Dokumen ini membahas tentang pendidikan tinggi dalam RPJMN 2015-2019. Beberapa masalah utama yang diidentifikasi adalah rendahnya kualitas pendidikan tinggi, kurang relevannya pendidikan dengan dunia kerja, dan lemahnya kemitraan antara perguruan tinggi dan industri. Untuk itu, dokumen ini menetapkan sasaran peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing lulusannya, serta kerja sama antara akademisi dan industri.

1. RPJMN 2015-2019:
PENDIDIKAN TINGGI
Disiapkan oleh :
AHMAD DADING GUNADI
Perencana Madya
Direktorat Industri, Iptek, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
dadinggunadi@gmail.com

2. ISU DAN PERMASALAHAN
1. Kualitas pendidikan tinggi masih relatif rendah baik dalam konteks
institusi (Perguruan Tinggi) maupun program studi
2. Perguruan tinggi belum sepenuhnya mampu mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi (iptek)
3. Banyak dosen kurang memberi prioritas untuk mengajar di universitas
asal dan lebih mengutamakan pekerjaan lain
4. Angka pengangguran terdidik masih cukup tinggi yang mengindikasikan
bahwa relevansi dan daya saing pendidikan tinggi masih rendah dan
ketidakselarasan antara perguruan tinggi dan dunia kerja
5. Kemitraan perguruan tinggi dengan dunia industri pun dinilai lemah
bahkan terjadi diskoneksi dalam lima hal penting
dadinggunadi@gmail.com

3. SASARAN BIDANG
dadinggunadi@gmail.com
1. Meningkatnya kualifikasi akademik dosen minimal S2/S3
2. Diterapkannya KKNI untuk semua bidang kejuruan di SMK, PT, BLK, dan
kursus non-formal
3. Meningkatnya aktivitas riset dan pengembangan ilmu dasar dan ilmu
terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri,
serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
4. Meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas,
menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat masuk
ke pasar kerja
5. Meningkatnya tata kelola kelembagaan perguruan tinggi
6. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas hasil penelitian kebijakan
pendidikan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pendidikan.

4. SASARAN BIDANG
Komponen Satuan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah
Penduduk
19-23 Tahun
Ribu
Orang
21.472,0 21.592,8 21.727,3 21.847,0 21.941,0 22.012,4
Jumlah
Mahasisiwa PT
Ribu
Orang
6.121,9 6.444,4 6.801,8 7.198,9 7.643,5 8.086,0
APK PT % 28,51 29,84 31,31 32,95 34,84 36,73
Sasaran Partisipasi Pendidikan Untuk Jenjang Pendidikan Tinggi
dadinggunadi@gmail.com

5. ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi
2. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi
3. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi
4. Memantapkan otonomi perguruan tinggi
dadinggunadi@gmail.com

6. KERANGKA PENDANAAN
• Memberikan insentif fiskal bagi industri yang melakukan kerja sama
dengan satuan pendidikan
dadinggunadi@gmail.com

7. KERANGKA REGULASI
1. Perumusan peraturan perundangan tentang Private-Public Partnership
dalam pembangunan pendidikan
2. Penyusunan peraturan perundangan tentang pembentukan lembaga
akreditasi mandiri (LAM) untuk melaksanakan penjaminan kualitas
pendidikan tinggi
3. Penyusunan sistem penganggaran perguruan tinggi yang lebih sesuai
untuk melaksanakan tridarma pendidikan tinggi (pendidikan,
pengembangan ilmu/penelitian, dan pengabdian masyarakat
4. Penyusunan peraturan perundangan sebagai pelaksanaan UU No.
23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan
kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota
terkait manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan
tenaga kependidikan, perijinan pendidikan, dan bahasa dan sastra.
dadinggunadi@gmail.com

8. KERANGKA KELEMBAGAAN
1. Pembentukan dewan pendidikan di tingkat provinsi
2. Pembentukan lembaga akreditasi mandiri (LAM) untuk
melaksanakan penjaminan kualitas pendidikan tinggi
3. Penguatan sistem informasi pendidikan di semua tingkatan
pemerintahan
dadinggunadi@gmail.com