2. “The price of
corruption is
poverty”.
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KERANGKA PEMAPARAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 2
KERANGKA
PEMAPARAN
1. Latar belakang
2. Peran mahasiswa
3. Pentingnya
Pendidikan Anti-
Korupsi
4. Program Pendidikan
Anti-Korupsi
3. 1. LATAR BELAKANG
Upaya DIKTI Dalam Pembentukan
Karakter Bangsa
• Deklarasi Mengawal Perwujudan
Empat Pilar Kebangsaan
• Deklarasi Anti Menyontek dan Anti
Plagiat
• Pendidikan Karakter Bangsa
• Pendidikan Anti-korupsi
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 3
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
5. Korupsi di Indonesia
• Korupsi adalah kejahatan luar biasa
(extra ordinary crime) dengan
dampak buruk yang luar biasa pula.
• Korupsi di Indonesia sudah sangat
mengkhawatirkan dan berdampak
buruk pada hampir seluruh sendi
kehidupan.
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 5
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
7. NO HUMAN DEVELOPMENT
INDEX - UN 2009
SCORE
1 NORWAY 0.971
66 MALAYSIA 0.829
92 CHINA 0.772
109 TURKMENISTAN 0.739
110 PALESTINIAN AUTORITY 0.737
111
INDONESIA 0.734
112 HONDURAS 0.732
182 NIGER 0.340
NO CORRUPTION PERSEPTION
INDEX – TI 2009
SCORE
1 NEW ZEALAND 9.6
2 DENMARK 9.3
3 SINGAPORE 9.2
56 MALAYSIA 4.5
79 CHINA 3.6
111
INDONESIA 2.8
111 DJIBOUTI 2.8
180 SOMALIA 1.1
IPM 2009 IPK 2009
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 7
8. Pemberantasan Korupsi
• Pemberantasan korupsi terdiri dari
Penindakan dan Pencegahan.
• Upaya Pemberantasan Korupsi
belum menunjukkan hasil yang
optimal dan oleh karena itu perlu
ditingkatkan.
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 8
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
9. Strategi Pemberantasan Korupsi
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 9
PP 71 TH 2000
Pemberantasan korupsi
adalah serangkaian
tindakan untuk mencegah
dan memberantas TPK
melalui upaya koordinasi,
supervisi, monitor,
penyelidikan –
penyidikan – penuntutan
dan pemeriksaan di
sidang pengadilan dengan
peran serta masyarakat.
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
10. Kita semua harus menjadi
Subjek Pemberantasan Korupsi
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 10
Aparat
Pemerintah
Sektor
Swasta
Masyarakat
Mahasiswa
Good Corporate Governance
Anti bribe
Peran Serta
Tidak Permisif
Clean
Government &
Good
Governance
PP 71 Th. 2000:
Peran serta
masyarakat adalah
peran aktif
perorangan,
Ormas, atau LSM
dalam pencegahan
dan
pemberantasan
tindak pidana
korupsi.
Komitmen Semua Pihak termasuk Perguruan Tinggi
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
11. 1. PERAN MAHASISWA
• Pemberantasan korupsi (terutama
Pencegahan) perlu melibatkan peran
serta masyarakat , termasuk
mahasiswa.
• Mahasiswa mempunyai potensi besar
untuk menjadi agen perubahan dan
motor penggerak gerakan anti korupsi.
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 11
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
12. Peran Mahasiswa
Dalam Pemberantasan Korupsi
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 12
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
1. Menjaga diri dan komunitas mahasiswa
bersih dari korupsi dan perilaku koruptif.
2. Membangun dan memelihara gerakan anti
korupsi.
13. Peran Mahasiswa
Dalam Pemberantasan Korupsi
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 13
•Pendidikan Anti Korupsi
•Pendidikan Karakter
•Kampanye Ujian Bersih
Pencegahan
•Gagasan - Ide
•Metode Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
•Mengangkat Isu Korupsi
Lokal-Nasional ke Media
Opini •Pressure Group
•Kampanye Anti-Korupsi
Gerakan Moral
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
14. PENCEGAHAN
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 14
Pendidikan Anti Korupsi
• Mewajibkan Pemimpin Mahasiswa
untuk Mengikuti Pendidikan Anti
Korupsi
• Mendorong adanya Pendidikan
Anti Korupsi di Kampus
• Mengadakan Seminar Anti-Korupsi
• Adanya Materi Pendidikan Anti-
Korupsi di Kaderisasi Mahasiswa
Kampanye Ujian Bersih
• Pembuatan Media Prograganda
(Baliho, Spanduk, dan Poster)
• Pembuatan Media On-line untuk
mengkampanyekan Ujian Bersih
• Menanamkan Nilai Kejujuran/Ujian
Bersih di Kaderisasi Mahasiswa
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
15. Contoh
Pencegahan
Deklarasi Anti
Nyontek Mahasiswa
Baru ITB Tahun 2009
Dideklarasikan oleh 3.300
mahasiswa baru di hadapan
Rektor dan Ketua KPK pada
tanggal 13 Agustus 2009
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 15
17. OPINI
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 17
Gagasan / Ide
• Memperbanyak opini mengenai kasus
korupsi ke media
• Membuat Bunga Rampai (buku)
mengenai Anti-Korupsi
• Membuat audiovisual interaktif terkait
anti-korupsi
Metode Pencegahan Korupsi
• Gagasan untuk pencegahan korupsi
sejak dini (PAUD, SD, SMP, SMA)
• Membuat Korps Anti Korupsi di Tingkat
Universitas
• Adanya Tata Etika dan Norma diantara
Mahasiswa
Mengangkat Isu Korupsi Lokal-Nasional
• Mahasiswa diharapkan dapat lebih
peka dan siaga menanggapi isu
Korupsi lokal yang terjadi
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
18. OPINI
• Advokasi dan Pengawalan
Penyusunan Anggaran serta
pelaksanaan pembangunan di
daerah / nasional
• Gerakan moral untuk
mendorong pemerintah
menindaklanjuti kasus korupsi
yang terjadi
• Sebagai kelompok
penyeimbang bagi gerakan
yang mendukung koruptor
• Mendorong Penguatan institusi
KPK sebagai lembaga
pemberantasan korupsi yang
kredibel, kokoh, dan transparan
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 18
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
19. Pentingnya Pendidikan Anti-
korupsi
Peran serta mahasiswa dalam upaya
pemberantasan korupsi akan maksimal
jika mahasiswa:
• memahami pengetahuan tentang
korupsi dan upaya pemberantasannya
• menerapkan nilai-nilai anti korupsi
dalam dirinya.
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 19
Dapat dicapai melalui pendidikan
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
20. Peran Warga Masyarakat
Membangun Komunitas Anti-
korupsi
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 20
Warga Masyarakat
harus memahami ttg apa
yang dimaksud dengan
KORUPSI
Lingkungan Keluarga
Lingkungan Masyarakat
MENGENALI DAN MEMAHAMI
KORUPSI
MENCEGAH DIRI SENDIRI
MENCEGAH ORANG LAIN
Pendidikan Anti-korupsi
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
21. Program pendidikan Anti-
korupsi
• Materi anti-korupsi telah diajarkan di beberapa
PT (contoh : MK Sosiologi Korupsi)
• MoU KPK dengan beberapa PT sejak tahun
2006 (UNIKA Soegijapranata, UNNES, dll)
• Universitas Paramadina, matakuliah wajib sejak
2008.
• ITB, matakuliah pilihan, sejak 2009.
• Beberapa PT menyisipkan materi PAK ke dalam
matakuliah tertentu.
• Beberapa PT telah melakukan PAK dalam
bentuk sosialisasi / kampanye / seminar.
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 21
PAK di Beberapa Perguruan Tinggi
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
22. Program pendidikan Anti-
korupsi
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 25
VISI
MISI
Terwujudnya Generasi Muda Indonesia
Berkarakter Bersih Korupsi
• Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa
terhadap bahaya korupsi
• Meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap bahaya
korupsi
• Meningkatkan peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi
• Melakukan PENDIDIKAN & PENGAJARAN ANTI KORUPSI
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
23. Tujuan Mata Kuliah Pendidikan
Anti-korupsi
• Membangun budaya anti korupsi di
kalangan mahasiswa dengan:
• Memberikan pengetahuan tentang korupsi
dan pemberantasannya
• Menanamkan nilai-nilai anti korupsi
• Menyiapkan mahasiswa sebagai agent of
change bagi kehidupan bermasyarakat dan
bernegara yang bersih dan bebas dari
korupsi.
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 26
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
24. Standar Kompetensi
1. Mahasiswa mampu mengenali dan
memahami korupsi (individual
competence).
2. Mahasiswa mampu mencegah diri
sendiri agar tidak melakukan korupsi.
3. Mahasiswa mampu mencegah orang
lain untuk tidak melakukan korupsi.
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 27
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
25. Bentuk Perkuliahan Pendidikan
Anti-korupsi
• Penyampaian materi oleh dosen
• Pemutaran film dan diskusi
• Tugas (disesuaikan dengan kekhasan
Perguruan Tinggi)
• Observasi / Karya tulis / Karya teknologi
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 28
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
26. Struktur Perkuliahan Pendidikan
Anti-korupsi
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 29
Kuliah
PAK
Kuliah
oleh
Dosen
Kuliah
Umum
Film &
Diskusi
Tugas
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
27. Contoh Tugas di Universitas
Paramadina
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 30
“Come on......show us your best
report!!”
We distribute this poster in our
the campus; encouraging
students to write their best
report.
“....The best report will be
published, in collaboration with
Benny and Mice (a famous
Indonesia’s cartoonists)....”
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
28. Materi Dasar Pendidikan Anti-
korupsi
1. Pengertian Korupsi
2. Faktor Penyebab Korupsi
3. Dampak Masif Korupsi
4. Nilai dan Prinsip Anti Korupsi
5. Upaya Pemberantasan Korupsi
6. Gerakan, Kerjasama dan Instrumen
Internasional Pencegahan Korupsi
7. Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan
Perundang-undangan Indonesia
8. Peran Mahasiswa Dalam Gerakan Anti Korupsi
Pengantar Pelatihan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 31
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
