Perencanaan Strategik dan Akuntabilitas Kinerja pada Sektor Publik

dadang-solihin.blogspot.com

2


3

Materi
• Perencanaan Strategik
–
–
–
–

Pengertian Strategi
Berpikir Strategik
Hirarki dari Visi ke Program
SPPN

• Akuntabilitas Kinerja
– Pengertian
– Pergeseran Paradigma: From Government
to Governance
– Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance
– Model Governance

• Sektor Publik
– Kinerja Sektor Publik
– Potret Pelayanan
– Kualitas Pelayanan

4

Tujuan
• Memberikan kesadaran akan
pentingnya proses perencanaan
strategik yang benar,
• Pemahaman proses
perencanaan yang baik bagi
organisasi sektor publik
khususnya pemerintah provinsi
dan kabupaten/kota di
Kalimantan Selatan.


5


6

Pengertian
• Rencana Strategis adalah:
– Kerangka atau rencana skala besar yang mengintegrasikan
tujuan-tujuan kebijakan dan tindakan/program organisasi
(termasuk lingkungan),
– Rencana tentang apa yang ingin dicapai atau hendak menjadi
apa suatu organisasi di masa datang,
– Pola tindakan dan alokasi sumber daya yang dirancang untuk
mencapai tujuan,
– Pilihan tentang apa yg ingin dicapai (tujuan) dan bagaimana
cara mencapainya.


7

Berpikir Strategik
• Where were we? Yang menjawab jejak rekam
organisasi dalam batasan kinerja, proses dan
luaran.
• Where and what are we? Yang menjawab
pentingnya keberadaan misi dalam organisasi
dan dapat dirinci atas Where do we want to
be? atau
• Where are we going? Menegaskan peramalan masa depan dan
What do we want to be? atau Where do we want to go?
Menunjukkan pengembangan alternatif masa depan.
• Where should we go? Menjelaskan pilihan dari arah terbaik yang
dapat diambil dan Where can we go? Menunjukkan analisis dari
alternatif masa depan dan seleksi realistik dari masa depan yang
dapat diciptakan.

8

Strategi
• Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
• Rumusan Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana
tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas
dengan serangkaian arah kebijakan
• Langkah-Langkah dalam merumuskan Strategi:
1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dan dapat
mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.
2. Menetukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan
ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan langkah yang paling tepat
antara lain menggunakan metode SWOT.

9

Indikator Kinerja
dan Log-Frame

AT
INPUT

OUTPUT

OUTCOME

IMPACT

OUTCOME

OUTPUT

INPUT

ABK
KPJM


10

Alur Pikir Logic Model

Metode Penyusunan

IMPACTS

Hasil pembangunan yang
diperoleh dari pencapaian
outcome

Apa yang ingin
diubah

OUTCOMES

Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk
beneficieries tertentu sebagai
hasil dari output

Apa yang ingin
dicapai

OUTPUTS

Produk/barang/jasa akhir
yang dihasilkan

Apa yang dihasilkan
(barang) atau
dilayani (jasa)

ACTIVITIES

Proses/kegiatan
menggunakan input
menghasilkan output yang
diinginkan

Apa yang
dikerjakan

Sumberdaya yang
memberikan kontribusi dalam
menghasilkan output

Apa yang
digunakan dalam
bekerja

Metode
Pelaksanaan

INPUTS

Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007


11

Hirarki dari Visi ke Program
Visi

• Rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

Misi

• Rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Tujuan/
Sasaran

• Penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya
mewujudkan visi dan misi

Strategi

• Langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan
Program

• Arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk
mencapai tujuan.
• Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

12

Keselarasan Kebijakan dan Pelaksanaan Program
(Mengacu pada Struktur UU 25/2004)
Misi

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program

KINERJA
PRIMA

Misi

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program

Kebingungan

Visi

X

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Program

Frustrasi

Visi

Misi

X

Strategi

Kebijakan

Program

Tidak
Terarah

Visi

Misi

Sasaran

X

Kebijakan

Program

Tidak
Efektif

Visi

Misi

Sasaran

Strategi

Program

Salah
Langkah

Visi

Misi

Sasaran

Strategi

Visi

X

X
Kebijakan


X

Tidak
Efisien
13

Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencanarencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan
 Yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan
masyarakat di tingkat pusat dan
daerah.
*) SPPN = UU 25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

14

Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


15

Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

16

Status Hukum Dokumen Perencanaan
NASIONAL
Dokumen

DAERAH
Penetapan

Dokumen

Penetapan

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional
(RPJP-Nasional)

UU
(Ps. 13 Ayat 1)

Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah
(RPJP-Daerah)

Perda
(Ps. 13 Ayat 2)

Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional
(RPJM-Nasional)

Per Pres
(Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah
(RPJM-Daerah)

Peraturan KDH
(Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian /
Lembaga (Renstra KL)

Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja
Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)

Peraturan
Pimpinan SKPD
(Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah
(RKP)

Per Pres
(Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD)

Peraturan KDH
(Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja
Kementerian / Lembaga
(Renja KL)

Peraturan
Pimpinan KL
(Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan
Kerja Perangkat Daerah
(Renja SKPD)

Peraturan
Pimpinan SKPD
( Ps. 21 Ayat 3)


17

PEMBANGUNAN DAERAH

PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas
Pemerintahan Daerah

Upaya untuk memberdayakan
masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu
kemampuan yang andal dan
profesional dalam:

Sehingga tercipta suatu
lingkungan yang memungkinkan
masyarakat untuk:

 Memberikan pelayanan kepada
masyarakat,
 Mengelola sumber daya
ekonomi daerah.

 Menikmati kualitas kehidupan
yang lebih baik, maju, dan
tenteram,
 Peningkatan harkat, martabat,
dan harga diri.


18

Persyaratan Dokumen Perencanaan:
SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
gets managed”)

 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
appropriate collection method)

 RELEVANT (information needs of the people who will
use the data)

 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
time to influence many manage decision)

19

Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.

2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.

5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.

8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
pelaksanaannya.

20

Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

21

Fungsi/Manfaat Perencanaan
• Sebagai alat koordinasi
seluruh stakeholders
• Sebagai penuntun arah
• Minimalisasi ketidakpastian
• Minimalisasi inefisiensi
sumberdaya
• Penetapan standar dan
pengawasan kualitas


22


23

1/2

Akuntabilitas
Pengertian

Indikator

• Akuntabilitas adalah kemampuan menjawab
(answerability) dan menerima konsekuensi
(consequences) atas kinerja seluruh proses
kebijakan publik.

• Adanya mekanisme komplain dan
respons;

• Kemampuan menjawab berhubungan dengan
tuntutan bagi para aparat untuk menjawab dan
menerangkan secara periodik setiap pertanyaanpertanyaan dan komplain yang berhubungan
dengan:

• Adanya indikator kinerja.

• Adanya mekanisme
pertanggungjawaban kegiatan;

• Bagaimana mereka menggunakan wewenang
mereka,
• Kemana sumber daya telah dipergunakan, dan
• Apa yang telah dicapai dengan menggunakan
sumber daya tersebut.
• Konsekuensinya adalah adanya mekanisme
pertanggungjawaban jika indikator dan target
kinerja tidak terpenuhi.

24

2/2

Akuntabilitas
Indikator Minimal

Perangkat Pendukung Indikator

• Adanya kesesuaian antara
pelaksanaan dengan standar
prosedur pelaksanaan;
• Adanya sanksi yang ditetapkan atas
kesalahan atau kelalaian dalam
pelaksanaan kegiatan;
• Adanya output dan outcome yang
terukur.

• Adanya Standard Operating Procedure
(SOP) dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan atau dalam penyelenggaraan
kewenangan/ pelaksanaan kebijakan;

• Mekanisme pertanggungjawaban;
• Laporan tahunan;
• Laporan pertanggungjawaban;
• Sistem pemantauan kinerja penyelenggara
negara;

• Sistem pengawasan;
• Mekanisme reward dan punishment.


25

Pergeseran Paradigma:
From Government to Governance

Government

Governance

 Memberikan hak ekslusif bagi
negara untuk mengatur hal-hal
publik,
 Aktor di luarnya hanya dapat
disertakan sejauh negara
mengijinkannya.

 Persoalan-persoalan publik
adalah urusan bersama
pemerintah, civil society dan
dunia usaha sebagai tiga aktor
utama.


26

Pelaku Pembangunan:
Paradigma Governance


Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat
yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb.
Tenaga Kerja
Kontrol

Kontrol

Dunia Usaha
Swasta

Pemerintah

Masyarakat

Nilai

Redistibusi

Pertumbuhan

Melalui Pelayanan
Pasar



Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan
Good.

27

Model Governance
Sektor Swasta
Tingkat
Supranasional

Tingkat
Nasional

Tingkat
Subnasional

Perusahaan
transnasional

Perusahaan
Nasional

Perusahaan
Lokal

Sektor Publik

Sektor Ketiga

Organisasi
Antar Pemerintah

LSM
Internasional

GOVERNANCE

Pemerintah
Lokal

Ormas/LSM
Nasional

LSM Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002)

28


29

Kinerja Sektor Publik
• Organisasi sektor publik mencapai kinerja (hasil) pada nilai yang
terbaik (best value performance), dengan mensinergikan positioning
(warganegara, pasar dan konsumen) dengan core competenece
yang dimilikinya, sehingga fungsi, peran dan tanggungjawab
menjadi penting didalam desain pekerjaan di organisasi publik
• Pada sektor publik, Nilai (value) sebagai prinsip/keyakinan
diasosiasikan dengan proses penciptaan produk dan jasa (output)
yang diikuti dampak (outcome) pada sosial ekonomi masyarakat
pada umumnya (tujuan dan sasaran jangka panjang), atau diartikan
sebagai nilai sosial dan norma yang tertuang pada konstitusi atau
pernyataan kebijakan anggaran tahunan.


30

Indikator Kinerja Sektor Publik


31

1/3

Potret Pelayanan
• Baru sebagian kecil dari keseluruhan instansi yang wajib
menyediakan pelayanan yang memiliki prosedur yang jelas.
– Sementara banyak instansi penanggungjawab dan pemberi
pelayanan yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam
menyediakan pelayanan.
• Waktu pelayanan umumnya tidak efisien dan merugikan masyarakat
yang sedang membutuhkan pelayanan.
• Keterampilan petugas pelayanan rata-rata masih rendah dan tidak
sesuai untuk pekerjaan yang memberikan pelayanan yang baik;


32

2/3

Potret Pelayanan
• Masih banyak petugas menunjukkan sikap, cara berbicara,
memanggil, atau memberitahukan sesuatu yang tidak ramah dan
santun.
– Sebagian ada yang merasa berada pada posisi superior dan
arogan.
• Masih ada instansi-instansi pemberi pelayanan yang belum
menggunakan prasarana dan sarana yang layak dan sesuai
perkembangan jaman, seperti sistem komputer, internet/website, dll.


33

3/3

Potret Pelayanan
• Sudah ada beberapa instansi yang memiliki sistem informasi
pelayanan yang berisi informasi tentang prosedur, biaya, waktu, dan
sebagainya.
– Tetapi, jumlah yang belum menerapkan sistem informasi yang
baik lebih banyak lagi.
• Sistem penampungan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan
merupakan unsur standar pelayanan yang paling sedikit ditemukan
di instansi-instansi pelayanan publik.
• Tidak banyaknya perubahan dalam waktu sekian tahun juga
mengindikasikan tidak ada sistem monitoring, evaluasi, dan
perencanaan yang baik yang dilakukan oleh instansi-instansi
penanggungjawab dan penyedia pelayanan publik.


34

Kualitas Pelayanan
• Mutu layanan dibentuk melalui tiga indikator:
– Kecepatan dan keakuratan kinerja layanan,
– Kecepatan dan keakuratan dalam merespon dan menyelesaikan
komplain dari pelanggan, serta
– Reputasi kualitas.
• Dengan kata lain, kenali customer pada jenis pelayanan apa yang
dapat diberikan dan service level mana yang harus diberikan.
disamping juga memberikan arahan perbaikan terhadap pelayanan
• Dalam hal ini dipersyaratkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip
good govenance : transparansi, partisipasi masyarakat,
akuntabilitas, tegaknya supremasi hukum, kesetaraan, daya
tanggap kepada stakeholders, berorientasi kepada visi dan misi,
akuntabilitas, pengawasan, efektivitas dan efisiensi, serta
profesionalisme.

35

Mengapa Pelayanan Publik Masih Buruk?
• Aparat Pemerintah dan Anggota DPR/D kurang memahami filosofi
bernegara (tujuan bernegara, guna mandat politik, hak warga
negara, kewajiban pemerintah, dsb);
• Budaya birokrasi, kualitas dan mentalitas SDM, dan organisasi
birokrasi belum mengalami perubahan berarti (tetap korup dan tidak
berkualitas);
• Reformasi birokrasi belum tuntas dan konsep reformasi
pemerintahan (Otda) yang diterapkan juga bermasalah;
• Kesadaran menjadikan pelayanan publik sebagai agenda politik
oleh unsur-unsur masyarakat masih rendah, termasuk dari media
massa;


36

Asas Pelayanan Publik
1. Transparansi: Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh
semua pihak, disediakan secara memadai dan mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas: Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kondisional: sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip
efisiensi & efektivitas
4. Partisipasi: Mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi,
kebutuhan, dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan hak: Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan
suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
6. Keseimbangan hak & kewajiban: Pemberi dan penerima pelayanan
publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

37

Prinsip Pelayanan Publik

1/2

1. Kesederhanaan: prosedur pelayanan tidak berbelit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan
2. Kejelasan:
a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik
b. Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab
dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian
keluhan/sengketa
c. Rincian biaya dan tata cara pembayaran
3. Kepastian waktu: pelaksanaan pelayanan dapat diselesaikan
dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi: produk layanan publik diterima dengan benar, tepat, dan
sah
5. Keamanan: proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa
aman dan kepastian hukum

38

Prinsip Pelayanan Publik

2/2

6. Tanggung jawab: Pimpinan penyelenggara pelayanan publik
atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas pelyanan dan
penyelesaian keluha/sengketa.
7. Kelengkapan sarana dan prasarana: Sarana dan prasarana
kerja dan pendukung lainnya yang memadahi termasuk sistem T I.
8. Kemudahan akses: Tempat dan lokasi pelayanan mudah
dijangkau dan mudah dalam memanfaatkan sistem T I.
9. Kedisiplinan: Pemberi pelayanan harus disiplin, sopan, dan
ramah.
10. Kenyamanan: Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur,
disediakan ruang tunggu yang nyaman yang dilengkapi sarana
pendukung pelayanan seperti parkir, kamar mandi, dll.


39

UU No. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik
• Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk
untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.
• Pelayanan (pengadaan dan penyaluran) barang, jasa, dan
administrasi publik dilakukan oleh instansi pemerintah atau oleh suatu
badan usaha.
• Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung
jawab Negara dan/atau masyarakat.
– Biaya/tarif dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam
peraturan per-UU-an  a.l. KTP & Akta Kelahiran
– Biaya/tarif selain yang diwajibkan oleh per-UU-an tsb dibebankan
kepada penerima pelayanan publik.
• Penentuan biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan
DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan berdasarkan peraturan perUU-an.

40

Indikator Pelayanan Publik
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prosedur pelayanan;
Waktu yang dijalani pengguna pelayanan;
Kompetensi dan sikap petugas pelayanan;
Prasarana dan sarana yang disiapkan instansi pemberi pelayanan;
Sistem informasi pelayanan,
Mekanisme penampungan dan tindak lanjut pengaduan dari
pengguna pelayanan; dan
7. Sistem evaluasi dan perencanaan kebijakan.


41

Bidang Pelayanan

1/2

Bidang pelayanan publik mencapai jumlah sekitar 40 Bidang, yaitu:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ketertiban umum;
Kepolisian;
Pertahanan dan keamanan;
Sanitasi;
Pengelolaan sampah;
Penerangan listrik di tempat
umum;
7. Air baku bersih;
8. Saluran air buangan (drainase);
9. Pembangunan dan
pemeliharaan jalan;
10. Rumah sakit dan klinik berobat
umum;

11. Prasarana dan sarana
transportasi massal;
12. Rumah sakit khusus;
13. Informasi pemerintahan;
14. Pengolahan air limbah;
15. Penanggulangan darurat
bencana alam;
16. WC umum;
17. Pengolahan air limbah;
18. Trotoar dan jembatan
penyeberangan;
19. Kendaraan dan peralatan
pemadam kebakaran;
20. Sarana pembasmi wabah
penyakit menular;


42

Bidang Pelayanan
21. Sarana olah raga, kesenian dan
rekreasi;
22. Penjara dan panti rehabilitasi;
23. Prasrana dan sarana pengaturan
lalu lintas;
24. Pengendalian polusi udara;
25. Sentra-sentra penujualan barangbarang kebutuhan pokok;
26. Alun-alun dan lapangan terbuka;
27. Taman dan kawasan paru-paru
kota;
28. Pelayanan fakir miskin dan orang
cacad;

2/2

29. Pelayanan surat-surat identitas
dan pengesahan (KTP, SIM,
Aktaakta, Pasport, Surat
Keterangan, dll);
30. Pelayanan surat ijin;
31. Lahan pemakaman;
32. Ambulan dan mobil derek;
33. Perpustakaan umum;
34. Museum;
35. Pendidikan dasar dan umum;
36. Gedung pementasan;
37. Balai latihan kerja;
38. Prasarana ibadah;
39. Terminal terpadu;
40. Dan lain-lain….

Bayangkan jika semua bidang pelayanan di atas tersedia dengan baik,
atau sebagian besar tersedia dengan baik

43


44

Perencanaan Strategik dan Akuntabilitas Kinerja pada Sektor Publik

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (12)

Similar a Perencanaan Strategik dan Akuntabilitas Kinerja pada Sektor Publik

Similar a Perencanaan Strategik dan Akuntabilitas Kinerja pada Sektor Publik (20)

Más de Dadang Solihin

Más de Dadang Solihin (20)

Último

Último (20)

Perencanaan Strategik dan Akuntabilitas Kinerja pada Sektor Publik