Dokumen tersebut membahas tentang sistem pendidikan nasional Indonesia, termasuk komponen-komponen, proses, tujuan, dan hierarki profesi tenaga kependidikan. Dokumen ini juga membahas tentang peran lembaga pendidikan tinggi dalam mempersiapkan tenaga kependidikan serta beberapa problematika administrasi dan manajemen sekolah.
2. Arti dan Makna Pendidikan
Menurut Webster (New World Dictionary:1962) , pendidikan
adalah proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan,
keterampilan, pikiran, karakter , dst , khususnya lewat
persekolahan formal.
Di dalam dunia pendidikan tumbuh beberapa konsep
pendidikan, yaitu:
1. Pendidikan Informal
2. Pendidikan Formal
3. Pendidikan Non Formal
3. Pendidikan yang diharapkan menghasilkan SDM yang berkualitas global,
nasional dan regional membuat lembaga pendidikan mendesain
pendidikannya sehingga mampu menghasilkan SDM dengan kualitas
global, nasional dan regional. Adapun desain pendidikannya sebagai
berikut:
• Global atau internasional
1. Ilmuwan serta para pemikir aktif dalam bidang penelitian dan
pengembangan yang kompetitif pada tingkat global
2. Politisi, negarawan, diplomat, dsb setelah memperoleh ilmu pengetahuan
difasilitasi dengan berbagai kegiatan organisasi sampai pada taraf
internasional
3. Pengusaha seperti pedagang antar negara, ekspor, dan impor juga sektor
usaha lainnya mampu bersaing pada tingkat internasional
4. kesatria atau perwira yang mempunyai tingkat internasional baik
angkatan darat, laut, udara juga kepolisian
5. Agamawan atau ulama yang memiliki kewibawaan pada tingkat
internasional
4. • Nasional
1. Ilmuwan atau akademisi pada berbagai disiplin ilmu yang mengembangkan ilmunya di
berbagai perguruan tinggi maupun lembaga penelitian dan pengembangan pada instansi
pemerintah maupun swasta yang ada di seluruh Indonesia
2. Politisi, negarawan dsb, yaitu SDM yang menempati posisi eksekutif, legislatif, dan
yudikatif pada tatar nasional
3. Pengusaha seperti pedagang antarpulau, pabrik, industri, jasa, dan berbagai usaha lainnya
yang bertaraf nasional
4. Perwira tinggi dan perwira menengah pada semua angkatan dan Polri yang pada
pengembangan kariernya dapat sampai taraf internasional
5. Ulama sebagai pengawal moral bangsa pada tingkat nasional.
• Regional
1. Intelektual dan ilmuwan berbagai bidang keilmuwan yang berkiprah pada tingkat provinsi
dan kabupaten/kota
2. Politisi oada kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berkiprah di provinsi dan
kabupaten/kota
3. Pengusaha industri, jasa, pertanian, dan sektor lainnya pada tingkat provinsi dan
kabupaten/kota
4. Perwira pertama, menengah, dan tinggi yang berkiprah di provinsi dan kabupaten/kota
5. Ulama sebagai pengawal idiologi dan moral bangsa yang berkiprah di provinsi dan
kabupaten/kota.
5. Tujuan Pendidikan
1. Tujuan pendidikan nasional yang hendak dicapai
dalam sistem pendidikan yang berskala nasional
(UUSPN No. 20 Tahun 2003 pasal 3)
2. Tujuan institusional
3. Tujuan Kurikulum
4. Tujuan instruksional
6. Fungsi Pendidikan
Dalam UUSPN No. 20 tahun 2003 menegaskan
bahwa fungsi pendidikan adalah mengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradaban
bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa.
7. Sifat dan Produk Pendidikan
Menurut Konsorsium Ilmu Pendidikan (1991:4), sifat
pendidikan adalah:
1. Ilmu pendidikan mengkaji sendiri dan menghasilkan
konsep-konsep dasar, teori-teori tentang pendidikan seperti
belajar berbuat (learning by doing), belajar bebas, pendidikan
sepanjang hidup (longlife education), belajar mencapai
kemandirian
2. Menerapkan konsep-konsep, teori-teori yang dikembangkan
dakam ilmu-ilmu yang lain, seperti filsafat, psikologi,
sosiologi,dsb yang memang diperlukan baik untuk
memperkaya konsep/teori kependidikan yang ada maupun
untuk meningkatkan upaya rekayasa pendidikan.
8. Proses pengembangan teori-teori pada masing-masing
komponen inti pendidikan yang memerlukan bantuan teori-
teori dari ilmu-ilmu yang telah disebutkan pada sifat
pendidikan poin ke 2 menghasilkan sebuah produk yang sesuai
dengan ilmu-ilmu tersebut.
Sehingga dalam penyelenggaraannya produksi memiliki
beberapa fungsi, yaitu:
berhubungan secara signifikan dengan keberhasilan siswa dan
memiliki kemampuan bersaing dengan cara-cara yang sportif
dan bertanggung jawab (G. Molenkopt dan Donald Melville,
1956)
9. Sistem Pendidikan Nasional
Pendidikan sebagai usaha membantu peserta didik
mencapai kedewasaan, diselenggarakan dalam suatu
kesatuan organisasi, sehingga usaha yang satu dengan
lainnya saling berhubungan dan saling mengisi.
Mengacu pada fungsi dan tujuan pendidikan nasional
dapat dikemukakan unsur-unsur penting dalam sistem
pendidikan nasional, yaitu:
10. • Pertama, sistem pendidikan mempunyai satuan kegiatan
merupakann alat dan tujuan yang sangat penting
mencapai cita-cita nasional
• Kedua, sistem pendidikan nasional dilaksanakan secara
semesta, menyeluruh dan terpadu
• Ketiga, sebagai suatu sistem pendidikan nasional harus
dilihat sebagai keseluruhan unsur atau komponen dan
kegiatan pendidikan yang ada di nusantara yang saling
berkaitan satu sama lain dan saling menunjang dalam
pencapaian tujuan pendidikan nasional.
11. Pendidikan sebagai Suatu Sistem
• Sistem pendidikan nasional merupakan
perluasan dari pengertian “Sistem pengajaran
nasional” tertuang dalam Ayat 2 Pasal 31 UUD
1945
• Sistem pendidikan dapat dilihar dari dua sisi,
yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka
12. • Sistem tertutup menggambarkan suatu sistem yang tidak
membuka diri terhadap lingkungan dan juga tuntutan
masyarakat
• Sistem terbuka, memiliki beberapa ciri umum yaitu:
1. mengambil energi (masukan) dari lingkungan baik
internal maupun eksternal
2. mentranformasikan energi yang tersedia
3. memberikan hasil dan manfaat kepada lingkungan
4. sistem merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang
terus berlangsung
5. sistem harus bergerak melawan proses
entropi/kehancuran
6. masukan sistem tidak hanya hal-hal bersifat material,
tetapi juga berupa informasi yang pengambilannya bersifat
selektif dan balikannya merupakan balikan negatif
13. 5. sistem harus bergerak melawan proses
entropi/kehancuran
6. masukan sistem tidak hanya hal-hal bersifat
material, tetapi juga berupa informasi yang
pengambilannya bersifat selektif dan balikannya
merupakan balikan negatif
7. sistem dalam keadaan statis dan keseimbangan
intern (homostatis) yang dinamis
8. sistem bergerak menuju melakukan peranan-
peranan yang makin berdiferensiasi
9. sistem dapat mencapai keadaan akhir yang sama
dengan kondisi awal yang berbeda dengan cara-cara
pencapaian yang tidak sama
15. Komponen-komponen dalam Sistem
Pendidikan
• P. H. Coombs (1968) mengemukakan ada 12 komponen utama
sistem pendidikan, yaitu sebagai berikut:
1. Tujuan dan prioritas
2. Pelajar atau peserta didik
3. Manajemen
4. Struktur dan jadwal waktu
5. Isi bahan belajar
6. Guru dan pelaksana
7. Alat bantu belajar
17. Proses Pendidikan
• Proses pendidikan adalah proses dalam
mempengaruhi peserta didik supaya mampu
menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan
lingkungannya dan yang akan menimbulkan
perubahan pada dirinya sehingga berfungsi
sesuai kompetensinya dalam kehidupan
masyarakat
18. • Menurut fungsinya, proses pendidikan dapat
dibedakan dalam dua macam yaitu:
1. Proses manajerial pendidikan yang
menekankan pada proses terlaksananya fungsi-
fungsi kepemimpinan yang mencakup
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
2. proses operasional pendidikan yang
menekankan terlaksananya kegiatan belajar
mengajar dalam segala bentuk dan pendekatannya
yang berlangsung di ruang kelas, laboratorium,
perpustakaan dan tempat-tempat lain yang
dijadikan tempat kegiatan belajar dan mengajar
tertuju langsung pada pencapaian tujuan
19. Hierarkhi Profesi Tenaga
Kependidikan
Hierarkhi profesi tenaga kependidikan dapat
dilihat dari sisi kualifikasi latar belakang dan
tingkat pendidikan tenaga kependidikan itu,
dan kualifikasi untuk kerja profesionalnya.
Menurut mutu kemampuan untuk kerja
profesionalnya (yang berlatar tingkat
pendidikan dan pengalaman kerja), hierarkhi
tenaga kependidikan itu adalah:
20. 1. Tenaga profesional penuh, yaitu tenaga
kependidikan yang mampu memberikan sumbangan
terhadap sistem pendidikan, terutama dalam hal
wawasan, konsep, dan dasar implementasi yang
tajam dan komprehensif mengenai ikhwal
pendidikan
2. Tenaga pembaharu, yaitu tenaga kependidikan yang
mampu memberikan sumbangan, terutama dalam
bentuk komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan
sistem pendidikan
3. Tenaga kapabel, yaitu tenaga kependidikan yang
mampu memberikan sumbangan dalam bentuk
partisipasi yang mantap terhadap pelaksaan sistem
pendidikan.
21. Spektrum Tenaga Kependidikan
Spektrum tenaga kependidikan dengan kemungkinan
kedudukan dan kualifikasinya menurut Makmun
(1996:40) dapatt diidentifikasi sebagai berikut:
1. Tenaga pendidik
2. Tenaga manajemen (manajerial)
3. Tenaga penunjang teknis kependidikan
4. Tenaga peneliti
22. Pemersiapan Tenaga Kerja Kependidikan Melalui
LPTK
Kualifikasi tenaga kependidikan yang ingin
dihasilkan LPTK, meliputi:
1. Tenaga kependidikan yang bertugas di
lingkungan satuan pendidikan dasar dan
menengah
2. Tenaga kependidikan yang bertugas di
lingkungan LPTK dan noon LPTK
23. Sebagai lembaga pendidikan tinggi LPTK berfungsi:
1. Mengkoordinasikan upaya pendidikan langsung
atau melalui jurusan-jurusan yang dibawahinya,
dalam berbagai cabang ilmu dan bidang profesi yang
diselenggerakan oleh program studi pada masing-
masing fakultas
2. Menyediakan layanan langsung atau melalui
jurusan-jurusan yang dbawahinya, terhadap upaya
pendidikan yang diselenggarakan oleh program studi
3. Mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan
berbagai cabang ilmu dan profesi kependidikan
24. Teori Ilmu Pengetahuan dalam
Sturktur Ilmu Pendidikan
Teori-teori ilmu pengetahuan yang dapat digunakan
bidang keahlian struktur internal ilmu pendidikan ini
antara lain:
1. Filsafat, agar memahami ontologi, epistemologi,
dan aksiologi ilmu pendidikan)
2. Psikologi, agar memahami perilaku dan fenomena
psikhis dalam belajar
3. Sosiologi, agar memahami lingkungan sosial
masyarakat yang berkaitan dengan pendidikan
25. 4. Antropologi, agar mengenal ekstitensi anak
sebagai manusia yang berbudaya
5. Ekonomi, agar menghitung unit cost dan
anggaran yang diperlukan dalam pengelolaan
pendidikan juga dapat menghitung tingkat
pengembaliannya dakan bentuk penyediaan
sumber daya manusia
26. Problematika Administrasi dan
Manajemen Sekolah
• Team Working Sekolah
Berbagai penelitian yang berkaitan dengan keefektifan
sekolah menyimpulkan bahwa kelemahan utama
manajemen pendidikan adalah pada team working yang
tidak solid. Sehingga hal ini berimplikasi pada
lemahnya manajemen institusi. Tujuan dan target
menjadi tidak jelas, visi dan misi organisasi menjadi
tidak jelas, tujuan dan target berubah menjadi
pemenuhan keinginan pimpinan dan orang kepercayaan
saja yang berakibat pada mutu, yaitu rendahnya mutu
proses dilihat dari sudut manajemen dn rendahnya
kemampuan kompetisi dilihat dari layanan belajar dan
hasilnya.
27. • Kompleksitas Birokrasi Pendidikan
Seringkali perbaikan dan perawatan sarana dan
prasarana serta perlengkapan pendidikan yang
diajukan kepala sekolah kepada pemerintah
tidak ada respon dan penyelesaian yang
memadai dari pemerintah. Tidak adanya
keprofesionalan kependidikan juga bukan
berlatar belakang tenaga pendidikan pada
formasi pemerintahan membuat pendidikan
pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
tidak jelas atau kabur.
28. • Sekolah dalam Birokrasi Pemerintah
Rendahnya biaya pendidikan yang disediakan
negara pada negara berkembang menjadi alasan
klasik rendahnya kemampuan pemerintah
mendukung penyelenggaraan pendidikan yang
memenuhi kebutuhan sekolah yang sangat
mempengaruhi kualitas pendidikan. Kepala
sekolah hanya dianggap sebagai pelaksana teknis
dari unit kerja Dinas Pendidikan di provinsi atau
kabupaten/kota. Posisi kepala sekolah yang
gamang membuat tidak terlaksananya tugas
dengan optimal sehingga hal ini menjadi sebab
rendahnya mutu dan martabat pendidikan, juga
rendahnya kualitas SDM Indonesia.
29. • Kinerja Guru
Kinerja guru selama ini terkesan tidak optimal.
Guru melaksanakan tugasnya hanya sebagai
kegiatan rutin, ruang kreativitas.
Pengembangan kreativitas guru dianggap
membuang waktu dan biaya sehingga jarang
sekali digunakan. Penataran yang dilakukan
tidak memiliki hasil yang jelas. Institusi yang
membina kinerja guru dan tenaga
kependidikan pun tidak diketahui
kejelasannya.
30. • Kinerja Pengawas Sekolah
Hasil kerja pengawas sekolah yang melakukan
kunjungan diserahkan ke Dinas Pendidikan
kemudian disimpan dan diarsipkan. Ketika Dinas
Pendidikan menyusun rencana strategis hasil kerja
pengawas tidak menjadi bahan pertimbangan
yang penting untuk menyusun rencana kerja
selanjutnya sebagai upaya perbaikan mutu
pendidikan. Kinerja guru lebih banyak dinilai dari
aspek administratif sehingga motivasi guru untuk
melaksanakan tugas pedagogisnya menjadi
lemah.
31. • Manajemen Sekolah
Masalah yang dihadapi sekolah, antara lain:
1. Administrasi yang belum dibenahi dengan baik
2. Team working yang lemah
3. Kurangnya kelengkapan kearsipan sekolah
4. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap
pembangunan pendidikan di daerahnya
5. Kurangnya fasilitas dan kelengkapan belajar di
kelas
6. rendahnya kualitas SDM di beberapa daerah
32. 7. Kesibukan masyarakat terdidik di sekitar
sekolah dalam menjalankan aktivitas
8. Karang taruna sebagai wadah bagi pemuda
desa untuk mengembangkan kreativitas dalam
menunjang pembangunan desa.