Pertemuan pkn

1. Agus Susanto, S.IP., M.Si
Pendidikan Kewarganegaraan

2. KONSEP DASAR
Pendidikan kewarganegaraan adalah
program pendidikan yang berfungsi membina
kesadaran warga negara dalam melaksanakan hak
dan kewajibannya sesuai dengan nilai konstitusi
yang berlaku.

3. Dalam penjelasan pasal 37 (2) UU Nomor 20 Tahun
2013 tentang system pendidikan nasional, ditegaskan
bahwa pendidikan kewarganegaraan, dimasukkan
untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang
memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sebagai
program pendidikan. Menurut para ahli
Azyumardi Azra:
“Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan
yang mengkaji dan membahas tentang
pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga
demokrasi, rule of law, HAM, hak dan kewajiban
warganegara serta proses demokrasi.”
Pendidikan demokrasi menyangkut:
“Sosialisasi; Diseminasi dan aktualisasi konsep;
Sistem; Nilai; Budaya; dan Praktek demokrasi
melalui pendidikan.

4. Pendidikan HAM mengandung pengertian,
“sebagai aktivitas mentransformasikan nilai-nilai HAM agar tumbuh
kesadaran akan penghormatan, perlindungan dan penjaminan HAM
sebagai sesuatu yang kodrati dan dimiliki setiap manusia”.
Zamroni:
“Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang
bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan
bertindak demokratis.”
Merphin Panjaitan:
“Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang
bertujuan untuk mendidik generasi muda menjadi warganegara yang
demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang dialogial.”
Soedijarto:
“Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang
bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warganegara
yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik
yang demokratis.”

5. TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAN
 Tujuan PKn adalah membentuk warga negara
yang baik. Kriteria kepribadian warga negara
yang baik, dikemukakan stanley
diamond diantaranya loyal, selalu belajar,
pemikir, demokratis, gemar melakukan tindakan
kemanusiaan, dan mengatur diri.

6. Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah
untuk membangun dan menumbuhkan wawasan
dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang
mencintai tanah air dan bersendikan kebudayaan
bangsa, wawasan nusantara, serta ketahanan
nasional dalam diri para calon-calon penerus bangsa
yang sedang dan mengkaji dan akan menguasai
ilmu pengetahuaan dan teknologi serta seni (Muchji,
Achmad dkk, 2007).

7. Lanjutan..................!!!!!
Sapriya (2001), tujuan pendidikan
Kewarganegaraan adalah: Partisipasi yang penuh nalar
dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga
negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip
dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Partisipasi
warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab
memerlukan penguasaan seperangkat ilmu
pengetahuan dan keterampilan intelektual serta
keterampilan untuk berperan serta.
Partisipasi yang efektif dan bertanggung jawab
itu pun ditingkatkan lebih lanjut melalui pengembangan
disposisi atau watak-watak tertentu yang meningkatkan
kemampuan individu berperan serta dalam proses
politik dan mendukung berfungsinya sistem politik yang
sehat serta perbaikan masyarakat.


8. KEDUDUKAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Pendidikan pancasila yang diberikan di
perguruan tinggi pada dasarnya untuk menjawab
tantangan 'regenerasi'. Yaitu dalam mempersiapkan
generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa yang
mengganti kepemimpinan nasional dengan kedudukan
PKn sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian,
pendidikan kewarganegaraan harus bekerja sama
dengan mata kuliah dasar yang lain seperti :
1. Pendidikan pancasila,
2. Agama,
3. Bahasa indonesia profesi,
4. Bahasa inggris dan sebagainya,
Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

9. Sistem pendidikan nasional memiliki komponen
yang dioperasionalkan secara sistemik dengan
menginteraksikan nilai fungsional yang melekat pada
masing-masing komponen, diantaranya:
1. Ideologi,
2. Konstitutif,
3. Perundangan,
4. Wawasan,
5. Peserta didik,
6. Pelaksana pendidikan,
7. Institutif, dan
8. Instrumental.

10. Karakteristik dari pendidikan kewarganegaraan
meliputi PKn sebagai pendidikan nilai dan moral,
pendidikan untuk menjadi, wahana pengembangan
daya nalar dan berpikir kritis peserta didik,
laboratorium demokrasi dan pemberdayaan civil
society.

11. Menurut Lampiran Permendiknas No.22 Tahun 2006
tentang standar Isi Pendidikan Nasional, ruang lingkup
pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek-aspek
sebagai berikut:
 Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi hidup rukun dalam
perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa
Indonesia, sumpah pemuda,keutuhan NKRI, partisipasi pembelaan
Negara, sikap positif dalam NKRI, keterbukaan dan jaminan
keadilan.
 Norma, hukum dan peraturan, meliputi : tatatertib dalam keluarga,
tata tertibdi sekolah, normayang berlaku dalam masyrakat,
peraturan-peraturan daerah, system hokum dan peradilan nasional,
hukum dan peradilan internasonal.
 Hak asasi manusia meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan
kewajiban anggota masyrakat, instrument nasioanal dan
internasional HAM, pemajuan penghormatan dan perlingdungan
HAM.
 Kebutuhan warga Negara, meliputi: hidup gotong royong, harga diri
sebgai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan
mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama,prestasi
diri persamaan kedudukan warga Negara.

12.  Konsitusi Negara meliputi: Proklamasi kemerdekaan
dan konsitusi pertama, konsitusi- konsitusi yang
pernah berlaku di Indonesia, hubungan dasar
Negara dengan konsitusi.
 Kekuasan dan politik : pemerintah desa dan
kecamatan, pemuda dan otonomi, demokrasi dan
system politik,pemerintah pusat, 19 budaya politik,
budaya demokrasi majumasyarakat madani, system
pemerintahan, pres dalam masyarakat demokrasi.
 Pancasila, meliputi kedudukan Pancasila sebagai
dasar dan ideolog1 Negara.
 Globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri
Indonesia diera globalisasi, dampak globalisasi,
hubungan internasional dan organisasi internasional

13.  Meski demikian, Pendidikan Kewarganegaraan
paradigma baru harus mendasar pada standar
kelayakan materi yang bersifat universal, yang
core atau intinya relevan dan tidak bertentangan
dengan sistem demokrasi.

14. SEKIAN
DAN
TERIMAKASIH