Surat edaran musrenbangdes 2015
•
0 recomendaciones•2,450 vistas
Dokumen tersebut memberikan pedoman teknis pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 2015 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 dan penetapan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pedoman ini disusun sesuai peraturan perundang-undangan terkait perencanaan pembangunan desa dan kelurahan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat.
![perryelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
Desa. RKP Desa paling sedikit berisi uraian: evaluasi pelaksanaa.n
RKP Desa tahun sebelumnya; prioritas program, kegiatan, dan
anggarar Desa yang dikelola oleh Desa; prioritas program,
kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja ."*r.
antar-Desa dan pihak ketiga; rencarra prograrn, kegiatan, dan
anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan
penugasan dari Pemerintah, pemerintah dacrah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota; d,an pelaksana kegiatan Desa
yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur
masyarakat Desa.
Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan
Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 20is untuk penlrusunan
RKP Desa Tahun 2016 dan usuian prioritas program dan Kegiatan
Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2or7, maka perlu
diterbitkan surat Edara' Bupati tentang petunjuk Teknis
Musrenbang Desa/ Kelurahan Tahun 20 1 S.
Petunjuk Teknis Musrenbang desa/kelurahan ini disusun
sebagai pedornan tatacara peiaksanaan musrenbang desa clan
musrenbang kelurahan agar dapat berjalan sesuai harapan yaitu
mengutamakan prinsip-prinsip perencanaan partisipatif, berpihak
qada masyarakat secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan
dokumen Perencanaan pembangunan Desa dan kelurahan yang
berkualitas yang mampu mengatasi permasalahan riil masyarakat
dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat
terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
:
A. DASAR HUKT'Ifi PELAKSANAAN
1. undang-Undang Nomor 2s rahun 2ao4 tentang sistem
Perencanaan pembangunan Nasional;
2- undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang
Perimba'gan Keuangan antara pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah;
3. undang-undang Nomor 12 Tahun 2orr tentang
Pembentukan peraturan perundang_undangan;
1 undang-undang Nomor 6 Tahun zot+ tentang Desa;
5. undang-undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah d;;;r,Peraturan pemerintah pengganti undang-undang NomJr z
Tahun ?o]4 tentang perubahan atai Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2aL4 tentang pemerintahan naeJarr
6- Peraturan pemerintah Nomor g9 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekon sen trasi ;
7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 200s tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan pemerintah Nomor T3 Tahun 200s tentang
Kelurahan;
9- Peraflrran pemerintah Nomor Tg Tahun 20os tenta'g
Pedoma:r pembinaan dan pengawasan penyerenggaraan
Pemerintahan Daerah;](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (20)
Destacado
Destacado (13)
Similar a Surat edaran musrenbangdes 2015
Similar a Surat edaran musrenbangdes 2015 (20)
Más de Formasi Org
Más de Formasi Org (20)
Surat edaran musrenbangdes 2015
- 1. Nomor Sifat Lampiran Perihal BUPATI I(EBTIMEN oFo I tbb, 1 Bendel Petunjuk Teknis Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 20 1 s Kebumen, lf Juli 20 15 Kepada: Yth. 1. Camat 2. Kepala Desa/Lurah Di_ Tempat SURAT EDARAN Sebagaimana diamanatkan pada undang Undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang desa dan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa, pemerintah Desa wajib menJrusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja perrrerintah Desa (RI{p Desa) sebagai dokumen perenca'aan pembangunan desa secara partisipatif melalui forum Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dengan melibatkan para pemangku kepentingan sebagai wujud meningkatkan kualitas sistem perencanaal desa yang merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasiona_l. Musrenbang Desa di iaksanakan dalam rangka membahas prior:itas kegiatan pembangunan skala desa berdasarkan perkiraan pendapatan desa ta-lrun 2016 dan membahas prioritas kegiatan pembangunan dari surrber dana Anggara' pendapatan dan Belanja naerar, (APBD) Kabupaten, APBD provinsi dan ApBN Tahun Anggaran 2orr yang akan diusulkan ke Musrenbang Rencana Kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten tingkat Kecamatan tahun 201s. sedangkan pada pemerintahan kelurahan juga diselenggarakan forum musrenbang kelurahan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan berdasarkan- pagu indikatif kelurahan dan membahas prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kelurahan untuk diusulkan ke musrenbang RKPD kabupaten tingkat kecamatan. Berdasarkan pasar rrr peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang*undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa, RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota. selanjutnya pada pasal l itl dijelaskan bahwa RKp Desa, merlrpakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. yang memuat rencana I .l I
- 2. perryelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RKP Desa paling sedikit berisi uraian: evaluasi pelaksanaa.n RKP Desa tahun sebelumnya; prioritas program, kegiatan, dan anggarar Desa yang dikelola oleh Desa; prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja ."*r. antar-Desa dan pihak ketiga; rencarra prograrn, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah dacrah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; d,an pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 20is untuk penlrusunan RKP Desa Tahun 2016 dan usuian prioritas program dan Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2or7, maka perlu diterbitkan surat Edara' Bupati tentang petunjuk Teknis Musrenbang Desa/ Kelurahan Tahun 20 1 S. Petunjuk Teknis Musrenbang desa/kelurahan ini disusun sebagai pedornan tatacara peiaksanaan musrenbang desa clan musrenbang kelurahan agar dapat berjalan sesuai harapan yaitu mengutamakan prinsip-prinsip perencanaan partisipatif, berpihak qada masyarakat secara efektif dan efisien sehingga menghasilkan dokumen Perencanaan pembangunan Desa dan kelurahan yang berkualitas yang mampu mengatasi permasalahan riil masyarakat dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan. : A. DASAR HUKT'Ifi PELAKSANAAN 1. undang-Undang Nomor 2s rahun 2ao4 tentang sistem Perencanaan pembangunan Nasional; 2- undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang Perimba'gan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah; 3. undang-undang Nomor 12 Tahun 2orr tentang Pembentukan peraturan perundang_undangan; 1 undang-undang Nomor 6 Tahun zot+ tentang Desa; 5. undang-undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah d;;;r,Peraturan pemerintah pengganti undang-undang NomJr z Tahun ?o]4 tentang perubahan atai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2aL4 tentang pemerintahan naeJarr 6- Peraturan pemerintah Nomor g9 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekon sen trasi ; 7. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 200s tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan pemerintah Nomor T3 Tahun 200s tentang Kelurahan; 9- Peraflrran pemerintah Nomor Tg Tahun 20os tenta'g Pedoma:r pembinaan dan pengawasan penyerenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3. 10' Peraturan pemerintah Nomor 3g rahun 2oo7 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupatenl Kota; 11. Peraturan pemerintah Nomor B Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara pen5rusunan, pengendalian dan Evaiuasi pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah; 12. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2or4 tentang Peraturan pelaksa'aan undang-undang,-,Nomor 6 Tahun 2ol4 Tentang Desa sebagaimana telah diubah d,engan Peraturan pemerintah N.mor 47 Tahun 2o1s tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 rahui 2014 tentang peraturan peraksanaan undang-undang . Nomor 6 Tahun 2AI4 Tentang Desa; 13. Peraturan pemerintah Nomor 60 rahun 2or4 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belalja Negara, sebagaiman terah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentar:g perrrbahan Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara; 14. Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2or4 tentang Rencana Kerja pemerintah rahun 2ors ,.u"gaima' i";;diubah dengan peraturan presiden Nomor 3 Tahun 201stentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43Tahun 2or4 tentang Rencana Kerja pemerintah Tahun2015; 15. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman pengerolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2oo7 tentang perr-rbahan atas Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 1g Tahurn 2006 tentang pedoman pe'gerolaan Keuangan Daerah; 16.Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor g rahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara pen5rusunan, Pengendalian dan Evaluasi peraksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 111 Tahu n 2ar4 tentang Pedoman Teknis peraturan Di Desa; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahu n 2or4 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa; 19. Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 114 Tahu n 2ar4 tentang pedoman pembangunan Desa; 20' Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah rertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usur dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- 4. B" 21. Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang pedoman Tata Tertib d.an Mekanisme pengambiian Keputusan Musyawarah Desa; 22'Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2ois tentang penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2O15; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor s3 Tahun2004 t*'.1q,, partisipasi Masyarakat daram proses Kebijakan pubiik; 24' Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2Tahun 2OAT tentang pokok_pokok pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun . 2OO7 tentang Sumber pendapatan Desa; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, satuan porisi pamong praja dan Kantor peiayanan Perizinan Terpadu sebagaimana terah diubah beberapa kari, terakhir dengan peratura' Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2or4 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomo r 14 Tahun 2oo8 tentang orgarrisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, satuan poiisi pamong praja dan Kantor ielayanan Perizinan Terpadu; 27 ' Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan pemerintahan Daerah; 28' Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2o rahun 20 12 tentang percepatan penanggulangan Kemiskinan ; 29' Peraturan DaSralr Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun2Ol3 tentang perlindungan Anak; PENGERTIAN 1' Desa adalah desa d.an desa adat atau yang disebut dengan nama lain, seianjutnya disebut Desa "a*"r, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yaxg berwenang untuk mengatur dan mengurLts kepentingan rnasyarakat setempat, berdasarkan asa-r usur dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repubrik Indonesia. 2' Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. 3' Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dim'iki Desa meliputi kewenangan di bidLg - plrry"tenggaraan Pemerintahan l)esa, pelaksanaan p.mbangu,.a' Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hakasal usul dan adat istiadat Desa.
- 5. :rnjr::ig: if rrriia.'*t*: 4. Pemerintatran Desa adaiah penyelenggaraan u.ru,san pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repubrik Indonesia. 5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau dengan nama lain d.ibantu perangkat Desa penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain ada-lah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oieh Bacran permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Musyawarah Perencarraan pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama rain adalah musyawarah antara Badan Permusyawarata' Desa, pemerintah Desa, da' unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk rnenetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggar.an Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran pendapatan dan Belanjal Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersarna Badan permusyawaratan Desa. 10. Pembangunan Desa ad.alah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesej ahteraan masyarakat De sa. ll.Perencanaan pembangunan d,esa adalah proses tahapan kegiata' yang diserenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. 12. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yarrg dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutarnaan perdamaian dan keadilan sosial. 13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adarah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan rneningkatkan pengetahlran, sikap, keterampilan, perilakr.r, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber dava mela-lui penetapan kebijakan, yang disebut sebagai unsur 6. 7. B. 9.
- 6. prograln, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai d.engan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyaratat Desa. 14' Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adarah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 15. Rencana Kerja pemerintah Desa, selanjutnya Desa, adalah penjabaran d.ari RPJM Desa disingkat RKp untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 16. Daftar us'lan RKp Desa ad.atah penjqbaran RpJM Desa yang menjadi bagian dari RKp Desa untuk jangka waktu I (satu) tahun yang akan diusurkan pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah. t7. Musyawarah perenca'aan pembangunan Kerurahan yang selanjutnya disingkat Musrenbang Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif 91eh para pemangku kepentingan di kerurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasaiahan oan p*rat yang akan terkena dampak hasii musyawarah). 18. Musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan adalah fomrn musyawarah pemangl,m kepentingan /stak ehotd.ers) Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja satuan Kerja perangkat Daerah Kabupaten. 19' Pemangku kepentingan adalah pihak yang iangsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau darnpak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DpRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akadernisi, LSM/ormas, tokoh masyara- kat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/ investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupa- ten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan. 20. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik rneng..r"i sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan . mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, peiindungan terhaclap anak, pemberdayaan keruarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginar, pelestarian ringkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
- 7. 6:i;::i:i;(t-=ti?il,#tri:it€Wi 2l.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 22. Anggaran pendapatan dan Beranja Desa yang selanjutnya disingkat ApBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan peraturan Desa_ ,. 23. Dana Desa adarah d.ana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan betanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapa.tan dan belanja daerah kabupaten/kota dan dig,nakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, peraksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adarah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota daram Anggaran Fendapatan dan Beranja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Aiokasi Khusus. 25. Lemba.ga Kemasyarakatan Desa atau disebut den.gan nama iain adalah lembaga yaxg dibentuk oreh masyarakat sesuai - denga'r kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 26. Tim penyusun RKp Desa adarah kerompok masyarakat berjumlah paling sedikit z (tujuh) orang, paring banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri dari berbagai unsur yang dipiiih melalui musyawarah Desa dan bertugas meiaksanakan kegiatan yang berkaitan d.engan pen]'u.sunan RKp Desa. 27. Delegasi Desa/kerurahan adaiah beberapa unsur masyarakat yang dipilih dan ditetapkan meiarui fomrn Musrenbang Desa/ Kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan: C. TUJI'AN 1. Menetapkan RKp Desa untuk tahun 2016 yang akan dilaksanakan desa dan akan dibiayai oleh ApB Desa (khusus desa). 2- Merumuskan prioriras usuran kegiatan pembangunan desa/kelurahan tahun anggaran 2orr yang akan diusulkan ke sKPD melalui Musrenbang Kecamatan Tahun 201s. 3. Memilih dan menetapkan delegasi desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan Tahun 2O1S. D. NARASI]MBER. DAIT PESERTA 1. Narasumber Narasumber adalah pihak_pihak dibutuhkan dalam Musrenbang lain : Kepala Desa/Lurah arau pemberi infonnasi yang desa/Kelurahan antara Perangkat Desa/Aparat
- 8. E. Kel'rahan, Ketrra atau unsur Badan perwakilan Desa, camat atari Aparat Kecamatan, Upr Dinas/Badan, Kepara sekolatr, Fasilitator/Konsurtan program dan lembaga lainyang bekerja di Desa/Kelurahan atau Kecamatan yang bersangkutan. 2. Peserta Peserta Musrenbang Desa/Kelurahan adalah perwak'an komponen masyarakat (individu atau kerompok) yang berada di Desa/Kelurahan, meliputi: Deregasi Dusun, wakil RT/RW, Tokoh Agama, Tokoh ivtasya.Jtat/Adat,'rrr*.r, Perempuan (sekurang-kurangnya 30 persen), unsur masyarakat miskin, Wakil Kelompok Anak, Remaja/Pemuda, organisasi Kemasyarakatan, pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Buruh, Komite sekolah, unsur l'embaga pemberdayaan Masyarakat Desa (seperti BKM, KPMD, KED, dsb), wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan rain-lain sesuai kondisi Desa/Kelurahan. EIAKTU PELAKSANAAIV Musrenbang Desa/Kelurahan dilaksanakan serambat_ lambatnya pada minggu ke-4 buian Agustus Tahun 20 15 dengan jadwal yaxg telah disepakati antara kecamatan dengan Kepala Desa/Lurah. DATA YANG PERLU DISIAPI(AN 1. Desa/Kelurahan a' Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Tim Penyusun RKp Desa/ Kelurahan; b' Identifikasi Daftar Nama caron peserta dan Nara Sumber; c' Hasil evaluasi RKp Desa dan ApB Desa tahun 2015; d' Hasil evaluasi R'JM Desa (untuk desa) dan Pembangunan Jangka Menengah program Penangguiangan Kemiskinan /pJM pronangkis {untukKelurahan); e. Data hasil ana-lisa keadaan darurat/kerawanan antara lain : bencana aram, krisis politik, krisis ekonorni dan/atau keresahan sosial )rang berkepanjangan; f' Data kemiskinan -dan profil Desa/rceiurahan yang terakhir; g. Asumsi pendapatan Desa/Kelurahan tahun 2016. 2. Kecamatan dan atau l(abupaten a' Informasi program-program pembangunan dan perkiraan pendanaan yang masuk ke desa paaa tahun 2016; b' Daftar Rencana Kegiatan pembangunan sKpD tahu'2orz yang dapat diusulkan Desa/Kecamatan dari pagu Indikatif SKpD; c. Informasi prograrn_program lainnya. F.
- 9. i.:aT€gffi G. TAIIAPAN DAN PROSES Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dilakukan melalui tahapan dan proses sebagai berikut : 1. Tahap Persiapan. Persiapan yang harus dilakukan sebelum penyerenggaraan Musrenbang Desa/Kelurahan antara lain : a. Pembentukan Tim penyusun RKp Desa ( untuk Desa),Tim penyelenggara Musrenbang Kerurahan ( untuk Kelurahan) Tim ditetapkan dengan Keputusan Kepara Desa/Lurah. Keanggotaan Tim paling sedikit berjumlah z (tujuh) orang (keanggotaan berjumlah ganjil) dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan kaurn . perempuan paring sedikit 30 0 (tigapuluh persen) dari jumlah tim dengan susunan sebagai berikut : 1) Kepala Desa/Lurah sebagai pembina; 2) sekretaris Desa/sekretaris Lurah sebagai Ketua; 3) Ketua LKMD/LKMK sebagai Sekretaris; dan 4) Anggota yang meliputi: perangkat Desalaparat Kelurahan, LKMD/LKMK, Kacler pemberdayaan Masyarakat Desa/ Keiuraha', d an unsur masyarakat; Ttrgas Tim penyusun RKp Desa antara lain : - 1) melakukan pencermatan rencana pendapatan Asli Desa; 2) melakukan pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan programlkegiatan masuk ke Desa; 3) melakukan pencermatan uia.rg dokumen RPJM Desa; 4) melakukan evaluasi pelaksanaan RKp Desa tahun sebelumnya; s) 6) 8) e) 10) 11) r2l 13) melakukan analisa keadaan damrat; meiakukan pencermatan kesepakatan kerjasama antar.Desa danlatau dengan pihak ketiga; J - menyiapkan kelengkapan muirenbang; men5rusun jadwal kegiatan; men1rusun tata tertib/ ketentuan musrenbang; melakukan identifikasi calon peserta musrenbang; mengumumkan waktu dan tempat penyelenggaraan musrenbang; mengundang peserta dan nara sumber, minima-l 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan musrenbang, dilampiri hasil lokakarya desa; 14) memandu dan mernfasilitasi penyusunan RKp Desa (khusus Desa); 15) memandu dan memfasiiitasi rokakarya/pertemuan/ rapat/dsb dalam rangka pen]rusunan daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan; 7) memandu dan memfasilitasi penyelenggaraan musrenbang;
- 10. 8) pembahasan daftar usuran pelaksana kegiatan pembangunan Desa; 9) pen;rusunan rancangan RKp Desa; 16) penyusunan rancangan daftar usulan RKp Desa; 17) merumuskan hasii musrenbang dalam bentuk Berita Acara dan keiengkapannya; serta 18) mendokumentasikan seluruh proses mulai d.ari persiapan sampai dengan pasca musrenbang. Tugas Tim penyelenggara musrenbang,Kelurahan a'tara lain : 1) melakukan pencermatan Pronankis; ulang terhadap PJM 2) menyiapkan kelengkapan musrenbang; 3) men1rusun jadwal kegiatan; 4) men1rusun tata tertib/ketentuan musrenbang; 5) melakukan identifikasi calon peserla musrenbang; 6) mengumumkan waktu dan tempat penyelenggaraan musrenbang; 7) mengundang peserta dan nara sumber, minimal 3 (tiga) hari sebelum hari pelaksanaan musrenbang, diiampiri hasil musyawarah Kelurahan; 8) memandu dan memfasilitasi lokakaryra/pertemuan/ rapat/dsb dalam rangka penyusunan daftar prioritas kegiatan yang akan diusulkan ke l4usrenbang RKPD Kabupaten di Kecarnatan; 9) memandu dan memfasilitasi musrenbang; penyelenggaraan 10) merumuskan hasil musrenba-ng dalam bentuk Berita Acara dan kelengkapannya; serta 11) mendokumentasikan seluruh proses mulai dari persiapan sampai dengan pasca musrenbang. b.Penyelenggaraan Lnkakarya/Rapat ataupun kegiatan musyawarah lainnya dengan peserta delegasi dusun, perwakilan RT/RW dan unsur masyarakat lain yang dianggap kompeten, serta dapat mengundang nara sumber sesuai kebutuhan dalam rangka rnenyusun dan membahas hal-hal antara lain : 1) pencennatan rencana pendapatan Asli Desa; 2l pencerrnatan pagu indikatif Desa dan perryelarasan program/kegiatan masuk ke Desa; 3) pencefinatan ulang dokumen RPJM Desa; 4) evaluasi pelaksanaan RKp Desa tahun sebelumnya; 5) analisa keadaan darurat; 6) pencermatan kesepakatan keg'asama antar Desa d*l atau dengan pihak ketiga; dan 7l daftff usulan kegiatan pembangunan Desa skara desa untuk tahun 2016 dan pioritas usulan kegiatan pembangunan ke SKPD untuk Tahun 2OIT. Penentuan Daftar prioritas kegiatan pembangunan dilaksanakan melalui diskusi kelompok untuk menentukan urutan prioritas usulan paling banyak 6
- 11. (enam) usulan berdasarka' RpJM Desa yang masihr beriaku dan/atau Draf RPJM Desa V"rrd sud,ah tersusun. c. Pemrioritasan prograrn dan kegiatan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan dirumuskan masyaraka.t Desa yang meliputi: a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Desa; b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; c. pembangunan dan pemeliharaa.n infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; d. pengembangan ekonomi pertanian berskala e. pemanfaatan teknologi tepat guna unhrk pemerintahan produktif; kemajuan ekonomi; pendayagunaan sumber daya alam; pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Desa; peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa; dan i. peningkatan kapasitas masyarakat dan rembaga kemasyarakatan Desa. 2. Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dengan tahapan sebagai berikut : . a. pendaftaran peserta; b- sarnbutan dan paparan Kepala Desa/Lurah tentang prioritas permasalahan dan rencana kebijakan pembangunan; c. paparan camat tentang prioritas permasalahan dan kebijakan pembangunan tingkat kecamatan dan kabupaten; d. Paparan dari sKpD melalui uprD/uFnrB tentang informasi program SKpD; e. paparan Tim tentang Daftar Kegiatan pembangunan skala Desa Tahun 2016 dan Daftar prioritas usulan Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2oll yang akan diusulkan ke sKpD melalui Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan tahun 201s hasil lokakarya desa oleh Ketua Tim. f. Musyawarah dan pembahasan d.aftar kegiatan pembangunan skala desa tahun 2016; g. musyawarah dan pembahasan Daftar prioritas usuian Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2orl yang akan diusuikan ke sKpD melalui Musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan tahun 2015 (maksimal 3 usulan prioritas dengan ketentuan 1 usura' per SKPD) berdasarkan RpJM Desa yang masih berlaku dan merupakan hasii pembahasan lokakarya desa; h. pembahasan dan penyepakatan Rancangan RKp Desa Tahun 2016 untuk ditetapkan menjadi peratLrran Desa f. ct b' h.
- 12. dan penyepakatan Daftar prioritas Usolan Kegiatan Pembarigunan Desa/ Kerurahan Tahun 2orr yang akan diusulkan ke sKpD melalui Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan tahun 201S; i. pemilihan dan penetapan Delegasi Desa/Kelurahan sebanyak 6 (enam) orang dengan unsur perempuan minimal 30 persen; Trgas dari deiegasi desa/kelurahan antara lain : 1) bersama dengan Tim menyempurnakan Ranca'gan RKP Desa sebelum ditand.atangani Kepala Desa (khusus untuk delegasi desa); 2) mengikuti Musrenbang Kecamatan sesuai pilihan bidangnya (Bidang Ekonomi, Pemerintahan, Sosiai dan Budaya serta Pengembangan Infrastruktur Wilayah) ; dengan Bidang Bidang 3) menyampaikan Hasil Musrenbang Kecamatan kepada pemerintahan desa dan masyarakat pada forum-forum musyawarah desa j. penandatanganan Berita Acara oleh peserta Musrenbang yang terdiri dari : Kepala Desa/Lurah, 1 (satu) orang unsur Lembaga lrogalroma, 1 (satu) orang unsur delegasi dusun dan 1 (satu) oran€l unsur Kecamatan. 3. Tahap Pasca Musrenbang Desa. Proses kegiatannya yaitu : a. Rancangan peraturan Desa tentang RKp Desa ditetapkan oleh kepara Desa seterah dibahas dan disepakati bersama Badan permusyawaratan D esa. b. Rancangan peraturan Desa tentang RKp Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama disampaikan oieh pimpinan Badan permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paring lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggJ kesepakatan. c. Rancangan peraturan Desa tentang RKp f)esa wajib ditetapkan oreh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling rambat 1s (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan permusyawaratan Desa. d. Peraturan Desa tentang RKp Desa dinyatakan muiai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan daram Lembaran Desa dan oleh Sekretaris Desa. e' Peraturan Desa tenta'g RI.o Desa yang teiah ditetapkan disampaikan kepada bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat T (tujuh) hari setelah diundangkan.
- 13. :!:(F;ibffir+:;l1$ H. f. Peratrrran Desa tentang RKp Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa. g. Mengikuti forum musrenbang kecamatan agar usula' desa/kelurahannya dapat masuk dalam Rencana Kegiatan pembangunan (RKp) Kecamatan baik yang ' bersumber dari APBD Kabupaten (pagu sKpD), APBD Provinsi, APBN dan sumber dana lain yang tidak mengikat. KELUARAN . ].. Musrenbang desa/keluaran menghasiikan keluaran berupa Berita Acara Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan Tahun 2015 dengan iampiran sebagai berikut : &: Daftar Prioritas Kegiatan pembangunan skala Desa Tahun 2016 (khusus desa); b. Daftar Kegiatan pembangunan Kelurahan berdasarkan Pagu Indikatif Kelurahan sebagaimana Format Renja Kelurahan Tahun 2OIT (khusus kelurahan); c. Da-fta-r Prioritas Kegiatan pembangunan Desa/Keiuraha.n Tahun 2or7 yang akan diusurkan ke sKpD melalui Musrenbang K:camatan Tahun 2015 (maksimal 3 usulan): d. Daftar Prioritas Kegiatan penanggulangan Kemiskinan ska-la Desa Tahun 2016 berdasarkan Daftar Kegiatan Pembangunan skala Desa Tahun 2oL6 (khusus desa); e. Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang daftar nama delegasi desa/kelurahan untuk mengikuti Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan. Jumiah delegasi desa/kelurahan seba,nyak 6 (enam) orang dimana sekurang-kurangnya 30 persen adalah perempuan. Delegasi desa/kelurahan terdiri dari Kepala Desa/Lurah dan Unsur Lembaga/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat/ Masyarakat Miskin yang ada di desa/kerurahan yang hadir dalam Musrenbang desa/ kelurahan; f. Daftar Hadir Musrenbang Desa/kelurahan Tahun 201s; g. Lampiran pendukung lainnya yang berkaitan. PELAPC'RAI{ 1. Pelaporan dari desa ke kecarnatan berupa Berita Acara Hasil Musrenbang desa/kelurahan tahun 2015 beserta lampiran-lampirannya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya disampaikan kepada camat cq Kasi Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 2 (dua) bendel untuk kecamatan dan Bappeda Kabupaten Kebumen paiing lambat 7 hari seterah Musrenbang dilaksanakan. 2. Petraporan kepada Bappeda dikoordinir oreh seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bappeda cq. Bidang penSrusunan darr Penganggaran program paling lambat g september 2015 berupa Berita Acara beserta Lampirannya yang terdiri d.ari: I.
- 14. Tahun 2016 (khusus desa); b. Daftar Kegiatan Pembangunan Kerurahan berdasarkan Pagu Indikatif Kelurahan sebagaimana Format Renja Kelurahan Tahun 20 17(khusus kelurahan); c. Daftar Pnoritas Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2arr yang akan dir_rsulkan ke SKPD melalui Musrenbang Kecamatan Tahun 20l S (maksimal 3 usulan); 3. Peraturan Desa tentang RKp Desa yan"p telah ditetapkan oieh Kepala Desa clilaporkan kepada cama.t dan Bapermades paling lambat Minggu IV bulan septembe. 2015 (khusus desa). J. BIAYA Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan beserta sub kegiatan yang terkait didalamnya dapat dibebankan melalui APB Desa Tahun Anggaran 2o1s untuk desa dan Kegiatan Pembangunan I{elurahan dari APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 20ls yang sesuai, serta sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat. K. PENUTUP Demikian petunjuk teknis Musrenbang Desa/Keiurahan Tahiln 2015, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Para camat untuk segera mengkoordinasikan dan mensosialisasikan kepada pemerintahan Desa/Kerurahan serta membantu memfasilitasi pelaksan?qnnya. TEMBUS^A,N: Disampaikan kepada Yth: 0.'t "P-ry/#$' A'Md'Pd' 1. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen; l€g])f ' .,{?_.ff.*,. ,.' . .wfu(iligupnrl KEBUilrElr, ii ,t ''A vr iiiiil il 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kel>umen; 3, Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen; 4. Inspektuy Kabupaten Kebumen; 5. Kepala Dinas pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen; 6. Kepala Badan pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kebumen; 7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen; 8. Kepala Bagian Administrasi pembangunan Sekretariat f)aerah Kabupaten Kebumen.