Dokumen tersebut merupakan petunjuk teknis pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara online untuk SMA dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2018/2019. PPDB online akan dilaksanakan mulai tanggal 1-6 Juli 2018 dengan tahapan pendaftaran online, verifikasi berkas, pengumuman penerimaan, dan pendaftaran ulang. Persyaratan dan prosedur PPDB online untuk SMA dan SMK diatur secar
Obat Aborsi Surabaya WA 082223109953 Jual Obat Aborsi Cytotec Asli Di Surabaya
180327-Materi-Juknis-PPDB-2018-UPDATE.pptx
1. SMA/SMK NEGERI
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PETUNJUK TEKNIS
O N L I N E
PPDB
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
http://ppdb.jatengprov.g
o.id
2. Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB) Online
pada Tahun Pelajaran
2018/2019 akan diterapkan
pada seluruh satuan
pendidikan SMA Negeri dan
SMK Negeri di Provinsi Jawa
Tengah
Sumber: Petunjuk Teknis
3. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN
“MEMERATAKAN LAYANAN DAN MUTU PENDIDIKAN”
1
2
3
4
Program Indonesia Pintar (PIP)
Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)
Revitalisasi Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan
Reformasi Sekolah & Penguatan Sistem Evaluasi
salah satunya melalui Pengaturan
Penerimaan Peserta Didik Baru
(PPDB)
4. DAN PRINSIP-PRINSIP
PPDB ONLINE
SMA/ SMK NEGERI
DI JAWA TENGAH
2018/2019
D A S A R
Transparan
Akuntabel
Tidak Diskriminatif
Sumber:
Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
7. 1 Pendaftaran Online Mandiri : Tanggal, 1 s.d. 6 Juli 2018
2 Pendaftaran Online lewat Satuan
Pendidikan
: Tanggal, 2 s.d. 6 Juli 2018
3 Verifikasi Berkas : Tanggal, 2 s.d. 6 Juli 2018
4 Batas Akhir Pencabutan Berkas
Pendaftaran
: Tanggal, 6 Juli 2018, pukul 10.00 WIB
5 Analisis dan Penyusunan Peringkat : Tanggal, 9 s.d 10 Juli 2018
6 Pengumuman : Tanggal, 11 Juli 2018 selambat-
lambatnya pada pukul 23.55 WIB
7 Pendaftaran Ulang : Tanggal, 12 - 13 Juli 2018
8 Hari Pertama Masuk sekolah : Tanggal, 16 Juli 2018
PPDB ONLINE
JADWAL SMA
8. Pendaftaran Online
tgl. 2-6 Julii 2018
Pkl. 08.00 – 13.00 WIB
(ex. Jumat 6 Juli 2018 s.d 15.00 WIB)
SISWA KE SAT.PEND
Pendaftaran Online MANDIRI
1-6 Juli 2018
ppdb.jatengprov.go.id
ganti pilihan
Batas akhir ganti pilihan
kompetensi keahlian 6 Juli 2018
pukul 10.00 WIB
Analisis dan penyusunan
peringkat
9-10Juli 2018
Tidak
ganti
pilihan
PENGUMUMAN
11 Juli 2018
jam 23.55
Daftar Ulang
12 - 13 Juli 2018
diterima
Masuk sekolah
16 Juli2018
Cabut berkas
12 - 13 Juli 2018
Tidak diterima
1.Ijazah
2.Akta Kelahiran
3.Kartu Keluarga
4.SKTM / Surat
Keterangan dr
Kab/Kota
5.Piagam Prestasi
6.SK Anak Guru
Verivikasi
Data
(tgl.2-6 Juli 2018)
Calon siswa datang
langsung di satuan
pendidikan
Melihat rangking sementara
Mulai tgl 2 Juli 2018
Pukul 00.00 WIB
ALUR PPDB SMA
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018/2019
9. PPDB ONLINE
PERSYARATAN SMA
1. Ijazah SMP/sederajat/ paket B
2. Akta Kelahiran (max 21 th)
3. Kartu Keluarga (min 6 bulan )
1. SKTM/ Surat Keterangan dari
Kab/Kota
2. Piagam Prestasi Tertinggi
3. SK Anak Guru (dari Sekolah)
10. 4 Pilihan Peminatan (SMA)
pada 1 Satuan Pendidikan atau lebih
Kategori Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4
Sekolah : SMA A SMA B SMA C SMA D
Program : IPA IPS IPA IPS
Kategori Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4
Sekolah : SMA A SMA A SMA B SMA C
Program : IPA IPS Bahasa IPS
Atau
11. PPDB ONLINE
RUMUSAN
PEMINATAN (SMA)
NO Mapel UN
POINT Pilihan Peminatan
MIPA IPS Bahasa
1 IPA 5 2 3
2 Matematika 4 3 2
3 Bahasa Inggris 3 4 4
4 Bahasa Indonesia 2 5 5
12. 1 Pendaftaran Online Mandiri : Tanggal, 1 s.d. 6 Juli 2018
2 Pendaftaran Online lewat Satuan
Pendidikan
: Tanggal, 2 s.d. 6Juli 2018
3 Verifikasi Berkas : Tanggal, 2 s.d. 6 Juli 2018
4 Tes Khusus : Tanggal, 2 s.d. 6 Juli 2018
5 Batas Akhir Pencabutan Berkas
Pendaftaran
: Tanggal, 6 Juli 2018, pukul 10.00 WIB
6 Input Nilai Tes Khsus oleh Satuan
Pendidikan
: Tanggal, 2 s.d. 8 Juli 2018
6 Analisis dan Penyusunan Peringkat : Tanggal, 9 Juli s.d 10 Juli 2018
7 Pengumuman : Tanggal, 11 Juli 2018 selambat-
lambatnya pada pukul 23.55 WIB
8 Pendaftaran Ulang : Tanggal, 12 – 13 Juli 2018
9 Hari Pertama Masuk Sekolah : Tanggal, 16 Juli 2017
PPDB ONLINE
JADWAL SMK
13. ALUR PPDB SMK
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018/2019
Pendaftaran Online
tgl. 2-6 Julii 2018
Pkl. 08.00 – 13.00 WIB
(ex. Jumat 6 Juli 2018 s.d 15.00 WIB)
SISWA KE SAT.PEND
Pendaftaran Online MANDIRI
1-6 Juli 2018
ppdb.jatengprov.go.id
ganti pilihan
Batas akhir ganti pilihan
kompetensi keahlian 6 Juli 2018
pukul 10.00 WIB
Analisis dan penyusunan
peringkat
9-10Juli 2018
Tidak
ganti
pilihan
PENGUMUMAN
11 Juli 2018
jam 23.55
Daftar Ulang
12 - 13 Juli 2018
diterima
Masuk sekolah
16 Juli2018
Cabut berkas
12 - 13 Juli 2018
Tidak diterima
1.Ijazah
2.Akta Kelahiran
3.Kartu Keluarga
4.SKTM / Surat
Keterangan dr
Kab/Kota
5.Piagam Prestasi
6.SK Anak Guru
7.Surat Keterangan
Sehat
Verivikasi
Data
tgl.2-6 Juli 2018
Pkl. 08.00 – 13.00 WIB
Calon siswa datang
langsung di satuan
pendidikan
Melihat rangking sementara
Mulai tgl 2 Juli 2018
Pukul 00.00 WIB
1.wawancara
2.Tes Tertulis
3.Demontrasi
4.Tes
Psikologi
Tes Khusus
2 - 6 Juli 2018
14. PPDB ONLINE
PERSYARATAN SMK
1. Ijazah SMP/sederajat/ Paket B
2. Akta Kelahiran (max 21 th)
3. Kartu Keluarga (min 6 bulan )
1. SKTM/ Surat Keterangan dari
Kab/Kota
2. Piagam Prestasi Tertinggi
3. SK Anak Guru (dari Sekolah)
4. Surat Keterangan Sehat (dari
Dokter Pemerintah)
Catatan:
Surat keterangan sehat menerangkan
hasil pemeriksaan kesehatan sesuai
dengan bidang keahlian yang dipilih
calon peserta didik SMK Negeri
15. 4 Pilihan Peminatan (SMK)
1 Bidang Keahlian
pada 1 Satuan Pendidikan atau lebih
Kategori Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4
Sekolah : SMK A SMK B SMK C SMK D
Program Studi : Teknik Mesin Tek. Otomotif T. Perkapalan T. Grafika
Bid. Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Catatan:
Tempat Tes Khusus dilaksanakan Pada Sekolah saat Menyerahkan
Berkas
16. 4 Pilihan Peminatan (SMK)
1 Bidang Keahlian
pada 1 Satuan Pendidikan atau lebih
Kategori Pilihan 1 Pilihan 2 Pilihan 3 Pilihan 4
Sekolah : SMK A SMK A SMK B SMK B
Program Studi : Teknik Mesin Tek. Otomotif Teknik Mesin Tek. Otomotif
Bid. Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Catatan:
Tempat Tes Khusus dilaksanakan Pada Sekolah saat Menyerahkan
Berkas
17. NO BIDANG KEAHLIAN OBYEK PEMERIKSAAN
1. Teknologi Rekayasa Tinggi badan Minimal Pa. 155, Pi 150 cm
Tidak buta warna
Tidak bertato
Tidak bertindik
Mata + dan – maksimal 2 dan tidak silindris
2. Teknik Informatika Tinggi badan Minimal Pa. 150, Pi 145 cm
Tidak buta warna
Tidak bertato
Tidak bertindik
Mata + dan – maksimal 2 dan tidak silindris
3. Kesehatan dan
Pekerjaan Sosial
Tinggi badan Minimal Pa. 150, Pi 145 cm
Tidak buta warna total (Peksos)
Tidak buta warna total dan parsial
(Kesehatan)
Tidak bertato
Tidak bertindik
Kesehatan Pendengaran baik
Kesehatan mulut dan gigi baik
Pemeriksaan
Kesehatan
Sesuai
Bidang
Keahlian
Catatan :
Satuan pendidikan dapat
menetapkan syarat kesehatan
khusus untuk kompetensi
keahlian yang memerlukan
persyaratan khusus selain
sebagaimana tersebut pada
tabel di berikut.
18. NO BIDANG KEAHLIAN OBYEK PEMERIKSAAN
4. Agribisnis dan
Teknologi
Tinggi badan Minimal Pa. 155, Pi 150 cm
Tidak buta warna
Tidak bertato
Tidak bertindik
5. Kemaritiman Tinggi badan Minimal Pa. 155, Pi 150 cm
Tidak buta warna
Tidak bertato
Tidak bertindik
Mata + dan – maksimal 1,5 dan tidak silindris
6. Bisnis dan
Manajemen
Tinggi badan Pa/Pi. 150 cm
Tidak buta warna
Tidak bertato
Tidak bertindik
Mata + dan – maksimal 1,5 dan tidak silindris
Pemeriksaan
Kesehatan
Sesuai
Bidang
Keahlian
Catatan :
Satuan pendidikan dapat
menetapkan syarat kesehatan
khusus untuk kompetensi
keahlian yang memerlukan
persyaratan khusus selain
sebagaimana tersebut pada
tabel di berikut.
19. NO BIDANG KEAHLIAN OBYEK PEMERIKSAAN
7. Pariwisata Tinggi badan Pa. 155, Pi 150 cm
Tidak buta warna
Tidak bertato
Tidak bertindik
Mata + dan – maksimal 2 dan tidak silindris
8. Energi dan
Pertambangan
Tinggi badan Pa. 155, Pi 150 cm
Tidak buta warna
Tidak bertato
Tidak bertindik
Mata + dan – maksimal 1,5 dan tidak silindris
9. Seni dan Industri
Kreatif
Tinggi badan Minimal Pa. 155, Pi 150 cm
Tidak buta warna
Tidak bertato
Tidak bertindik (Pa)
Tidak bertindik lebih dari 1 (Pi)
Pemeriksaan
Kesehatan
Sesuai
Bidang
Keahlian
Catatan :
Satuan pendidikan dapat
menetapkan syarat kesehatan
khusus untuk kompetensi
keahlian yang memerlukan
persyaratan khusus selain
sebagaimana tersebut pada
tabel di berikut.
20. Ketentuan SKTM
Dalam PPDB 2018/2019
SMA SMK
hanya berlaku bagi
pendaftar yang berdomisili
pada zona 1.
hanya berlaku bagi pendaftar
yang berdomisili di dalam
1 Kota/Kabupaten
21. PENCABUTAN BERKAS
1. Calon peserta didik dapat memindahkan pendaftarannya
dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan yang
telah dipilihnya, dan mendaftarkan pada satuan pendidikan lain
di luar satuan pendidikan yang telah dipilih sebelumnya.
2. Mengubah pilihan peminatan/kompetensi keahlian pada
satuan pendidikan yang sama cukup dengan mengganti data
pilihan peminatan/kompetensi keahlian sebelumnya.
3. Pencabutan berkas pendaftaran paling lambat Tanggal 6 Juli
2018 pukul 10.00 WIB
22. Tata Cara /
Alur PPDB
Datang Langsung
Tidak
Datang
Langsung
• Entry Data melalui
Computer Sekolah
• Mencetak dan
menyerahkan berkas
pendaftaran
• menunggu pengesahan
dari Panitia
• menerima tanda bukti
pendafataran
• Entry Data melalui
situs internet/ Sekolah
Induk
• Mencetak Hasil
pendaftaran (Print
Out)
• menyerahkan berkas
pendafataran
• menunggu pengesahan dari
Panitia
• menerima tanda bukti
pendafataran
Proses PPDB
SMA/SMK Tujuan
SMA
SMK
Sekolah Asal/
SMP
PPDB
ONLINE
SMA/ SMK NEGERI
DI JAWA TENGAH
2018/2019
23. Tata Cara /
Alur PPDB
• Calon Peserta didik/
Publik/ Masyarakat
memantau
Pengumuman/
Jurnal secara Online
dan Offline di
Sekolah
• Lapor/Daftar Ulang Ke
Satpen sesuai Pilihan
• Menyerahkan Berkas
sesuai Syarat
SMA/SMK
SMA/SMK
SWASTA/LAINN
YA
• Cabut berkas dan
Mendaftar Ke Sekolah
lain/ Swasta
PPDB
ONLINE
SMA/ SMK NEGERI
DI JAWA TENGAH
2018/2019
25. berupaya menjamin PPDB
berjalan secara:
1. Objektif
2. Akuntabel
3. Transparan
4. Tidak diskriminasi
KEBIJAKAN ZONASI
salah satunya melalui
untuk mendorong peningkatan
akses layanan pendidikan
Permendikbud
Nomor 17 Tahun 2017
tentang Penerimaan
Peserta Didik Baru
(PPDB)
26. “Nanti kita akan
menggunakan sistem zonasi
atau sekolah pakai zona.
Maka tidak boleh ada siswa
di dalam zona itu yang tidak
diterima, apapun alasannya.
Apalagi pakai tes,”
(Dikdasmen)
Muhajir Efendi
Mendikbud RI
27. ZONASI
Zona 1 : wilayah kecamatan di tempat/lokasi satuan pendidikan berada
dan/atau kecamatan lain yang berbatasan langsung dengan satuan
pendidikan yang bersangkutan baik di dalam maupun di luar
kabupaten/ kota/provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Zona 2 : wilayah di luar Zona 1 (satu) dan berada dalam satu
kabupaten/kota dengan satuan pendidikan yang bersangkutan
Luar Zona : wilayah di luar ketentuan Zona 1 (satu) dan Zona 2 (dua)
di dalam satu wilayah provinsi dan/atau luar provinsi Jawa Tengah
SMA
PPDB Online
28. perlu diakomodir siswa di
daerah perbatasan untuk
bersekolah di sekolah
terdekat
Luar Zona
Zona 2
Zona 1
50 %
40 %
10 %
PPDB Berbasis Zonasi
PROV. JATENG
SMK Non Zonasi
Siswa Miskin
20 %
Minimal
Apabila Jumlah Minimal 20% Anak miskin
belum tercapai maka akan penuhi dari
keluarga yang tidak miskin
Minimal
Minimal
Maksimal
Zona 1 + Zona 2
90 %
Minimal
29. Zona 1 dan Zona 2
memenuhi kuota 90 %
100 %
90 %
50 %
Zona 1 dan Zona 2
kurang dari kuota 90 %
Zona 1 dan Zona 2 dapat
memenuhi lebih dari 90 % jika
luar zona tdk memenuhi 10 %
40 %
80 %
100 %
90 %
50 %
70 %
100 %
90 %
50 %
95 %
70 %
Zona 1
Zona 2
Luar
Keterangan:
Zona 1 sudah memenuhi
kuota 90 % sehingga
zona 2 tidak berlaku
100 %
90 %
50 %
70 %
31. PPDB 2018/2019
DAYA TAMPUNG
Daya Tampung = PD X RB - STK
PD = Jmlh Peserta Didik dalam 1 Rombel
RB = Jmlh Rombongan Belajar
STK = Siswa Tinggal Kelas
Peserta Didik
SMA SMK
Max 36
Min 20
Max 36
Min 15
Rombongan Belajar
SMA Max 36
Min 3
SMK Max 72
Min 3
32. NA = (85% UN + 15 % TK) + NP
NA
UN
TK
NP
: Nilai Akhir
: Nilai Ujian Nasional
: Nilai Tes Khusus
: Nilai Prestasi
NA = UN + NP
NA
UN
NP
: Nilai Akhir
: Nilai Ujian Nasional
: Nilai Prestasi
SMA SMK
33. Prestasi
1. Tambahan nilai prestasi hanya diambil dari salah satu
prestasi tertinggi dari nilai kejuaraan yang diperoleh, bukan
merupakan penjumlahan dari seluruh nilai prestasi yang
dimiliki.
2. Prestasi diakui apabila diperoleh dalam kurun waktu 3 (tiga)
tahun terakhir, terhitung dari waktu pendaftaran peserta
didik
3. Kategori prestasi dikelompokkan menjadi:
a. Prestasi di bidang sains (ilmu pengetahuan)/Akademik
b. Prestasi di bidang teknologi tepat guna
c. Prestasi di bidang seni dan budaya
d. Prestasi di bidang olahraga
e. Prestasi keteladanan
f. Prestasi Bela Negara, Nasionalisme, dan Kepramukaan
Nilai
34. 4. Prestasi tingkat kabupaten/kota diselenggarakan oleh Instansi
di Tingkat Kota/Kabupaten yang ditetapkan sebagai agenda
Pemerintah Kota/ Kabupaten.
5. Prestasi tingkat Nasional diselenggarakan oleh
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang
ditetapkan sebagai agenda nasional.
6. Prestasi dari tingkat Internasional yang diakui oleh
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang
ditetapkan sebagai agenda internasional.
Prestasi
Nilai
35. 7. Prestasi sebagaimana tersebut angka 5 dicapai dalam
kapasitas mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
pada kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara di
tingkat Nasional.
8. Prestasi sebagaimana tersebut angka 6 dicapai dalam
kapasitasnya mewakili Pemerintah Republik Indonesia
pada kejuaraan/lomba/invitasi/pemilihan/sayembara di
tingkat Internasional.
9. Prestasi sebagaimana kategori tersebut di atas dilaksanakan
secara berjenjang dan berkelanjutan.
Prestasi
Nilai
36. 10.Pengesahan/legalisasi dengan ketentuan :
a. Prestasi akademik tingkat kabupaten/kota pengesahan
dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
setempat;
b. Prestasi akademik tingkat provinsi dan/atau
internasional disahkan oleh BP2MK Wilayah setempat
dan/atau Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi
Jawa Tengah;
c. Prestasi non akademik di bidang olahraga tingkat
kabupaten/kota, pengesahan dilakukan oleh Induk
Organisasi Olahraga yang bersangkutan di tingkat
kabupaten/kota serta Organisasi Perangkat Daerah yang
membidangi keolahragaan di Kabupaten/Kota setempat;
Prestasi
Nilai
37. 10.Pengesahan/legalisasi dengan ketentuan :
d. Prestasi non akademik di bidang olahraga tingkat
provinsi, pengesahan dilakukan oleh Induk Organisasi
Olahraga yang bersangkutan di tingkat provinsi serta
Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi
keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah;
e. Prestasi non akademik di bidang seni tingkat
kabupaten/kota, pengesahan dilakukan oleh Organisasi
Perangkat Daerah yang membidangi kesenian dan/atau
kebudayaan di Kabupaten/ Kota setempat;
f. Prestasi non akademik di bidang seni tingkat provinsi,
pengesahan dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah
yang membidangi kesenian dan/atau kebudayaan di
Provinsi Jawa Tengah
Prestasi
Nilai
38. Satuan pendidikan diberi kewenangan
untuk menentukan piagam/sertifikat
sesuai ketentuan dan diperbolehkan
menguji calon peserta didik sesuai
prestasi yang diperolehnya
Prestasi
Nilai
39. NO EVENT / JENJANG PERINGKAT
PENAMBAHAN
NILAI
1. Internasional I
Langsung
Diterima
II
III
2. Nasional I
II 5,00
III 4,00
3. Provinsi I 3,00
II 2,75
III 2,50
4. Kab/Kota I 2,25
II 2,00
III 1,75
Prestasi
Nilai
40. 1. Tim penanganan pengaduan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan.
2. Tim penanganan pengaduan membentuk sekretariat Unit Pengaduan Masyarakat (UPM)
3. Sekretariat UPM berada di :
• Satuan Pendidikan,
• Sekretariat MKKS SMA atau SMK Kab/Kota,
• Kantor BP2MK,
• Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Ruang ICT).
4. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB
5. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan
pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang
kepada Kepala Dinas.
Layanan
Pengaduan
UNIT PENGADUAN MASYARAKAT (UPM)
42. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar
termasuk didalamnya memperoleh SKTM atau surat keterangan
tidak mampu/miskin yang diterbitkan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan
perolehannya, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh
satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam
proses seleksi
SANKSI
43. Case 1
SIMULASI PPDB
SMA
(Daya Tampung 100)
NO Pendaftaran
Jumlah
Zona 1 Zona 2
Luar Zona
Max 10 %
1 Anak Guru tempat mengajar 2 1 1
2 Prestasi Internasional I, II, III 5 3 3
3 Prestasi Nasional (1) 2 1 2
4 Pendaftar dengan SKTM 35 0 0
5 Selain poin 1 s.d. 4 30 20 33
TOTAL JUMLAH 74 25 39
Lihat Hasil 90 % Lihat Hasil 10 %
Hasil Zona 1 dan 2 :
Zona 1 + Zona 2 = 90%
Zona 1 otomatis = 74 orang
Zona 2 otomatis = 5 orang
Sisa Kuota yang diperebutkan (Zona 1
dan Zona 2) :
90 – (74+5) = 11 orang / 20 Orang
Hasil Luar Zona:
Luar Zona = 10%
Luar Zona otomatis = 6 orang
Sisa Kuota yang diperebutkan (Luar
Zona) :
10 – (6) = 4 orang / 33 Orang
44. Case 2
SIMULASI PPDB
SMA
(Daya Tampung 100)
NO Pendaftaran
Jumlah
Zona 1 Zona 2
Luar Zona
Max 10 %
1 Anak Guru tempat mengajar 2 1 1
2 Prestasi Internasional I, II, III 5 3 3
3 Prestasi Nasional (1) 2 1 2
4 Pendaftar dengan SKTM 35 0 0
5 Selain poin 1 s.d. 4 130 30 33
TOTAL JUMLAH 174 35 38
Lihat Hasil 90 % Lihat Hasil 10 %
Hasil Zona 1 dan 2 :
Zona 1 otomatis = 44 orang
Zona 2 otomatis = 5 orang
Sisa Kuota yang diperebutkan hanya
di (Zona 1) karena sudah melebihi
kuota : 90 – (44+5) = 41 orang / 130
Orang
Hasil Luar Zona:
Luar Zona = 10%
Luar Zona otomatis = 6 orang
Sisa Kuota yang diperebutkan (Luar
Zona) :
10 – (6) = 4 orang / 33 Orang
45. Case 3
SIMULASI PPDB
SMA
(Daya Tampung 100)
NO Pendaftaran
Jumlah
Zona 1 Zona 2
Luar Zona
Max 10 %
1 Anak Guru tempat mengajar 2 1 1
2 Prestasi Internasional I, II, III 5 3 3
3 Prestasi Nasional (1) 2 1 2
4 Pendaftar dengan SKTM 25 0 0
5 Selain poin 1 s.d. 4 30 20 33
TOTAL JUMLAH 64 25 39
Lihat Hasil 90 % Lihat Hasil 10 %
Hasil Zona 1 dan 2 :
Zona 1 otomatis = 64 orang
Zona 2 otomatis = 25 orang
Karena Kuota 90% di Zona 1 dan Zona
2 belum tercapai, maka dinyatakan
kosong
Hasil Luar Zona:
Luar Zona = 10%
Luar Zona otomatis = 6 orang
Sisa Kuota yang diperebutkan (Luar
Zona) :
10 – (6) = 4 orang / 33 Orang
46. Case 4
SIMULASI PPDB
SMK
(Daya Tampung 100)
NO Pendaftaran Jumlah
1 Anak Guru Tempat Mengajar 2
2 Prestasi Akademik Internasional I, II, III 5
3 Prestasi Akademik Nasional (1) 2
4 Pendaftar dengan SKTM ( 1 kab/kota ) 35
5 Selain poin 1 s.d. 4 150
TOTAL JUMLAH 194
Lihat Hasil
Hasil :
Pendaftar otomatis diterima =
44 orang
Sisa Kuota yang diperebutkan :
100 – 44 = 56 orang / 150
Orang
Penentuan Peringkat :
• Nilai UN diberikan bobot 85 %
• Nilai Tes Khusus (TK) diberikan
bobot 15 %, dan
• Nilai Prestasi (NP) sesuai kriteria
NA : (85% UN + 15% TK)+ NP
Salah satu upaya atas pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dimaksud, antara lain dengan implementasi layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online pada Tahun Pelajaran 2018/2019 akan diterapkan pada seluruh satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah
Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2018/2019 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru harus diselenggarakan secara obyektif;
2. transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
3. akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi);
Pada prinsipnya PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
1. Penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2018/2019, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah tidak dipungut biaya pendaftaran.
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan SMA Negeri dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah dibebankan pada anggaran :
a. APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
b. Satuan Pendidikan masing-masing penyelenggara PPDB
Wawancara
Tes tertulis
Mendemontrasikan kompetensi
Tes psikologi
Khusus hari terakhir tanggal 6
Cabut berkas pukul 10.00
10.00 s.d 11.30 masih bisa daftar
Pendaftaran di tutup ishoma pukul 11.30 s.d 13.00
Buka lagi jam 13.00 s.d 15.00
Foto copy yang telah dilegalisir pejabat berwenang (diserahkan pada saat verifikasi berkas):
Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP,
Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2018/2019;
Kartu Keluarga (terhitung paling sedikit 6 (enam) bulan tinggal di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebelum waktu pendaftaran);
Foto copy yang telah dilegalisir pejabat berwenang, serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas):
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu/miskin yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang (Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat), atau surat keterangan tidak mampu/miskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;
Surat keterangan anak guru yang diterbitkan oleh sekolah dari guru yang bersangkutan tempat bertugas;
Peminatan Matematika dan IPA
Mapel IPA : 5 point
Mapel Matematika : 4 point
Mapel Bahasa Inggris : 3 point
Mapel Bahasa Indonesia : 2 point
Peminatan IPS
Mapel IPA : 2 point
Mapel Matematika : 3 point
Mapel Bahasa Inggris : 4 point
Mapel Bahasa Indonesia : 5 point
Peminatan Bahasa dan Budaya
Mapel IPA : 3 point
Mapel Matematika : 2 point
Mapel Bahasa Inggris : 4 point
Mapel Bahasa Indonesia : 5 point
Foto copy yang telah dilegalisir pejabat berwenang (diserahkan pada saat verifikasi berkas):
Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP,
Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2018/2019;
Kartu Keluarga (terhitung paling sedikit 6 (enam) bulan tinggal di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebelum waktu pendaftaran);
Foto copy yang telah dilegalisir pejabat berwenang, serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas):
Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu/miskin yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang (Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat), atau surat keterangan tidak mampu/miskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat;
Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan;
Surat keterangan anak guru yang diterbitkan oleh sekolah dari guru yang bersangkutan tempat bertugas;
Surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
Catatan :
Satuan pendidikan dapat menetapkan syarat kesehatan khusus untuk kompetensi keahlian yang memerlukan persyaratan khusus selain sebagaimana tersebut pada tabel di atas.
Catatan :
Satuan pendidikan dapat menetapkan syarat kesehatan khusus untuk kompetensi keahlian yang memerlukan persyaratan khusus selain sebagaimana tersebut pada tabel di atas.
Catatan :
Satuan pendidikan dapat menetapkan syarat kesehatan khusus untuk kompetensi keahlian yang memerlukan persyaratan khusus selain sebagaimana tersebut pada tabel di atas.
Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Zona 1 (satu) paling sedikit 50 (lima puluh) persen dari daya tampung satuan pendidikan, dan apabila ketentuan ini tidak terpenuhi dapat dipenuhi dari calon peserta didik yang berasal dari Zona 2 (dua);
Penerimaan Peserta Didik Baru dalam Zona 2 (dua) minimal 40 (empat puluh) persen dari daya tampung satuan pendidikan, namun ketentuan ini diperbolehkan tidak terpenuhi apabila jumlah calon peserta didik pada Zona 1 (satu) melebihi batas minimal yang telah ditentukan;
Akumulasi jumlah peserta didik yang berasal dari Zona 1 dan Zona 2 sekurang-kurangnya adalah 90 (Sembilan puluh) persen dari daya tampung satuan pendidikan.
Penerimaan Peserta Didik Baru Luar Zona maksimal 10 (sepuluh) persen dari daya tampung satuan pendidikan;
Klik nomer sekolah untuk melihat daerah Zonasi nya
Daya tampung SMA/SMK memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya.
Jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar/Kelas diatur sebagai berikut :
SMA dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
SMK dalam satu rombongan belajar/kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut :
SMA paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.
SMK paling sedikit 3 (tiga) Rombongan Belajar dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.
dilaksanakan secara berjenjang dan berkelanjutan.
Satuan pendidikan wajib membentuk tim penanganan pengaduan dengan menyertakan Komite Sekolah/Majelis Sekolah.
Dinas membentuk tim penanganan pengaduan penerimaan peserta didik di tingkat provinsi.
Tim Pengaduan terdiri dari pemangku kepentingan pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
Pengaduan dalam penyelengaraan penerimaan peserta didik ditanggapi dan ditindaklanjuti sebagaiman mestinya.
Ragam dan jenis pengaduan yang diterima oleh satuan pendidikan beserta tindaklanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas.