Dasar Hukum Badan Hukum di Indonesia

1. BADAN
HUKUM

2. Suatu realitas yang
menyangkut
kepentingan bersama
manusia untuk
memperjuangkan suatu
tujuan tertentu,
berkumpul dan
mempersatukan diri

3. Mereka menciptakan suatu
organisasi, memilih pengurus,
memasukkan dan mengumpulkan
harta kekayaan, dan menetapkan
aturan-aturan tingkah laku dalam
hubungan satu dengan yang lain

4. Terdapat pemisahan hak dan
kewajiban individu (orang per-
orang) dengan hak dan kewajiban
badan hukum

5. Badan Hukum
(rechtspersoon)
adalah subyek
hukum tersendiri
(penyandang hak dan
kewajiban) di
samping orang
(natuurlijk persoon)

6. Syarat-syarat adanya
Badan Hukum
Adanya harta kekayaan
yang terpisah
Mempunyai tujuan tertentu
Mempunyai kepentingan
sendiri
Adanya organisasi yang
teratur

7. Teori Fictie
Subyek hukum itu hanya
manusia saja, badan
hukum itu hanya suatu
fictie: yaitu sesuatu yang
sesungguhnya tidak ada,
tetapi orang menciptakan
dalam bayangannya suatu
pelaku hukum (badan
hukum) sebagai subyek
hukum

8. Teori Harta Kekayaan Bertujuan
A.Brinz:
Subyek hukum hanya manusia; tetapi tidak
dapat dibantah adanya hak-hak atas suatu
harta kekayaan yang tidak ada satu
manusiapun yang menjadi pendukung hak-
hak itu. Jadi ada harta kekayaan yang
terikat oleh suatu tujuan tertentu
(contoh: YAYASAN/tidak punya anggota)

9. Teori Organ
Otto von Gierke:
Badan hukum itu suatu realitas. Ia
adalah suatu pribadi yang
sesungguhnya dan mempunyai
kehendak atau kemauan sendiri
yang dibentuk melalui alat-alat
perlengkapannya (pengurus-
anggota)

10. Teori Propriete Collective
Marcel Planiol:
Hak dan kewajiban badan hukum itu pada
hakikatnya adalah hak dan kewajiban
anggota bersama-sama. Di samping hak
milik pribadi, hak milik serta kekayaan itu
merupakan harta kekayaan bersama. Jadi
badan hukum itu adalah suatu konstruksi
yuridis saja.
(contoh: KORPORASI/punya anggota)

11. Kemampuan Badan Hukum
Badan Hukum bukanlah
manusia, maka tidak
dapat memperoleh semua
hak, tidak dapat
menjalankan semua
kewajiban, dan tidak dapat
menjalankan semua
perbuatan hukum
sebagaimana halnya
manusia

12. Dalam bidang Hukum Perikatan
dan Hukum Kebendaan
Badan hukum dapat
membuat perjanjian,
mempunyai hak milik,
hak cipta, hak merek, dll
dan dapat melakukan
tindakan melanggar hukum

13. Kemampuan
Badan Hukum
Hak pakai dan
hak mendiami,
dengan batasan
hak pakai hasil
selama-lamanya 30 tahun
(Pasal 810 KUHPerdata)

14. Di luar hukum harta
kekayaan, badan hukum
dapat menjadi wali (Pasal
365 KUHPerdata)
Badan hukum tidak dapat
“mati”. Maka ia tidak punya
ahli waris dan tidak dapat
membuat surat wasiat

15. Badan hukum dapat
saja memperoleh
“penghinaan” seperti
mengenai
penghormatan dan
nama baik badan
hukum, yang dilakukan
dengan sengaja

16. Orang-orang ini bertindak
untuk dan atas
pertanggung-gugatan
badan hukum
Perbuatan Hukum
Badan Hukum
Orang-orang ini ditunjuk
dengan dasar
peraturan UU atau
anggaran dasar
atau peraturan lain.
Badan hukum bertindak
dengan
perantaraan orang
(beberapa orang).

17. Hukum memperhitungkan
perbuatan dari
pengurus (organ) kepada
badan hukum itu
Perbuatan Hukum
Badan Hukum
Ada pengakuan bahwa
pengurus (organ) mewakili
badan hukum.
[Lihat Pasal 1655 KUHPerdata:
”pengurus dapat mengikatkan
badan hukum dengan
pihak-pihak ketiga]
Orang-orang ini disebut
organ badan hukum, seperti:
pengurus, direksi,dll.,
yang merupakan
unsur pokok (esensial)
dari badan hukum itu

18. Apakah dasar hukum perbuatan
pengurus mengikat badan hukum ?
Bentuk perwakilan
pada badan hukum
merupakan suatu
perwakilan khusus
yang ditetapkan
dalam anggaran
dasar dan peraturan
lain dari badan
hukum itu

19. Organ yang melakukan
perbuatan pengurusan
dan perbuatan
penguasaan tidak dapat
bertindak semau-
maunya atas
perhitungan dan
pertanggungjawaban
badan hukum
Pembatasannya
terletak pada
batas kewenangan
yang ditentukan
anggaran dasar,
ketentuan lain dan
hakekat dari
tujuannya

20. Tindakan hukum yang dilakukan oleh organ di luar
batas kewenangan hanya akan mengikat badan
hukum dan dapat dipertanggung jawabkan jika:
 kemudian ternyata tindakan itu
menguntungkan badan hukum;
 suatu organ yang lebih tinggi
kedudukannya kemudian
menyetujui tindakan itu

21. Pihak ketiga yang
beritikad baik dilindungi
oleh hukum dari
perbuatan pengurus
yang melampaui batas
kewenangan.
Dalam hal ini badan hukum tidak terikat
dan tidak dapat dipertanggungjawabkan,
melainkan menjadi tanggung jawab pribadi
pengurus (organ) badan hukum itu.

22. Badan hukum dapat melakukan perbuatan
melanggar hukum yang berakibat merugikan
pihak ketiga..
Perbuatan melanggar hukum
yang dilakukan organ
dalam batas kewenangan berdasar
undang-undang,anggaran dasar dan
hakikat tujuannya,
dapat dimintakan pertanggungjawabannya
dan mengikat pada badan hukum itu

23. Secara pribadi,
organ dalam badan
hukum dapat
diminta
pertanggungjawaba
nnya, jika ada
kesalahan /
kelalaian / kurang
hati-hati dari pribadi
organ tersebut dan
di lakukan di luar
kewenangannya.

24. Badan hukum
harus
didaftarkan
dan diumumkan.
Tujuannya adalah
untuk melindungi
pihak ketiga

25. Jika pendaftaran dan pengumuman
ini tidak dilakukan maka berakibat:
pengurus secara pribadi
bertanggung jawab secara
tanggung menanggung dan
sepenuhnya kepada pihak ketiga