Desa Cerdas Indonesia membahas upaya pemerintah untuk membangun desa-desa di Indonesia menjadi lebih cerdas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan e-government. Dokumen ini menjelaskan dasar hukum dan kebijakan pemerintah terkait implementasi e-government, serta inisiatif prioritas seperti e-budgeting dan integrasi sistem elektronik pemerintahan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. Fokus implementasi diarahkan p

1. Desa Cerdas Indonesia
Membangun Indonesia dari Desa yang Proaktif melalui eGovernment

2. Landasan Legal
• UU nomor 8 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
• UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• UU nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
• UU nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
• PP nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerag
• PM Kominfo nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur
pembentukan Dinas Kominfo

3. 3
Berdasarkan agenda pembangunan nasional (Nawacita) 2015-2019, terdapat 10
bidang prioritas untuk implementasi e-Government …
Bidang PrioritasSasaran Pokok Pembangunan Nasional
Kesehatan
Pendidikan
Kependudukan
Kedaulatan Pangan
Maritim & Kelautan
Lapangan Kerja
Kawasan Perbatasan
Tata Kelola Pemerintahan
Pariwisata
Investasi & Perizinan UsahaArahan Strategis Jangka Pendek
Indeks makro
Pembangunan manusia & masyarakat
Pembangunan sektor unggulan
Dimensi Pemerataan
Pembangunan wilayah & antar wilayah
Politik, Hukum, Pertahanan & Keamanan
Meningkatkan transparansi
Berdampak pada masyarakat luas
Meningkatkan efisiensi pemerintahan
Sumber: RPJMN 2015 – 2019 dan hasil workshop Kemkominfo – Kemenpan&RB tanggal 24 November 2015.

4. 4
Acuan Pemerintah dalam penyelenggaraan e-Government
Menghadirkan kembali negara untuk
melindungi dan memberikan rasa aman
1
NAWACITA
Membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
2
Membangun Indonesia dari Pinggiran3
Memperkuat kehadiran negara dalam
melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum
4
Meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia
5
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya
saing di Pasar Internasional
6
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan
menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi
domestik
7
Melakukan revolusi karakter bangsa8
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat
restorasi sosial Indonesia
9Single View of Citizen
Master Data
Integrated & Transparent Citizen-Centric Services
Automation Cloud
Towards Real-Time National Visibility
Analytics
TRISAKTI
• Berdaulat dalam politik
• Berdikari dalam ekonomi
• Berkepribadian dalam
kebudayaan

5. 5
Penggambaran Roadmap e-Government, Program Flagship
dan Elemen-Elemen Pendukung
KEBIJAKANDASAR
Government CIO
dan
Fungsi-Fungsi
Pendukung
K0
1
C01
JARINGAN INTRA PEMERINTAH
SISTEM PENGHUBUNG
LAYANAN PEMERINTAH
PUSAT DATA ELEKTRONIK
TERPADU
I01 I02 I03
Pembangunan Infrastruktur
KEAMANAN INFORMASI S01

6. Birokrasi profesional
(Dynamic Birokrasi) .
Ciri-ciri
1.mengembangkan pendekatan “Open Government Partnership”
2.kinerja birokrasi senantiasa mendasarkan pada keterbukaan
informasi dan partisipasi masyarakat
3.Sistem manajemen SDM birokrasi pada penciptaan inovasi-
inovasi kerja dan
4.layanan berbasis teknologi informasi guna meningkatkan daya
saing negara di kompetisi global.
Strategi Percepatan Smart-Desa melalui eGovernment
Goals of the 1st Five Year Plan
(2010–2014)
Goals of 2nd Five Year
plan (2015–2019)
Goals of 3rd Five Year Plan
(2020– 2024)
WORLD CLASS PUBLIC SERVICE
REGULATION DRIVEN PUBLIC
SERVICE
PERFORMANCE
DRIVEN PUBLIC SERVICE
DYNAMIC PUBLIC SERVICE
Integrasi birokrasi (SOP Terintegrasi), infrastruktur
sharing, applications sharing, SDM Sharing
Birokrasi konvensional
Role Driven Birokrasi /WEBERIAN
Ciri-ciri:
1. Memposisikan diri hanya sebagai regulator (rule
driven),
2. lebih banyak berperan untuk mengatur masyarakat,
3. membatasi ruang partisipasi bagi masyarakat untuk
terlibat dalam proses pengambilan kebijakan,
4. sistem manajemen SDM berbasis pada kolusi dan
nepotisme, serta tidak memiliki standar kinerja.
Birokrasi Reformasi
(Performance Driven Birokrasi)
Curu-ciri:
1.Mmpergunakan paradigma “New Public
Administration”
2.pengelolaan mekanisme kerja dan pengambilan
keputusan banyak mempergunakan pendekatan ilmu
manajemen,
3.senantiasa mendasarkan diri pada tuntutan dan
kebutuhan masyarakat (customer driven) dalam setiap
pengambilan keputusan.
Target RB 9 Tahun agar tercapai dalam 4 tahun
Note:
Presiden berharap target 2024
dapat dicapai pada 2019

7. Direktif Presiden
terkait ePerforma Base
Budgeting

8. Direktif Presiden 2016
Terkait ePlanning - eBudgeting
Presiden
Kemenkeu
Kemendagri
Kemkominfo
Bappenas
LKPP
Kemenpanrb
KSP
BPKP
8
eBudgeting Pusat
eBudgeting Prov/Kab/Kota
eBudgeting Desa
Mengintegrasikan &
Men-delivery melalui TIK
ePlanning Nasional & Daerah
eProcurement Nasional
De-regulasi ePlanning
& eBudgeting
Mengkoordinasikan
Problem Solving lintas sektoral
1. Implementasi ePlanning & eBudgeting Nasional hingga tingkat desa
2. Penggunaan TIK yang terintegrasi menjangkau semua K/L/Pemda/Desa
3. Presiden bisa memonitor perencanaan, serapan hingga kinerja
4. Presiden dapat mengambil policy cepat dalam proses
Pengembang system

9. Integrasi di tingkat Pemda hingga Desa
9
Pasal 120 PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah
(1) dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan kepada
masyarakat, perangkat daerah secara bertahap menerapkan sistem informasi yang
terintegrasi antar kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat dengan
menggunakan infrastruktur dan aplikasi secara berbagi pakai.
(2) penerapan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan
kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika.
Regulasi untuk mengintegrasikan di Tingkat Pusat yang dirasakan belum kuat

10. 10
Inisiatif Prioritas e-Government 2016-2019
Peningkatan Efisiensi Kementerian / Lembaga
E02 e-BUDGETING NASIONAL
Latar Belakang Definisi
Perencanaan dan penganggaran yang baik akan menentukan kualitas
pembangunan nasional. Sebagai upaya memantau implementasi
perencanaan dan APBN/D yang sekaligus pengendalian
penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan
publik yang berkualitas dan tepat sasaran, maka perlu dilakukan
pengelolaan eBudgeting yang baik.
e-Budgeting Nasional merupakan sistem informasi manajemen keuangan
yang diterapkan pada seluruh Badan Pemerintahan. Sistem ini
diselenggarakan untuk mengelola keuangan Pemerintah Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota hingga tingkat Desa.
Pemangku Kepentingan Target Pencapaian
• Kemenkeu (Wali Aplikasi RKA K/L/D, SPAN & SIMAK BMN)*
• Kemendagri (Wali aplikasi Simkeuda & Simkeudes)
• Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (Pembina Desa)
• Bappenas (Wali aplikasi Rencana Kerja)
• BPKP (?)
• LKPP (Wali Aplikasi SPSE)
• Kemkominfo (Penyedia ekosistem TIK & Dashboard)
*) Leading Sector
Target Penyelesaian:
• 2016-2017 : Implementasi di tingkat Pusat, Jawa dan Bali
• 2018 : Implementasi di Sumatra dan Kalimantan
• 2019 : Implementasi di seluruh Indonesia
KPI:
• Integrasi sistem perencanaan Nasional
• Kecepatan proses penyusunan APBDes, APBD dan APBN
• Beroperasinya Dashboard Pengendalian perencanaan dan anggaran
nasional
Ruang Lingkup
• Pengembangan proses bisnis dan tata kelola keuangan nasional
• Pengembangan sistem e-budgeting nasional

11. 11
Pemetaan Aplikasi e-Budgeting saat ini
Kementerian
/Lembaga
• UU No. 17/2003
tentang Keuangan
Negara
• Sistem
Perbendaharaan dan
Anggaran Negara
(SPAN)
• eBudgeting K/L
Kabupaten
/Kota
• UU No. 23/2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
• Sistem Informasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah
(SIPKD)
• Sistem Informasi
Manajemen Daerah
(SIMDA) Keuangan
Desa
• Permendagri No.
113/2004 tentang
Keuangan Desa
• Sistem Informasi
Manajemen
Keuangan Desa
(SIMKEUDES)
• Sistem Informasi
Manajemen Badan
Usaha Milik Desa
(SIMBUMDES)
• Kemenkeu & Swasta
Provinsi
• UU No. 23/2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
• Sistem Informasi
Pengelolaan
Keuangan Daerah
(SIPKD)
• Sistem Informasi
Manajemen Daerah
(SIMDA) Keuangan
• Kemendagri, BPKP &
Swasta/LSM
• Kemendagri, BPKP &
Swasta/LSM
• Kemendagri, BPKP &
Swasta/LSM
e-Budgeting
Landasan
Aplikasi
Pengembang

12. 12
Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran Nasional
Planning Budgeting
Proses
Penggunaan
Anggaran
Monitoring
dan Evaluasi
Pembuatan
Rencana Kerja
Pengadaan
Barang dan
Jasa
Penyusunan
APBN/APBD
Pelaksana • Bappenas • Kemenkeu • LKPP
• Kemenkeu
• Kemendagri
• Presiden / Menteri /
Pejabat setingkat
Menteri
Aplikasi
• Sistem
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Daerah (Mulai
dari
Musrenbangdes)
• Sistem
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
• Sistem
Perbendaharaan
dan Anggaran
Negara (SPAN)
• Sistem Informasi
Rencana Umum
Pengadaan (SIRUP)
• Sistem Pengadaan
Secara Elektronik
(SPSE)
• SPAN & Pushaka
(Nasional)
• SIMDA Keu
(Prov/Kab/Kota)
• Sistem Informasi
Manajemen
Keuangan Desa
(SIMKEUDES) BPKP
• E-Monev
• Dashboard
Nasional
Pusat – Provinsi – Kab/Kota – Kecamatan - Desa

13. Integrasi Sistem
Elektronik
Pemerintahan

14. 14
Rancangan Integrasi ePerforma-Budgeting
Provinsi/
Kabupaten /Kota
Sistem Informasi
PengelolaanKeuangan Daerah
(SIPKD)
Desa
Sistem Informasi Manajemen
Keuangan Desa (SIMKEUDES)
Kementrian / Lembaga
Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (SPAN)
Kemenkominfo
Dashboard Keuangan Nasional
Dukungan Infrastruktur & Teknologi
Jaringan Intra Pemerintah
Keamanan Informasi
Sistem Penghubung
Layanan Pemerintah
Pusat Data Elektronik Terpadu
LKPP
Sistem Informasi Pengadaan
(SIRUP+SPSE)
BAPPENAS
Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Nasional
Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
E-Budgeting
E-PlanningE-Procurement
Mobile apps Web-base apps Desktop apps
Dana USO/APBN

15. 15
Distribusi Sistem Elektronik
PDSI K/L
Diskominfo Kab/Kota
NIX
Diskominfo Prov
SPAN
Pushaka
SIMDA Keu
Prov
SIMDA Keu
Kab/Kota
SIMKEU
Desa
RENJA K/L
RENJA PROV
RENJA
KAB/KOTA
RENJA
BANGDES
SIMRENBANG
NASIONAL
DC NASIONAL
Servers, Storage &
Platform
NNOC & Jaringan
Intra Pemerintah
Security (Inlc.
Govt-CA)
Interop GSB
SIRUP-LPSE

16. Fokus Implementasi
pada Pemberdayaan
Pemerintahan Desa

17. Rujukan utama
UU 6/2014 tentang Desa
• Pasal 86
(1) Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa
yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem
informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
(3) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya
manusia.
(4) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data
Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain
yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan
Perdesaan.
(5) Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh
Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua
pemangku kepentingan.
(6) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan
pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.
Pemerintah Pusat
dan Pemerintah
Daerah perlu proaktif
mendorong
terwujudnya Desa
Cerdas

18. Kebijakan Pemerintah dalam rangka membangun Desa Cerdas
• Penguatan peran sinergi Pemda dan Desa melalui kelembagaan Pemda yang pro Desa (Khususnya Dinas
Kominfo yang wajib memfasilitasi kebutuhan Desa)
• Percepatan penyediaan Desa Online, melalui penyediaan domain desa dan layanan desa berbasis Sistem
Elektronik yang terpadu antar Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga antar Provinsi (Nasional)
• Melaksanakan Business Process Re-engineering terhadap layanan desa dan integrasinya
Kelembagaan
• Penyediaan ekosistem Infrastruktur dan Teknologi bagi penyelenggaraan Desa Cerdas (DC/Hosting, Platform,
software)
• Penyediaan aplikasi Desa Cerdas yang terintegrasi dari mulai tingkat RT/Dusun/RW hingga tingkat pusat
(Nasional)
• Penyediaan perangkat mobile (opsional)
TIK
• Pendampingan melalui Relawan Desa dengan bekerjasama lintas K/L
• Pelatihan bagi aparat Desa dalam pemanfaatan TIK
• Bekerjasama dengan Dunia usaha, akademisi dan komunitas untuk mendorong percepatan terwujudnya
Desa Cerdas
SDM
• Analisa terhadap regulasi existing dan mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk disederhanakan
• Menyusun regulasi yang memperkuat SIstem Transaksi Elektronik di tingkat desa
De-bottlenecking
Regulasi

19. Kendala dan Solusi
Solusi
• Menyediakan perangkat TIK
berbasis Mobile
• Hemat listrik
Tidak harus ditinggal di kantor
• Aparat siap melayani kapan saja
dan di mana saja
Isue Aktual
• Isue ketersediaan listrik
• Isue keamanan fisik perkantoran
• Isue banyaknya masyarakat yang
mengakses layanan di rumah
perangkat (Jam kerja kantor yang
tidak seragam)
Tantangan :
• Infrastruktur berbasis Cloud
• Opsi offline apps bagi daerah yang
terndala internet
• Perlu ada pendampingan untuk
menumbuhkan rasa percaya diri
aparat desa
• Perlu penguatan regulasi yang
memayungi
• Relatif mahalnya perangkat mobile
• Keenganan Aparat Desa untuk
merubah “Budaya Kerja”
Reformasi Birokrasi
Reformasi Pelayanan
Publik “Negara Hadir)

20. Strategi Implementasi
Inventarisasi&Replikasi
Menginventarisasi
success story
apps eGovt di
seluruh Indonesia
Memilih aplikasi
Kustomisasi
aplikasi menjadi
multy-platform
app
PenyiapanEkosistemTIK
Penyiapan
Infrastruktur Govt
Cloud Computing
Penyiapan
teknologi end
user
SDM pendamping
ImplementasieGovtPusat-
daerah
Pemberdayaan
Diskominfo dan
OPD terkait
Pelatihan oleh
pendamping
Monev
Internet Area
Remote Area
Mobile devices
Layanan keliling
Layanan keliling
Loket
Loket
Isue kritikal Daerah dan desa:
• Ketersediaan listrik
• Akses Internet
• Kapasitas SDM
• Jam kerja aparat (Menentukan di mana publik lebih banyak dilayani)
Isue kritikal Pusat:
• Kesiapan infrastruktur TIK Pemerintah secara Nasional
• Bisnis proses lintas K/L/D
• Pembiayaan
• Target waktu
Desa dengan akses internet
Desa Tanpa akses internet
Desa Broadband Terpadu

21. Killer Apps bagi Smart-Desa
ePerformance
Budgeting
ePlanning eBudgeting
eProcurement
(LPSE)
eMonev ePerformance eAudit
eDesaCerdas
eDesa (Aplikasi
layanan publik
desa)
eOffice eAparatur Desa eLapor eNaker SKCK
Nasional
• indonesia.go.id
Provinsi
• layanan.jatengprov.go.id
Kabupaten
• portal.sragenkab
.go.id
Kecamatan
• Kec-sragen.go.id
Desa
• namadesa.desa.id
RW
• mobile
RT
• mobile
Infrastruktur dan aplikasi berbagi pakai

22. Progress
• Pemerintah telah membentuk Team Percepatan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik mlll SK Menteri PAN & RB nomor 290 Tahun 2016
• Team telah merumuskan strategi percepatan implementasi eGovernment pada seluruh
lembaga pemerintah dari pusat hingga tingkat desa, dengan fokus pada:
• Implementasi ”Negara Hadir secara proaktif” dalam Pelayanan Publik
• Implementasi ePerforma Base Budgeting (ePlanning – eBudgeting – eProcurement – eMonev -
eKinerja – eAudit)
• eLapor
• eOffice Nasional
• ePegawai
• Optimalisasi TIK Pemerintah secara terpadu Nasional melalui Government Cloud
Computing
• Kemkominfo telah melakukan inventarisasi aplikasi Desa yang telah digunakan oleh
Pemda dan melakukan review serta pengembangan secara cloud base (Untuk dapat
digunakan bagi seluruh Desa melalui teknologi web, mobile dan Desktop)
• Telah dilakukan uji coba bekerjasama dengan Diskominfo Kab Sragen untuk implementasi
layanan pemerintah melalui Desa

23. Skema Implementasi
Db eAudit
Db eMonev
Db
eProcurement
Db ePlanning
Db eBudgeting
Db Desa
Indonesia.go.id
kem-Lem.go.id
115
Provinsi.go.id
34
Kabkota.go.id
508
Kecamatan.go.id
6.793
Layananpublik.go.id
Desakelurahan.desa.id
79.075
Interkoneksi database – Aplikasi desa
Infrastruktur eGovt
Interelasi data dan informasi
Free hosting
Free web Desa/Kelurahan
Free Apps Desa/kelurahan
Perijinan
Pajak/retribusi
Kependudukan
Ketenagakerjaan, dll
Layanan berbasis Sistem
Elektronik di Tk
Kab/Kota diturunkan ke
tingkat desa.
Negara Hadir
Fokus SI Desa:
- Website Desa
- Aplikasi Desa

24. Langkah2
• Pemda
• Ajukan domain desa.id dan kec-(nama
kecamatan).go.id mll domain.go.id (1)
• Ajukan surat permohonan hosting dan
aplikasi desa dan kecamatan kepada
Direktur eGovernment (2)
• Pemda memberikan pendampingan dan
bantuan perangkat (opsional) kepada
Kecamatan dan Desa (6)
• Kemkominfo
• Instalasi free hosting (3)
• Instalasi free web dan aplikasi desa dan
kecamatan yang diajukan (4)
• Kemkominfo memberikan training of
trainer kepada Pemda (5)
•Implementasi desa Online lebih mudah dan cepat
•Kendala teknis di-handle pusat
•Perangkat Desa lebih fokus kepada memanfaatkan
aplikasi
Efektifitas
•Penghematan biaya belanja, operasional dan
maintenance Desa Online
•Investasi berbasis cloud dilaksanakan pusat
Efisiensi
•Standarisasi data dn informasi nasional
•Integrasi lebih mudah dilaksanakan
Integrasi Data
dan Informasi
•Resiko keamanan informasi dapat diminimalisirKeamanan
Informasi

25. Aplikasi eDesa

26. Dukungan yang diharapkan dari peserta Rapat
• Mendorong percepatan implementasi eGovernment Nasional dan
Smart-Desa
• Dukungan kebijakan dan regulasi
• Dukungan aplikasi dan integrasi Data
• Pembagian peran dalam percepatan implementasi eGovernment
Nasional dan Smart-Desa

27. Implementasi
K/L Sektoral Kemkominfo Pemda Kec/Kel/Desa
Penyedia ekosistem TIK
bagi sektornya
Pengembangan Standar
Bisnis Proses
Penentuan Aplikasi
Generik
Operasional dan
Maintenance (Opsional)
ToT bagi team
Kemkominfo, Pemda dan
Desa
Penyelenggaraan ekosistem TIK
bagi seluruh K/L/D
Manajemen Keamanan
Informasi
Pengembangan aplikasi dan
platform mobile
Operasional & Maintenance
(Opsional)
ToT bagi Pemda & Desa
(opsional)
Pengguna aplikasi
Penyumbang aplikasi
pemda untuk dijadikan
aplikasi generik nasional
Penyedia ekosistem TIK
bagi OPD di lingkungannya
Backup
Operasional &
Maintenance (Opsional)
Pendampingan bagi
Pemerintah Desa
Pengguna aplikasi

28. SMART
KADES
Kepala Desa
merupakan kunci
sukses Smart-Desa

29. Penutup
Diharapkan kerjasama di tingkat pusat akan
mendorong percepatan Implementasi
eGovernment yang terintegrasi secara
nasional.
Terima kasih