2. UU NARKOTIKA NO 35/2009
LATAR BELAKANG
1961
Single Convention on
Narcotic Drugs
!
Masalah Kecanduan
narkotika merupakan
kejahatan serius dan
dihukum dengan
pidana penjara
Amandemen
Single
Convention
dengan
Protokol 1971
!
D i p e r l u k a n
T e r a p i &
Rehabilitasi
bagi pecandu
Narkotika
D e k l a ra s i Po l i t i k
mengenai prinsip -
prinsip dan panduan
d a l a m r a n g k a
m e n g u r a n g i
permintaan narkotika
1972
Amandemen Single
Convention dengan
Protokol 1971
!
Diperlukan Terapi &
Rehabilitasi bagi
pecandu Narkotika
1988
3. EXTENT OF DRUG USE
GLOBAL OVERVIEW
world drug report 2014
Tahun 2012, penylah guna narkoba di dunia sekitar
243 juta orang/prevalesi 5.2 % yang berumur 15-64.
peningkatan peredaran ATS dan Kultivasi opium
pada tahun 2013
Jumlah new psychoactive substances (NPS) yang beredar di
dunia mengalami peningkatan lebih dari 2x lipat dari tahun
2009-2013. Bulan Decemer 2013, jumlah NPS sebesar 348,
dari 251 substances ditahun sebelumnya
“…sekitar 183.000 orang atau
40% dari penduduk dunia yang
berumur 15-64 meninggal akibat
dampat menggunakan narkoba”
3
4. Pandangan!
Global!
Terhadap !
Penanaganan !
Permasalahan !
Narkoba
“Perang melawan narkoba
yang sudah dilaksanakan lebih
dari 40 tahun yg lalu oleh
Presiden NIXON dianggap
gagal oleh masyarakat dunia,
karena yang diperangi
penggunanya bukan cartelnya
Kita memiliki 40 tahun pengalaman dalam
perang melawan narkoba dengan pendekatan
hukum dan ternyata gagal,”
-Michael Wooldridge
(Mantan MENKES AUSTRALIA 2001)-
Masyarakat kurang bisa membedakan
mana yang tergolong sebagai korban /
sebagai victim, siapa-siapa yang
dikatakansebagai penjahat yang
melakukan kejahatan
- Presiden SBY-
Penegakan Hukum Yang Tidak
Mengintegrasikan Dengan Re-
Integrasi Sosial Terhadap
Pengguna,Menyebabkan
Mereka Menjadi Prajurit
Sindikat Narkotika
-Jose Mario Costa, 2009-
“Menuntut para penyalah guna dan
pecandu akan menghambur – hamburkan
sumber daya penegakan hukum, serta
mendorong timbulnya korupsi bagi penegak
hukum”.
-Justin B. Shapiro, Meksiko 2010-
Rintangan utama dalam strategi supply
reduction dalam menghadapihadapi
penyelundupan narkotika adalah tingginya
jumah uang yang beredar dan yang
dihasilkan dari bisnis narkoba. Uang
tersebut digunakan untuk “membeli”
petugas baik dalam maupun luar negeri
untuk mengamankan dalam proses
penanaman, produksi dan proses distribusi.
-David T. Courtwright, penulis buku War on drug 1993- 4
7. 1. menjamin ketersediaan
n a r k o t i k a u n t u k
kepentingan pelanyanan
k e s e h a t a n d a n / a t a u
pengembangan IPTEK;
2. mencegah, melindungi
d a n m e n y e l a m a t k a n
bangsa Indonesia dari
p e n y a l a h g u n a a n
narkotika;
3. memberantas peredaan
g e l a p n a r k o t i k a d a n
prekursor narkotika;
4. m e n j a m i n p e n g a t u r a n
upaya rehabilitasi medis
dan sosial bagi penyala
g u n a d a n p e c a n d u
narkotika.
7
Kebijakan
NASIONAL
Pasal 4
UU 35/2009
8. humanis keras
KEBIJAKAN
UNDANG - UNDANG
NARKOTIKA
NOMOR 35
TAHUN 2009
PENGGUNA DAN DALAM KEADAAN
KETERGANTUNGAN WAJIB
DIREHABILITASI
PENGGUNA NARKOBA DIANCAM
DENGAN HUKUMAN PENJARA 4 TAHUN
PENGGUNA NARKOBA DAPAT DIHUKUM
REHABILITASI
DIANCAM DENGAN HUKUMAN
MINIMUM 4 TAHUN
DAPAT DIJATUHI HUKUMAN
MAKSIMAL
ANCAMAN HUKUMAN BAGI PENEGAK
HUKUM YANG MENANGANI KASUS
NARKOBA APABILA TIDAK
MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA
DIPERBERAT DENGAN ANCAMAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
DAN DIBUKTIKAN DENGAN
PEMBUKTIAN TERBALIK
PENGGUNA NARKOBA YANG
MELAPORKAN DIRI TIDAK DITUNTUT
PIDANA
PENGGUNA NARKOBA SEDANG
MENJALANI PERAWATAN,, KEMUDIAN
KAMBUH KEMBALI SELAMA 2X
PERAWATAN TIDAK DITUNTUT PIDANA
9. Opium Consumption estimates for
the Netherlands ast Indies
(Indonesia) 1906/1907
Diperkirakan bahwa ada sekitar 660.000
pengguna opium (1,5% dari populasi) di
Hindia Belanda pada 1906-1907
(100 Years a Century of International Drug Control
UNODC)
!
! - 2008 ! ! ! = 1,99 % !
! - 2011! ! ! = 2,32 % = 2,2 % (Sekitar 4 Juta)!
! - 2013! ! ! = 2,56 %!
! - 2015! ! ! = 2,80 %!
Prevalensi Penyalah guna dan Pecandu
Narkotika cenderung meningkat
10. NO. PROVINSI
JUMLAH
PENDUDUK
PREVALENSI
(%)
JUMLAH PENYALAHGUNA
1. Aceh 3.024.300 2 60.486
2. Sumatera Utara 9.839.100 3 295.173
3. Sumatera Barat 3.309.500 1,4 46.333
4. Riau 4.787.564 2,1 100.539
5. Kepulauan Riau 1.045.136 4,3 44.941
6. Jambi 2.224.400 1,5 33.366
7. Sumatera Selatan 5.535.400 1,5 83.031
8. Bengkulu 1.377.600 1,4 19.286
9. Lampung 5.925.300 0,9 53.328
10. Bangka Belitung 793.000 1,6 12.688
11. Banten 8.233.400 2,1 172.901
12. DKI Jakarta 7.026.400 7 491.848
13. Jawa Barat 32.185.400 2,5 804.635
14. Jawa Tengah 23.376.700 1,9 444.157
15. DI Yogyakarta 2.593.000 2,8 72.604
16. Jawa Timur 27.189.100 2 543.782
11. NO. PROVINSI JUMLAH PENDUDUK PREVALENSI
(%)
JUMLAH PENYALAHGUNA
17. Kalimantan Barat 3.599.100 1,7 61.185
18. Kalimantan Selatan 2.685.700 1,7 45.657
19. Kalimantan Timur 2.512.400 3,1 77.884
20. Kalimantan Tengah 1.918.100 1,8 34.526
21. Bali 2.706.300 1,8 48.713
22. NTB 3.493.100 1,2 41.917
23. NTT 3.243.300 1,2 38.920
24. Sulawesi Selatan 6.055.602 1,9 115.056
25. Sulawesi Barat 619.498 1,8 11.151
26. Sulawesi tenggara 1.797.300 1,2 21.568
27. Sulawesi Tengah 2.032.700 1,8 36.589
28. Sulawesi Utara 1.728.900 2,1 36.307
29. Gorontalo 679.200 1,4 9.509
30. Maluku 1.022.100 1,9 19.420
31. Maluku Utara 730.600 1,7 12.420
32. Papua 1.591.329 0,8 12.731
33. Papua Barat 586.771 1,4 8.215
TOTAL 175.468.200 2,2 3.910.865
13. !
Pengungkapan telah dilakukan secara masive, barang bukti yang
disita cukup besar, tetapi relatif kecil dibandingkan yang beredar
NO# JENIS#
NARKOBA#
ESTIMASI#
KEBUTUHAN#
2011#
SITAAN#2011# %# PERKIRAAN#YG#
LOLOS#
%#
1.# Ganja# 487#ton# 245,2#ton# 50.4#%# 241,8#ton# 49,6#%#
2.# Shabu# 49.800#kg# 234,5#kg# 0,5#%# 49.565,5#kg# 99,5#%#
3.# Ekstasi# 148#juta#btr# 882.800#btr# 0,6%# 147.117.286#btr# 99,4%#
4.# Heroin# 1.870#.000#kg# 27.413#kg# 1,5%# 1.842,587#kg# 98,5%#
5.# Kokain# 33.000##grm# 176,17#grm# 0,6%# 32.823,83#grm# 99,4%#
14. Napi
pengggguna
18.905
11,57 %
tujuan pemidanaan tidak tercapai
OVERLOAD DI LAPAS
Berdasarkan)data)SMSLap)dan)SDP)Ditjenpas)Per))12)Agustus)2014;)
▪ Jumlah)Napi)&)Tahanan)di)seluruh)Indonesia:))164.066)orang.)
▪ Jumlah) Napi) dan) Tahanan) Narkoba) sebanyak) 67.786) orang) dengan)
penjabaran:)
✓jumlah)Napi)Narkoba)adalah)49.896)orang,)terdiri)dari:)
Produsen : 952 orang (1,91 %)
Bandar : 5.430 orang (10,89 %)
Pengedar : 22.092 orang (44,30 %)
Penadah : 2.490 orang (4,99 %)
Pengguna : 18.905 orang (37,91 %)
!
Jumlah Tahanan Narkoba adalah 20.137 orang.
42,85 % dari Napi &Tahanan seluruh Indonesia berlatar
belakang tindak pidana Narkoba. Di antara seluruh Napi
dan Tahanan, 11,57 % adalah narapidana pengguna.
!
16. DEKRIMINALISASI
Decriminalisation of drug possession or use can be
defined as …!
”removal of sanctions under criminal law, with
optional use of administrative sanctions, such as
the application of civil fines or court ordered
therapeutic responses”.!
-EMCDDA-
-
DEKRIMINALISASI
PENYALAH GUNA NARKOBA
17. ….dekriminalisasi Penyalah Guna adalah "pemilihan sanksi
rehabilitasi dari pada sanksi pidana penjara”.
!
Membawa, memiliki, menguasai, menggunakan narkotika
dengan jumlah tertentu untuk diri sendiri, merupakan perbuatan
melanggar hukum pidana, tetapi tidak dijatuhi sanksi pidana
penjara, melainkan sanksi untuk melaksanakan rehabilitasi.
Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkoba = TIDAK DIPENJARA
Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkoba = LEGALISASI/
DEKRIMINALISASI
PENYALAH GUNA NARKOBA
18. (1)Hakim yang memeriksa perkara Pecandu (Penyalah guna dan dalam
keadaan ketergantungan). Narkotika dapat:
a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani
pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika
Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak
pidana Narkotika; atau
b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan
menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi
jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana Narkotika.
(2)Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi
Pecandu (Penyalah guna dan dalam keadaan
ketergantungan) Narkotika sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa
menjalani hukuman.
PASAL
103
19. !
Hakim dapat memutus hukuman rehabilitasi jika Penyalah Guna tersebut
dalam keadaan ketergantungan (pecandu) terbukti bersalah
!
!
Hakim dapat menetapkan hukuman rehabilitasi jika penyalah guna dan
dalam keadaan ketergantungan (pecandu) Tidak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana
!
Masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman
!
!
!
!
!
pasal
103
20. Pasal
54
uu 35/2009
!
Pecandu Narkotika dan Korban
penyalahgunaan Narkotika wajib
menjalani rehabilitasi
medis dan rehabilitasi sosial
!
Pecandu ?
Orang yang menggunakan
a t au m e nya l a h g u n a ka n
narkotika dan dalam keadaan
ketergantungan baik secara
fisik maupun psikis.
Pecandu = Penyalah guna
(pengguna) dan dalam
keadaan ketergantungan.20
Korban penyalahgunaan narkotika ?
S e o r a n g ya n g t i d a k s e n g a j a
menggunakan narkotika karena
dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa,
d a n / a t a u d i a n c a m u n t u k
menggunakan narkotika.
Korban Penyalah guna = Pengguna
yang dibujuk, dipaksa, diperdaya,
ditipu.
21. !
(1) Setiap Penyalah Guna :
a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun
b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan,
c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 1 tahun
!
(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Hakim wajib memperhatikan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103
!
(3) Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dibuktikan atau terbukti sebagai
korban penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial
Pasal 127
uu 35/2009
22. Depenalisasi
ayat 2 !
Pecandu narkotika yang
belum cukup umur, telah
dilaporkan oleh orang atau
walinya sebagaimana
dimaksud dalam Ps 55 ayat
1 (wajib lapor ke pusat
kesehatan masyarakat,
Rumah Sakit, Rehabilitasi
yang ditunjuk oleh
pemerintah untuk
mendapatkan pengobatan)!
Tidak dituntut pidana
ayat 3 !
Pecandu narkotika yang
telah cukup umur
sebagaimana dimaksud
dalam Ps 55 ayat 2 (wajib
lapor ke pusat kesehatan
masyarakat, Rumah Sakit,
Rehabilitasi yang ditunjuk
oleh pemerintah untuk
mendapatkan pengobatan)!
yang sedang menjalanai
rehabilitasi medis 2 kali
masa perawatan dokter di
rumah sakit dan atau
“Perbuatan mengkonsumsi, (menggunakan, menguasai dan memiliki untuk diri sendiri)
adalah perbuatan melanggar pidana namun tidak dituntut pidana !
apabila melakukan kewajibannya”
PASAL
128
23. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi Daripada Dipenjara
Kesepakatan Bersama
Untuk Menyelamatkan Pengguna Narkotika
18
Koordinasi &
kerjasama
Pedoman teknis
Terlaksananya proses
rehabilitasi medis
dan/atau sosial di
tingkat penyidikan,
penuntutan,
persidangan dan
pemidanaan
Tujuan Peraturan Bersama
24. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi Daripada Dipenjara
Kesepakatan Bersama
Untuk Menyelamatkan Pengguna Narkotika
18
Koordinasi &
kerjasama
Pedoman teknis
Terlaksananya proses
rehabilitasi medis
dan/atau sosial di
tingkat penyidikan,
penuntutan,
persidangan dan
pemidanaan
Tujuan Peraturan Bersama
25. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi Daripada Dipenjara
Tim Asesmen Terpadu
Tugas!
Siapa !
Tim Asesmen Terpadu !
!
melakukan analisis medis, psikososial, analisas yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika atas
permintaan penyidik, terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan
peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika guna menentukan kriteria tingkat keparahan
penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika
ditangkap pada tempat kejadian perkara serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang
sebagaimana dimaksud.
a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog!
b. Tim Hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan
Kemenkumham, apabila penanganan tersangka melibatkan anak,
melibatkan Balai Pemasyarakatan
Tim Asesmen Terpadu diusulkan oleh masing - masing pimpinan instansi terkait di tingkat pusat,
Propinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala BNN, BNNP dan BNN Kab/kota
26. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi Daripada Dipenjara
Kriteria Keparahan kecanduan (Hasil Asesmen)
Ringan
(A)
:
penggunaan
coba-‐coba,
penggunaan
rekreasional,
penggunaan
situasional
Sedang
(B)
:
penggunaan
teratur
lebih
2
kali/minggu
baik
1
atau
lebih
jenis
Narkoba
Berat
(C)
:
penggunaan
seCap
hari,
pengguna
Narkoba
sunCk,
pengguna
dengan
komplikasi
medis
maupun
psikis
27. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi Daripada Dipenjara
Penyelamatan Pengguna Narkotika
Outcome
Indikator
Outcome
Mendorong
pengguna
narkoba
dan
keluarganya
secara
sukarela
melaporkan
diri
kepada
InsCtusi
Penerima
Wajib
Lapor
(IPWL)
untuk
memperoleh
perawatan
atau
rehabilitasi
sehingga
dapat
pulih
dan
Cdak
kambuh
kembali.
!
Mendorong
aparat
penegak
hukum
didalam
memproses
pengguna
narkoba
lebih
berorientasi
pada
penghukuman
rehabilitasi
(maatregel).
Meningkatnya
jumlah
Penyalah
Guna
dan/atau
Pecandu
Narkoba
memperoleh
perawatan
atau
rehabilitasi
medisdan
sosial,
selanjutnya
melalui
Program
Pasca
Rehabilitasi
mantan
Penyalah
Guna
dan/atau
Pecandu
Narkoba
selama
2
(dua)
tahun
Cdak
kambuh
kembali.
!
Meningkatnya
jumlah
Tersangka
dan/atau
Terpidana
yang
mengikuC
Program
Rehabilitasi,
dilanjutkan
Program
Pasca
Rehabilitasi.
29. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi Daripada Dipenjara
Penanganan Asesmen Pengguna Narkotika
Penyalah(
Guna(
Narkoba(
Asesmen(
Coba(
Pakai(/(
Teratur(
Pakai((A)(
• Wajib(Lapor(
• Intervensi(Singkat(
• Konseling(individu(
• Psikoedukasi(
keluarga(
(
Pecandu(
(sunEk(dan(
non(sunEk)(
B(dan(C(
Rawat(Jalan(
Rawat(Inap(
Addic%on(Severity(Index((:((
Penggunaan(bermasalah/(perlu(
rehabilitasi(bila(penggunaan(
seminggu(2(kali(atau(lebih(
30. Penyalah guna/
Pecandu narkotika Tertangkap
BB dibawah indikator
kriteria SEMA 04/2010
Ps. 111, 112, 113, 114 saja !
atau !
di Jo. Ps 127
Pasal Pengedar,
diputus penjara
Lapas Isinya
pengguna Narkotika
18 ribu pengguna narkoba ada di Lapas!
(Agustus 2014)
Ps. 111, 112, 113, 114 saja atau!
di Jo. Ps 127
Bebas
Fakta dalam persidangan tidak sesuai dengan
dakwaan
Hakim
? PENYIDIK
Dikonstruksikan
pasal berlapis
PENUNTUT
UMUM
Tuntutan pidana
penjara
Rehabilitasi
atas
permintaan
keluarga
Tsk ?
Ditahan
Proses penanganan
penyalah guna Narkoba
sebelum Terbentuknya
Tim Asesmen Terpadu
31. Tidak
ditahan
Penyalah guna/
Pecandu narkotika Tertangkap
BB dibawah
indikator kriteria!
Perber
Ps. 127 !
plus rekomendasi tim
asesmen
Putusan
Rehabilitasi !
Ps. 127
Hakim
PENYIDIK
Dimintakan
asesmen oleh
penyidik
PENUNTUT
UMUM
Tuntutan pidana
ditempatkan
rehabilitasi
Proses penanganan
penyalah guna Narkoba
32. 16 Wilayah
Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi Daripada Dipenjara
Rencana Pilot Project
Kick off !
26 Agustus!
2014
Aceh!
RSJ Mataram
Palembang!
RSUP.M Hoesain-
RSJ.Ernaldi Bahar Jambi!
RSJ.Jambi
Kota
Padang!
RSJ.Sa’anin-
RSUD M
Batam!
RSUD Embung
Fatimah-Balai
Rehab Batam
Jak-Sel!
Puskesmas
Tebet-Babes
Lido
Bogor!
Babes Lido
Tangsel!
Rs Fatmawati-
PKM Ciputat-
Babes Lido
Semarang!
PKM Poncol-
RSUP dr.
Kariadi
Surabaya !
Rsj Menur
Seleman!
Pansos Pamadi
Putra
Makassar!
Rs Wahidin-
Babes Baddoka
Samarinda!
Rs Atmahusada-
Babes Samarinda
Banjarmasin!
Rsj Sambang
Lihum
Ambon!
RSKD Prof
Maluku
Pontianak!
Rsj Sungai
Bangkokng-Rs
Wisma Sirih
pelaksanaan pilot project
di 16 wilayah pada tanggal 26 Agustus 2014
40. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi Daripada Dipenjara
“Mereka sudah kehilangan masa lalu dan masa kini nya, !
Jangan Sampai mereka kehilangan masa depannya”!
!
-Presiden Republik Indonesia-!
Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
41. Pengguna Narkoba Lebih Baik Direhabilitasi Daripada Dipenjara
Seorang pengguna Narkoba, Cenderung
Mengajak Pengguna BARU!