Dokumen tersebut merangkum profil Kota Blitar dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menangani perubahan iklim dan pengelolaan limbah, termasuk pembentukan tim kerja, strategi, dan program-program yang didanai berbagai lembaga dengan total dana Rp15,6 miliar. Upaya kunci meliputi pembangunan IPAL komunal berbasis masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kerja sama lintas sektor dalam menang

1. Oleh : Kepala Bappeda Kota Blitar/ Ketua Pokja Perubahan Iklim SUHARSONO, SH, MAP. Knowledge Manajemen Forum APEKSI-Mercy Corps Jakarta, 25 - 26 Agustus 2014

2. ±160 km tenggara Surabaya Luas : 32,578 km2 3 Kecamatan dan 21 Kelurahan Jumlah penduduk : 150,670 jiwa Pertumbuhan penduduk : 1,23% per tahun Kepadatan pendd : 4.626/km2 Pendd miskin: 7, 32% APBD : Rp. 542,72 Milyar Pertumbuhan ekonomi : 6,59% PDRB : Rp. 2,273.41 Milyard Pengalaman di bidang sanitasi dan lingkungan hidup : Kota ISSDP Tahap 1, PPSP Adipura 9 kali dan Adiwiyata Kerjasama dg Mercy corps (ACCCRN), 2011 Kerjasama dg PAKLIM GIZ, 2012 IMP Award Pengelolaan Air Limbah, 2012 Otonomi Award bidang sanitasi, 2012
Sekilas Kota Blitar

3. KERJASAMA
ACCCRN-Mercy Corps (2010- sekarang
•Penyusunan City Vulnerability Assesment (Kajian Kerentanan Kota)
•Penyusunan City Resillience Strategy (Strategi Ketahanan Kota)
•Best Practise Transfer Program- APEKSI
•Shared Learning Dialogue (SLD)
•Training Konsep Note dan Proposal
PAKLIM-GIZ (2011-sekarang)
•Penyusunan Integrated City Climate Strategy (Strategi Iklim Kota Terpadu)
•Workshop Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
•Updating Emisi GRK
•Peusunan Buku Investasi Iklim (Blue Book)
POKJA
PERUBAHAN IKLIM
KOTA BLITAR
(SK Walikota Blitar Nomor 136 Tahun 2013)
Anggota :
SKPD terkait, Organisasi Wanita, Universitas,
Pers, Organisasi Pemuda, Reporter Radio, LSM Lingkungan

4. PROFIL EMISI GRK
PROFIL RISIKO PERUBLIM
PEMERINTAH
MASYARAKAT

5. Profil Resiko Perublim Kota Blitar
Peta Multi Bahaya
Peta Kerentanan
Peta Risko Perublim
Diare, DBD,
Chikungunya, ISPA

6. STRATEGI
Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pola Partisipatif
Meningkatkan Permukiman Sehat yang Berwawasan Lingkungan
Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana
Meningkatkan Pengelolaan Pertanian Terpadu
Meningkatkan Sarana kota dan RTH sesuai Tata Ruang
Meningkatkan kualitas pelayanan air minum
1
2
3
4
5
6
7
Meningkatkan Konservasi SDA dan Pengembangan Energi Alternatif
Meningkatkan Upaya Hemat Energi pada Sarpras Pemerintah dan LLAJ
8
9
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan KB
“Mewujudkan Sinergi Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
Menuju Penurunan Emisi GRK Kota Blitar 11% Pada Tahun 2020”
TUJUAN

7. RENCANA AKSI
Lomba Hemat
energi SKPD
Smart Driving
Bike To Work
Car Free Day
Sosialisasi 3M
Kelompok Surveillence Masyarakat
Meningkatkan kualitas air bersih
Diseminasi Resiko Perublim
Penghijauan
Biogas
Kampung Iklim
MITIGASI
ADAPTASI
Biopori
Pemanenan Air Hujan

8. IMPLEMENTASI s.d. 2014
Diseminasi ICCS di Kecamatan
Updating Emisi
GRK 2012
Lomba Hemat energi SKPD
Sosialisasi Hemat Energi dan Air
LED/Solar Cell untuk PJU
Tim Inventarisasi data mitigasi di SKPD/UPTD/Kel/Sekolah
Rusunawa
35O Household
Living along
the river
Monev ICCS
Peta Kerentanan Perublim
Prioritasi Renaksi

9. Organik Hidroponik
Talkshow perublim
Pertanian Organik
Surveilence berbasis masy.
Biopori dan Pemanenan Air Hujan di Agroblimbing (2014-2015)
Biogas dari kotoran ternak dan kotoran manusia
Kampanye Perublim melalui Karnaval, Baliho, banner dan sticker
Lanjutan….

10. 32% KK tidak memiliki jamban (EHRA,2007)
KONDISI PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH TANGGA KOTA BLITAR Th. 2006
> 65% rumah tangga tidak memiliki saluran limbah (EHRA,2007)
Hanya 7 dari 29 lembaga industri/
kegiatan yang punya IPAL (Dinas LH, 2007)
> 70% sumur tercemar bakteri E.coli (Dinkes, 2007)
Tingkat perhatian stake holders ttg pengelolaan limbah masih kurang (Data Musrenbang tahunan)
Angka kemiskinan 13,32% (KK) (BPS,2007)
ASUMSI :
GAKIN termasuk kelompok
MEMBUANG LIMBAH SEMBARANGAN, TIDAK PUNYA JAMBAN & SUMBER AIR BERSIHNYA TERCEMAR E COLI
Sumber Anggaran Pengelolaan Limbah Rumah tangga kurang

11. Penguatan Komitmen pemerintah daerah dan masyarakat tentang pentingnya pembangunan sanitasi dalam pembangunan daerah melalui
“Deklarasi Blitar” yg ditandatangani pada tanggal
27 Maret 2007 dengan titik berat pada pembangunan Sanitasi yang berpihak kepada masyarakat miskin
(Pro - Poor)

12. konsep pembangunan sanitasi yg kompre- hensif & partisipatif
EHRA 2007
BUKU PUTIH SANITASI 2007
STRATEGI SANITASI KOTA BLITAR 2008-2012
DEKLARASI BLITAR (PRO POOR SANITATION)
PROGRAM PENGANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA BLITAR
PROGRAM/KEG SANITASI
(termasuk air limbah)
RPIJM KOTA BLITAR
SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF/SMPP
PEMBANGUNAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
DENGAN PRIORITAS
POKSAR GAKIN (60%)
POKJA SANITASI Tk. KOTA, KEC dan KEL
PROSES “PRO POOR SANITATION” KOTA BLITAR
SATGAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN TK. KEL
MEMORANDUM PROGRAM SANITASI

13. Kelurahan dengan Resiko Sanitasi Tinggi :
Kel. Sukorejo (prosentase gakin tertinggi) &
Kel. Pakunden
PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PENGOLAHAN AIR LIMBAH
IPAL KOMUNAL/
SANIMAS
JAMBAN KELUARGA/GAKIN
DRAINASE LINGKUNGAN
PEMBANGUNAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
DENGAN PRIORITAS
POKSAR GAKIN (60%)
Lanjutan….

14. IPAL KOMUNAL KOTA BLITAR
24 IPAL Komunal yang mengcover 1.084 KK
(kapasitas maksimal 3.381 KK)
IMPLEMENTASI sampai 2014

15. KERJASAMA PENDANAAN YANG DIPEROLEH
NO
NAMA PROGRAM
INSTANSI
KOORDINATOR
BENTUK BANTUAN
OUTPUT
1.
ISSDP
2007-2009
Bappenas
Capacity building Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sanitasi
EHRA
BUKU PUTIH
SSK 2008-2012
Pebentukan Pokja Sanitasi th 2007
2.
APBD KOTA BLITAR
Th. 2008
Hibah Implementasi Renstra Sanitasi
Hibah Bangga Sanimas
Th. 2009
Hibah Implementasi Renstra Sanitasi
Hibah Bangga Sanimas
Th. 2010
Hibah Implementasi Renstra Sanitasi
Bappeda (Pokja Sanitasi) & DPKD
Bappeda
Bappeda (Pokja Sanitasi) & DPKD
Bappeda
Bappeda (Pokja Sanitasi) & DPKD
Rp. 327.808.000,-
Rp. 447.000.000,-
Rp. 170.000.000,-
Rp. 300.000.000,-
Rp. 225.000.000,-
Rp. 240.000.000,-
Rp. 298.500.000,-
1 unit IPAL Komunal oleh KSM
182 unit jamban gakin oleh KSM
72 buah jamban gakin oleh PKK
1 unit IPAL Komunal oleh KSM
90 unit jamban gakin oleh KSM
96 buah jamban gakin oleh PKK
1 unit IPAL Komunal oleh KSM
3.
APBD Prov Jatim
Th. 2009
Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih
Dinas PU
Rp. 187.500.000,-
Rp. 400.000.000,-
Pembangunan MCK Umum
1 Unit IPAL Komunal

16. NO
NAMA PROGRAM
INSTANSI
KOORDI-NATOR
BENTUK BANTUAN
OUTPUT
4.
APBN
Pengembangan Jaringan Distribusi Air Bersih
Dinas PU
Rp. 954.910.000,-
3 Unit IPAL/Komunal
5.
WASAP- D (WORLD BANK)
2011-2012
Kementrian PU Cipta Karya
Rp. 3.000.000.000
7 Unit IPAL Komunal dan 1 paket tambahan SR oleh KSM
6.
WASAP- E (WORLD BANK)
Beppenas
2 set perangkat computer SIM WASAP-E on line untuk Aplikasi Evaluasi Pembangunan Sanitasi
Prgram Evaluasi Pembagunan Sanitasi Perkotaan
7.
PPSP/USDP
(Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan)
2009-2013
Kementrian PU Cipta Karya
Capacity Building untuk Review SSK
Penyusunan Memorandum Program (MP) 2011-2014
8.
IEG (AUS-AID)
2011
Kementrian PU Cipta Karya
Rp. 1.770.000.000
1 unit IPAL Komunal
dan 1 paket Sarpras TPA
9.
USRI (Urban Sanitation For PNPM Mandiri)
2011-2014
Kementrian PU Cipta Karya
Rp. 7.350.000.000,-
Masing-masing 1 unit IPAL Komunal di 21 kelurahan
oleh BKM
Lanjutan…..
Jumlah Rp. 15,670,718,000

17. 5,2% KK (dari 32%) tidak memiliki jamban (EHRA,2012)
KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH RUMAH TANGGA Th. 2012 versus Th. 2006
<22% (dari > 65%) rumah tangga tidak memiliki saluran limbah (EHRA,2012)
Ada 23 IPAL Komunal (dari 7 IPAL-lembaga) (KantorLH, 2011)
<40% (dari >70%) sumur tercemar bakteri E.coli (Dinkes, 2011)
Tingkat perhatian stake holders ttg pengelolaan air limbah sudah tinggi (Data Musrenbang tahunan)
Angka kemiskinan 11,65% KK (dari 13,16%) (BPS,2011)
Sumber Anggaran Pengelolaan Air limbah sudah banyak

18. •Pengelolaan IPAL melibatkan banyak SKPD terkait sehingga menyulitkan dalam pembagian kewenangan dan tanggung jawab
•Kelompok Masyarakat Pengelola IPAL (KSM) masih memilki kekurangan keterampilan teknis dalam pemeliharaan IPAL
•Proses Penarikan Iuran Pengguna IPAL papda beberapa IPAL Komunal masih sulit dilaksanakan
•Membagi kewenangan dan tanggung jawab dalam pendampingan IPAL. Untuk peluang pendanaan di Bappeda, Pembangunan fisik di PU, Pembinaan KSM aspek teknis di KLH, Pembinaan KSM dari aspek pemberdayaan di Bapemas KB.
•Disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pemeliharaan IPAL Komunal dan Pelatihak Teknis Pengelolaan IPAL untuk KSM
•Pembentukan Paguyuban KSM IPAL untuk media sharing pengalaman dengan KSM lainnya termasuk bagaimana strategi menarik iuran pengguna.

19. •Upaya meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim harus menggunakan pendekatan partisipatoris untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin keberlanjutan pelaksanaan program
•Kerjasama dan koordinasi lintas SKPD terkait program perubahan iklim sangat diperlukan dan harus diperkuat dengan pembentukan Tim Adhoc yang ditetapkan dengan SK Walikota
•Pembangunan IPAL Komunal berbasis masyarakat di Kota Blitar telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan limbah domestik untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap penyakit perublim
•Memperkuat peran Paguyuban KSM Pengelola IPAL Komunal
•Memperkuat rintisan pemberdayaan ekonomi lokal oleh KSM di Lokasi IPAL Komunal untuk menambah cadangan kas yang dimiliki KSM sehingga dapat membiayai sendiri pengelolaan IPAL Komunalnya

20. “Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan termasuk perubahan iklim dalam pembangunan perkotaan memerlukan suatu komitmen kuat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan”
Pokja Perubahan Iklim Kota Blitar www.iklim.blitarkota.net paklimkotablitar@gmail.com
Terima-Kasih