Dokumen tersebut membahas tentang good governance yang mencakup pengertian, latar belakang, unsur-unsur, dan agenda pelaksanaannya. Good governance didefinisikan sebagai pemerintahan yang baik dengan proses dan hasil yang memenuhi standar, serta partisipasi masyarakat. Unsur-unsur utamanya meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, rule of law, partisipasi, dan responsivitas. Agenda pelaksanaannya terkait aspek politik,
3. Kesimpulannya good governance adalah
pemerintahan yang baik dalam standar proses
dan hasil-hasilnya, semua unsur perintahan
bisa bergerak secara sinergis, tidak saling
berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat
dan terlepas dari gerakan-gerakan anarkis yang
dapat mengahambat proses pembangunan.
4. Latar belakang
Istilah good governance muncul di Indonesia pasca
runtunya rezim Orde Baru dan bergulirnya gerakan
reformasi, pada awal 1990-an.
Pemikiran tentang good governance pertama kali
dikembangkan oleh lembaga dana internasional seperti
World Bank, UNDP dan IMF dalam rangka menjaga dan
menjamin kelangsungan dana bantuan yang diberikan
kepada negara sasaran bantuan. Karena itu good
governance menjadi isu sentral dalam hubungan lembaga-
lembaga multirateral tersebut dengan negara sasaran.
5. Jika ditarik lebih jauh, lahirnya wacana good governance berakar
dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada praktik
pemerintahan, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Penyelenggaraan urusan publik yang bersifat sentralistis, non-
partisipatif serta tidak akomodatif terhadap kepentingan publik,
telah menumbuhkan rasa tidak percaya dan bahkan antipati kepada
rezim pemerintahan yang ada. Masyarakat tidak puas dengan
kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai
penyelenggara urusan publik. Beragam kekecewaan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan tersebut pada akhirnya melahirkan
tuntutan untuk mengembalikan fungsi-fungsi pemerintahan yang
ideal.
6. Unsur Utama Good Governance
(1) akuntabilitas (accountability).
(2) transparansi (transparency).
(3) keterbukaan (openess).
(4) aturan hukum (rule of law).
(5) Partisipasi (participation).
(6) Responsive (responsiveness).
(7) Kesetaraan (equite).
(8) Efiktivitas (effectivenness) dan
Efisiensi (eficiency).
(9) visi strategis (strategic vision).
7. Akuntabilitas merupakan suatu istilah yang diterapkan untuk
mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk
tujuan dimana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara
ilegal. Dalam perkembangannya, akuntabilitas digunakan juga bagi
pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program.
Dari beberapa pengertian dapat dikemukakan bahwa akuntabilitas adalah
merupakan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya
dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media
pertanggungjawaban secara periodik.
1. Akuntabilitas (Accountability)
8. Trasparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan
yang diambil oleh pemerintah. Transparansi lebih mengarah pada
kejelasan mekanisme formulasi dan implementasi kebijakan, program
dan proyek yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah. Dengan adanya
transparansi maka pemerintah menunjukan kinerjanya sebagai tolak
ukur dan informasi bagi masyarakat di pemerintahan.
2. Transparansi (transparency)
Keterbukaan (openess) mengacu kepada terbukanya kesempatan
bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap
pemerintah yang dinilainya tidak transparan. Pemerintah yang baik
adalah pemerintah yang bersifat terbuka dalam menerima kritik dan
masukan dari berbagai pihak, serta dalam memberuikan data ataupun
informasi bagi masyarakat sebagai bahan untuk melakukan penilaian
atas jalannya pemerintahan.
3. Keterbukaan (openess)
9. Prinsip rule of law diartikan bahwa adanya jaminan kepastian
hukum dan rasa kadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik
yang dibuat, dan dilaksanakan. Karenanya, setiap kebijakan publik dan
peraturan perundang-undangan harus selalu dirumuskan, ditetapkan
dan dilaksanakan berdasarkan prosedur baku yang telah melembaga
dan diketahui oleh masyarakat umum, serta memiliki kesempatan untuk
mengevaluasinya.
4. Prinsip rule of law
10. 5. Partisipasi
Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga
masyarakat dalam pengambilan keputusan. Bentuk keikutsertaan
dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul
dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif.
6. Responsive
Asas responsif adalah bahwa pemerintah harus tanggap
terhadap persoalan-persoalan masyarakat secara umum. Pemerintah
harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya, bukan menunggu
masyarakat menyampaikan aspirasinya, tetapi pemerintah harus
proaktif dalam mempelajari dan mengalisa kebutuhan-kebutuhan
masyarakat.
11. 7. equity
Asas kesetaraan dan keadilan adalah kesamaan dalam
perlakuan dan pelayanan publik.Pemerintah harus bersikap dan
berprilaku adil dalam memberikan pelayanan terhadap publik tanpa
mengenal perbedaan kedudukan, keyakinan, suku, dan kelas sosial.
8. efisiensi dan efektivitas
Efisiensi yaitu Meningkatnya kesejahteraan dan nilai tambah dari
pelayanan masyarakat, berkurangnya penyimpanan pembelanjaan,
berkuragnya bianya operasioanal pelayanan dan mendapatkan ISO
pelayanan.
12. Eviktivitas: Meningkatnya masukan dari masyarakat terhadap
penyimpangan (Kebocoran, Pemborosan, Penyalahgunaan wewenang
dan sebagainya) melalui media massa dan berkurangnya pentimpangan
9. visi strategis
Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi
masa yang akan datang. Tidak sekedar memiliki agenda strategis untuk
masa yang akan datang, seseorang yang memiliki jabatan publik atau
lembaga profesional lainnya, harus memiliki kemampuan menganalisa
persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang
dipimpinnya.
13. Apa dasar hukum Good Governance di
Indonesia?
1. Keputusan Menpan no 81/Kep/M/M.Pan/7/1993 tentang pedoman umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
2. Instruksi Presiden RI tahun 1995 tanggal 6 Maret 1995 tentang
Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur kepada
Masyarakat
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 25 tahun 1998 tentang Pelayanan
Perijinan satu atap di daerah.
4. Keputusan Menko Was Bang Pan No 56/MK/WASPAN/6/98 tanggal 1
Juni 1998 tentang Langkah Nyata Memperbaiki Pelayanan Masyarakat
Sesuai dengan Aspirasi Reformasi
5. UU no 25 tahun 2000 tentang Propenas yang mempertegas bahwa
pelayanan publik sbg salah satu program nasional yang hrs dilaksanakan
tahun 2000-2004
6. UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
14. Karakteristik dasar good
governance
Diakuinya semangat pluralisme.
Pluralisme bertujuan mencerdaskan umat melalui perbedaan
konstruktif dan dinamis, dan merupakan sumber dan motivator
terwujudnya kreativitas yang terancam keberadaannya jika tidak
terdapat perbedaan.
Tingginya sikap toleransi
toleransi dapat diartikan sebagai sikap suka mendengar dan
menghargai pendapat dan pendirian orang lain.
Tegaknya prinsip demokrasi.
Demokrasi bukan sekedar kebebasan dan persaingan, demokrasi
juga merupakan suatu pilihan untuk bersama-sama membangun
dan memperjuangkan perikehidupan warga dan masyarakat yang
semakin sejahtera.
15. Ada tiga pilar good governance adalah sebagai berikut:
Pemerintah berperan dalam mengarahkan, memfasilitasi
kegiatan pembangunan. pemerintah juga memiliki peran
memberikan peluang lebih banyak kepada masyarakat dan
swasta dalam pelaksanaan pembangunan.
Swasta berperan sebagai pelaku utama dalam pembangunan,
menjadikan saham sektor non pertanian sebagai penggerak
pertumbuhan ekonomi wilayah, pelaku utama dalam menciptakan
lapangan kerja, dan kontributor utama penerimaan pemerintah
dan daerah.
Masyarakat berperan sebagai pemeran utama dalam proses
pembangunan, perlu pengembangan dan penguatan
kelembagaan agar mampu mandiri dan membangun jaringan
dengan berbagai pihak dalam melakukan fungsi produksi dan
fungsi konsumsinya, serta perlunya pemberdayaan untuk
meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas produksinya
17. Agenda politik
perlu dilakukan pembaharuan politik yang menyangkut masalah-masalah
penting seperti amandemen UUD 1945, mendukung terwujudnya good
governance seperti pemilihan presiden langsung, memperjelas susunan dan
kedudukan MPR dan DPR, kemandirian lembaga peradilan, kemandirian
kejaksaan agung dan penambahan pasal-pasal tentang hak asasi manusia.
Agenda ekonomi
Krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak
teratasi akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh.
Mengingat begitu banyak permasalahan ekonomi di Indonesia, perlu
dilakukan prioritas-priotitas kebijakan.
18. Agenda sosial
Salah satu agenda ini adalah memperbaiki masalah sosial yang sedang dihadapi. Oleh
karena itu masyarakat bersama pemerintah harus melakukan tindakan pencegahan
terhadap daerah lain yang menyimpan potensi konflik. Bentuk pencegahan terhadap
kekerasan komunal dapat dilakukan melalui; memberikan santunan terhadap mereka
yang terkena korban konflik, mencegah berbagai pertikaian vertikal maupun horizontal
yang tidak sehat dan potensial mengorbankan kepentingan bangsa dan mencegah pula
segala bentuk anarki sosial yang terjadi di masyarakat.
Agenda hukum
Hukum merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Kekurangan atau
kelemahan sistim hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara
keseluruhan. Dapat dipastikan, good governanance tidak akan berjalan mulus di atas
sistim hukum yang lemah. Oleh karena itu penguatan sistim hukum atau reformasi hukum
merupakan kebutuhan mutlak bagi terwujudnya good governance.
19. Struktur organisasi dalam good
governance
Memelihara kesadaran yang tinggi akan
urgensi
Penyusunan pranata organisasi
Perubahan struktur organisasi
24. 24
1
PAJAK
PROYEK, BELANJA BARANG & JASA
PENGHASILAN
PENGHASILAN
PAJAK PENGHASILAN
KONSUMSI
INVESTASI
DAN
TABUNGAN
PEMBIAYAAN
MASYARAKAT DUNIA USAHAPEMERINTAH
ALIRAN DANA MAKRO, PEREKONOMIAN TANPA VIRUS KORUPSI
25. 25
2
ALIRAN DANA MAKRO - BANYAK BOCOR . . . .
KARENA KORUPSI DAN KECURANGAN
PAJAK
PROYEK, BELANJA BARANG & JASA
KONSUMSI
KONSUMSI BERLEBIHAN
INVESTASI
DAN
TABUNGAN
PEMBIAYAAN
PENGHASILAN RESMI
PENGHASILAN RESMI
PAJAK PENGHASILAN
PERMAINAN
OKNUM
BOCOR
BOCOR
TIDAK
KENA
PAJAK
BOCOR
PENGHASILAN
INFORMA L
PENGHASILAN
FORMAL
MASUK KANTONG
PRIBADI, KELOMPOK,
ATAU GOLONGAN
MASYARAKAT DUNIA USAHAPEMERINTAH
BOCOR
DARI
TRANSAKSI
B 2 B
MARK UP
BIAYA
INVESTASIBOCOR
51
2
3
4
26. Sebab-sebab Korupsi
Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri
sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal
yang sifatnya kompleks.
Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal
pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa
berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi
seseorang untuk melakukan korupsi
27. Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP)
1. Aspek Individu Pelaku
a. Sifat tamak manusia
b. Moral yang kurang kuat
c. Penghasilan yang kurang mencukupi
d. Kebutuhan hidup yang mendesak
e. Gaya hidup yang konsumtif
f. Malas atau tidak mau kerja
g. Ajaran agama yang kurang diterapkan
28. 2. Aspek Organisasi
a) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan
b) Tidak adanya kultur organisasi yang benar
c) Sistim akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah
yang kurang memadai
d) Kelemahan sistim pengendalian manajemen
e) Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam
organisasi
29. 3. Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada
a) Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi
Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat.
b) Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi
c) Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi
d) Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa
dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif
e) Aspek peraturan perundang-undangan
