Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan, pelaksanaan, dan roadmap peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Secara garis besar dijelaskan mengenai sumber-sumber pendapatan desa, prinsip pengaturan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta tahapan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, dan pemantauan dana desa.

1. disampaikan oleh:
MENTERI KEUANGAN RI
pada acara:
RAKORNAS PEMBANGUNAN DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
Jakarta, 23 Desember 2014
KEBIJAKAN, PELAKSANAAN DAN ROAD MAP PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI APBN
1

2. 2
OUTLINE
KEBIJAKAN DANA DESA DALAM UU NO.6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
3
KEBIJAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
(PP No. 60 Tahun 2014)
3
2
1
3
ROADMAP PEMENUHAN DANA DESA3
PENGANGGARAN
PENGALOKASIAN
PENYALURAN
PENGGUNAAN
PELAPORAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

3. 3
OUTLINE
3
1
1
3
3
KEBIJAKAN DANA DESA DALAM UU NO.6
Tahun 2014 TENTANG DESA1

4. DASAR HUKUM
PP 60 Tahun 2014
Tentang Dana Desa
yang bersumber
dari APBN
UU No 6 Tahun 2014
Tentang Desa
PP 43 Tahun 2014
Tentang Peraturan
Pelaksanaan
UU No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa
Rapermen tentang :
a. Pemilihan Kepala Desa
b. Pengelolaan Keuangan
Desa
c. Peraturan Desa
d. Musyawarah Desa
e. Pembangunan Desa
RPMK Mengenai
Tatacara
pengalokasian,
Penyaluran,
Penggunaan,
Pemantauan dan
Evaluasi Dana Desa

5. POKOK-POKOK KEUANGAN DAN SUMBER
PENDAPATAN DESA MENURUT UU NO 6 TAHUN 2014 (1)
5
KEUANGAN DESA [Pasal 71 ayat (1) dan (2)] :
• Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta
segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban desa.
• Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud menimbulkan pendapatan, belanja,
pembiayaan, dan pengelolaan desa.
PENDAPATAN DESA [Pasal 72 Ayat (1)] :
Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) terdiri dari:
1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong
royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten/kota;
5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

6. POKOK-POKOK
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (2)
6
 Pengelolaan keuangan Desa [Pasal 72, 73, dan 75]:
a. Pengelolaan keuangan Desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah;
b. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa
dan melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang
ditunjuk;
c. Pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa ditetapkan dalam APB Desa;
d. APB Desa ditetapkan dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan
Permusyaratan Desa;
 Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh Kepala Desa kepada [Pasal
27]:
a. Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan;
b. Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
 Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang
disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah [Pasal 74].

7. 7
Pendapatan asli Desa
Lain-lain
Pendapatan
yang sah
hibah dan
sumbangan
pihak ketiga
1
5
6
7
bantuan
keuangan dari
APBD
Prov/Kab/Kota
3
2
4
Alokasi APBN :
• Dari realokasi anggaran
pusat berbasis desa
• 10% dari dan diluar
dana transfer ke
daerah secara
bertahap
Bagian dari PDRD
kabupaten/kota
• Paling sedikit 10%
Alokasi Dana Desa (ADD)
• Paling sedikit 10% dari dari
dana perimbangan yang
diterima kab/kota dikurangi
DAK
• Pemerintah dapat menunda
dan/atau mengurangi dana
perimbangan jika kab/kota
tidak mengalokasikan ADD
SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA

8. Anggaran bersumber dari APBN
• Anggaran bersumber dari APBN diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat ditransfer melalui
APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai:
• Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersumber dari belanja pusat dengan
mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan [Pasal 72 Ayat
(2)].
• Besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan diluar
dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap [Penjelasan Pasal 72 Ayat (2)].
Anggaran bersumber dari APBD Prov/Kab/Kota
• Bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota paling sedikit 10%
(sepuluh perseratus) dari PDRD [Pasal 72 Ayat (3)];
• Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus [Pasal 72 Ayat
(4)];
• Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota [Pasal 72 Ayat (1)]
PENDAPATAN DESA DARI APBN DAN APBD
8
1. Penyelenggaraan pemerintahan;
2. Pembangunan;
3. Pemberdayaan masyarakat;
4. Kemasyarakatan.

9. Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan
Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18):
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
b. kewenangan lokal berskala desa antara lain
tambatan perahu, pasar desa, tempat
pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi
lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni
dan belajar, perpustakaan desa, embung desa
dan jalan desa.
PRINSIP PENGATURAN PENDANAAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (1)
Money follows function
Penyelenggaraan pemerintahan desa menganut
asas desentralisasi dan tugas pembantuan
Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi
kewenangan desa (desentralisasi) didanai dari dan
atas beban APBDes (keuangan desa)
Penyelenggaraan pemerintahan sesuai asas
tugas pembantuan (tugas yang diperbantukan),
didanai oleh tingkat pemerintahan yang
menugaskan (APBN, APBD Provinsi, dan/atau
APBD Kab./Kota)
Pasal 22
Penugasan dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/
Kota kepada Desa meliputi:
• Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
• Pelaksanaan Pembangunan Desa;
• Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
• Pemberdayaan masyarakat Desa.
9
Azas Desentralisasi Azas Tugas Pembantuan

10. PRINSIP PENGATURAN PENDANAAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (2)
Kewenangan
berdasarkan hak asal
usul
Kewenangan lokal
berskala Desa
Kewenangan yg
ditugaskan Pemerintah,
Pemda Provinsi atau
Pemda Kab./Kota
Kewenangan lain yg
ditugaskan Pemerintah,
Pemda Provinsi atau
Pemda Kab./Kota sesuai
ketentuan
1
2
3
4
Kewenangan
Diatur dan
diurus oleh
Desa
Pelaksanaan
Diurus oleh
Desa
(berdasarkan
penugasan dari
Pemerintah,
Pemda Provinsi
atau Pemda
Kab./Kota
1. Pendapatan Asli Desa,
terdiri atas hasil usaha,
hasil aset, swadaya dan
partisipasi, gotong
royong, dan lain-lain
pendapatan asli Desa;
2. Alokasi APBN;
3. Bagian dari hasil Pajak
Daerah dan Retribusi
Daerah Kab./Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang
merupakan bagian dari
dana perimbangan yang
diterima Kab./Kota;
5. Bantuan keuangan dari
APBD Provinsi dan
APBD Kab./Kota;
6. Hibah dan sumbangan
yang tidak mengikat
dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan
Desa yang sah.
Hak asal-usul : merupakan warisan yg
masih hidup dan prakarsa Desa atau
prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan
perkembangan kehidupan masyarakat
Kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa
yang telah dijalankan oleh Desa atau
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa
atau yang muncul karena perkembangan
Desa dan prakarsa masyarakat Desa
Cakupan Kewenangan
• Penugasan meliputi penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.
• Penugasan disertai biaya:
Pemerintah
Pemda Prov
Pemda Kab/kota
Pendanaan

11. PENGANGGARAN DANA DESA
DALAM APBN 2015
Pool Dana Transfer ke Daerah
o Pemberdayaan Masyarakat Desa
o Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan
Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang
Aman, Sehat
o Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat
o Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
o Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada
o Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan
Sarana Pertanian
Alokasi dari PDN
Belanja Pusat K/L Berbasis Desa
Realokasi belanja
Pusat berbasis
desa
o Pengentasan kemiskinan/pemberdayaan
masyarakat (PNPM)
o Infrastruktur Desa
o Pertanian
Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Pasal 18) terkait
dengan (Pasal 19) :
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
b. kewenangan lokal berskala desa antara lain:
• tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan
terpadu, sanggar seni dan belajar, perpustakaan desa, embug desa dan jalan desa
11
Dana Desa (earmarked)

12. IMPLIKASI UU NOMOR 6 TAHUN 2014
12
 PEMERINTAH PUSAT :
1. Menyiapkan peraturan pelaksanaan berupa PP, Peraturan menteri yang
menangani desa, Peraturan Menteri Keuangan tentang Dana Desa yang
Bersumber Dari APBN, pedoman umum perencanaan dan pengelolaan keuangan
desa.
2. Melakukan re-alokasi belanja K/L untuk program berbasis desa ke Dana Desa;
3. Melakukan pelatihan kepada apparat pemda dan apparat desa;
4. Melakukan pendampingan kepada desa;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi.
 PEMERINTAH DAERAH
1. Menyiapkan Perda APBD yang menampung penerimaan Dana Desa dan alokasi
Dana Desa dari APBN, ADD, bagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Menyiapkan peraturan bupati/walikota tentang pembagian Dana Desa dari APBN
ke masing-masing Desa;
3. Menyiapkan pelatihan kepada aparat desa;
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Dana Desa;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Desa.

13. 13
2
3
KEBIJAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN (PP
No. 60 Tahun 2014)
2
PENGANGGARAN
PENGALOKASIAN
PENYALURAN
PENGGUNAAN
PELAPORAN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
OUTLINE

14. 14
PENGANGGARAN DANA DESA
 Besaran alokasi anggaran dari APBN yg peruntukannya langsung ke desa
ditentukan 10% dari dan diluar dana transfer ke daerah (on top) secara
bertahap;
 Alokasi APBN bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program
yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.
Belanja pusat yang berbasis desa harus direalokasi untuk memenuhi
kebutuhan anggaran Dana Desa;
Hasil realokasi anggaran 2015:
1. Program PNPM Mandiri Perdesaan (Kemendagri)
2. SPAM Perdesaan dan PPIP (Kemen PU)
Rp.9.066.200.000000
(pagu APBN 2015)

15. PENGALOKASIAN DANA DESA MENURUT PP 60/2014
15
 Jumlah Desa saat ini tercatat sebanyak 74.045 Desa;
 Dalam rangka pengalokasian Dana Desa, jumlah Desa ditetapkan berdasarkan
Permendagri.
Alokasi DD per Kab./Kota = Jumlah Desa x
Rata-rata Dana Desa per Provinsi

16. VARIABEL DAN BOBOT
PERHITUNGAN DANA DESA
VARIABEL
BOBOT
KETERANGANPer
Kab/Kota
Per
Desa
Jumlah Penduduk 30% 30% • Alokasi kab./kota menggunakan Data Dasar Perhitungan DAU
• Alokasi per-Desa oleh kab./kota menggunakan data dari BPS
• Angka kemiskinan Desa adalah persentase rumah tangga
pemegang “Kartu Perlindungan Sosial”.
Luas Wilayah 20% 20%
Angka Kemiskinan 50% 50%
Tingkat Kesulitan
Geografis
IKK IKG
 Data IKK per kab/kota (indeks kemahalan konstruksi) yang
digunakan adalah data yang digunakan dalam penghitungan
DAU (data tersedia setiap tahun dan telah mencerminkan
kesulitan geografis);
 IKG (indeks kesulitan geografis) per desa ditetapkan oleh kepala
daerah, berdasarkan faktor (1)ketersediaan pelayanan dasar;
(2)kondisi infrastruktur;(3)transportasi; dan (4)komunikasi desa
ke kabupaten/kota.
Jumlah Desa Berdasarkan Permendagri
Catatan:
Untuk tahap awal, dalam rangka membantu daerah dalam mengalokasikan Dana Desa ke setiap Desa, IKG Desa
Tahun 2015 ditetapkan oleh Pemerintah (TNP2K) berikut pedoman penyusunannya.

17. 1. Disparitas Dana Desa antar desa berdasarkan penghitungan
formula PP 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari APBN, sangat tinggi.
2. Perlu menambah pagu Dana Desa melalui APBNP mengingat
pagu Dana Desa yang dianggarakan untuk tahun 2015 masih
relative kecil (1,5%) dari transfer ke daerah (sesuai usulan
dan kesepakatan dengan DPR).
3. Penyaluran Dana Desa perlu dilaksanakan secara lebih awal
agar dapat digunakan oleh Desa secara lebih optimal sesuai
dengan perencanaan dalam APBDes, sehingga penyaluran
Dana Desa tahap ketiga yang semula dilaksanakan pada
bulan November dimajukan menjadi bulan Oktober (sesuai
usulan dan kesepakatan dengan DPR).
17
HAL-HAL YANG MENDASARI PERLUNYA REVISI PP 60/2014

18. Page  18
PAGU DANA
DESA APBN
90% ALOKASI
DASAR
90%
PERUBAHAN PENGALOKASIAN DANA DESA
DALAM REVISI PP 60/2014
PAGU DANA
DESA
KABUPATEN/
KOTA
10% FORMULA
25% X JML PENDUDUK
35% X JML PENDUDUK MISKIN
20% X LUAS WILAYAH
20% X IKK
25% X JML PENDUDUK
35% X JML PENDUDUK MISKIN
20% X LUAS WILAYAH
20% X IKK
10% FORMULA
90% ALOKASI
DASAR
PAGU DANA
DESA SETIAP DESA

19. PENYALURAN DANA DESA
PEMERINTAH PUSAT
(Mekanisme Transfer APBN)
PEMERINTAH KAB/KOTA
(Mekanisme Transfer APBD)
KPA DJPK
Menerbitkan SPM
1
KPPN Jakarta II selaku
Kuasa BUN
Menerbitkan SP2D
2
Bank Operasional
Melaksanakan Transfer
DD ke Kab/Kota
(dari RKUN ke RKUD)
3
Pemerintah Kab/Kota
Melaksanakan Transfer
DD ke Desa
(dari RKUD ke RKUDes)
4
19
REKENING
KAS DESA
5

20. Dilakukan oleh Menteri Keuangan c.q Dirjen PK
Persyaratan :
 peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan
penetapan besaran Dana Desa;
 peraturan daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan
 laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
Persyaratan :
 APB Desa.
 Laporan realisasi pengggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
Dilakukan oleh bupati/walikota
Pereodisasi :
 Tahap I : 40% Minggu II Bulan April
 Tahap II : 40% Minggu II Bulan Agustus
 Tahap III : 20% Minggu II Bulan November
Pereodisasi :
 Tahap I : 40%
 Tahap II : 40% 7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah
 Tahap III : 20%
DARI RKUN
KE RKUD
DARI RKUD
KE RK DESA
PENYALURAN DANA DESA

21.  Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
Desa sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dalam RPJMDes,
RKPDes, dan APBDes;
 Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak termasuk prioritas dapat dilakukan
sepanjang kebutuhan untuk pemenuhan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat telah terpenuhi;
 Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas harus mendapatkan
persetujuan bupati/walikota;
 Persetujuan bupati/walikota diberikan pada saat evaluasi terhadap Rancangan Peraturan
Desa tentang APB Desa;
 Dalam memberikan persetujuan, bupati/walikota memastikan bahwa pengalokasian
Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas
telah terpenuhi.
 Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
 Kementerian/lembaga teknis terkait dan kabupaten/kota dapat melakukan
pendampingan pelaksanaan Dana Desa.
21
PENGGUNAAN DANA DESA
Catatan: sesuai dengan penjelasan UU No.6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan untuk :
1. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
2. meningkatkan kualitas hidup manusia serta
3. penanggulangan kemiskinan

22. PELAPORAN DANA DESA
PEMERINTAH
PUSAT
PEMERINTAH
KAB/KOTA
PEMERINTAH
DESA
PELAPORAN JENIS LAPORAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN
Desa ke kab/kota Semester I
Semester II
Minggu IV bulan Juli TA berjalan
Minggu IV bulan Januari TA berikutnya
Kab/kota ke Pusat Tahunan Minggu ke IV bulan Maret TA berjalan
Realisasi
Penggunaan
1
Realisasi
Penyaluran
2
Realisasi
Penyaluran dan
Konsolidasi
Penggunaan
4
Konsolidasi
Realisasi
Penggunaan
3
22

23. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
(oleh Pusat)
a. penerbitan peraturan bupati/walikota
mengenai tata cara pembagian dan
penetapan besaran Dana Desa setiap Desa;
b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke
rekening kas Desa;
c. laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan
penggunaan Dana Desa.
PEMANTAUAN
EVALUASI
a. penghitungan pembagian besaran Dana
Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota
b. realisasi penggunaan Dana Desa.

24. PEMANTAUAN DAN EVALUASI
(oleh bupati/walikota)
 Dilakukan terhadap SiiLPA Dana Desa
 Jika terdapat SiLPA yang tidak wajar :
 meminta penjelasan kepada Kepala Desa
 meminta aparat fungsional untuk melakukan
pemeriksaan.
 Jika terdapat penyimpangan bupati/walikota
mengurangi Dana Desa yang bersangkutan
sebesar Dana Desa yang tidak digunakan
 Pengurangan di laporkan ke Dirjen Perimbangan
Keuangan
 Dirjen PK akan mengurangi Dana Desa
KabupatenKota yang bersangkutan pada TA
berikutnya
PEMANTAUAN
EVALUASI

25. KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
ROADMAP DANA DESA
2015-2019

26. Peta Daerah Provinsi, Kab/Kota, dan Desa
No Pulau ∑ Prov ∑ Kab ∑Kota ∑ Desa
Luas Wilayah
(km2)
Jumlah
penduduk
(jiwa)
1 Sumatera 10 120 34 22.910 480.793,28 56.874.456
2 Jawa 6 84 29 22.481 129.438,28 139.846.727
3 Bali & Nusa Tenggara 3 37 4 4.560 73.070,48 14.579.150
4 Kalimantan 5 47 9 6.486 544.150,07 15.535.884
5 Sulawesi 6 70 11 8.635 190.166,67 19.984.495
6 Maluku 2 17 4 2.255 78.896,53 3.047.430
7 Papua 2 40 2 6.718 418.707,68 4.957.892
Jumlah 34 415 93 74.045 1.915.222,99 254.826.034

27. Peta Sebaran Desa Per Provinsi
Aceh
6474
Sumut
5389
Sumbar
880
Bengkulu
1341
Kepri
275
Jambi
1398
Riau
1592
Babel
309
Sumsel
2817
Lampung
2435
Banten
1238
Jateng
7809
Jabar
5319
DIY
392
Jatim
7723
Bali
634
NTB
995
NTT
2931
Kalbar
1908
Kalteng
1434
Kalsel
1864
Kaltim
833
Kaltara
447
Gorontalo
657
Sulut
1491
Sulteng
1838
Sulbar
576
Sulsel
2253
Sultra
1820
Malut
1064
Maluku
1191
Papua
5090
PaBar
1628
Jumlah Desa
74.045
(Kemendagri)

28. Roadmap Dana Desa
RAPBN-P
2015
2016
2017
2018
2019
28
Dana Desa (DD):
Rp19.066,2M
Rata-rata DD per Desa:
Rp 257,4 juta
ADD:
Rp33.430,8 M
Bagi Hasil PDRD:
Rp2.091,1 M
TOTAL= Rp54.589,0M
Rata2 perdesa:
Rp737 juta
Dana Desa (DD):
Rp44.250,37 M
Rata-rata DD per Desa:
Rp597,6juta
ADD:
Rp35.606,0M
Bagi Hasil PDRD:
Rp2.412,4 M
TOTAL= Rp82.268,8M
Rata2 perdesa:
Rp1.111,0 juta
Dana Desa (DD):
Rp74.233,78M
Rata-rata DD per Desa:
Rp1.002,4 juta
ADD:
Rp39.125,87M
Bagi Hasil PDRD:
Rp2.733,8M
TOTAL= Rp116.083,53M
Rata2 perdesa:
Rp1.568,0 juta
Penggunaan:
- Sesuai kewenangan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala desa
- Open menu dg prioritas utk
mendukung program pembangunan &
pemberdayaan masyarakat desa
melalui pembangunan infrastruktur
dasar desa
- Tdk dapat digunakan utk penghasilan
tetap Kades dan Perangkat Desa
Perencanaan:
- APBDes
- RKP Des
Pedoman Pelaksanaan;
Pendampingan;
Pengembangan Database
Target Keberhasilan
Penggunaan:
- Sesuai kewenangan hak asal
usul dan kewenangan lokal
berskala desa
- Open menu dg prioritas utk
mendukung program
pembangunan &
pemberdayaan masyarakat
desa melalui pembangunan
infrastruktur dasar desa
- melalui pembangunan
infrastruktur dasar Desa
- Tdk dapat digunakan utk
penghasilan tetap Kades dan
Perangkat Desa
Perencanaan:
- APBDes
- RKP Des
- RPJM Des
Penggunaan:
- Sesuai kewenangan hak
asal usul dan kewenangan
lokal berskala desa
- Open menu dg prioritas utk
mendukung program
pembangunan &
pemberdayaan masyarakat
desa melalui
pembangunan infrastruktur
dasar desa
- Tdk dapat digunakan utk
penghasilan tetap Kades
dan Perangkat Desa
Perencanaan:
- APBDes
- RKP Des
- RPJM Des
Penggunaan:
- Sesuai kewenangan hak
asal usul dan kewenangan
lokal berskala desa
- Open menu dg prioritas utk
mendukung program
pembangunan &
pemberdayaan masyarakat
desa melalui pembangunan
infrastruktur dasar desa
- Tdk dapat digunakan utk
penghasilan tetap Kades
dan Perangkat Desa
Perencanaan:
- APBDes
- RKP Des
- RPJM Des
Pedoman Pelaksanaan;
Pendampingan;
Pengembangan Database:
Target Keberhasilan
Penggunaan:
- Sesuai kewenangan hak asal
usul dan kewenangan lokal
berskala desa
- Open menu dg prioritas utk
mendukung program
pembangunan & pemberdayaan
masyarakat desa melalui
pembangunan infrastruktur dasar
desa
- Tdk dapat digunakan utk
penghasilan tetap Kades dan
Perangkat Desa
Perencanaan:
- APBDes
- RKP Des
- RPJM Des
Pedoman Pelaksanaan;
Pendampingan;
Pengembangan Database:
Target Keberhasilan
Dana Desa (DD):
Rp88.622,892M
Rata-rata DD per Desa:
Rp 1.196,8 juta
ADD:
Rp43.300,6M
Bagi Hasil PDRD:
Rp3.055,3M
TOTAL= Rp134.978,857M
Rata2 perdesa:
Rp1.823,0juta
Dana Desa (DD):
Rp103.723,92M
Rata-rata DD per Desa:
Rp 1.400,8 juta
ADD:
Rp45.799,8 M
Bagi Hasil PDRD:
Rp3.376,7M
TOTAL=
Rp152.900,53M
Rata2 perdesa:
Rp2.065,0 juta
Jumlah Desa
74.045

29. 2019
2018 Penggunaan;
Perencanaan;
Pedoman Pelaksanaan:
- Perbup/Perwali
Pendampingan Pemda
- Fasilitator dari Pemda
(rata-rata 1 fasilitator = 4
desa)
Pengembangan Database:
- Rekonsiliasi dan
validitasi data dengan
penyedia data (BPS, BIG,
Kemdagri, KemdesPDT)
- Koord: KemdesPDT
Target keberhasilan
(fokus Monev):
- Tersusunnya RKP Des
dan APBDes
- Laporan realisasi dan
penggunaan sesuai dg
aturan
- Terbentuknya desa2
unggulan disetiap
kab/kota (min 40% dari
jumlah Desa)
2017 Penggunaan;
Perencanaan;
Pedoman Pelaksanaan:
- Perbup/Perwali
Pendampingan Pemda
- Fasilitator dari Pemda
(rata-rata 1 fasilitator = 4
desa)
Pengembangan Database:
- Rekonsiliasi dan validitasi
data dengan penyedia data
(BPS, BIG, Kemdagri,
KemdesPDT)
- Koord: KemdesPDT
Target keberhasilan
(fokus Monev):
- Tersusunnya RKP Des
dan APBDes
- Laporan realisasi dan
penggunaan sesuai dg
aturan
- Terbentuknya desa2
unggulan disetiap
kab/kota (min 30% dari
jumlah Desa)
2016 Penggunaan;
Perencanaan;
Pedoman Pelaksanaan:
- Perbup/Perwali
Pendampingan Pusat :
- Fasilitator (rata-rata 1
fasilitator = 4 desa)
Pelatihan Aparatur:
- Training 74.045 aparat
Desa
Pengembangan
Database:
- Rekonsiliasi dan validasi
data dengan penyedia
data (BPS, BIG, Kemdagri,
KemdesPDT)
- Koordinator : Kemdes
PDT
Target keberhasilan
(fokus Monev):
- Tersusunnya RKP Des dan
APBDes
- Laporan realisasi dan
penggunaan sesuai dg
aturan
- Terbentuknya desa2
unggulan disetiap
kab/kota (min 20% dari
jumlah Desa)
2015 Penggunaan;
Perencanaan;
Pedoman Pelaksanaan:
- Perbup/Perwali
Pendampingan Pusat:
- Fasilitator (rata-rata 1
fasilitator = 4 desa)
Pelatihan Aparatur:
- Training 74.045 aparat
Desa
Pengembangan
Database:
- Rekonsiliasi dan validasi
data dengan penyedia
data (BPS, BIG,
Kemdagri, KemdesPDT)
- Koordinator : Kemdes
PDT
Target keberhasilan
(fokus Monev):
- Tersusunnya RPJM Des,
RKP Des, APBDes
- Laporan realisasi dan
penggunaan sesuai dg
aturan
- Terbentuknya desa2
unggulan disetiap
kab/kota (min 10% dari
jumlah Desa)
Penggunaan;
Perencanaan;
Pedoman Pelaksanaan:
- Permen (alokasi,
penyaluran, penggunaan
dan monev)
- Perbup/Perwali
(pembagian/alokasi
Dana Desa perDesa);
Pendampingan Pusat:
- Fasilitator eks-PNPM
- Fasilitator baru
- Pelatihan fasilitator baru
Pelatihan Aparatur:
- TOT /Training for Master
Trainer 418 aparat
kab/kota
- Training 74.045 aparat
Desa
Pengembangan
Database:
- Koordinasi dengan
penyedia data (BPS, BIG,
Kemdagri, KemdesPDT)
Target keberhasilan:
- Tersusunnya RKP Des
dan APBDes
- Laporan realisasi dan
penggunaan dana sesuai
Roadmap Dana Desa

30. Roadmap Alokasi Dana Desa TA 2015 - 2019
URAIAN
2015 2016 2017 2018 2019
APBN RAPBN-P APBN APBN APBN APBN
Transfer ke Daerah 637.975,1 650.975,1 680.775,0 738.545,1 805.662,6 853.694,8
% Dana Desa 1,42% 2,93% 6,50% 10,05% 11,00% 12,15%
Dana Desa (miliar) 9.066,2 19.066,2 44.250,37 74.233,78 88.622,892 103.723,92
Rata-rata per desa
(juta)
122,4 257,4 597,6 1.002,4 1.196,8 1.400,8
Alokasi Dana Desa-
ADD (miliar) 33.430,8 33.430,8 35.606,0 39.125,8 43.300,6 45.799,8
Bagi Hasil PDRD (miliar)
2.091,1 2.091,1 2.412,4 2.733,8 3.055,3 3.376,7
Total (DD+ADD+BH
PDRD) 44.589,0 54.589,0 82.268,8 116.083,53 134.978,857 152.900,53
Rata-rata per desa
(juta)
603,0 737,0 1.111,0 1.568,0 1.823,0 2.065,0
Keterangan:
1. Alokasi Transfer ke Daerah TA 2016-2019 berdasarkan Medium-Term Budget Framework
2. Dari 508 kab/kota, yang mempunyai Desa sebanyak 419 kab/kota.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 10% dari DAU dan DBH dan bagian hasil PDRD sebesar 10% dihitung berdasarkan jumlah
kab/kota yang memiliki Desa.
4. Jumlah Desa berdasarkan data dari Kemendagri per 19 Des 2014 sebanyak 74.045 Desa, dan diasumsikan s.d. tahun 2019
tidak bertambah.
Sumber Anggaran :
 Realokasi belanja pusat yang berbasis desa pada kementerian teknis/lembaga pemerintah non-kementerian.
 Alokasi on top berasal dari realokasi pos belanja negara berdasarkan kemampuan keuangan Negara.

31. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Gd Radius Prawiro Lantai 9,
Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710
Telp. 021-345 2579 Faks: 021-345 2579
Website: www.djpk.depkeu.go.id
E-mail : dbhpajak@yahoo.com