Dokumen tersebut membahas tentang pungli/gratifikasi dan korupsi. Ia menjelaskan definisi pungli, gratifikasi, dan korupsi menurut pandangan berbagai ahli. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai teori tentang korupsi dan kriminalisasi tindak pidana korupsi dalam undang-undang Indonesia dengan berbagai sanksi pidananya.

1. PUNGLI/GRATIFIKASI/PENYALAHGUNAAN
JABATAN = KORUPSI ?
OLEH :
SIGID SUSENO
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI
BANDUNG
2016

2. PUNGLI …
 PUNGLI = PUNGUTAN LIAR
 GRATIFIKASI = PEMBERIAN DALAM ARTI
LUAS meliputi pemberian uang, barang,
rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma,
dan fasilitas lainnya.
PUNGLI/GRATIFIKASI = KORUPSI ?

3. PENGERTIAN KORUPSI
 SECARA HARFIAH KORUPSI : KEBUSUKAN,
KEBURUKAN, KEBEJATAN, KETIDAKJUJURAN,
DAPAT DISUAP, TIDAK BERMORAL,
PENYIMPANGAN DARI KESUCIAN
 SERINGKALI DISAMAKAN DENGAN PENYUAPAN

4. PENGERTIAN ...
 Black’s Law Dictionary
 menunjuk pada bribery atau extortion :
“an act done with an inten to give some
advantage inconsistence with official duty and
the right of others. The act of an offical or
fiduciary person who unlawfully and
wrongfully uses his station or character to
procure some benefit for himself or for
another person, contrary to duty and the
rights of others”

5. PENGERTIAN ...
 SYED HUSSEIN ALATAS
 MASALAH KORUPSI : TRANS-SISTEMIK
ARTINYA KORUPSI TERDAPAT DALAM
SEMUA SISTEM SOSIAL : FEODAL,
KAPITALIS, KOMUNIS, SOSIALIS, DLL.
 DEFINISI KORUPSI JUGA DAPAT KITA
TEMUKAN BAIK DARI PERSPEKTIF
MORAL, EKONOMI, POLITIK, SOSIAL,
BUDAYA, DAN TENTUNYA HUKUM

6. PENGERTIAN...
 Perspektif moral, korupsi : segala sesuatu
yang merusak moral atau yang
mencerminkan kerusakan moral. Tindakan
korupsi adalah tindakan yang menjauh dari
yang baik, dari yang ideal.
 Perspektif ekonomi, korupsi : pembayaran
atau pengeluaran yang mengangkangi aturan
hukum yang berlaku.

7. PENGERTIAN ...
 Perspektif politik, korupsi :
penyalahgunaan kekuasaan publik
(politik) untuk memperoleh keuntungan
pribadi.
 Huntington, korupsi : perilaku menyimpang
dari public officer atau para pegawai dari
norma2 yang diterima dan dianut oleh
masyarakat dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan2 pribadi (Perspektif
sosial)

8. PENGERTIAN ...
 Secara sederhana korupsi didefinisikan
sebagai menyalahgunakan kekuasaan/
kepercayaan untuk kepentingan pribadi
 Dalam berbagai pandangan para pakar
mengasosiasikan korupsi dengan
penyalahgunaan jabatan publik

9. TEORI TENTANG KORUPSI
 G. Jack Bologna : teori GONE :
 G = Greek
 O = Opportunity
 N = Need
 E = Exposure

10. TEORI ...
 Robert Klitgaard dkk. : C = M + D – A
 C = Corruption
 M = Monopoly power
 D = Discression by officials
 A = Accountability

11. LATAR BELAKANG PENGATURAN TPK
 MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DAN
PEREKONOMIAN NEGARA
 MENGHAMBAT PEMBANGUNAN NASIONAL
 PELANGGARAN THD HAK-HAK SOSIAL DAN
EKONOMI MASYARAKAT SECARA LUAS
 ANCAMAN THD PRINSIP2 DEMOKRASI

12. TIPOLOGI TINDAK PIDANA KORUPSI
 Tindak pidana korupsi murni
 Tindak pidana penyuapan
 Tindak pidana penggelapan
 Tindak pidana pemerasan dalam jabatan
 Tindak pidana gratifikasi
 Tindak pidana berkaitan dg pemborongan,
leveransir, dan rekanan
 Percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat;
 Tindak pidana menghambat atau menghalangi
proses peradilan (obstruction of justice).

13. KRIMINALISASI KORUPSI
Pasal 2
 Secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara
 Pidana penjara seumur hidup minimal 4 th;
maks. 20 th dan denda minimal 200 jt;
maks. 1 M
 Pidana mati : TPK dilakukan dalam keadaan
tertentu

14. KRIMINALISASI …
Pasal 3
 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara
 Pidana penjara seumur hidup/min. 1 th; maks. 20 th
dan/atau denda min. 50 jt; maks. 1 M

15. KRIMINALISASI ...
 Pasal 4
 Pengembalian kerugian keuangan
negara atau perekonomian negara tidak
menghapuskan dipidananya pelaku
tindak pidana

16. KRIMINALISASI …
Pasal 5
 Memberi/menjanjikan sesuatu kpd
PN/Penyelenggara Negara dg maksud supaya
PN/Penyelenggara Negara tsb berbuat/tidak
berbuat sesuatu dlm jabatannya, yg bertentangan
dg kewajibannya.
 Memberi sesuatu kpd PN/Penyelenggara Negara
krn/berhubungan dg sesuatu yg bertentangan dg
kewajiban, dilakukan/tidak dilakukan dlm
jabatannya
 PN/Penyelenggara Negara yg menerima
pemberian/janji (bandingkan dg Ps 12 a & b)
 Pidana penjara min. 1 th; maks. 5 th dan/atau
denda min. 50 jt; maks. 250 jt

17. KRIMINALISASI …
Pasal 7
 pemborong, ahli bangunan yg pd waktu membuat
bangunan/ penjual bahan bangunan yg pd waktu
menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan
curang yg dapat membahayakan keamanan
orang/barang,/keselamatan negara dalam keadaan
perang
 setiap orang yg bertugas mengawasi
pembangunan/penyerahan bahan bangunan, sengaja
membiarkan perbuatan curang terjadi
 pidana penjara min. 2 th; maks. 7 th dan/atau denda
min. 100 jt; maks. 350 jt

18. KRIMINALISASI …
Pasal 11
 PN/penyelenggara negara yg menerima
hadiah/janji padahal diketahui/patut diduga,
bahwa hadiah/janji tsb diberikan krn
kekuasaan/kewenangan yg berhubungan dg
jabatannya, atau yg menurut pikiran orang yg
memberikan hadiah/janji tsb ada hubungan
dg jabatannya
 Pidana penjara min. 1 th; maks. 5 th dan/atau
denda min. 50 jt; maks. 250 jt

19. KRIMINALISASI …
Pasal 12
 PN/Penyelenggara Negara yg menerima hadiah/janji,
padahal diketahui/patut diduga bahwa hadiah/janji tsb
diberikan ut menggerakkan agar melakukan/tidak
melakukan sesuatu dlm jabatannya, yg bertentangan dg
kewajibannya
 PN/Penyelenggara Negara yg menerima hadiah,
padahal diketahui/patut diduga bahwa hadiah tsb
diberikan sebagai akibat/disebabkan krn telah
melakukan/tidak melakukan sesuatu dlm jabatannya yg
bertentangan dg kewajibannya

20. Pasal 12 …
 PN/Penyelenggara Negara yg dg maksud menguntungkan diri
sendiri/orang lain secara melawan hukum, atau dengan
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang
memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran
dengan potongan, atau ut mengerjakan sesuatu bagi dirinya
sendiri
 PN/Penyelenggara Negara yg pada waktu menjalankan tugas,
meminta, menerima, atau memotong pembayaran kpd
PN/Penyelenggara Negara yg lain/kepada kas umum, seolah-
olah PN/Penyelenggara Negara yg lain/kas umum tersebut
mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tsb
bukan merupakan utang;

21. Pasal 12 …
 PN/Penyelenggara Negara yg pada waktu menjalankan tugas,
meminta/menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-
olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa
hal tsb bukan merupakan utang
 Pidana penjara seumur hidup atau min. 4 th; maks. 20 th dan
denda min. 200 jt; maks. 1 M

22. KRIMINALISASI …
Pasal 12B
 Gratifikasi kpd PN/Penyelenggara Negara
dianggap suap bila berhubungan dg
jabatannya dan berlawanan dg
kewajiban/tugasnya
 Pembuktian : nilainya lebih dr 10 jt pd
penerima gratifikasi dan nilainya kurang dr 10
jt pd penuntut umum
 Pidana penjara seumur hidup atau min. 4 th;
maks. 20 th dan denda min. 200 jt; maks. 1 M
 Bukan gratifikasi jika penerima
melaporkannya kpd KPK dalam waktu 30 hari
kerja sejak diterima (Ps 12C)

23. KRIMINALISASI ...
 Pasal 12 C
 Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika
melaporkan ke KPK
 Penyampaian laporan dilakukan paling
lambat 30 hari kerja
 KPK dalam waktu paling lambat 30 hari
kerja wajib menetapkan gratifikasi dapat
menjadi milik penerima atau milik negara

24. KRIMINALISASI …
Pasal 13
 Memberi hadiah/janji kpd PN dg mengingat
kekuasaan/wewenang yg melekat pd
jabatan/kedudukannya, atau dianggap
melekat pd jabatan/kedudukan tsb
 Pidana penjara maks. 3 th dan/atau denda
maks. 150 jt

25. PIDANA TAMBAHAN
 PERAMPASAN BARANG BERGERAK YG
BERWUJUD/TDK BERWUJUD YG
DIGUNAKAN UT/DIPEROLEH DR TPK
 PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
 PENUTUPAN USAHA/SEBAGIAN
PERUSAHAAN PALING LAMA 1 TH
 PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU/
PENGHAPUSAN KEUNTUNGAN
TERTENTU

26. Terima kasih