politik hukum

1. KEBIJAKAN PEMANFAATAN BAHAN BUKTI TEMUAN
ILLEGAL LOGGING DILUAR KAWASAN KONSERVASI
TAMAN NASIONAL BERBAK
DWI OKTAVIA ANGGRAINI
P2B122046

2. KEBIJAKAN PEMANFAATAN BAHAN BUKTI TEMUAN ILLEGAL LOGGINGDILUAR KAWASAN KONSERVASI
TAMAN NASIONAL BERBAK
LATAR BELAKANG TUJUAN
RUMUSAN
MASALAH
PEMBAHASAN
KESIMPULAN &
SARAN

3. KEBIJAKAN PEMANFAATAN BAHAN BUKTI TEMUAN ILLEGAL LOGGINGDILUAR KAWASAN KONSERVASI
TAMAN NASIONAL BERBAK
LATAR BELAKANG TUJUAN
RUMUSAN
MASALAH
 Illegal logging atau pembalakan liar merupakan kegiatan yang mengakibatkan degradasi hutan sehingga dapat merugikan
negara dan merusak ekosistem lingkungannya.
 Kegiatan illegal logging atau pembalakan liar itu sendiri merupakan suatu tindak pidana khusus pada bidang kehutanan yang
mana terdapat pada pasal 50 ayat (3) huruf c Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta pada pasal 12
Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
 Persoalan illegal logging ini sebenarnya merupakan suatu tindakan yang terjadi akibat permasalahan tuntutan ekonomi yang
pada akhirnya illegal logging sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Hanya untuk mendapatkan
sebuah keuntungan yang besar para pelaku seakan lupa pada dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan praktek illegal
logging ini
 Pelaku illegal logging umumnya sebagian besar adalah masyarakat, kelompok atau perorangan yang bermukim atau
bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan. Sebagian dari mereka memahami bahwa illegal logging atau pembalakan liar
didalam maupun diluar kawasan hutan itu sendiri merupakan tindakan yang bukan melawan hukum karena mereka kurang
mendapatkan sosialisasi serta tingkat kesadaran hukum yang kurang

4. KEBIJAKAN PEMANFAATAN BAHAN BUKTI TEMUAN ILLEGAL LOGGINGDILUAR KAWASAN KONSERVASI
TAMAN NASIONAL BERBAK
LATAR BELAKANG TUJUAN
RUMUSAN
MASALAH
Menganalisis dan menemukan kekosongan kebijakan yang belum ada terkait bahan bukti
temuan illegal logging diluar kawasan konservasi Taman Nasinal Berbak untuk kepentingan
publik atau kepentingan sosial.
Menerapkan kekosongan kebijakan bahan bukti temuan illegal logging yang dapat dikelola
dengan baik oleh masyarakat yang berada diluar kawasan hutan konservasi Taman Nasional
Berbak guna membantu infrastruktur sarana maupun prasarana untuk masyarakat, khususnya
bagi masayarakat yang kurang mampu.

5. KEBIJAKAN PEMANFAATAN BAHAN BUKTI TEMUAN ILLEGAL LOGGINGDILUAR KAWASAN KONSERVASI
TAMAN NASIONAL BERBAK
LATAR BELAKANG TUJUAN
RUMUSAN
MASALAH
Bagaimana pengaturan kekosongan kebijakan yang belum ada dalam hal
pemanfaatan barang bukti temuan illegal logging diluar kawasan
konservasi Taman Nasinal Berbak?
Bagaimana penerapaan masyarakat memanfaatkan barang bukti temuan
illegal logging yang berada diluar kawasan hutan konservasi Taman
Nasional Berbak untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial?

6. KEBIJAKAN PEMANFAATAN BAHAN BUKTI TEMUAN ILLEGAL LOGGINGDILUAR KAWASAN KONSERVASI
TAMAN NASIONAL BERBAK
PEMBAHASAN
 Kegiatan illegal logging yang berada diluar kawasan konservasi Taman Nasional Berbak jarang ditemukan sehingga
pemanfaatan bahan temuan illegal logging yang berada diluar kawasan konservasi itu sendiri belum dilaksanakan secara
maksimal oleh pihak Taman Nasional Berbak karena wilayah cakupan patroli pengamanan hutan dan perlindungan hutan pada
Taman Nasional Berbak dikhususkan pada kawasan Taman Nasional Berbak.
 Barang bukti temuan illegal logging itu sendiri yang biasa ditemukan diluar kawasan konservasi diduga berasal dari kawasan
hutan konservasi dengan pertimbangan jenis kayu yang ditemukan dan informasi yang didapatkan dari masyarakat sekitar
sehingga barang bukti temuan illegal logging tersebut harus dimusnahkan, sesuai dengan peraturan Undang – Undang Nomor
18 Tahun 2013 pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa : Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan
kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian
perkara dan penelitian.
 Kegitan patroli yang dilakukan diluar kawasan konservasi Taman Nasional Berbak dilaksanakan secara gabungan bersama
pihak – pihat satgas terkait seperti pihak Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Polri maupun TNI yang berkolaborasi dalam
pengamanan hutan dan perlindungan hutan.

7. KEBIJAKAN PEMANFAATAN BAHAN BUKTI TEMUAN ILLEGAL LOGGINGDILUAR KAWASAN KONSERVASI
TAMAN NASIONAL BERBAK
PEMBAHASAN
 Dalam kegiatan pengamanan barang bukti temuan illegal logging yang berada diluar kawasan konservasi, pihak Taman
Nasional Berbak tidak berkewajiban dalam memproses barang bukti temuan illegal logging yang didapatkan, karen itu
merupakan wewenang dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi Jambi karena barang bukti temuan tersebut ditemukan diluar dan
diduga tidak berasal dari dalam kawasan hutan konservasi melainkan didalam kawasan hutan produksi ataupun hutan lindung.
 Barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan
publik atau kepentingan sosial.
 Barang bukti kayu temuan illegal logging yang berasal dari luar kawasan konservasi dilakukakan pemanfaatan dengan
ketentuan peraturan yang berlaku. Peruntukan pemanfaatan barang bukti temuan yang ditujukan untuk kepentingan publik
atau sosial, berupa : a. bantuan penanggulangan bencana alam; b. infrastruktur umum bagi masyarakat; atau c. infrastruktur
rumah dan sarana prasarana bagi warga miskin.
 Penanganan barang bukti temuan yang berada diluar maupun di dalam kawasan konservasi harus melalui beberapa tata cara
penangananan, yaitu identifikasi; pengamanan; pengangkutan; penyimpanan; pengujian laboratorium; perawatan atau
pemeliharaan; penitipan; titip rawat; pelelangan; peruntukan; dan/atau pemusnahan dan pelepasliaran.
 Peruntukan pemanfaatan barang bukti temuan dilakukan berdasarkan izin peruntukan dari ketua pengadilan negeri setempat

8. KEBIJAKAN PEMANFAATAN BAHAN BUKTI TEMUAN ILLEGAL LOGGINGDILUAR KAWASAN KONSERVASI
TAMAN NASIONAL BERBAK
PEMBAHASAN
 Permohonan izin peruntukan pemanfaatan bahan bukti temuan illegal logging dilakukan oleh penyidik, dengan melampirkan:
a. laporan kejadian; b. berita acara temuan barang bukti; c. pengumuman barang bukti temuan; dan d. laporan kemajuan hasil
pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket)
 Permohonan izin peruntukan pemanfaatan bahan bukti temuan illegal logging dilakukan setelah 14 (empat belas) hari sejak
penyidik mengumumkan barang bukti temuan pada media lokal setempat
 Berdasarkan permohonan izin peruntukan ketua pengadilan negeri setempat menetapkan izin peruntukan pemanfaatan
barang bukti paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam
 Berdasarkan izin peruntukan pemanfaatan barang bukti dari ketua pengadilan negeri setempat, Direktur Jenderal atas nama
Menteri dapat memberikan peruntukan pemanfaatan barang bukti temuan
 Peruntukan pemanfaatan barang bukti temuan diajukan melalui permohonan yang disampaikan oleh: a. lembaga penelitian
pemerintah; b. lembaga sosial; c. lembaga keagamaan; d. pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah
kabupaten/kota; atau e. perguruan tinggi
 Permohonan pemanfaatan barang bukti temuan diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal

9. KEBIJAKAN PEMANFAATAN BAHAN BUKTI TEMUAN ILLEGAL LOGGINGDILUAR KAWASAN KONSERVASI
TAMAN NASIONAL BERBAK
PEMBAHASAN
 Jika permohonan pemanfaatan barang bukti temuan illegal logging tersebut diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri
menerbitkan izin peruntukan pemanfaatan barang bukti
 Jika ditolak, Direktur Jenderal mengeluarkan surat penolakan peruntukan pemanfaatan barang bukti
 Ketika surat izin peruntukan pemanfaatan barang bukti illegal logging yang berasal dari luar kawasan konservasi tersebut
diterbitkan, masyarakat sekitar yang berada diluar kawasan maupun didalam kawasan dapat memanfaatkan bahan bukti
temuan illegal logging tersebut untuk a. bantuan penanggulangan bencana alam; b. infrastruktur umum bagi masyarakat;
atau c. infrastruktur rumah dan sarana prasarana bagi warga miskin
 Masyarakat yang bermukim disekitar kawasan konservasi Taman Nasional Berbak umumnya memiliki rumah yang berasal dari
papan atau kayu dan jembatan yang menghubungkan satu rumah dengan rumah lainnya juga berasal dari kayu, sehingga
mereka sangat membutuhkan bahan baku temuan illegal logging tersebut untu dipergunakan secara efektif sebagai
inftrastruktur rumah maupun prasarana sehingga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu

10. KEBIJAKAN PEMANFAATAN BAHAN BUKTI TEMUAN ILLEGAL LOGGINGDILUAR KAWASAN KONSERVASI
TAMAN NASIONAL BERBAK
KESIMPULAN
 Penemuan barang bukti illegal logging yang berasal dari luar kawasan konservasi jarang ditemukan dikarenakan kegiatan
patroli pencegahan dan perlindungan hutan pada Taman Nasional Berbak dilakukan di dalam kawasan, sehingga barang bukti
temuan illegal logging diduga berasal dari kawasan Taman Nasional Berbak dapat dilihat dari jenis kayu dan informasi dari
masyarakat sekitar
 Kegiatan patroli gabungan biasanya menemukan barang bukti temuan illegal logging yang berada diluar kawasan konservasi.
Tim patroli gabungan yang dilakukan oleh pihak Taman Nasionan Berbak, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Polri dan TNI yang
saling bersinergi dalam melakukan patroli pencegahan perusakan hutan.
 Barang bukti kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil dari penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari
hutan konservasi dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembuktian perkara dan penelitian.
 Barang bukti temuan illegal logging yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial atau kepentingan publik hanya yang
berada di luar kawasan konservasi Taman Nasional Berbak dengan mengikuti prosedur peruntukan pemanfaatan barang bukti
illegal logging dari identifikasi bahan bukti temuan illegal logging hingga mendapatkan surat perizinan peruntukan
pemanfaatan barang bukti temuan illegal logging.
 Setelah mendapatkan surat perizinan dalam peruntukan barang bukti temuan illegal logging di luar kawasan konservasi,
masyarakat baru bisa memanfaatkan barang bukti temuan tersebut untuk infstruktur rumah atau sarana dan prasarana.

11. KEBIJAKAN PEMANFAATAN BAHAN BUKTI TEMUAN ILLEGAL LOGGINGDILUAR KAWASAN KONSERVASI
TAMAN NASIONAL BERBAK
SARAN
Untuk masyarakat di sekitar kawasan konservasi harus lebih mematuhi peraturan yang berlaku
dengan tidak melakukan pembalakan liar yang merugikan banyak pihak.
Untuk petugas yang berwenang dalam kegiatan patroli lebih berhati – hati dalam mempercayai
masyarakat di sekitar kawasan hutan, karena sebagian dari mereka bisa memberikan
kebocoran informasi kepada pelaku illegal logging sehingga sering terjadi kebocoran informasi
bahwa tim patroli akan turun kelapangan.

12. THANK YOU