui dari rencana yang
dibuat oleh pihak eksekutif.
eksekutif


Ruang Lingkup Pengawasan
R ang Lingk p Penga asan

Pengawasan Preventif Pengawasan Represif

 Pengawasan yang dilakukan  Pengawasan terhadap proses-
pada t h persiapan d
d tahap i dan proses aktivitas sebuah
kti it b h
perencanaan suatu kegiatan. lembaga layanan publik.
 Pengawasan ini bertujuan  Pengawasan bertujuan
pada aspek pencegahan dan menghentikan pelanggaran
perbaikan, termasuk pula dan mengembalikan pada
pengusulan perbaikan atau keadaan semula, baik disertai
pembentukan regulasi baru atau tanpa sanksi.
untuk berbaikan.
berbaikan


Langkah Penga asan
Pengawasan
Menentukan Mengukur Hasil, Sasaran Tindakan
Sasaran dan Standar Kinerja Aktual dan Standar Perbaikan

 DPRD lebih awal  DPRD memiliki  Membandingkan  Menjadi bahan
menentukan informasi atas hasil evaluasi untuk
sasaran yang kinerja lembaga pengawasan perbaikan sistem
akan dipantau. yang bersifat dengan sasaran layanan atau
 Termasuk pula faktual. dan standar peningkatan
adanya dokumen  Informasi yang telah standar layanan
atau informasi tersebut sebagai ditetapkan pada lembaga
tentang standar masukan bagi  Untuk atau pelayanan
kualitas layanan
k lit l DPRD d ldalam memastikan
tik publik t t t
blik tertentu.
publik yang membuat apakah sudah  Mengambil
diberlakukan rekomendasi berjalan sesuai tindakan
selama i i
l ini. perbaikan atas
b ik t yang dih
diharapkan.
k perbaikan yang
b ik
pengawasan dibutuhkan
yang dilakukan
di masa depan.
depan
www.dadang-solihin.blogspot.com
105

1/4
1/4
Jenis Pengawasan
Penga asan
1. Pengawasan oleh Pimpinan DPRD yakni pengawasan yang
dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD.
2. Pengawasan oleh anggota DPRD, yakni pengawasan yang
melekat pada kedudukan setiap anggota DPRD.
3. Pengawasan oleh Komisi, yakni pengawasan yang ruang
lingkupnya (objeknya) merupakan bidang tugas Komisi dan
dilaksanakan oleh Komisi
Komisi.
4. Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yakni pengawasan yang
ruang lingkupnya (objeknya) merupakan bidang yang menjadi
tugas lintas Komisi dan dilaksanakan oleh dua Komisi atau lebih.


2/4
Jenis Pengawasan
Penga asan
5. Pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan pengawasan
oleh Panitia Khusus (Pansus), yakni pengawasan yang dilakukan
oleh alat kelengkapan DPRD yang dibentuk khusus untuk
melakukan pengawasan.
6.
6 Pengawasan oleh Fraksi. Fraksi sesungguhnya perpanjangan
Fraksi
tangan partai politik untuk mengkomunikasikan agenda atau
kepentingan p
p g partai p politik bersangkutan dalam institusi DPRD.
g
Hasil Pengawasan oleh Fraksi dapat disampaikan langsung
melalui alat kelengkapan dewan dan atau induk partai masing-
masing sebagai sikap politik.


Jenis Pengawasan
g 3/4
Aktor Tindakan Pasif Tindakan Aktif
Personal  Menerima pengaduan  Kunjungan langsung ke lapangan
melalui posko aspirasi,
 Menelpon langsung
SMS, persuratan, atau
,p ,
penyelenggaran layanan yang
informasi melalui media
diadukan
cetak dan merespon balik
melalui media  Melibatkan media
Komisi  Menerima pengaduan, surat,  Kunjungan langsung di lapangan,
SMS atau informasi media  Rapat Kerja,
cetak
 Hearing dengan pihak terkait serta
 Melibatkan media
Gabungan  Menerima pengaduan surat  Kunjungan langsung di lapangan
pengaduan, surat, lapangan,
Komisi sms atau informasi media  Rapat Kerja,
cetak
 Hearing pihak terkait dll
 Melibatkan media


Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah

Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (20)

Similar a Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah

Similar a Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah (20)

Más de Dadang Solihin

Más de Dadang Solihin (20)

Último

Último (20)

Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi DPRD dalam Pembangunan Daerah