PEMBUKAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010 Kupang, 23 April 2010

1. SAMBUTAN
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PADA
PEMBUKAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2010
Kupang, 23 April 2010
Yang terhormat Saudara Gubernur, Ketua DPRD, seluruh anggota
Muspida, dan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah
se-Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Yang terhormat para tokoh masyarakat, para akademisi, wakil-wakil
organisasi masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, serta
Hadirin peserta Musrenbang Provinsi Nusa Tenggara Timur yang saya
muliakan.
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian.
Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa karena pada hari ini kita dapat melaksanakan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011. Kami
mengucapkan terima kasih atas undangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur untuk menghadiri dan memberikan beberapa pokok arahan
kebijakan dalam acara yang sangat penting ini. Melalui forum Musrenbang ini
saya berharap terjadi kesamaan pandangan dan harapan dari seluruh pelaku
pembangunan dalam memadukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan
prioritas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. 2
Hadirin peserta Musrenbang yang saya hormati,
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2011 adalah merupakan tahun kedua
pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2010-2014. Namun mengingat RKP 2010 disiapkan pada tahun 2009 menurut
kaidah transisi, maka RKP 2011 sangat strategis dalam peletakan dasar-dasar
bagi pencapaian visi dan sasaran-sasaran pembangunan dalam jangka
menengah. Sesuai dengan penekanan RPJMN 2010-2014 tentang peningkatan
daya saing perekonomian nasional, RKP 2011 diharapkan dapat merumuskan
arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang tepat untuk merespon
peluang dan tantangan yang ada. Peluang-peluang tersebut diantaranya
berlakunya perjanjian perdagangan bebas ASEAN plus China, tren pemulihan
ekonomi global, dan pembentukan ASEAN Economic Community pada 2015.
Demikian juga halnya di daerah, RKPD 2011 diharapkan dapat menyelaraskan
prioritas-prioritas programnya dengan arahan RPJMN 2010-2014 dan RPJMD
yang berlaku. Menjadi tantangan bagi daerah untuk mampu menangkap
peluang-peluang di atas bagi peningkatan produksi komoditas unggulan serta
peningkatan investasi di daerah.
Sekedar mengingatkan kembali bahwa dalam RPJMN 2010-2014 telah
ditetapkan Visi Indonesia tahun 2014 “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG
SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.” Upaya mewujudkan
peningkatan kesejahteraan rakyat akan dilakukan melalui pembangunan
ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber
daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Upaya tersebut
memerlukan dukungan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
semakin meningkat. Untuk mewujudkannya, penguatan triple track strategy
(pro-growth, pro-job, and pro-poor) akan dilanjutkan disertai pembangunan
yang inklusif dan berkeadilan.
Sementara itu Indonesia yang demokratis akan tercermin dari terwujudnya
masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan
menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi
manusia. Upaya yang akan dilakukan adalah memantapkan konsolidasi
demokrasi. Visi terakhir Indonesia yang berkeadilan mengangankan
terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh
masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa
Indonesia. Pencapaian visi ini akan dilakukan dengan memperkuat penegakan
hukum dan pemberantasan korupsi serta pengurangan kesenjangan.

3. 3
Saudara-saudara peserta Musrenbang yang saya hormati,
Selanjutnya perkenankan saya menyampaikan beberapa gambaran terkait
kondisi kita saat ini dan kecenderungan ke depan sebagai pertimbangan dalam
menyusun prioritas kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Secara makro,
perekonomian nasional semakin membaik seiring dengan semakin
berkurangnya tekanan krisis global. Pemulihan krisis finansial global yang lebih
cepat dari perkiraan, serta relatif tetap dinamisnya perekonomian kawasan Asia
memungkinkan perekonomian kita melanjutkan momentum pertumbuhan,
bahkan dengan tren percepatan. Citra perekonomian nasional di mata dunia
juga membaik yang ditunjukkan oleh meningkatnya persepsi investor dan
masyarakat internasional. Dalam hal daya saing perekonomian, International
Institute for Management Development (IMD) yang secara reguler memantau
perekonomian 57 negara menaikkan peringkat Indonesia dari 50 pada tahun
2005 menjadi 42 pada tahun 2009. Namun demikian, kita tidak boleh berpuas
diri. Peringkat ini disusun berdasarkan indeks daya saing yang dibentuk oleh
empat faktor; yaitu kinerja perekonomian, kinerja birokrasi, kinerja dunia usaha,
dan infrastruktur. Pada tiga faktor pertama, peringkat Indonesia memang
membaik, namun pada faktor infrastruktur peringkat kita menurun. Artinya,
negara-negara lain melakukan perbaikan dalam hal infrastruktur lebih cepat dari
yang kita lakukan.
Iklim investasi nasional juga menunjukkan perbaikan, yang ditunjukkan oleh
perbaikan peringkat dari 129 pada tahun 2008 menjadi 122 pada tahun 2009
dari total 185 negara dalam laporan tahunan Doing Business edisi 2009 (IFC,
2009). Namun demikian, kita masih tertinggal jauh dari pesaing-pesaing di
tingkat regional, yaitu Singapura (peringkat 1), Thailand (12), Malaysia (23),
China (89), dan Vietnam (93). Baru-baru ini rating hutang luar negeri Indonesia
juga membaik dari BB minus ke BB plus (Standard & Poor, 2010). Membaiknya
peringkat-peringkat tersebut penting karena seringkali dipakai acuan oleh para
pelaku usaha baik nasional maupun internasional dalam melakukan ekspansi
usahanya.
Perbaikan yang lebih menyentuh aspek kesejahteraan rakyat ditunjukkan oleh
kecenderungan menurunnya kemiskinan dan pengangguran dalam beberapa
tahun terakhir. Tingkat kemiskinan menurun dari 16,7 persen pada tahun 2004
menjadi 14,1 persen pada tahun 2009 (Susenas). Demikian juga pengangguran
berhasil ditekan dari 9,9 persen menjadi 8,1 persen selama periode yang sama
(Sakernas). Namun demikian tantangan yang dihadapi masih sangat besar,
mengingat besarnya jumlah penduduk yang tingkat pendapatan atau tingkat
pengeluarannya hanya sedikit saja di atas garis kemiskinan. Diperkirakan jika
garis kemiskinan naik 10 persen saja, maka persentase penduduk miskin akan

4. 4
menjadi 20 persen. Di samping itu kita juga masih menghadapi permasalahan
kualitas tenaga kerja yang sangat menentukan tingkat produktivitas dan daya
saing nasional. Masih rendahnya kualitas ketenagakerjaan kita tergambar dari
beberapa fakta berikut: 72 persen tenaga kerja kita berpendidikan SMP ke
bawah, 62 persen berstatus pekerja informal, dan 27,6 persen tergolong
setengah penganggur atau bekerja kurang dari 35 jam perminggu (Sakernas,
2009).
Di sisi lain perlu disadari bahwa tahun 2010 merupakan awal dari era
perdagangan bebas negara-negara ASEAN dan China. Kondisi ini perlu
diwaspadai terkait dengan perkembangan dan kemampuan bersaing berbagai
sektor dalam negeri. Pemerintah perlu memfasilitasi mobilitas tenaga kerja dari
sektor-sektor yang tertekan ke sektor-sektor yang berdaya saing tinggi untuk
mencegah meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Di saat yang sama,
upaya untuk meningkatkan daya saing sektor-sektor penting harus tetap
dilakukan.
Dengan memperhatikan kondisi tersebut, serta mengacu kepada arah
pembangunan RPJMN 2010-2014 sebagai tahapan kedua pencapaian visi
RPJPN 2005-2025 maka Rancangan Awal RKP 2011 mengambil tema
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG
PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAN DAERAH.
Tema ini selanjutnya dijabarkan ke dalam 11 (sebelas) prioritas nasional yang
meliputi: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan;
(4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7)
iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10)
daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta (11) kebudayaan,
kreativitas, dan inovasi teknologi. Di samping itu, upaya pencapaian sasaran-
sasaran nasional juga akan didukung oleh prioritas lainnya di 3 (tiga) bidang:
politik, hukum dan keamanan (polhukam), perekonomian, serta kesejahteraan
rakyat.
Untuk mencapai pertumbuhan yang berkeadilan, maka pertumbuhan harus
disertai dengan pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Untuk itu
pertumbuhan diharapkan cukup tinggi (6,3 – 6,8 persen pertahun) sehingga
memungkinkan terbukanya kesempatan kerja tidak saja bagi para penganggur
tetapi juga bagi angkatan kerja baru. Dalam kurun 2005-2009, rata-rata 1,9 juta
angkatan kerja baru masuk ke pasar kerja setiap tahunnya. Untuk itu sumber
utama pertumbuhan diharapkan berasal dari kegiatan investasi khususnya di
sektor riil yang banyak menyerap tenaga kerja dan berkaitan langsung dengan

5. 5
kehidupan rumah tangga miskin. Terkait dengan hal ini, pengembangan industri
manufaktur dan UMKM menjadi sangat strategis.
Pertumbuhan yang berkeadilan juga dicerminkan dari berkembangnya
pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa yang mendorong pemerataan
antarwilayah. Oleh karena itu, pengembangan industri pengolahan berbasis
sumber daya lokal perlu didorong sehingga memungkinkan peningkatan nilai
tambah komoditas-komoditas unggulan daerah, seperti hasil pertanian, hasil
laut, dan perkebunan. Industri-industri semacam ini terbukti relatif tahan
terhadap gejolak perekonomian global.
Di samping itu, untuk mendukung triple track strategy (pro-growth, pro-job,
pro-poor), berbagai kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan terus
dilanjutkan dan ditingkatkan kualitas serta efektivitasnya. Program-program
penanggulangan kemiskinan tersebut dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) klaster,
yaitu program bantuan dan perlindungan sosial, PNPM Mandiri, dan
pemberdayaan usaha mikro dan kecil.
Sementara itu, pemantapan tata kelola pemerintahan dilakukan melalui
penguatan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi,
integritas dan profesionalisme. Sumber daya pembangunan yang terbatas
menuntut penajaman fokus, sasaran dan indikator kinerja pelaksanaan
program-program pemerintah. Untuk mendukung terciptanya tata kelola yang
baik, pemberantasan korupsi perlu diteruskan dan ditingkatkan. Seiring dengan
hal ini, transparansi perumusan kebijakan dan peningkatan partisipasi
masyarakat diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Di sisi
lain, pembenahan struktur birokrasi yang ramping, ditunjang dengan sistem
rekrutmen pegawai dan jenjang karir berbasis kompetensi diharapkan dapat
bermuara pada meningkatnya kinerja birokrasi secara profesional, efisien, dan
akuntabel. Dan yang tak kalah penting, ujung dari tata kelola yang baik adalah
pelayanan publik yang prima, di mana masyarakat memperoleh pelayanan
dengan standar yang layak, cepat, dan murah.
Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, keberhasilan pembangunan
nasional kini semakin ditentukan oleh keberhasilan pembangunan daerah. Hal
ini karena urusan dan kewenangan pemerintahan secara bertahap
didesentralisasikan ke pemerintah daerah. Di luar empat urusan yang masih
dipegang pemerintah pusat (fiskal dan moneter, pertahanan dan keamanan,
agama, dan kehakiman), sebagian telah menjadi tanggungjawab pemerintah
daerah dan sebagian lagi merupakan urusan bersama antara pemerintah pusat
dan daerah. Daerah memiliki ruang yang luas untuk berkreasi dan berinovasi
sesuai dengan kondisi lokal. Namun demikian mengingat terbatasnya sumber

6. 6
daya yang tersedia, pemerintah ditantang untuk memfokuskan upayanya pada
sektor-sektor yang memberi dampak optimal dengan memperkuat sinergi
antara pemerintah pusat dan daerah.
Perlu pula dipahami sifat interaktif dan interdependensi dari kegiatan
pembangunan sektoral dan daerah. Pencapaian suatu tujuan pembangunan
umumnya membutuhkan dukungan lintas sektor secara simultan. Demikian
juga halnya pembangunan daerah, aktivitas di suatu daerah akan berdampak
pada daerah lain, bahkan secara nasional. Kerjasama antardaerah baik dalam
sinkronisasi kebijakan maupun pemakaian sumber daya bersama berpotensi
melahirkan sinergi yang lebih besar yang menguntungkan kedua pihak,
misalnya dari makin efisiennya biaya pelayanan perunit (economies of scale).
Oleh karenanya, pembangunan nasional perlu dipahami sebagai hasil dari
sinergi pembangunan antarsektor dan antardaerah.
Terkait dengan upaya peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah
serta antardaerah, beberapa faktor pendukung yang perlu diperhatikan adalah
(1) ketersediaan database di tingkat daerah yang dapat digunakan dalam
penyusunan rencana dan anggaran program/kegiatan di daerah dan pusat,
sehingga lebih tepat sasaran; (2) peningkatan kapasitas pemerintah daerah
dalam menyusun rencana dan anggaran, melaksanakan serta memonitor
kegiatan yang dilaksanakan di daerah; (3) peningkatan peran tim koordinasi di
tingkat daerah dalam melakukan koordinasi dan sinergi program/kegiatan pusat
dan daerah serta koordinasi antar pelaku pembangunan di tingkat daerah.
Saudara Gubernur dan para peserta Musrenbang yang saya hormati,
Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya juga ingin mengemukakan
kembali beberapa arahan kebijakan nasional sebagai acuan dalam penyusunan
prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2011.
Strategi pembangunan kewilayahan nasional dalam RPJMN 2010-2014
dirumuskan dalam lima langkah. Pertama, mendorong pertumbuhan
wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap
menjaga momentum pertumbuhan di kedua wilayah tersebut. Kedua,
meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui aktivitas perdagangan
antarpulau untuk memperkuat perekonomian domestik. Ketiga, meningkatkan
daya saing sektor-sektor unggulan wilayah. Keempat, mendorong percepatan
pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh,
perbatasan, terdepan, terluar dan daerah rawan bencana. Terakhir,
mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.

7. 7
Dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana
Tata Ruang Pulau (RTRP), wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk (1)
mengembangkan kota-kota di kawasan pesisir sebagai pusat pelayanan
kegiatan industri kemaritiman terpadu; (2) mengembangkan wilayah darat, laut,
pesisir, dan pulau-pulau kecil; (3) meningkatkan aksesibilitas antar kota-kota
pesisir; (4) meningkatkan keterkaitan pengembangan antarkawasan (Kawasan
Andalan dan Kawasan Andalan Laut) untuk mengoptimalkan potensi wisata
budaya dan wisata alam, termasuk wisata bahari, dengan mengembangkan
jalur wisata terpadu Bali -Lombok –Komodo–Tana Toraja; (5) menetapkan
fokus spesialisasi penanganan komoditas unggulan termasuk pemasarannya,;
(6) memanfaatkan keberadaan Forum Kerja sama Daerah dan Forum
Kerjasama Ekonomi Internasional baik secara bilateral dengan Australia dan
Timor Leste, maupun secara multilateral dalam konteks kerja sama ekonomi
sub-regional; (7) meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional di
Kepulauan Nusa Tenggara khususnya konservasi laut; serta (8) mengelola
kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste dan Kawasan perbatasan laut
dengan Timor Leste dan Australia sebagai ‘beranda depan’ Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Sementara itu, pengembangan sistem pusat permukiman di Wilayah Nusa
Tenggara ditekankan pada terbentuknya fungsi dan hierarki pusat permukiman
sesuai rencana tata ruang wilayah nasional yang meliputi Pusat Kegiatan
Nasional (PKN). Dalam hal ini Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki PKN
Kupang yang pengembangannya diarahkan sebagai pusat pengembangan
wilayah yang berorientasi pada kegiatan perdagangan serta produksi hasil
perikanan tangkap, wisata ecotourism, industri pengolahan, serta hasil
pertambangan.
Adapun pengembangan Wilayah Nusa Tenggara tahun 2010-2014, diarahkan
untuk: (1) Optimalisasi pengembangan sentra produksi komoditas unggulan; (2)
Pengembangan PKN Mataram dan Kupang sebagai pusat industri pengolahan
komoditas unggulan dan pariwisata; (3) Pengembangan pariwisata bahari; (4)
Pemantapan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan keamanan dan
kesejahteraan; (5) Pengembangan infrastruktur yang dapat menghubungkan
antarkota, pulau-pulau, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil; (6)
Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung ketersediaan
angkatan kerja berketerampilan dan berpendidikan tinggi; (7) Peningkatan
akses fasilitas kesehatan; (8) Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola;
(9) Penanggulangan konflik sosial secara partisipatif; (10) Peningkatan daya
dukung dan keberlanjutan lingkungan.

8. 8
Hadirin peserta Musrenbang yang saya hormati,
Jika melihat kinerja perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam lima
tahun terakhir ini, tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga momentum
pertumbuhan, dan bahkan meningkatkannya. Selama kurun 2004-2008, laju
pertumbuhan Provinsi Nusa Tenggara Timur berfluktuasi dengan rata-rata 4,86
persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai pada tahun 2004 yaitu 5,8
persen, sementara terendah dicapai pada tahun 2005 dengan pertumbuhan
sebesar 3,5 persen. Tren pertumbuhan ini perlu lebih ditingkatkan, sehingga
diharapkan peran Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin signifikan dalam
perekonomian nasional, yang saat ini baru berkontribusi sebesar 0,5 persen
terhadap total PDRB. Sementara itu, apabila ditinjau dari PDRB per kapita
(dengan migas dan non migas) pada tahun 2007, Provinsi Nusa Tenggara
Timur menduduki peringkat kesebelas dari 12 provinsi se wilayah Kawasan
Timur Indonesia.
Dalam hal struktur perekonomian, peran sektor pertanian; sektor jasa-jasa;
serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran; masing-masing adalah 40,27
persen; 23,05 persen; serta 15,92 persen. Sementara itu sektor- sektor tersebut
juga menjadi penyerap tenaga kerja yang utama di provinsi Nusa Tenggara
Timur yang masing-masing sebesar 73,5 persen; 8,1 persen; dan 6,1 persen.
Dengan demikian sektor pertanian dapat terus di tingkatkan di provinsi Nusa
Tenggara Timur khususnya komoditas unggulan pertanian yaitu jagung dan
kakao. Sejalan dengan hal itu, upaya-upaya rehabilitasi dan konservasi hutan,
daerah aliran sungai, serta lahan kritis perlu ditingkatkan untuk menjamin
keberlanjutan daya dukung lingkungan. Menjaga kelestarian daya dukung
berarti menjaga potensi peningkatan pendapatan di masa depan.
Selanjutnya untuk mendorong peningkatan investasi di sektor riil, upaya-upaya
memfasilitasi masyarakat dan pelaku usaha mengembangkan aktivitasnya perlu
terus ditingkatkan. Salah satu terobosan yang bisa direplikasi dari pengalaman
daerah-daerah lain adalah penyederhanaan proses pelayanan publik dan
perijinan usaha melalui pembentukan Unit Pelayanan Satu Atap. Ke depan,
upaya semacam ini perlu direplikasi ke kabupaten/kota yang belum
melaksanakannya. Sementara bagi daerah yang sudah menerapkannya,
upaya peningkatan kualitas pelayanan menjadi fokus berikutnya.
Di samping perbaikan di bidang ekonomi, Provinsi Nusa Tenggara Timur juga
menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam indikator-indikator kesejahteraan
rakyat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 65,4 pada tahun
2007 menjadi 66,2 pada tahun 2008, dan menduduki peringkat 31 secara
nasional pada tahun 2008 tersebut. Kami mendorong pemerintah daerah agar

9. 9
terus meningkatkan perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia
untuk meningkatkan daya saing wilayah ini di era perdagangan bebas ASEAN
plus China.
Sementara itu, persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan yang
signifikan, dari 28 persen pada tahun 2006 menjadi 23,31 persen pada tahun
2009. Namun demikian terdapat indikasi kesenjangan antara kawasan
perkotaan dan perdesaan. Hal ini ditunjukkan oleh relatif tingginya tingkat
kemiskinan di perdesaan yang mencapai 25,3 persen, dibandingkan dengan
tingkat kemiskinan di perkotaan yang hanya 14 persen (2009). Namun demikian
kami mendorong dilakukannya analisis lebih mendalam untuk melihat tingkat
kedalaman (poverty gap) dan tingkat keparahan kemiskinan (poverty severity)
serta kerentanan penduduk jatuh miskin. Hal yang juga perlu diantisipasi
adalah seberapa besar jumlah penduduk yang hidup sedikit saja di atas garis
kemiskinan. Saat ini mereka mungkin belum tergolong miskin, namun sangat
rentan untuk jatuh miskin ketika dihadapkan kepada kejadian-kejadian seperti
bencana alam, jatuh-sakitnya kepala rumah tangga, kenaikan harga pangan,
dan lain sebagainya. Analisis-analisis semacam ini sangat penting untuk
merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Hal yang perlu mendapat perhatian adalah relatif tingginya tingkat
pengangguran terbuka (TPT). Persentase tingkat pengangguran terbuka
Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menurun dari 5,5 persen pada tahun 2005
menjadi 2,8 persen pada tahun 2009, dan lebih rendah dari TPT nasional tahun
2009 yaitu 8,1 persen. Terlepas dari keberhasilan tersebut, mengingat daya
saing sangat ditentukan oleh produktivitas, maka kami mendorong
dilakukannya analisis lebih jauh tentang kualitas pekerja, dalam hal ini setengah
pengangguran, status pekerjaan (formal/informal), dan tingkat pendidikan
pekerja khususnya di sektor-sektor unggulan.
Saudara Gubernur dan peserta Musrenbang yang terhormat,
Sebelum menutup paparan, saya ingin menyampaikan bahwa keberhasilan
pembangunan sangat ditentukan oleh perencanaan yang berkualitas yang
didukung sumber daya perencana yang kompeten. Bappenas berkomitmen
membangun kapasitas perencana di pusat dan daerah melalui forum-forum
konsultasi, fasilitasi, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas perencanaan
pembangunan nasional serta memperkuat sinergi pusat dan daerah.
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai
permasalahan dan tantangan pembangunan nasional kita, arah kebijakan,

10. 10
rancangan prioritas dan fokus-fokus pembangunan untuk tahun 2011 di tingkat
nasional serta beberapa pandangan kami khususnya mengenai pembangunan
Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui perspektif nasional. Kiranya hal-hal
tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan RKPD Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2011. Saya mengharapkan Musrenbang Provinsi ini
dapat menghasilkan kesepakatan usulan-usulan program dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang akan diajukan kepada Pemerintah Pusat (c.q.
Bappenas) untuk kemudian menjadi bahan Musrenbangnas 2010.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian hadirin.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kupang, 23 April 2010
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Armida S. Alisjahbana