Jasa appraisal asset untuk seluruh indonesia. Telp 0813801 63185 / 087884 302987, klik: http://www.dpkonsultan.com/jasa-appraisal-asset-konsultan-revaluasi-asset-jasa-konsultan-revaluasi-asset-kantor-jasa-penilai-publik-kjpp-tarif-pajak-penghasilan/

1. Jasa penilai asset
Sejak tahun 1970-an pemerintah mengeluarkan ketentuan terkait dengan pengelolaan aset,
akan tetapi sampai sekarang manajemen aset kita masih terpuruk, masih dalam proses
pembenahan, artinya belum sampai kepada tahap dimana setiap saat pimpinan dapat
memantau keberadaan aset di bawah penguasaannya secara cepat dan akurat. Hal ini terbukti,
diantaranya bahwa belum seluruhnya unit kerja dalam suatu instansi telah melakukan
inventarisasi aset, sehingga otomatis nilai aset secara keseluruhan tidak diketahui yang pada
akhirnya penyajian di dalam Laporan Keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya.
Kondisi seperti ini terjadi hampir seluruhnya pada instansi yang memiliki aset besar seperti
Departemen Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Kementerian lainnya yang pada
umumnya mempunyai ratusan unit kerja dibawahnya.
Aset diperoleh dari pengadaan barang melalui mekanisme APBN atau APBD yang menjadi cikal
bakal penyajian aset di Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Memasuki tahun ke
empat sejak LKPP diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 2004, opini Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) belum beranjak dari Disclaimer atau Tanpa Memberikan Pendapat.
Dari berbagai alasan inti tentang konsideran BPK memberikan pendapat seperti tersebut di atas
salah satunya terkait dengan tidak terinventarisasinya aset pemerintah pusat dan pemerintah
daerah secara transparan. Jadi, bagaimana sebenarnya manajemen aset bisa mengatasi
kondisi ini sehingga aset dapat tercatat dan terpelihara dengan baik melalui manajemen aset
yang memadai?.
Aggaran tahunan
Anggaran tahunan sering sekali menjadi sesuatu yang tidak dapat ditawar khususnya di
pemerintahan yang khusus melakukan inventarisasi semua asset2 ini, apakah itu seharusnya di
lakukan setiap tahun? Atau ada solusi lain?. Apakah setiap tahun diperlukan jasa appraisal untuk
melakukan audit asset untuk dapat terkontrol nilai, kondisi serta keberadaannya?.
Apabila kita melihat dari sudut konsultan, tidaklah penting di lakukan inventarisasi atau audit
asset di lakukan setiap tahunnya, cukup dilakukan pertiga tahun sekali atau bisa lebih, caranya
bagaimana?. Misalnya, Organisasi bias saja melakukan inventarisasi semua asset terlebih
dahulu dalam bentuk gambar dan keterangan tentang lokasi asset, tahun di beli, berapa nilainya
sekarang, status surat (dokumen) dan siapa yang bertangungjawab menjaga juga
mengontrolnya, lalu semuanya dimasukkan dalam sebuah softwhere yang berbasis WEB.

2. Untuk detailnya tentang audit asset, jasa penilai tanah dan bangunandi Indonesia, silahkan
menghubungi kami:
DP konsultan
www.dpkonsultan.com
Email : info@dpkonsultan.com
Telp : 021 92795135
Mobile: 081380163185 I 087884302987
Gedung STC Senayan, Lt 4, Ruang 31-34
Jl. Asia afrika pintu IX – gelora senayan-jakarta pusat