Dokumen tersebut membahas proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif melalui pemetaan partisipatif berbasis masyarakat (PPBD). PPBD melibatkan masyarakat desa dalam menentukan batas desa dengan menggabungkan pengetahuan lokal dan teknologi kartografi modern. Prosesnya melibatkan pembentukan tim pelaksana desa dan musyawarah desa untuk mencapai kesepakatan tentang batas desa.

1. PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS DESA
Ryadhi
@ethnicitizen, 2016

2. LATAR BELAKANG
@ethnicitizen, 2016

3. LATAR BELAKANG
PERMENDAGRI 27/2006:
 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Poin 10:
Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa
secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Poin 11:
Penegasan batas desa adalah proses pelaksanaan di lapangan
dengan memberikan tanda batas desa berdasarkan hasil
penetapan.
 BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS Bagian I Tujuan
Pasal 2:
Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk memberikan
kepastian hukum terhadap batas desa di wilayah darat dan
sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan dan
penegasan batas desa secara tertib dan terkoordinasi. @ethnicitizen, 2016

4. LATAR BELAKANG
UU 6/2014
 BAB III PENATAAN DESA Pasal 8 ayat 3 poin f:
Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa
yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
 BAB III PENATAAN DESA Pasal 17 ayat 1:
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan,
penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa
menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa diundangkan
setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode
Desa dari Menteri
 BAB III PENATAAN DESA Pasal 17 ayat 2:
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa
@ethnicitizen, 2016

5. PEMETAAN PARTISIPATIF PPBD
 Pendekatan dan teknik yang memadukan peralatan
kartografi modern dengan pendekatan pengetahuan
masyarakat untuk menggali pengetahuan keruangan dari
masyarakat setempat
Tujuan:
 Menstrukturkan pengetahuan keruangan lokal ke dalam
kerangka keruangan geografis modern
 Menentukan batas-batas wilayah (adat, administrasi desa)
 Melestarikan dan memperkuat pengetahuan lokal
 Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola dan
melindungi wilayah kelolanya
@ethnicitizen, 2016

6. PEMETAAN PARTISIPATIF
Tujuan:
 Meningkatkan kesadaran lokal akan masalah-masalah
lingkungan
 Meningkatkan kapasitas lokal dalam berhubungan
dengan lembaga-lembaga eksternal
 Memungkinkan kelompok-kelompok lokal dan global
untuk bekerjasama dan saling mengisi dalam
program-program pelestarian sumber daya alam dan
hutan
 Mendapatkan pengakuan atas hak-hak sumber daya
 Membantu proses penyelesaian konflik dalam
sengketa atas ruang
@ethnicitizen, 2016

7. PRINSIP PPBD
Prinsip Sosial:
 Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat
 Pengetahuan masyarakat lokal
Prinsip Teknis:
 Spesifikasi Peta sesuai standar BIG
 Peta skala 1:1,000 - 1:10,000
 Peta dasar
 GPS Navigasi dan GPS Geodetik
@ethnicitizen, 2016

8. PARA PIHAK
SK Bupati/Walikota:
 Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda
 Bappeda
 Bagian Pemerintahan Sekda
 Bagian Hukum Sekda
 BPMPD
 BPN
 Dishutbun
 Camat
 Kepala Desa
 Pemerintah Desa bersempadan
 Tokoh Masyarakat @ethnicitizen, 2016

9. PARA PIHAK
Masyarakat:
 Aparat Desa dan Organisasi Sosial di Desa
 Pemuda/Pemudi
 Kaum Perempuan
 Kelompok Rentan
@ethnicitizen, 2016

10. MUSYAWARAH DESA
@ethnicitizen, 2016

11. MUSYAWARAH DESA
MUSYAWARAH DESA:
Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa
Paksaan (PADIATAPA)
Musyawarah untuk mencapai Mufakat, bukan
Musyawarah untuk mencapai Voting
Persetujuan Masyarakat Desa  Berita Acara
Persetujuan Masyarakat Desa
Kesepakatan Tim Pelaksana Desa  Berita
Acara dan SK Kepala Desa tentang TPD
@ethnicitizen, 2016

12. TIM PELAKSANA DESA
(TPD)
@ethnicitizen, 2016

13. TIM PELAKSANA DESA (TPD)
Tugas UMUM:
 Mewakili Desa dalam proses PPBD secara Partisipatif
 Bekerja sama dengan Tim Kerja Teknis Kecamatan
untuk merencanakan, mengkoordinasikan dan
melaporkan pelaksanaan PPBD secara Partisipatif
 Melakukan tugas administratif dan teknis lapangan
 Menjalin komunikasi/menjaga dinamika/termasuk
mengatur pertemuan dengan desa tetangga yang
berbatasan
 Melaporkan pekerjaan dan berkoordinasi dengan
kepala Desa
@ethnicitizen, 2016

14. TIM PELAKSANA DESA (TPD)
Tugas KHUSUS:
 Mengumpulkan bukti klaim wilayah desa untuk
dipaparkan pada lokakarya dan pertemuan dengan
desa tetangga
 Hadir dan aktif dalam lokakarya dan pertemuan
tingkat desa maupun kecamatan
 Ikut pelatihan cara membaca peta cartografis,
penggunaan GPS, pengumpulan sejarah desa dan tata
guna lahan
 Dengan bantuan Fasilitator Sosial, mengumpulkan
informasi dari wawancara lisan dan catatan tertulis
tentang sejarah desa dan bukti klaim wilayah serta
membuat peta sketsa dan tata guna lahan
@ethnicitizen, 2016

15. TIM PELAKSANA DESA (TPD)
@ethnicitizen, 2016

16. TIM PELAKSANA DESA (TPD)
Kriteria Ketua TPD (1 orang):
 Kewibawaan dalam memimpin team
 Bertanggung jawab
Kriteria Bidang Teknis/Pemetaan komunitas (2 orang):
 Memiliki dasar pemahaman untuk membuat peta sketsa
 Memiliki dasar pemahaman tentang peta
 Dapat menggunakan GPS
@ethnicitizen, 2016

17. TIM PELAKSANA DESA (TPD)
Kriteria Bidang Penelitian Sosial (2 orang):
 Mampu melakukan wawancara/diskusi fokus untuk
menggali informasi tentang: sejarah desa, sumber daya
alam penting, tempat/lokasi yang memiliki nilai budaya
dan bukti klaim wilayah;
 Mampu menggali nama-nama batas desa dan
memfasilitasi pertemuan/perundingan untuk membuat
kesepakatan batas desa;
 Memiliki kecakapan dalam membaca dan menulis.
 Terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan
@ethnicitizen, 2016

18. TIM PELAKSANA DESA (TPD)
Fungsi Ketua TPD:
 Memfasilitasi Pertemuan Desa seperti Pelatihan Teknis
 Berkoordinasi dan Berkomunikasi dengan Kepala Desa,
Fasilitator/SCF dan Fasilitator Pemetaan/GIS
 Bersama Bidang Sosial membangun Kesepakatan dengan
Desa bersempadan
 Bersama Bidang Pemetaan dan Sosial, menyiapkan
Laporan Mingguan
@ethnicitizen, 2016

19. TIM PELAKSANA DESA (TPD)
Kebutuhan Informasi dan Data Bidang Penelitian Sosial (2
orang):
 Sejarah pembentukan Desa  Dokumen ditulis dan tertulis
 Identifikasi masyarakat yang tahu Batas Desa (secara Adat
dan Administrasi) dan terlibat Pembentukan Desa  Daftar
Nama, Jabatan Masa Itu, Domisili
 Lokasi Batas Desa secara detail  Daftar Lokasi
 Tata Guna Lahan dan Klaim Wilayah  Daftar Lokasi
 Lokasi tempat-tempat Penting (Adat, Sejarah, Ritual,
Potensi, Perempuan)  Daftar Nama & Lokasi
 Bersama Ketua dan Bidang Pemetaan menyiapkan Laporan
Kegiatan
@ethnicitizen, 2016

20. TIM PELAKSANA DESA (TPD)
Kebutuhan Informasi dan Data Bidang Teknis/Pemetaan
komunitas (2 orang):
 Pembuatan Sketsa Ruang, Batas (Adat & Administrasi)
dan Gambaran Ruang Potensi Desa
 Pengambilan Titik Koordinat dengan GPS melalui Survey
 Dokumentasi (Titik Koordinat & Foto) Lokasi Sekitar
Desa seperti Lokasi Penting
 Pemindahan Sketsa ke atas Peta Dasar
 Bersama Ketua dan Bidang Sosial menyiapkan Laporan
Kegiatan
@ethnicitizen, 2016

21. SKETSA RUANG DAN
POTENSI DESA
@ethnicitizen, 2016

22. SKETSA RUANG DAN POTENSI DESA
Sketsa Ruang Desa
Gambaran Ruang Desa termasuk:  Peta Sketsa
 Pemukiman
 Jalan
 Sungai
 Bukit dan Gunung
 Sawah
 Ladang dan Kebun
 Lokasi Penting dan Berpotensi
 dll
@ethnicitizen, 2016

23. SKETSA RUANG DAN POTENSI DESA
Potensi Desa
Sumber Daya Alam yang Dimanfaatkan baik
 Pernah
 Sudah
 Sedang
 Akan
 DAFTAR NAMA, LOKASI, PENGGUNA
 Pengguna:
 Perempuan / Laki – Laki
 Kelompok tertentu @ethnicitizen, 2016

24. SKETSA RUANG DAN POTENSI DESA
Para Pihak yang akan mengelola:
 Masyarakat:
 Perempuan / Laki – Laki
 Kelompok tertentu
 BUMDesa
 Pemerintah
 Perusahaan
 dll
HARAPAN TATA KELOLA ???
@ethnicitizen, 2016

25. TERIMAKASIH
Mohon Ma’af Bila Ada Kekurangan dan Kesalahan
@ethnicitizen, 2016