1. Sistem akuntansi pemerintah terdiri dari prosedur manual dan terkomputerisasi untuk mencatat dan melaporkan posisi keuangan dan operasi keuangan lembaga pemerintah. 2. Prosedur ini meliputi pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan secara berkala. 3. Sistem ini diimplementasikan di seluruh tingkatan lembaga pemerintah mulai dari kementerian hingga satuan kerja.

2. Assalamu’alaikum
1.
Jl. Tol Ciawi No.11 Bogor

5. 11 12 1
10 2 About E-Commerce Presentation System v1.0
Slide
9 Selection 3
Sel Reset
8 Now Playing…
4
http://pptheaven.mvps.org Lurking by calpomatt
7 6 5 Quit

6. 11 12 1
10 2 About E-Commerce Presentation System v1.0
Slide
9 Selection 3 Reset Loading BgMusic
Now Playing…
8 4
http://pptheaven.mvps.org Lurking by calpomatt
7 6 5 Quit

7.  Sistem adalah suatu perangkat dari prosedur-
prosedur yang saling berhubungan yang
disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh
untuk melaksanakan suatu kegiatan atau
fungis utama dari perusahaan.
 Menurut Mulyadi (2001:5) “sistem adalah suatu
jaringan prosedur yang dibuat menurut pola
yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan
pokok perusahaan”.

8. 1. Sistem Akuntansi menurut Sutabri (2004:3) adalah merupakan
bahasa bisnis yang dapat memberikan informasi tentang kondisi
ekonomi suatu bisnis dan hasil usahanya pada suatu waktu atau
periode tertentu.
2. Menurut Jusuf (2001:395) Sistem akuntansi terdiri atas dokumen-
dokumen bukti transaksi, alat-alat pencatatan, laporan-
laporan, dan prosedur-prosedur yang digunakan perusahaan untuk
mencatat transaksi-transaksi serta melaporkan hasil-hasilnya.
3. Selanjutnya menurut mulyadi (2001:3) Sistem akuntansi adalah
organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi
sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang
dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan
perusahaan.

9.  Mahkamah Konstitusi menerangkan bahwa SAI
adalah serangkaian prosedur manual maupun
yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan
data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan
pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan
pada Kementrian Negara/ Lembaga.

10. .
SAK
{Sistem
Akuntansi
Keuangan}
SAI
SABMN
{Sistem
Akuntansi
Barang Miliki
Negara}

11. • Berada pada tingkat kementrian
UAPA Negara/ Lembaga.
• Berada pada tingkat Eselon-
UAPPA-E1 1
• Berada pada tingkat
UAPPA-W Wilayah
• Berada pada tingkat Satuan
UAKPA Kerja.

12. • Berada pada tingkat kementrian
UAPB Negara/ Lembaga.
• Berada pada tingkat Eselon-
UAPPB-E1 1
• Berada pada tingkat
UAPPB-W Wilayah
• Berada pada tingkat Satuan
UAKPB Kerja.

14. Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian
(PPMKP) sebelumnya bernama Pusat Manajemen
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (PMPSDMP)
Ciawi yang merupakan penggabungan dari 4 UPT (Unit
Pelaksana Teknis) yang ada di Ciawi, yaitu Balai Penataran
dan Latihan Pertanian (BPLP), Balai Latihan Pegawai
Pertanian (BLPP), Balai Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
Pertanian (BPPFP) dan Balai Metodologi Informasi Pertanian
(BMIP). PPMKP dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri
Pertanian No. 14/Permentan/OT.140/2007 tanggal 19 Februari
2007.

15. LANJUTAN
PPMKP merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pelatihan
pertanian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Petanian
dan secara teknis dibina oleh Kepala Pusat Pengembangan
Pelatihan Pertanian.
PPMKP mempunyai tugas melaksanakan dan
mengembangkan teknik pelatihan
manajemen, kepemimpinan dan multi media pertanian, serta
fungsional non rumpun ilmu hayat pertanian.
Visi satuan kerja ini adalah “Menjadi lembaga yang handal
dalam mengembangkan manajemen dan kepemimpinan
pertanian yang amanah dan profesional”.

16. Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut :
Menyelenggarakan penyusunan rencana, program, dan mengembangkan kerjasama diklat bagi
pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pertanian.
Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelatihan manajemen dan kepemimpinan yang profesional
bagi aparatur dan non aparatur.
Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan manajemen
Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan
Melaksanakan penyelenggaraan pelatihan fungsional non RIHP
Melaksanakan pelatihan multi media pertanian.
Melaksanakan penyelenggaraan produksi informasi pertanian.
Melaksanakan penyelenggaraan penyebaran informasi pertanian.
Meningkatkan kualitas kelembagaan.

19. Pihak ketiga/ penyedia barang atau jasa menyerahkan
barang/ jasa yang diperjanjikan sesuai SPK/ kontrak/ SP
kepada KPA/P2K.
KPA/P2K memeriksa barang/jasa/pekerjaan yang di
serahterimakan baik dalam jumlah, kualitas dan kondisi
barang/ pekerjaan yang diperjanjikan.
Penyedia barang atau jasa/ pihak ketiga menyerahkan Berita
Acara Serah Terima (BAST) dan kuitansi yang sudah di
tandatanganinya kepada KPA/P2K
KPA/P2K memeriksa kebenaran atau keseuaian isi dan
uraian BAST serta kuitansi yang diterima.
KPA/P2K menandatangani BAST dan kutansi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

20. KPA/P2K membuat SPP dan menyampaikannya kepada
PPSPM, apabila persyaratan permintaan pembayaran telah
terpenuhi.
PPSPM meneliti dan menguji SPP yang diterimanya dan
memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sesuai
dengan yang ditentukan.
SPP yang memenuhi persyaratan administrasi diteliti dan
diuji kebenarannya
PPSPM menerbitkan SPM dan menyampaikannya kepada
KPPN dengan melampirkan dokumen pendukung sesuai
dengan jenis SPM yang dipersyaratkan.
KPPN menerbitkan SP2D terhadap SPM yang memenuhi
persyaratan dan menyampaikannya kepada Bank Operasional
mitra kerja KPPN dan mengembalikan SPM kepada PPSPM
(PPMKP) terhadap SPM yang tidak memenuhi syarat.

21. 1. Kuasa Pengguna Anggaran :
• Memiliki wewenang menggunakan anggaran PPMKP dan
bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan anggaran yang
menjadi tanggung jawabnya. Selain itu di dalam undang-
undang Nomor 1 tahun 2004 pasal 18 ayat 2, disebutkan
bahwa Kuasa Pengguna Anggaran berwenang.
• Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai
hak pihak penagih.
• Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi
persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan
ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa.
• Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
• Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran
engeluaran yang bersangkutan.
• Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

22. 2. Pejabat Penguji Tagihan, Penerbit Surat
Perintah Membayar (PPSPM) :
• Menerima dan menguji SPP
• Memeriksa pencapaian tujuan dan/ atau sasaran
kegiatan sesuai indikator keluaran yang tercantum
dalam DIPA berkenaan dan/ atau spesifikasi teknis
yang sudah ditetapkan dalam kontrak.
• Menerbitkan SPA, dalam rangkap tiga, dua lembar
(asli dan tembusan) dikirim ke KPPN dan satu lembar
tembusan sebagai arsip PPMKP.
• Menyampaikan SP2D lembar keduan yang diterima
dari KPPN kepada Bendahara Pengeluaran untuk
dibukukan dalam Buku Kas Umum dan buku-buku
pembantu lainnya.

23. 3. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K)
• Melaksanakan tugas dan/ atau kegiatan sesuai dengan batas yang
diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
• Menandatangani surat tugas/ surat perjanjian/ surat perintah
kerja/ surat-surat lainnya yang dapat mengakibatkan
pengeluaran belanja Negara.
• Menandatangani Berita Acara yang berkaitan dengan pekerjaan/
pengadaan barang atau jasa pemerintah.
• Menyusun paket-paket pengadaan berkaitan dengan pelaksanaan
pengadaan barang atau jasa pemerintah.
• Menandatangani surat-surat lainnya yang berkaitan dengan
pelaksanaan anggaran belanja Negara, seperti Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), Surat Pesanan (SP), Surat Tugas (ST) dan
sebagainya.
• Menyusun kegiatan perencanaan pengadaan barang atau jasa.

24. DIPA (Daftar
SPP (Surat
Isian
Permintaan
Pelaksanaan
Pembayaran)
Anggaran)
SP2D (Surat
SPM (Surat
Perintah
Perintah
Pencairan
Membayar)
Dana)

25. Mengentry Data
• Hampir semuanya penginputan data
dilakukan dengan menggunakan aplikasi
SAI yang sebut dengan aplikasi SAKPA.
Dengan cara menginput data dan
dokumen terkait ke dalam aplikasi
tersebut, mulai dari data transaksi
mekanisme pembayaran seperti di
atas, rekonsiliasi, sampai kepada
pelaporan keuangannya.

26. Pelaporan SAI
Isi laporan tersebut antara lain :
Neraca
Neraca BMN
Neraca Percobaan
Laporan Realisasi Anggaran Belanja
Laporan Realisasi Pengembalian Anggaran Belanja
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan
Laporan Realisasi Pengambalian Anggaran Pendapatan
1 (satu) buah disket pengiriman data

27. Pihak Pihak
Intern Ekstern
Bendahara
KPPN
Pengeluaran
Bendahara Eselon I
Penerimaan (BPPSDMP)
SABMN