1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH:
MASALAH DAN SOLUSI
Deddy S. Bratakusumah, PhD
+62-816968367
deddys@bappenas.go.id
deddys@menpan.go.id
2013
2. Bangsa Bernegara
Suatu bangsa bernegara bukanlah semata takdir dari
yang mahakuasa, melainkan suatu keputusan politik dari
para pendirinya
INDONESIA NEGARA KESATUAN
4. Dua azas yang kontinum
Azas desentralisasi dan azas sentralisasi tidak
bersifat dikotomis tetapi kontinum
Tidak mungkin desentralisasi tanpa sentralisasi
Desentralisasi tanpa sentralisasi akan terjadi
disintegrasi
5. Daerah Menurut UUD 1945
(pasal 18)
NEGARA
KESATUAN
R.I
DAERAH
PROPINSI
DAERAH
KABUPATEN
DAERAH
KOTA
MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN SESUAI :
- ASAS OTONOMI
- PEMBANTUAN
6. Filosofi Otonomi Daerah
“Bringing the State closer to the People”
(Mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat)
Artinya
Meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kepada masyarakat
Bukan
Meningkatkan kekuasaan
7. Pengaturan Kewenangan
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT PUSAT
1. PERTAHANAN;
2. KEAMANAN;
3. YUSTISI;
4. POLITIK LUAR NEGERI;
5. MONETER; DAN
6. AGAMA.
CONCURRENT
(BERSAMA)
KRITERIA PEMBAGIAN URUSAN
1. EXTERNALITAS (DAMPAK)
2. AKUNTABILITAS (KEDEKATAN)
3. EFISIENSI (UNTUNG-RUGI)
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH URUSAN PEMERINTAH PUSAT
URUSAN WAJIB
(PELAYANAN DASAR)
URUSAN PILIHAN
(POTENSI UNGGULAN)
MENGACU PADA
STANDAR PELAYANAN
MINIMUM
8. Diacu Diperhatikan
Diserasikan Melalui
Musrenbang
RKP
RPJM
Nasional
RPJP
Nasional
Renstra
KL
Renja
- KL
RAPBN
RKA-
KL
APBN
Rincian
APBN
Pedoman Dijabar
kan
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Pedoman
Diacu
Pemerintah
Pusat
RPJM
Daerah
RPJP
Daerah
RKP
Daerah
Renstra
SKPD
Renja -
SKPD
RAPBD
RKA -
SKPD
APBD
Rincian
APBD
Pedoman
Pedoman
Pedoman Dijabar
kan
Pedoman
Pedoman
Diacu
UU SPPN
Pemerintah
Daerah
UU KN
Bahan
Bahan
Bahan
Bahan
Sistem Perencanaan dan Penganggaran
9. Dana Perimbangan
2013 Deddy S Bratakusumah, PhD 9
0
50
100
150
200
250
300
350
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
DBH
DAU
DAK
D-OTSUS
D-PENYESUAIAN
Linear (DAK)
10. Masalah Pada Percepatan Penetapan
APBD
• Dana Perimbangan merupakan porsi terbesar dari
APBD
• Penetapan APBD harus menunggu penetapan alokasi
Dana Perimbangan pada APBN
• Penetapan APBD memerlukan penelaahan dari
propinsi, pusat
• Daerah yang baru selesai memilih Kepala Daerah,
memerlukan waktu untuk penyusunan RPJMD baru,
berdasarkan “visi-misi” Kepala Daerah baru
2013 Deddy S Bratakusumah, PhD 10
11. Masalah Pelaksanaan APBD
• Keterlambatan penetapan APBD
• Keterlambatan penunjukkan pengelola anggaran
• Khusus dana yang berasal dari DAK, harus menunggu
berbagai pedoman dan petunjuk dari K/L
• Pelaksanaan penunjukkan pelaksana
(konsultan/kontraktor) memerlukan waktu minimal
satu bulan
2013 Deddy S Bratakusumah, PhD 11
12. Pemecahan Masalah
• Perubahan (Revisi) berbagai peraturan perundangan
yang terkait dengan proses perencanaan dan
penganggaran pembangunan nasional
• Sinkronisasi penjadwalan yang terkait dengan proses
politik, proses perencanaan, dan proses pelaksanaan
pembangunan.
• Menerapkan secara konsisten prinsip “money follow
function”
2013 Deddy S Bratakusumah, PhD 12