Otonomi Daerah "_PRODI PERPAJAKAN PROFESIONAL POLITEKNIK UBAYA_"

1. OTONOMI DAERAH
Kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat
sesuai dengan peraturan per
undang-undangan

2. Daerah Otonom
Kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas daerah tertentu,
berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakatnya
dalam rangkaian ikatan NKRI

3. Desentralisasi
Penyerahan wewenang pemerintahan
oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah
Otonom dalam kerangka NKRI
NEGARA
Wewenang
Daerah
NEGARA
Desentralisasi

4. Tujuan NKRI:
1. Melindungi segenap warga negara,
tumpah darah dan wilayah Indonesia;
2. Menyejahterakan dan mencerdaskan
kehidupan bangsa;
3. Menjaga perdamaian dunia;
(Alenea IV Pembukaan UUD 1945)

5. Arah Otonomi Daerah
• Mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan:
pelayanan, pemberdayaan, peranserta
masyarakat dan daya saing, dengan
memperhatikan prinsip:
demokrasi, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan.

6. Pengaturan Pemerintahan
Daerah
(Pasal 18 UUD 1945):
1. Pembagian daerah atas provinsi, kabupaten
dan kota;
2. Masing-masing daerah “mengatur dan
mengurus “ rumah tangganya sendiri;
3. Memiliki DPRD yang dipilih melalui Pemilu;
4. Kepala Daerah dipilih secara demokratis;
5. Otonomi seluas-luasnya
6. Pemerintah Daerah berhak menentukan
Peraturan Daerah;
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur dengan UU

7. 8. Hubungan wewenang pemerintah pusat
dengan daerah diatur dengan UU dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman
daerah;
9. Hubungan keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah
diatur dan dilaksanakan secara adil dan
selaras berdasarkan UU;
10. Negara mengakui & menghormati satuan-
satuan pemerintah daerah yang bersifat
khusus & istimewa yang diatur UU.

8. 11.Negara mengakui dan menghormati
masyarakat hukum adat beserta hak
tradisionalnya;

9. Prinsip Desentralisasi
• Partisipasi
• Keanekaragaman
• Keadilan
• akuntabilitas

10. Urusan Pemerintah Pusat
1. Politik luar negeri;
2. Pertahanan
3. Keamanan
4. Justisi/peradilan
5. Moneter dan fiskal
6. agama

11. Urusan Daerah: (Prov., Kab./ Kota)
1. Perencanaan dan pengendalian
pembangunan
2. Perencanaan, pemanfaatan dan
pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana
umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;

12. 6. Penyelenggaraan pendidikan dan
alokasi sumber daya manusia potensial;
7. Penanggulangan masalah sosial;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitasi dan pengembangan koperasi,
usaha kecil menengah
10.Pengendalian lingkungan hidup;
11.Pelayanan pertanahan;
12.Pelayanan kependudukan dan catatan
sipil

13. 13.Pelayanan umum administrasi
pemerintahan;
14.Pelayanan administrasi penanaman
modal;
15.Penyelenggaraan pelayanan dasar
lainnya;
16.Urusan wajib lainnya yang dapat
diamanatkan oleh peraturan perundang
undangan.

14. Hak Daerah
1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya;
2. Memilih pimpinan daerah;
3. Mengelola aparatur daerah;
4. Mengelola kekayaan daerah;
5. Memungut pajak dan retribusi daerah;
6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan SDA;
7. Mendapat sumber –sumber pendapatan lain
yang sah
8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam
per UU an

15. Kewajiban Daerah
1. Melindungi masyarakat menjaga persatuan
dan kerukunan nasional serta keutuhan NKRI;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. Meningkatkan pelayanan dasar
6. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas
umum yang layak;
7. Mengembangkan sistem jaminan sosial;

16. 8. Menyusun perencanaan dan tata ruang
daerah;
9. Mengembangkan sumber daya produktif
di daerah;
10.Melestarikan lingkungan hidup;
11.Mengelola administrasi kependudukan;
12.Melestarikan nilai sosial budaya;
13.Membentuk dan menerapkan peraturan
per undang undangan
14.Kewajiban lain diatur perUUan.