1. RAPERDES TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Disampaikan pada :
Musyawarah Dengan BPD Desa Dukuhwaru Kec.Dukuhwaru
Sabtu, 30 Juni 2019
PEMERINTAH DESA DUKUHWARU KEC.DUKUHWARU
KABUPATEN TEGAL
2. 1. UU No.6 Tahun 2014 Bab IV Ps 18, 19, 20.
2. PP 43 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan PP 47 Tahun 2015 Bab III Ps
33,34,35
3. Permendagri No. 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa.
4. Peraturan Bupati Tegal No.80 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa di Kabupaten Tegal.
....Landasan Hukum
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
....Pengertian
4. ....Pengertian
• Kewenangan Desa adalah kewenangan yang
dimiliki oleh desa yang meliputi kewenangan
berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal
berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh
Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemkab.
• Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah
hak yang merupakan warisan yang masih hidup
dan prakarsa desa, prakarsa masyarakat desa
sesuai perkembangan kehidupan masyarakat.
• Kewenangan lokal berskala desa adalah
kewenangan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat desa yang telah
dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif
dijalankan oleh desa atau yang muncul karena
perkembangan desa dan prakarsa masyarakat.
5. 1. Rekognisi (pengakuan thd hak asal usul)
2. Subsidiaritas (penetapan kewenangan berskala lokal
dan pengambilan keputusan berskala lokal untuk
kepentingan masyarakat).
3. Keberagaman.
4. Kebersamaan.
5. Kegotongroyongan.
6. Kekeluargaan.
7. Musyawarah.
8. Demokrasi.
9. Kemandirian.
10. Partisipasi.
11. Kesetaraan.
12. Pemberdayaan dan keberlanjutan.
....Asas Pengaturan Desa
6. • Asas Rekognisi adalah asas yang terkait hak
asal usul.
• Asas Subdiaritas adalah penetapan
kewenangan berskala lokal dan pengambilan
keputusan secara lokal untuk kepentingan
masyarakat desa.
....Asas Rekognisi dan Subsidiaritas
7. ....Maksud dan Tujuan
• Maksud disusunnya Perdes Kewenangan
Desa yaitu sebagai pedoman bagi
Pemerintah Desa dalam mengatur,
mengurus dan menetapkan kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
berskala lokal desa.
• Tujuan ditetapkannya Perdes Kewenangan
Desa yaitu agar pelaksanaan kewenangan
berdasarkan hak asal usul dan kewenangan
berskala lokal desa sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
8. ....Jenis Kewenangan Desa
• Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
• Kewenangan lokal berskala desa.
• Kewenangan yang ditugaskan oleh
Pemerintah Kabupaten, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat.
• Kewenangan lain sesuai peraturan
perundang-undangan.
9. ....Kewenangan Desa yang diatur dalam Perdes
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi :
a. Sistem organisasi masyarakat adat.
b. Pembinaan kelembagaan masyarakat.
c. Pembinaan lembaga dan hukum adat.
d. Pengelolaan tanah kas desa.
e. Pengembangan peran serta masyarakat desa.
Kewenangan Lokal Berskala Desa, meliputi 4 bidang
yaitu :
a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
b. Bidang pelaksanaan pembangunan desa.
c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa.
d. Bidang pemberdayaan masyarakat desa
10. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Pengelolaan aset desa.
2. Penyiapan patok dan batas desa.
3. Pelaksanaan sistem administrasi, informasi desa dan
kearsipan desa.
4. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa.
5. Pendataan penduduk dan potensi desa serta
pendayagunaan profil desa.
6. Peningkatan kapasitas apratur pemerintahan dan
lembaga kemasyarakatan desa
7. Penyelenggaraan kerjasama desa dan/atau dengan
pihak ketiga.
8. Penyelenggaran kesiapsiagaan penanggulangan
bencana skala desa.
9. Peningkatan kapasitas aparatur desa, BPD dan
lembaga desa lainnya.
10.Penyuluhan program-program pemerintah dan
sosialisasi berbagai peraturan.
11. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Pengelolaan jaringan irigasi pertanian
2. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat
desa.
3. Pengelolaan embung desa.
4. Pengelolaan air minum berskala desa.
5. Pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah
pertanian.
6. Pengelolaan PAUD dan TK milik desa.
7. Pengelolaan sarana prasarana desa.
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
1. Pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan.
2. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan
lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
masyarakat desa.
3. Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa.
4. Pembinaan swadaya masyarakat.
5. Pengelolaan potensi perikanan, peternakan,
pertanian, perkebunan dan industri milik desa.
6. Fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok masy.
12. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Pembinaan kesejahteraan masyarakat
dan pengelolaan Posyandu.
2. Pengembangan dan pembinaan
sanggar seni dan belajar.
3. Pengelolaan BUMDes
4. Pengelolaan pemberdayaan dan
kesejahteraan keluarga.
5. Pengelolaan wisata di desa.
6. Pengelolaan Bank Sampah
13. PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA
1. Kewenangan desa menjadi dasar bagi desa dalam
mengatur dan mengurus pembangunan dan
anggaran desa melalui RPJMDes. RKPDes dan
APBDes.
2. Pelaksanaan kewenangan desa dilakukan secara
tertib, efisien, efektif, transparan dan
bertanggungjawab sesuai peraturan perundang-
undangan.
3. Desa dapat merubah kewenangan selain
kewenangan yang telah ditetapkan, dengan cara :
a. Menambah kewenangan baru atau
b. Melakukan perubahan sebagian atau seluruh
kewenangan.
4. Perubahan dapat dilakukan setelah dilakukan oleh
Tim Evaluasi Tingkat Kabupaten dan ditetapkan
dengan Peraturan Desa.
