2. Pengawasan Lingkungan Hidup
(Pasal 71 – 75)
Menteri
Gubernur
Bupati/Walikota
(sesuai kewenangannya)
• PUU Bidang PPLH
Tingkat
Ketaatan
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
Menetapkan Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup
Pengawasan
dapat mendelegasikan
kewenangannya dalam
melakukan pengawasan
kepada pejabat/instansi teknis
yang bertanggung jawab di
bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
a
b
c
• Izin Lingkungan
1
3. Pemantauan
Meminta Keterangan
Membuat Catatan
Membuat Salinan Dokumen
Memasuki tempat tertentu
Memotret
Membuat rekaman audio visual
Mengambil sampel
Memeriksa peralatan
Memeriksa instalasi/Alat Transportasi
Menghentikan pelanggaran tertentu
Kewenangan
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
(Pasal 74)
18. PENCEMARAN
3 10
4 12
5 15
3 10
4 12
5 15
MI
N
M
A
X
M
IN
M
A
X
MASUK ATAU DIMASUK
KANNYA MAHLUK HI
DUP, ZAT, ENERGI DAN/
ATAU KOMPONEN
LAIN KEDALAM LH OLEH
KGT MANUSIA
SHG MELAMPAUI BMLH
YG TELAH DITETAPKAN
(Pasal 1 ayat (14))
BAKU MUTU
LINGKUNGAN
BM Air imbah
BM emisi
BM Gangguan
BM AIR
BM AIR LAUT
BM UDARA AMBIEN
PP
Pasal 20 ayat (4)
PP Pasal 20 ayat
(3)
SETIAP ORANG DILARANG
MELAKUKAN PENC &
PERUSAKAN
(Psl : 69 ayat (1) a.
Paling lama 3 tahun
dan 3 M (pasal 100
ayat 1)
Apabila sanksi adm tidak
dipatuhi serta
pelanggaran lebih dari
satu kali Pasal 100
ayat (2)
Sengaja
(Psl 98)
Lalai
(psl 99)
BAKU
MUTU
LUKA
MATI
SANKSI DENDA
1 3
2 6
3 9
1 3
2 6
3 9
BAKU
MUTU
LUKA
MATI