PP 71 Tahun 2014 (Lampiran) Perlindungan dan Pengelolaan Gambut

•

0 recomendaciones•151 vistas

Ryadhi EthniCitizen

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Ekosistem Gambut dan mencegah terjadinya kerusakan Ekosistem Gambut yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Peta dalam Lampiran ini beresolusi rendah. Isi lengkap Peraturan ini, silahkan cek http://bit.ly/2h64OS5

2014, No.20921
www.djpp.kemenkumham.go.id

Más contenido relacionado

Destacado

Games & Brain Computer Interfaces

Games & Brain Computer Interfaces

Games & Brain Computer Interfaces

Desain Interaksi dalam Pembangunan Perangkat Lunak Iklan Interaktif dengan Me...

Desain Interaksi dalam Pembangunan Perangkat Lunak Iklan Interaktif dengan Me...

Desain Interaksi dalam Pembangunan Perangkat Lunak Iklan Interaktif dengan Me...

Jenis jenis penulisan korporat

Jenis jenis penulisan korporat

Jenis jenis penulisan korporat

Le passé composé

Le passé composé

Le passé composé

Maps and globes

Maps and globes

Maps and globes

Lesson 4 - Waqf Studies

Lesson 4 - Waqf Studies

Lesson 4 - Waqf Studies

4. penulisan artikel dan advertorial

4. penulisan artikel dan advertorial

4. penulisan artikel dan advertorial

Binus University

IWMW 2009: The Invisible Repository

IWMW 2009: The Invisible Repository

IWMW 2009: The Invisible Repository

Makalah imk kelompok 5 revisi 1

Makalah imk kelompok 5 revisi 1

Makalah imk kelompok 5 revisi 1

Durkheim

The Future of Newspapers and Magazines in the Digital Era

The Future of Newspapers and Magazines in the Digital Era

The Future of Newspapers and Magazines in the Digital Era

Football sponsorship offers in Portugal

Football sponsorship offers in Portugal

Football sponsorship offers in Portugal

CCIMediaSwitzerland

Reunion serma 250507

Reunion serma 250507

Reunion serma 250507

Destacado (13)

Games & Brain Computer Interfaces

Games & Brain Computer Interfaces

Games & Brain Computer Interfaces

Desain Interaksi dalam Pembangunan Perangkat Lunak Iklan Interaktif dengan Me...

Desain Interaksi dalam Pembangunan Perangkat Lunak Iklan Interaktif dengan Me...

Desain Interaksi dalam Pembangunan Perangkat Lunak Iklan Interaktif dengan Me...

Jenis jenis penulisan korporat

Jenis jenis penulisan korporat

Jenis jenis penulisan korporat

Le passé composé

Le passé composé

Le passé composé

Maps and globes

Maps and globes

Maps and globes

Lesson 4 - Waqf Studies

Lesson 4 - Waqf Studies

Lesson 4 - Waqf Studies

4. penulisan artikel dan advertorial

4. penulisan artikel dan advertorial

4. penulisan artikel dan advertorial

IWMW 2009: The Invisible Repository

IWMW 2009: The Invisible Repository

IWMW 2009: The Invisible Repository

Makalah imk kelompok 5 revisi 1

Makalah imk kelompok 5 revisi 1

Makalah imk kelompok 5 revisi 1

Durkheim

The Future of Newspapers and Magazines in the Digital Era

The Future of Newspapers and Magazines in the Digital Era

The Future of Newspapers and Magazines in the Digital Era

Football sponsorship offers in Portugal

Football sponsorship offers in Portugal

Football sponsorship offers in Portugal

Reunion serma 250507

Reunion serma 250507

Reunion serma 250507

Más de Ryadhi EthniCitizen

Keputusan Bupati Kerinci No 410/Kep 31/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kerinci untuk mengimplementasikan Permendagri 52 tahun 2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam rangka mempercepat proses usulan penetapan Hutan Adat Temedak MHA Rio Gilang Desa Keluru oleh MenLHK sesuai Permenlhk 9/2021 tentang Perhutanan Sosial yang menjadi Hutan Adat Pertama yang diakui oleh Pemerintah Daerah pada tahun 1992, dan melengkapi usulan penetapan Hutan Adat Depati Nyato Desa Talang Kemuning & Desa Bintang Marak

Panitia MHA Kab. Kerinci

Panitia MHA Kab. Kerinci

Panitia MHA Kab. Kerinci

Ryadhi EthniCitizen

Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...

Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...

Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...

Ryadhi EthniCitizen

Pemetaan Batas Desa

Pemetaan Batas Desa

Pemetaan Batas Desa

Ryadhi EthniCitizen

Pedoman ini dipublikasikan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Desember 2017. Pedoman ini menetapkan mekanisme pembuatan peta usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat secara Partisipatif yang menjadi bagian dari proses Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Produk yang dihasilkan adalah berupa Peta Usulan Wilayah MHA yang digunakan untuk mendapatkan Pengakuan dari Pemerintah. Pedoman ini merupakan Pedoman Bagian 1 yang berisi Mekanisme Pembuatan Peta Usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat. Sementara Bagian 2 berisi mengenai Mekanisme Verifikasi dan Validasi Usulan Wilayah Masyarakat Hukum Adat.

Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat

Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat

Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat

Ryadhi EthniCitizen

Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) merupakan peta yang memuat kawasan hutan yang diperuntukkan bagi Perhutanan Sosial atau Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat. Peta IAPS ini direvisi setiap 6 bulan oleh Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Untuk mendapatkan Peta IAPS revisi I ini bagi wilayah Sumatera, silahkan sedot di http://bit.ly/2zSXSSj

SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I

SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I

SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I

Ryadhi EthniCitizen

Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra

Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra

Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra

Ryadhi EthniCitizen

Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial

Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial

Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial

Ryadhi EthniCitizen

Peraturan ini merupakan revisi dari Permendagri 27/2006 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa (PPBD) pasca adanya kebijakan One Map Policy, PerkaBIG 3/2015 dan berjalannya pilot project PPBD di Sulawesi Barat dan Jambi yang diinisiasi oleh MCA-Indonesia yang menghasilkan Panduan PPBD yang masih dalam proses implementasi dan akan berakhir pada Maret 2018. Kebijakan ini juga menjadi pendukung utama bagi gebrakan Dana Desa terkait kebijakan Desa dalam UU 6/2016 tentang Desa dan berbagai turunannya. Bagi implementator kebijakan ini, disarankan untuk Fokus dengan BATAS ADMINISTRASI saja dalam proses fasilitasinya yang sebaiknya berbasiskan FPIC atau PADIATAPA & PARTISIPATIF.

Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa

Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa

Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa

Ryadhi EthniCitizen

Peta PIAPS versi 1

Peta PIAPS versi 1

Peta PIAPS versi 1

Ryadhi EthniCitizen

Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial

Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial

Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial

Ryadhi EthniCitizen

Ada banyak pilihan memang bagi sebuah proses penyelamatan lingkungan termasuk mengatasi sampah di lokasi wisata alam. Pilihan-pilihan tersebut sebaiknya disesuaikan dengan kondisi sosial, kebiasaan masyarakat dan kemampuan pengelolanya. Namun hal itu bukan berarti harus mengakomodir kebutuhan pengunjung untuk menghancurkan pariwisata di suatu lokasi dengan menebarkan sampah seenak perutnya. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi salah satu pilihan yang baik untuk membantu dan mendukung tata kelola sampah sebagai bagian dari pengelolaan lokasi wisata alam. Let’s we see…

TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM

TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM

TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM

Ryadhi EthniCitizen

Ensiklopedi Fotografi Kalumpang

Ensiklopedi Fotografi Kalumpang

Ensiklopedi Fotografi Kalumpang

Ryadhi EthniCitizen

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sampai dengan bulan Oktober 2015, mencapai luasan 1,7 (satu koma tujuh) juta hektar. Salah satu penyebab kebakaran hutan dan lahan akibat kesalahan dalam pengelolaan lahan gambut untuk kegiatan usaha. (Halaman 17 dalam I. UMUM paragraf 1) Terlepas dari Pro Kontranya, #Karhutla menjadi alasan utama dalam revisi PP 71/2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Gambut. PP 71/2014 dapat dibaca di http://bit.ly/2h64OS5 dan Lampirannya di http://bit.ly/2h94LW9

PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut

PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut

PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut

Ryadhi EthniCitizen

Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD

Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD

Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD

Ryadhi EthniCitizen

PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial

PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial

PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial

Ryadhi EthniCitizen

Presentasi ini merupakan materi yang disampaikan dalam Sosialisasi Kegiatan dalam Musyawarah Desa pada proses PPBD yang didasarkan kepada perpaduan dari isi Permendagri 27/2006 (sudah diubah menjadi Permendagri 45/2016) dan Draft Panduan PPBD yang dikeluarkan oleh Abt Associates & MCA-Indonesia. Sitasi: Ryadhi. 2016. Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD). Materi Presentasi Musyawarah Desa. Abt Associates. Mamuju

[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)

[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)

[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)

Ryadhi EthniCitizen

Sebagai salah satu langkah untuk memasyarakatkan penggunaan GPS dalam berbagai kebutuhan khususnya pemetaan, akhirnya Panduan Sederhana ini dapat diselesaikan. Panduan ini juga disiapkan bagi percepatan proses-proses pemetaan ruang dan wilayah masyarakat baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh para pengguna pemula. Panduan ini lebih banyak berisikan gambar-gambar yang menunjukkan langkah-langkah penggunaan GPS sebagai alat navigasi dibandingkan teks-teks yang teoritis. Sehingga panduan ini tidak mencantumkan referensi-referensi layaknya sebuah buku panduan akademis kecuali Guideline dari alat navigasi yang digunakan pada panduan ini. Sebagai sebuah Panduan Sederhana sangat memungkinkan adanya banyak kekurangan dalam penjelasan mengenai intisari yang diharapkan. Namun Panduan ini memang ditujukan bagi masyarakat yang hanya membutuhkan GPS sebagai alat navigasi untuk menghasilkan Koordinat dan Jalur yang dilaluinya.

Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650

Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650

Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650

Ryadhi EthniCitizen

Jelajah Batas kali ini mengangkat tema tentang membangun harmoni dalam pelaksanaan PPBD. Keterbukaan dan juga kebesaran hati kepada seluruh komponen masyarakat desa merupakan kunci utama dari keberhasilan ini. Peraturan terkait Penetapan dan Penegasan Batas Desa telah di perbaharui dengan diterbitkannya Permendagri No. 45 Tahun 2016 yang ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2016 telah mengganti Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, selanjutnya tinggal menunggu SK Bupati dalam Pengesahan Batas Desa di kecamatan Kalumpang. Begitu banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik dari proses pelaksanaan Program ini. Semoga dengan selesainya seluruh segmen batas di kalumpang ini akan menjadi dasar kepastian hukum wilayah administrasi desa dalam pemanfaatan ADD ataupun sumber-sumber lain untuk pembangunan desa di masa yang akan datang.

Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)

Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)

Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)

Ryadhi EthniCitizen

Buku ini merupakan panduan sederhana kepada kelompok masyarakat Tim Pelaksana Desa yang akan melakukan tugas pengukuran batas desa menggunakan teknologi GPS. Pemanfaatan GPS di masa depan di masyarakat akan semakin dibutuhkan. Panduan Sederhana ini dapat juga menjadi rujukan dalam penggunaan GPS kepada pihak pihak lain yang juga membutuhkan panduan penggunaan GPS untuk pengukuran batas wilayah yang dilakukan secara partisipatif.

Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650

Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650

Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650

Ryadhi EthniCitizen

Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)

Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)

Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)

Ryadhi EthniCitizen

Más de Ryadhi EthniCitizen (20)

Panitia MHA Kab. Kerinci

Panitia MHA Kab. Kerinci

Panitia MHA Kab. Kerinci

Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...

Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...

Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...

Pemetaan Batas Desa

Pemetaan Batas Desa

Pemetaan Batas Desa

Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat

Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat

Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat

SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I

SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I

SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I

Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra

Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra

Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra

Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial

Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial

Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial

Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa

Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa

Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa

Peta PIAPS versi 1

Peta PIAPS versi 1

Peta PIAPS versi 1

Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial

Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial

Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial

TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM

TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM

TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM

Ensiklopedi Fotografi Kalumpang

Ensiklopedi Fotografi Kalumpang

Ensiklopedi Fotografi Kalumpang

PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut

PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut

PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut

Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD

Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD

Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD

PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial

PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial

PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial

[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)

[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)

[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)

Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650

Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650

Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650

Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)

Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)

Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)

Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650

Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650

Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650

Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)

Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)

Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)

Último

HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI

HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI

HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI

pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx

pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx

pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx

INTANAMALINURAWALIA

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx

muhammadarsyad77

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN

2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi

2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi

2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi

1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx

1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx

1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx

mohamadhafiz651

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama

BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...

BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...

BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...

interpretasi literal and purposive .pptx

interpretasi literal and purposive .pptx

interpretasi literal and purposive .pptx

ekahariansyah96

HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)

HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)

HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)

Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx

Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx

Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx

Último (11)

HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI

HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI

HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI

pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx

pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx

pdf-makalah-manusia-nilai-moral-hukum.docx

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx

PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN

BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN

2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi

2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi

2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi

1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx

1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx

1. TTT - AKKP (Pindaan 2022) dan AKJ (Pemansuhan 2022) (1A) (1).pptx

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama

Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama

BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...

BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...

BUKU FAKTA SEJARAH :Pangeran Heru Arianataredja (keturunan Sultan Sepuh III S...

interpretasi literal and purposive .pptx

interpretasi literal and purposive .pptx

interpretasi literal and purposive .pptx

HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)

HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)

HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)

Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx

Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx

Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx

PP 71 Tahun 2014 (Lampiran) Perlindungan dan Pengelolaan Gambut

1. 2014, No.20921 www.djpp.kemenkumham.go.id