Pengadaan Barang dan Jada Desa
•Descargar como PPT, PDF•
10 recomendaciones•2,822 vistas
Peraturan ini mengatur tentang pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Pengadaan dilakukan melalui metode swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat atau melalui penyedia jasa. Cara pengadaannya disesuaikan dengan nilai anggaran, di bawah Rp10 juta tidak perlu penawaran tertulis, Rp10-50 juta meminta 1 penawaran tertulis, R
Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Destacado
Destacado (20)
Similar a Pengadaan Barang dan Jada Desa
Similar a Pengadaan Barang dan Jada Desa (20)
Más de Formasi Org
Más de Formasi Org (20)
Último
Último (13)
Pengadaan Barang dan Jada Desa
- 1. PENGADAAN BARANG DAN JASA
- 2. PENGADAAN BARANG DAN JASA Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang Perubahan Ke 4 Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / Institusi lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh Barang/Jasa
- 3. PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
- 4. PERPRES 54 TAHUN 2010 BESERTA PERUBAHANNYA JASA KOSULTANSI NILAI S.D 50 JUTA = PENGADAAN LANGSUNG (PL), DIATAS 50 JUTA DILELANG. PENGADAAN BARANG/JASA KOSNTRUKSI/JASA LAINNYA NILAI S.D 200 JUTA = PENGADAAN LANGSUNG (PL), DIATAS 200 JUTA DILELANG. PELELANGAN SECARA ELEKTRONIK MELALUI lpse.kebumenkab.go.id.
- 5. Peraturan Bupati No.52 Tahun 2014 Peraturan Bupati No.73 Tahun 2015 Tentang “Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”
- 6. Latar Belakang Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 jo. Perka LKPP No. 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Pasal. 1. (1) “Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur oleh Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP ini, dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat”
- 7. Maksud & Tujuan Maksud Tujuan “menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pengadaan barang/jasa. “agar dalam pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip- prinsip pengadaan barang/jasa. Pasal.2
- 8. Prinsip & Etika Pengadaan Efisien Efektif Transparan Pemberdayaan Masyarakat Gotong royong Akuntabel 1 2 3 4 5 6 Bertanggung jawab Mencegah Kebocoran dan Pemborosan Patuh terhadap ketentuan Perundang undangan 1 2 3 PRINSIP Pasal.3
- 9. Cara Pengadaan Barang/Jasa • Memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat; • Dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memperluas kesempatan kerja; • Pemberdayaan masyarakat setempat apabila tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu Pinsip “SWAKELOLA” Pasal.4
- 10. Organisasi PBJ di Desa Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan dengan cara swakelola Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa
- 11. Perencanaan Swakelola Jadwal pelaksanaan pekerjaan; Rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan; Gambar rencana kerja untuk pekerjaan Konstruksi; Spesifikasi teknis apabila diperlukan; Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/ RAB) Pasal.5(3
- 12. Rencana Pelaksanaan Pengadaan B/J oleh TPK Spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan. Penyusunan RAB dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan Rencana Anggaran Biaya/RAB berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat Khusus untuk pekerjaan konstruksi disertai gambar rencana kerja Pasal.7
- 13. ≤ 10 juta ≤ 10 juta TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa Pembelian dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TPK dan tanpa penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa Penyedia barang memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah
- 14. 10 juta s/d 50 juta 4 5 TPK melakukan negosiasi atau tawar menawar dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian atau kuitansi untuk dan atas nama TPK 1 2 TPK membeli barang/jasa kepada 1 (satu) penyedia barang/jasa Pembelian dilakukan TPK dg cara meminta penawaran tertulis dari penyedia barang/jasa dg di lampiri daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) 3 Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yg berisi daftar barang/jasa (rincian barang/jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume dan satuan) dan harga
- 15. 50 juta s/d 200 juta Mengundang dan meminta 2 penawaran secara tertulis dari 2 penyedia barang / jasa yg berbeda 1 Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/ jasa TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang memasukkan penawaran 2 3 Hasil Penilaian TPK Pasal.7(4
- 16. > 200 juta 1 Mengundang dan meminta 3 penawaran secara tertulis dari 3 penyedia barang / jasa yg berbeda 2 Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/ jasa 3 TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/jasa yang memasukkan penawaran Pasal.7(5
- 17. Penyedia Jasa Penawaran Bukti Transaksi < 10 juta 1 Tidak tertulis Kwitansi/Nota 10 - 50 juta 1 Ada Tertulis Kwitansi/Nota 50 – 200 juta 2 Ada Tertulis Surat Perjanjian > 200 juta 3 Ada Tertulis Surat Perjanjian
- 18. Isi Surat Perjanjian 1. tanggal dan tempat dibuatnya perjanjian; 2. ruang lingkup pekerjaan; 3. nilai pekerjaan; 4. hak dan kewajiban para pihak; 5. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; 6. ketentuan keadaan kahar; dan 7. sanksi.
- 19. Perubahan Pekerjaan 1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan; 2. mengurangi jenis pekerjaan; 3. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau 4. melaksanakan pekerjaan tambah. 1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan; 2. mengurangi jenis pekerjaan; 3. mengubah spesifikasi teknis; dan/atau 4. melaksanakan pekerjaan tambah.
- 20. Pembayaran 1 2 3 setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa TPHP meneliti dan menilai hasil pengadaan barang/jasa 4 TPHP menyampaikan hasil penelitian dan penilaian Dengan Berita Acara Penelitian Hasil pekerjaan
- 21. Pelaporan & Serah terima Menyampaika n laporan kepada Kepala Desa TPK Menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
- 22. Pengawasan Pelaksanaan pengadaan barang/jasa diawasi oleh masyarakat setempat Pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa oleh Bupati dilaksanakan oleh Camat Dalam kondisi tertentu pengawasan dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atas perintah Bupati
- 23. TERIMA KASIH
- 24. CATUR WIBOWO BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. KEBUMEN 085323463111