bahan presentasi

1. Jakarta, 16 Pebruari 2016

2. LATAR BELAKANG
Direktif Presiden
Permintaan DPR-RI saat RDP
Rekomendasi KPK-RI
Peran BPKP sebagai auditor internal
Pemerintah

3. DASAR PENGEMBANGAN
 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 PP Nomor 43 Tahun 2014 juncto PP Nomor 47 Tahun 2015
tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa.
 PP Nomor 60 Tahun 2014 juncto PP Nomor 22 Tahun 2015
tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.
 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa.
 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa.
 PMK Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan
Evaluasi Dana Desa.

4. Transparansi
Akuntabilitas
Keuangan
Desa
Sesuai dengan
Regulasi yang
Berlaku
Memudahkan
Tatakelola
Keuangan Desa
Kemudahan
Penggunaan
Aplikasi
(User Friendly )
Built-in internal
control
Kesinambungan
Maintenance
Didukung dengan
Petunjuk
Pelaksanaan
Implementasi dan
Manual Aplikasi
APLIKASI SISKEUDES

5. PENGEMBANGAN aplikasi SISKEUDES
1. Database
Microsoft Acces 2003-2013, bisa HYBRID dg SQL2000
=> dRiver jet ole db 4.0 atau sqlserver
2. Aplikasi => Borland Delphi 7
3. Report => Report builder 10.8
4. Operating Sistem
Windows XP, WINDOWS-7, WINDOWS-8
5

6. SETTING KONEKSI DATABASE
Penggunaan aplikasi dengan mode
ODBC lebih disarankan bila
dibandingkan dengan mode Direct
Acces demi keamanan data. Untuk
komputer yang sudah terlanjut
terpasang Office 2007 s.d 2013 agar
menambahkan office acces 2003
sehingga dapat menggunakan fitur
ODBC.
6
Aplikasi SISKEUDES
dapat berjalan di OS Windows
apapun asal terpasang Driver
ODBC For Microsoft Acces
(Jet OleDB 4.0)

7. PENGATURAN OTORITAS USER
7
Setting Otoritas

8. SISTEMATIKA PEMBAHASAN
 PARAMETER
 PERENCANAAN
 PENGANGGARAN
 PENATAUSAHAAN
 PEMBUKUAN

9. PARAMETER UMUM
 Pengisian data umum adalah proses pertama
yang harus dilakukan.
 Pemerintah Desa tidak diperbolehkan
melakukan pengubahan atau penambahan
tanpa ijin dari administrator
Kabupaten/Kota.
9

10. PARAMETER-1
Hal-hal yang harus diperhatikan:
A. Parameter Kecamatan dan Desa
 Nama Kecamatan dan Desa disesuaikan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data
Wilayah Administrasi Pemerintahan
 Nomenklatur Kecamatan dan Desa dapat
diganti sesuai dengan istilah yang berlaku
pada wilayah yang bersangkutan

11. PARAMETER-2
Hal-hal yang harus diperhatikan:
B. Parameter Kegiatan
 Dalam hal penambahan kegiatan,
pengisian kode kegiatan harus diisi
sesuai dengan kode bidangnya
 Nama kegiatan dibakukan untuk setiap
Pemda yang ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Daerah

12. PARAMETER-3
Hal-hal yang harus diperhatikan:
C. REFERENSI SUMBER DANA
 Referensi sumber dana baku untuk seluruh Pemda
 Dalam hal ada penambahan sumber dana yang belum
terakomodasi dalam aplikasi SISKEUDES:
 Nomor Urut melanjutkan nomor yang telah ada; dan
 Kode Dana menggunakan kode dengan 3 (tiga) huruf
 Kode referensi sumber dana seragam dalam satu Pemda dan
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah

13. PARAMETER-4
Hal-hal yang harus diperhatikan:
D. KODE REKENING APB DESA
 Kode Rekening APB Desa Baku sampai dengan
tingkat jenis
 Penambahan Kode rekening hanya dapat
dilakukan pada tingkatan obyek (kode
rekening sesuai dengan kode rekening pada
tingkatan di atasnya)
 Kode Rekening APB Desa seragam dalam satu
Pemda dan ditetapkan dalam Peraturan
Kepala Daerah (untuk memudahkan
kompilasi data)

14. PARAMETER 5
E. PARAMETER STANDAR SATUAN HARGA :
Disusun oleh Admin Kabupaten/Kota
Digunakan sebagai referensi pada saat
penyusunan RAB oleh Desa
Fitur dapat dihidupkan/dimatikan dari
menu Setting Otomasi.

15. PARAMETER-6
Hal-hal yang harus diperhatikan:
F. Referensi BatasanBelanja Operasional
 Referensi Belanja Operasional baku dalam satu
Pemda (ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah)
 Pengisian referensi merujuk pada nama kegiatan
yang dikaregorikan sebagai operasional desa

16. PARAMETER-7
G. Korolari aset
menghubungkan belanja modal sehingga
langsung dikapitalisasi menjadi Aset Tetap
dalam Laporan Kekayaan Milik Desa

17. PERENCANAAN
 PENGINPUTAN VISI, MISI, TUJUAN SASARAN
RENSTRA DESA
 PEMBUATAN RPJMDES
 PEMBUATAN RKPDES

18. PENGANGGARAN
 DATA UMUM DESA
 RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN
 RENCANA ANGGARAN BELANJA
 PERUBAHAN APB DESA
 Posting APB DESA

19. DATA UMUM DESA
Hal-hal yang harus diperhatikan:
 Nama jabatan diisi sesuai dengan jabatan yang
ada (berpengaruh pada laporan)
 Status APBDes (dipilih sesuai dengan data yang
akan diinput):
 Awal : Untuk APB Desa Induk
 PAK : Untuk Perubahan APB Desa

20. RENCANA ANGGARAN
PENDAPATAN
Hal-hal yang harus diperhatikan:
 Pemilihan referensi sumber dana tetap dilakukan dalam
rangka menghasilkan laporan per sumber dana
(kesalahan pemilihan, berakibat pada kesalahan laporan
per sumber dana)
 Perbedaan antara APB Desa Awal dan PAK terletak pada
warna tulisan:
 APB Desa Awal : Hitam
 APB Desa PAK : Merah
 Pendapatan Swadaya Masyarakat (Barang &Jasa) tetap
dimasukkan setelah dinilai dengan uang

21. RENCANA ANGGARAN
BELANJA
Hal-hal yang harus diperhatikan:
 Pemilihan referensi sumber dana dilakukan dalam rangka
menghasilkan laporan per sumber dana (kesalahan
pemilihan, berakibat pada kesalahan laporan per sumber
dana)
 Perbedaan antara APB Desa Awal dan PAK terletak pada
warna tulisan:
 APB Desa Awal : Hitam
 APB Desa PAK : Merah
 Jumlah Total Belanja persumber dana = Pendapatan per
masing-masing sumber dana

22. RENCANA ANGGARAN
BELANJA
Hal-hal yang harus diperhatikan:
 Uraian Belanja yang lebih rinci ditambahkan dalam RAB
Rinci (No Urut otomatis)
 Belanja Aset Tetap masuk dalam Belanja Modal termasuk
didalamnya belanja lain yang harus dikapitalisasi
 Belanja Modal agar dibuatkan Sub Rincian, misalnya lokasi
atau paket proyek.
 Satu Rekening Belanja dapat diisi rincian lebih dari satu
sumber dana

23. PERUBAHAN APB DESA
Hal-hal yang harus diperhatikan:
 Perubahan APB Desa hanya dilakukan satu kali dalam
setahun
 Tidak ada fasilitas pergeseran APB Desa
 Proses penginputan sama dengan pada saat penyusunan
APB Desa Awal (Induk) tetapi dengan terlebih dahulu
merubah status APBDes pada Data Umum Desa menjadi
PAK
 Warna tulisan untuk Perubahan APB Desa adalah
berwarna Merah
 Pengurangan anggaran dapat dilakukan atas anggaran
yang belum terealisasi

24. POSTING APB DESA
Hal-hal yang harus diperhatikan:
 Posting terdiri dari:
 Posting Usulan APB Desa
 Posting APB Desa Awal
 Posting APB Desa Perubahan
 Setiap posting diisi nomor dan tanggal peraturan
 Setiap postingan harus dikunci agar data tersimpan dan
dapat digunakan untuk penatausahaan

25. PENATAUSAHAAN
 PENERIMAAN
 BELANJA (spp)
 PENCAIRAN SPP
 SPJ Kegiatan
 PENYETORAN PAJAK
 MUTASI KAS

26. PENERIMAAN DESA
Hal-hal yang harus diperhatikan:
A. Umum
 Penginputan data penatausahaan harus urut sesuai
dengan tanggal kejadian
 Nomor dokumen prenumber dan otomatis berdasarkan
penginputan bukan berdasarkan tanggal dokumen
(0000/AAA/00.00/0000)
 Realisasi Belanja/SPP tidak dapat diisi apabila data
penerimaan belum diisi terlebih dahulu

27. PENERIMAAN DESA
Hal-hal yang harus diperhatikan:
B. Penerimaan Tunai
 Tanda Bukti Penerimaan (TBP) diterbitkan setelah
bendahara desa menerima penerimaan desa secara
tunai
 Format penomoran TBP dalam aplikasi SISKEUDES
dibakukan dan prenumbered (otomatis)
 Oleh karena itu perlu diatur dalam Peraturan Kepala
Daerah
 TBP dapat diprint out sebagai bukti penerimaan secara
tunai bendahara desa

28. PENERIMAAN DESA
Hal-hal yang harus diperhatikan:
C. Penyetoran
 Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang
diterbitkan bendahara desa ketika melakukan
penyetoran penerimaan tunai ke rekening kas desa
 Format penomoran STS dalam aplikasi SISKEUDES
dibakukan dan prenumbered (otomatis)
 Rincian STS merujuk pada TBP yang telah diinput
sebelumnya
 Satu nomor STS bisa terdiri dari satu TBP atau lebih

29. PENERIMAAN DESA
Hal-hal yang harus diperhatikan:
D. Penerimaan Bank
 Nomor dokumen yang digunakan adalah TBP yang
berurutan dengan TBP pada Penerimaan Tunai
 Tanggal dokumen adalah yang sama dengan tanggal
pada rekening koran kas desa
 Bendahara desa harus memantau rekening koran kas
desa agar tidak ada penginputan yang terlewatkan
 Setiap penginputan penerimaan bank, otomatis masuk
pada buku pembantu bank

30. PENERIMAAN DESA
Hal-hal yang harus diperhatikan:
E. Swadaya Non Kas
 Digunakan untuk menginput swadaya dari masyarakat
berupa barang dan jasa yang dinilai dengan uang
 Nomor dokumen yang digunakan adalah TBP yang
berurutan dengan TBP pada Penerimaan Tunai dan
Penerimaan Bank
 Pada penginputan swadaya non kas, harus memilih
kegiatan apa yang sumber dananya berasal dari swadaya
ini

31. Belanja DESA
Hal-hal yang harus diperhatikan:
A. UMUM
 Dokumen yang digunakan adalah Surat Permintaan
Pembayaran (SPP)
 SPP terdiri atas:
 SPP Definitif (untuk permintaan pembayaran yang sudah pasti
dan/atau telah ada bukti pengeluarannya)
 Panjar Kegiatan (untuk permintaan panjar dari pelaksana
kegiatan)
 SPP Pembiayaan (untuk permintaan pembayaran pengeluaran
pembiayaan)
 Satu SPP hanya untuk satu kegiatan
 Perlu diperhatikan kas yang tersedia (Bank atau Tunai
Bendahara Desa)

32. Belanja DESA
Hal-hal yang harus diperhatikan:
B. SPP DEFINITIF
 Format penomoran SSP dalam aplikasi SISKEUDES
dibakukan dan prenumbered (otomatis)
 Rincian SPP hanya memilih rekening belanja dari suatu
kegiatan
 Penambahan rincian hanya tersedia rekening belanja
pada satu kegiatan yang telah dipilih sebelumnya
 Pengisian nilai pada rincian SPP hanya dapat diinput
pada bukti pengeluaran

33. Belanja DESA
Hal-hal yang harus diperhatikan:
B. SPP DEFINITIF
 Format penomoran Bukti Pengeluaran (Kuitansi) dalam
aplikasi SISKEUDES dibakukan dan prenumbered
(otomatis)
 Satu rekening belanja terdiri dari satu bukti
pengeluaran atau lebih
 Print Out dari bukti pengeluaran per nomor kuitansi
 Per masing-masing bukti pengeluaran dapat diisi
potongan pajak (apabila diperlukan)

34. Belanja DESA
Hal-hal yang harus diperhatikan:
B. SPP DEFINITIF
 Alur transaksi SPP Definitif pada aplikasi SISKEUDES
sebagai berikut:
1. Pembuatan SPP oleh Pelaksana Kegiatan
2. Verifikasi SPP oleh Sekretaris Desa (TTD pada SPP)
3. Pengesahan SPP oleh Kepala Desa (TTD pada SPP)
4. Pencairan SPP oleh Bendahara Desa

35. Belanja DESA
Hal-hal yang harus diperhatikan:
C. PANJAR KEGIATAN
 Panjar Kegiatan diajukan per Kegiatan dan
dirinci sampai rekening objek belanja
 Panjar Kegiatan belum membebani anggaran
 Nomor dokumen yang digunakan adalah SPP
yang berurutan dengan SPP Definitif
 Pertanggungjawaban panjar kegiatan pada SPJ
Panjar, dan tidak dapat mengajukan panjar
kegiatan atas kegiatan yang sama apabila
panjar sebelumnya belum dibuat SPJnya

36. Belanja DESA
Hal-hal yang harus diperhatikan:
C. PANJAR KEGIATAN
 Alur transaksi panjar kegiatan dalam aplikasi
SISKEUDES adalah sbb:
1.Pembuatan Panjar Kegiatan oleh Pelaksana Kegiatan
2.Verifikasi panjar kegiatan oleh Sekretaris Desa
3.Pengesahan panjar kegiatan oleh Kepala Desa
4.Pencairan panjar kegiatan oleh Bendahara Desa
5.Pelaksanaan Kegiatan
6.Pembuatan SPJ Panjar oleh Pelaksana Kegiatan

37. PEMBIAYAAN DESA
Hal-hal yang harus diperhatikan:
A. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
 Penginputan Penerimaan Pembiayaan sama
dengan Penerimaan Pendapatan Desa (TBP, STS)
 Nomor dokumen yang digunakan adalah TBP yang
berurutan dengan TBP Penerimaan Tunai dan
Bank
 Kode Sumber Dana tetap dipilih

38. PEMBIAYAAN DESA
Hal-hal yang harus diperhatikan:
B. PENGELUARAN PEMBIAYAAN
 SPP Pembiayaan yang digunakan adalah
SPP Definitif
 Nomor dokumen yang digunakan adalah
SPP yang berurutan dengan SPP Definitif
dan Panjar Kegiatan

39. PENCAIRAN SPP-1
Hal-hal yang harus diperhatikan:
 SPP Definitif dan Panjar Kegiatan perlu diinput
pencairan SPP yang sesuai dengan tanggal bayar
oleh Bendahara Desa
 Format Nomor Bukti pencairan SPP dibakukan
namun tidak dibuat otomatis oleh Aplikasi
SISKEUDES
 Metode Pembayaran yang dipilih yaitu Tunai atau
Bank yang berpengaruh pada Buku Kas atau Buku
Bank
 Pemilihan metode pembayaran harus
memperhatikan ketersediaan kas baik secara
tunai maupun pada rekening kas desa

40. SPJ Kegiatan-2
Hal-hal yang harus diperhatikan:
A. SPJ PANJAR KEGIATAN
 SPJ Panjar Kegiatan merujuk pada nomor
SPP panjar kegiatan yang telah dibuat
 Format penomoran SPJ dalam aplikasi
SISKEUDES dibakukan dan prenumbered
(otomatis)
 Satu nomor SPJ terdiri atas satu rekening
belanja atau lebih
 Satu rekening belanja terdiri atas satu bukti
pengeluaran/kuitansi atau lebih

41. SPJ Kegiatan-3
Hal-hal yang harus diperhatikan:
A. SPJ PANJAR KEGIATAN
 Nilai per rekening belanja diinput dalam bukti
pengeluaran dan nilainya tidak boleh melebihi dari
Panjar Kegiatan yang telah diajukan sebelumnya
 Apabila bukti pengeluaran atas suatu kegiatan
melebihi panjar yang diajukan sebelumnya (sepanjang
tidak melebihi anggaran) maka sisanya diajukan dalam
SPP Definitif
 Per masing-masing bukti pengeluaran dapat diisi
potongan pajak (apabila diperlukan)
 Setiap Pemda menetapkan batas waktu SPJ Panjar
dalam Peraturan Kepala Daerah

42. SPJ Kegiatan-4
Hal-hal yang harus diperhatikan:
B. SISA PANJAR
 Sisa panjar diinput apabila terdapat sisa kas pada
pelaksana kegiatan atas panjar yang telah diterima
(panjar > bukti/kuitansi)
 Pengembalian sisa panjar harus Pas dengan selisih
antara panjar kegiatan dengan bukti
pengeluaran/kuitansinya
 Tidak ada menu tambahan untuk sisa panjar yang
dikembalikan lebih dari satu kali
 Pengembalian sisa panjar yang tidak pas dengan sisa
seharusnya, dianggap panjar tersebut belum sah

43. SPJ Kegiatan-5
Hal-hal yang harus diperhatikan:
C. SPJ SWADAYA
 SPJ Swadaya diinput untuk penggunaan
swadaya berupa barang dan jasa yang
telah diterima oleh Pelaksana Kegiatan
 Tidak ada aliran uang dalam SPJ
Swadaya
 Penginputan hanya memilih rekening
belanja dimaksud dan nilai barang dan
jasa yang digunakan

44. PENYETORAN PAJAK
Hal-hal yang harus diperhatikan:
 Menu penyetoran pajak digunakan bendahara dalam
melakukan penyetoran pajak ke Kas Umum Negara
 Format penomoran SSP dalam aplikasi SISKEUDES
dibakukan dan prenumbered (otomatis)
 Kode MAP diotomatiskan sesuai dengan kode potongan
pajak yang dipilih
 Pilihan pembayaran pajak yaitu tunai dan bank (default
tunai)
 Satu nomor SSP terdiri dari satu atau lebih rincian yang
merujuk pada nomor bukti pengeluaran/kuitansi
sebelumnya (penjumlahan otomatis)

45. Mutasi kas
Hal-hal yang harus diperhatikan:
 Digunakan untuk transaksi antar tunai dan
bank
 Penomoran baku namun tidak diotomatiskan
dalam aplikasi SISKEUDES , oleh karena itu
harus diperhatikan nomor pada tanggal
transaksi yang sama agar tidak terjadi saldo
minus dalam laporan buku kas umum dan
buku bank
 Penginputan Pendapatan Bunga dan Biaya
Admin Bank pada menu ini (bukan pada
penerimaan bank)

46. PEMBUKUAN
Hal-hal yang harus diperhatikan:
 Menu Pembukuan digunakan untuk menginput
Saldo Awal dan Penyesuaian
 Jurnal Penyesuaian digunakan untuk akun LRA,
Neraca, dan Akun PFK

47. Kompilasi data pemda
APB Desa A
APB Desa B, Dst
TBP, STS
SPP dkk
Saldo + Jurnal
EXIM
EXIM
KOMPILASI
PEMDA
RINGKASAN
APB DESA
PMK
247/2015
LAMPIRAN LKPD
Filter
Dana

48. TOOLS
Hal-hal yang harus diperhatikan:
 Format penomoran dokumen
dilakukan oleh Admin di tingkat
Pemda, agar seragam untuk seluruh
desa
 Proses pengosongan data harus dari
bawah meskipun tidak ada data yang
akan dikosongkan

49. TERIMA KASIH
Tim Pengembang Aplikasi SISKEUDES