SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 38
Descargar para leer sin conexión
Fire Management and
    Community Participation in
PT Wira Karya Sakti Plantation Forest
              in Jambi
                     Slamet Irianto
             Head, Forest Protection Division




 Presented at the APFP, SEA peat Workshop, 27-28 June 2012, Bogor
Outline


 About PT Wira Karya Sakti (WKS)
 Forest site location
 Compliance requirement brief
 Fire management policy & practice in WKS
 Hotspots observation 2010 to 2012
 Concluding remarks
forest sites

  Sumatra Island



       Riau



              Jambi


              South Sumatra


WKS forest
about the company

 PT. Wira Karya Sakti – a plantation forest
  concession license holder (started 1997)
 Total area - 293,812 hectares (gross)
 Planted forest - 174,200 ha (85% of target
  plantable area)
 Pulpwood exclusively supplied to APP Indonesia
  pulp and paper mills
 Achieved Forest Certification, LEI SFM Standard
Challenge/Vulnerability

                     Sumatra Island
1.Plantation forest block
area located adjucent to
community lands

2.140 villages surrounding
forest blocks
                              Riau
3.Customary slash-and-
burn practice in land
preparetion often result to
escaped fires.                       Jambi


                                     South Sumatra
FIRE MANAGEMENT




    Fire Management

Covers prevention, control, post
fire handling, including safety




                                   6
FIRE MANAGEMENT

                Stakeholder Collaboration

COMPANY/                                COMMUNITY
POLICY                                  /MAN
 Strategic                              Culture
 Operational                            Knowledge, etc


                          Fire
                       Management

                                            GOVERNMENT
ENVIRONMENT                                 /REGULATIONS
 Weather                                    UU    41 Forest Law
 Area condition                             UU 32 Env Law
                                                                7
 etc                                        etc
FIRE MANAGEMENT
     Objectives and Targets

 Zero fire
 Comply with laws and regulations with regard to
  forest and land fires
 Organize    Community   Fire   Teams   (Kelompok
  Masyarakat Peduli Api or KMPA)
 Promote sustainable use of non-timber forest
  products as part of the activities in forest &
  fires prevention
 Improve sense of responsibility to all about the
  importance of forest and land fires prevention
  and control                                        8
FIRE MANAGEMENT

A. FIRE PREVENTION
N0      PERATURAN/KEWAJIBAN                           KRITERIA                    PROGRESS

1    Permenhut No. 12/Menhut-II/2009     Menyediakan Peta Kerawanan          OK
     Pasal 5a                            kebakaran

2    Kep.Dirjen PHPA No.                 Mendokumentasikan kejadian dan      OK
     243/Kpts/DJ/1994 Bab III Ayat 1b    luasan kebakaran pada unit
                                         pengendalian terkecil (Distrik)

3    PP. No. 4/2001 Pasal 14 Ayat 2d     Ketersediaan struktur organisasi    OK
                                         Dalkarhutla dan SOP

4    Permenhut No. 12/2009 Pasal 8       Ketersediaan gedung kantor dan      OK
     Ayat 5                              gudang PBK

5    PP No. 4/2001 Pasal 14;             Ketersediaan Menara Api dg jumlah   OK
     Kep.Dirjen PHPA No.                 sejauh jarak pandang
     243/Kpts/DJ/1994 Bab II
6                                        Menyediakan personil/Fire Marshal   Dilaksanakan dg
     Kep.Dirjen PHPA No.                 (1 petugas : 1.000 – 2.000 ha)       TIM-20
     243/Kpts/DJ/1994 Bab IV Ayat 1.b.                                       Saat giat
                                                                              penanggulangan
                                                                              akan melebihi dari
                                                                              yg ditetapkan
FIRE MANAGEMENT
A. FIRE PREVENTION
N0   PERATURAN/KEWAJIBAN                        KRITERIA                   PROGRESS
7    PP No. 4/2001 Pasal 14;          Kewajiban melengkapi sarana        OK, utk Perlatan
     Permenhut No. 12/2009 Pasal 11   prasarana kebakaran hutan untuk     manual, Mekanis,
                                                                          logistik,, Medis dan
                                      setiap regu pemadam                 transfortasi,
                                                                         Untuk SAR, belum
                                                                          lengkap
8    Permenhut No. 12/2009 Bab V      Kewajiban membuat administrasi     OK, Dokumentasi
     Pasal 39                         pelaporan                          kegiatan, surat menyurat,
                                                                         personal dll.
9    PP No. 4/2001 Pasal 14           Kewajiban melaksanakan             OK, Monitoring hotspot,
                                      monitoring dan deteksi dini        Fire Danger Index (FDI),
                                                                         Penggunaan Menara Api,
                                                                         Patroli, Verifikasi
                                                                         informasi kejadian


10   UU 32/2009 Pasal 69              Kewajiban menerapkan model         OK, dengan membuat
                                      penyiapan lahan tanpa bakar        SOP dan WI
                                      (PLTB)
11   Kep.Dirjen PHPA                  Kewajiban menyediakan alat bantu   OK
     No. 243/Kpts/DJ/1994 Bab III     penyuluhan, alat peraga, poster,
     Ayat 1g dan 3                    spanduk, rambu-rambu peringatan
                                      dini, dll.
FIRE MANAGEMENT
A. FIRE PREVENTION

 N0         PERATURAN/KEWAJIBAN                                  KRITERIA
12     PP No. 4/2001 Pasal 14 Ayat 2 dan          Kewajiban penanggung jawab usaha
       P.12/Menhut-II/2009 Pasal 36               melaksanakan pelatihan Dalkarhutla secara
       Ayat 2                                     berkala

13     P.12/Menhut-II/2009 Pasal 12f              Pencegahan kebakaran hutan meliputi
                                                  pembuatan sekat bakar


14     Kep.Dirjen PHPA No. 243/Kpts/DJ/1994 Bab   Koordinasi dengan instansi yang berwenang
       III Ayat 1i


15     P.12/Menhut-II/2009 Bab VI                 Pemegang HPHTI dan Pemegang izin
       Pasal 40 Ayat 4                            Pengguna Hutan lainnya wajib
                                                  mengalokasikan dana Dalkarhut di wilayah
                                                  kerjanya.
FIRE MANAGEMENT
B. FOREST FIRE CONTROL

N0 PERATURAN/KEWAJIBAN                   KRITERIA
1   P.12/Menhut-II/2009 Pasal 16         Pemadaman awal (mandiri) dilakukan saat ditemukan titik
    Ayat 1                               api.

                                         Pemadaman lanjutan (sedang) dilakukan saat pemadaman
                                         awal tidak dapat dipadamkan


                                         Pemadaman gabungan dilakukan dalam rangka
                                         pemadaman yang berada pada daops setempat dan atau
                                         regu dari Daops lain dan atau instansi lain yang terkai
                                                     t
2   Permen-LH No. 10 Tahun 2010 Bab IV   1.   Penanggungjawab usaha wajib memiliki peralatan
    Pasal 9 Ayat 2b:                          pemantau ISPU
                                         2.   Data ISPU menjadi instrumen dalam pengamatan
                                              lapangan oleh pemerintah
FIRE MANAGEMENT
B. FOREST FIRE CONTROL

N0   PERATURAN/KEW           KRITERIA                   PELAKSANAAN
     AJIBAN
3    Permenhut No. 12/2009   Kewajiban membuat tertib   OK, antara lain :
     Bab V Pasal 39          administrasi pelaporan
                                                        1. Foto rona awal & penyebaran
                                                           kebakaran
                                                        2. Foto kegiatan operasional
                                                           pemadaman
                                                        3. Foto keterlibatan pihak eksternal

                                                        4. Berita Acara Kejadian dan laporan

                                                        5. Laporan Dalkarhutla ke instansi
                                                           terkait
                                                        Telah dilaksanakan laporan Dwi
                                                           Mingguan, Bulanan dan Tahunan
FIRE MANAGEMENT

C. POST FIRE HANDLING

N0   PERATURAN/K            KRITERIA                         PROGRESS
      EWAJIBAN
1    P.12/Menhut-      Penanganan pasca     OK dengan cara :
     II/2009 Bab III   kebakaran hutan      pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket);,
                                            monitoring dan evaluasi; rehabilitasi; dan penegakan
     Pasal 18          dilakukan melalui.
                                            hukum

                                            1.   Identifikasi pelaku pembakaran

                                            2.   Identifikasi faktor penyebab kebakaran

                                            3.   Identifikasi saksi-saksi

                                            4.   Penghitungan luas areal kebakaran

                                            5.   Penilaian kerugian
FIRE MANAGEMENT




        How Fire Management is
            Implemented in
       PT Wira Karya Sakti Forest
           Concession Area?




                                15
A. Strategic Policy
1. Implemented a strict no-burn practice in land preparation
   (Persiapan Lahan Tanpa Bakar or PLTB)
2. Implemented a Water Management System and Procedure in
   peatland
3. Organized Fire Fighting Unit and Hotspot Monitoring Team
4. Developed Standard Operating Procedures and Work
   Instructions
5. Collaborations and partnerships with key stakeholders
6. Sustained information dissemination or sosialisasi to all
   stakeholders to increase awareness about forest and land fires
7. Support sustainable use of non-timber forest products as
   valuable livelihood source , thus, reducing forest encroachments
   and slash-and-burn farming practices.

                                                                      16
FIRE MANAGEMENT

 B. Operational Actions
a. Human Resources
  •   Organize a Core 20-men Special Firefighting and Safety Unit in each
      District (a district covers about 30,000 ha)
  •   Enhance capability of Team-20 thru periodic in-house and external training
  •   Conduct simulation drills to test readiness of the Core Teams
  •   Involving local communities in fire prevention and control activities through
      organizing community groups or Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA)


b. Equipment and Other Facilities

  • Provide sufficient equipment and infrastructures needed

  • Maintain equipment and other facilities in ready-to-use condition


                                                                                      17
FIRE MANAGEMENT

  B. Operational actions …
c. Monitoring
  •       Identify and map High Fire Risk areas
  •       Establish Fire Danger Rating Index
  •       Field inspections/investigations: Land and aerial patrols, detection from
          fire observation towers, satellite monitoring information

d. Campaign
      •   Apel siaga , exhibitions, and through direct or indirect extension activities

e. Other activities
      • Collaboration in CSR activities (e.g. sustainable use of non-timber forest
        products)
      • Work with LP3I and collaborate with other stakeholders in forest fire
        prevention and control
      • Establish Fire Outposts (Posko), reporting to authorities
                                                                                          18
Standard Operating Procedures & Work
Instructions
SOP
  FPD/OP/05 : Emergency Preparedness and Respon in Case Of Fire

Work Instructions
1. FS/WI/1-03    : Portable Fire Pump
2. FS/WI/1-04    : Fire Truck
3. FS/WI/1-05    : Alat Pemadam Api Ringan
4. FS/WI/1-06    : Peralatan Manual
5. FS/WI/1-07    : Teropong
6. FS/WI/1-11    : Pembuatan Peta Kerawanan Kebakaran
7. FS/WI/!-12    : Pemantauan Hotspot
8. FS/WI/1-16    : Penanggulangan kebakaran kecil
9. FS/WI/1-17    : Penanggulangn kebakaran sedang dan besar
10. FS/WI/1-18   : Rambu-rambu bahaya kebakaran
11. FS/WI/1-21   : Sekat Bakar
12. FS/WI/1-22   : Pemabakaran balik
13. FS/WI/1-23   : Persiapan pemadaman
14. FS/WI/1-27   : Fire Danger Indeks
15.FS/WI/1-29    : Monitoring Sumur Minyak dan Gas
16.FS/WI/1-30    : Pembentukan KMPA
Peatland Management Practices
                           Land preparation and water
                           management practices an integral
                           part of fire management




        Kanal Primer
125 m



125 m


125 m



125 m



        Kanal Primer
                                                              20
Masyarakat Peduli Api (KMPA)
Kelompok Masyarakat Peduli Api adalah organisasi
      yang terbentuk di masyarakat dengan tujuan
    untuK mencegah dan memadamkan kebakaran
                serta berperan sebagai fire agent.

       Pembentukan organisasi ini difasilitasi oleh
    PT.WKS, mendapatkan pengesahan dari desa,
     kecamatan dan Dinas Kehutanan Kabupaten.

        Jumlah Anggota 10 - 20 orang masyarakat

                   Dilatih dan dibina oleh PT.WKS

    Diberi bantuan peralatan pemadam kebakaran
berupa peralatan manual dan low presure portable
                                       fire pump
FIRE MANAGEMENT

      ORGANISATION STRUCTURE

               FOD




MCP            FPD               DISTRIK




MCP     A/P    F/S   CSR   CSH         CPH
FIRE MANAGEMENT
      FOREST PROTECTION ORGANISATION STRUCTURE

                                       Penanggung Jawab Umum
                                               ( FOD )                                  LPPPI

       Badan Koordinasi                Penanggung Jawab Harian
(ACC,TSD,ENV,FAD,FPD,PMD,PR )               ( FPD – FS )


                                        Penanggung Jawab Lap.
                                          ( District Manager )


                                           Pelaksana Harian
                                         (Seksi RPC di Distrik )




                         Komandan                 Peralatan        Konsumsi/   Tenaga   Transport/
                                                                                                     Komunikasi
                         Pemadam                    PBK             Logistik    Kerja   Alat Berat



         RPK.            RPK.                   RPK
       Langsung         Tak Langsung           Mop-Up

  Mekanis   Manual     Sekat           Bakar
                       Bakar           Balik
CORE TEAM-20 STRUCTURE                                                     DM


                                                                    Seksi   Seksi   Seksi    Seksi

                               TIM-20
                                                                            Karyawan yang telah
                                                                            ditunjuk sesuai
                                                                            kebutuhan lepas dari
          Penanggulangan Kebakaran               Pencegahan Kebakaran       seksi dan bergabung di
                                                                            Team 20 s/d kondisi
                                                                            dinyatakan aman oleh
                                                Tenaga                      Distrik Manager
                    Komandan Pemadam              Inti
                                               Pemadm          1.    Peningkatan Patroli
                                                               2.    Pemasangan Rambu/Slogan
                           RPK.                                3.    Latihan Penangulangan
   RPK. Langsung                           RPK .Mop-Up
                       Tak Langsung
                                                               4.    Penyuluhan
                                                               5.    Perawatan Peralatan
                       Sekat      Bakar
Mekanis    Manual
                       Bakar       Balik
                                                               6.    Dll.
FIRE MANAGEMENT

                           Informasi
INFORMATION             Keadaan Darurat

FLOW
                           IP Phone
                                                 District Manager
                          Base Camp




          Hari Libur             Jam Kerja   Setelah Jam Kerja


   Piket Emergency      Kepala Seksi FS
                                                    Security Pos 17
          FS



   Piket Kepala Seksi
      Kantor Besar
                        FPD Manager


                                                    Badan Koordinasi
   Piket Kepala Dept                                        &
                             FOD
      Kantor Besar                                  Piket Kantor Jambi
Hotspot observations
               Jambi Province                       WKS Area
Month
              2010   2011   2012                2010  2011   2012
 Jan             2     27     69                   2     0      0
 Feb             3     58      6                   0     1      0
 Mar             0     15    103                   0     0      5
 Apr             3     80    112                   0     0      4
May             34    105      8                   0     2      2
 Jun             5     45     29                   0     0      0
 Jul            23    131                          3     4
 Aug            47    371                          0    26
 Sep             0    652                          0    30
 Oct           212     39                          0     0
 Nov            12     85                          1     0
 Dec            25      6                          2     0
Total          366 1,614     327                   8    63     11
 Source:
 (1)Dinas Kehutanan, Jambi Province
 (2)PMD/FPD, WKS based on NOAA 018, Singapore
WINNER OF THE AWARDS
AREA 2012

Category of Sosial Empowerment




     Case Study on CSR Program
   Managed by PT Wirakarya Sakti -
               Jambi
FIRE MANAGEMENT
                       SOSIALISASI DENGAN BANNER



      MEMBAKAR HUTAN ADALAH PERBUATAN
            MELANGGAR HUKUM
                                                                    Setiap orang berkewajiban mencegah
         UNDANG-UNDANG RI NO.41 /1999                               terjadinya kerusakan dan atau pencemaran
                  TENTANG
                 KEHUTANAN                                          lingkungan hidup yang berkaitan dengan
                                                                    kebakaran lahan dan hutan
                         BAB V
                   PENGELOLAAN HUTAN

                                                                        HANYA ANDA YANG
                                                                                  DAPAT
                                                                    MENCEGAH TERJADINYA
                                                                             KEBAKARAN
                                                                        LAHAN DAN HUTAN

  Pasal 50 :
  Ayat (3) Setiap orang dilarang:                                       JANGAN WARISKAN
  d. Membakar hutan
                              BAB XIV                               BENCANA KEPADA ANAK
                       KETENTUAN PIDANA                                        CUCU KITA
 Pasal 78 :
 Ayat (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan
 sebagaimana di maksud dalam pasal 50 ayat (30) huruf d, diancam
 pidana penjara paling lama15 (lima belas) tahun dan denda paling
 banyak Rp 5.000.000.000,00(Lima milyar rupiah)

 Ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan
 sebagaimana di maksud dalam pasal 50 ayat (30) huruf d, diancam
 pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
 banyak Rp 1.500.000.000,00(Satu milyar lima ratus juta rupiah)
FIRE MANAGEMENT


SOSIALISASI/KAMPANYE



                                      Stiker
           Buku thematik (belakang)




                   Buku
                   thematik(depan)
 Leaflet
TRAINING UNTUK KPMA

                      1.   Pengoperasian alat PBK
                      2.   Penyuluhan bahaya kebakaran
                      3.   Pembentukan Masyarakat Peduli Api
Hutan Sebagai Cadangan Pangan (HCP )

HHBK UNTUK PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
PELATIHAN UNTUK KARYAWAN PERUSAHAAN BARU




                         Pelatihan Pengendalian bahaya
                        kebakaran kepada karyawan baru




                                                         32
Penyuluhan langsung dan tidak langsung kepada para
pelajar di desa sekitar konsesi




                                                     33
CSR DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN




                                         34
SOSIALISASI PARA PIHAK




                         35
PELATIHAN KMPA




                 36
UPAYA KMPA UNTUK HUTAN
( Perikanan sungai, Pengolahan tanah tanpa Bakar/TOT )
terima kasih



Fire prevention and control
activities are integrated in PT
Wira Karya Sakti Sustainable
Forest Management

Más contenido relacionado

Más de GlobalEnvironmentCentre

From carbon source to carbon sink: Large-scale rehabilitation of severely deg...
From carbon source to carbon sink: Large-scale rehabilitation of severely deg...From carbon source to carbon sink: Large-scale rehabilitation of severely deg...
From carbon source to carbon sink: Large-scale rehabilitation of severely deg...GlobalEnvironmentCentre
 
Paper 14 bogor peatlands presentation v2 16 june 12 e c hai
Paper 14 bogor peatlands presentation v2 16 june 12 e c haiPaper 14 bogor peatlands presentation v2 16 june 12 e c hai
Paper 14 bogor peatlands presentation v2 16 june 12 e c haiGlobalEnvironmentCentre
 
Policy on Protection and Management of Peatland Ecosystem in Indonesia
Policy on Protection and Management of Peatland Ecosystem in IndonesiaPolicy on Protection and Management of Peatland Ecosystem in Indonesia
Policy on Protection and Management of Peatland Ecosystem in IndonesiaGlobalEnvironmentCentre
 
Sustainable Forestry And Reduced Impact Logging Practices of Peat Swamp Fores...
Sustainable Forestry And Reduced Impact Logging Practices of Peat Swamp Fores...Sustainable Forestry And Reduced Impact Logging Practices of Peat Swamp Fores...
Sustainable Forestry And Reduced Impact Logging Practices of Peat Swamp Fores...GlobalEnvironmentCentre
 
Giam Siak Kecil and Bukit Batu Biosphere Reserve: A public-private sector ini...
Giam Siak Kecil and Bukit Batu Biosphere Reserve: A public-private sector ini...Giam Siak Kecil and Bukit Batu Biosphere Reserve: A public-private sector ini...
Giam Siak Kecil and Bukit Batu Biosphere Reserve: A public-private sector ini...GlobalEnvironmentCentre
 
Development Of Silvicultural Techniques For Native Tree Species of Peat Swamp...
Development Of Silvicultural Techniques For Native Tree Species of Peat Swamp...Development Of Silvicultural Techniques For Native Tree Species of Peat Swamp...
Development Of Silvicultural Techniques For Native Tree Species of Peat Swamp...GlobalEnvironmentCentre
 
Conservation and sustainable use of Melaleuca forests on peatlands and marsh ...
Conservation and sustainable use of Melaleuca forests on peatlands and marsh ...Conservation and sustainable use of Melaleuca forests on peatlands and marsh ...
Conservation and sustainable use of Melaleuca forests on peatlands and marsh ...GlobalEnvironmentCentre
 
Responsibly Managed Plantations On Peatland – A Positive Story
Responsibly Managed Plantations On Peatland – A Positive StoryResponsibly Managed Plantations On Peatland – A Positive Story
Responsibly Managed Plantations On Peatland – A Positive StoryGlobalEnvironmentCentre
 
Peatland Development Challenges – A Case Study from Kampar Peninsula, Riau, I...
Peatland Development Challenges – A Case Study from Kampar Peninsula, Riau, I...Peatland Development Challenges – A Case Study from Kampar Peninsula, Riau, I...
Peatland Development Challenges – A Case Study from Kampar Peninsula, Riau, I...GlobalEnvironmentCentre
 
Carbon budget in A. crassicarpa pulpwood plantations in peatland
Carbon budget in A. crassicarpa pulpwood plantations in peatland Carbon budget in A. crassicarpa pulpwood plantations in peatland
Carbon budget in A. crassicarpa pulpwood plantations in peatland GlobalEnvironmentCentre
 
Assessing the Success of Tropical Peatlands Restoration: A Review
Assessing the Success of Tropical Peatlands Restoration: A ReviewAssessing the Success of Tropical Peatlands Restoration: A Review
Assessing the Success of Tropical Peatlands Restoration: A ReviewGlobalEnvironmentCentre
 
Current policy and status for forestry and plantations on Peatlands in Indonesia
Current policy and status for forestry and plantations on Peatlands in IndonesiaCurrent policy and status for forestry and plantations on Peatlands in Indonesia
Current policy and status for forestry and plantations on Peatlands in IndonesiaGlobalEnvironmentCentre
 
Status and Trends of Peat Swamp Forests in SE Asia
Status and Trends of Peat Swamp Forests in SE AsiaStatus and Trends of Peat Swamp Forests in SE Asia
Status and Trends of Peat Swamp Forests in SE AsiaGlobalEnvironmentCentre
 

Más de GlobalEnvironmentCentre (20)

From carbon source to carbon sink: Large-scale rehabilitation of severely deg...
From carbon source to carbon sink: Large-scale rehabilitation of severely deg...From carbon source to carbon sink: Large-scale rehabilitation of severely deg...
From carbon source to carbon sink: Large-scale rehabilitation of severely deg...
 
Paper 14 bogor peatlands presentation v2 16 june 12 e c hai
Paper 14 bogor peatlands presentation v2 16 june 12 e c haiPaper 14 bogor peatlands presentation v2 16 june 12 e c hai
Paper 14 bogor peatlands presentation v2 16 june 12 e c hai
 
Peatlands rehabilitation
Peatlands rehabilitationPeatlands rehabilitation
Peatlands rehabilitation
 
Paper 17 azian frim
Paper 17 azian frimPaper 17 azian frim
Paper 17 azian frim
 
Policy on Protection and Management of Peatland Ecosystem in Indonesia
Policy on Protection and Management of Peatland Ecosystem in IndonesiaPolicy on Protection and Management of Peatland Ecosystem in Indonesia
Policy on Protection and Management of Peatland Ecosystem in Indonesia
 
Sustainable Forestry And Reduced Impact Logging Practices of Peat Swamp Fores...
Sustainable Forestry And Reduced Impact Logging Practices of Peat Swamp Fores...Sustainable Forestry And Reduced Impact Logging Practices of Peat Swamp Fores...
Sustainable Forestry And Reduced Impact Logging Practices of Peat Swamp Fores...
 
Giam Siak Kecil and Bukit Batu Biosphere Reserve: A public-private sector ini...
Giam Siak Kecil and Bukit Batu Biosphere Reserve: A public-private sector ini...Giam Siak Kecil and Bukit Batu Biosphere Reserve: A public-private sector ini...
Giam Siak Kecil and Bukit Batu Biosphere Reserve: A public-private sector ini...
 
Development Of Silvicultural Techniques For Native Tree Species of Peat Swamp...
Development Of Silvicultural Techniques For Native Tree Species of Peat Swamp...Development Of Silvicultural Techniques For Native Tree Species of Peat Swamp...
Development Of Silvicultural Techniques For Native Tree Species of Peat Swamp...
 
Conservation and sustainable use of Melaleuca forests on peatlands and marsh ...
Conservation and sustainable use of Melaleuca forests on peatlands and marsh ...Conservation and sustainable use of Melaleuca forests on peatlands and marsh ...
Conservation and sustainable use of Melaleuca forests on peatlands and marsh ...
 
Responsibly Managed Plantations On Peatland – A Positive Story
Responsibly Managed Plantations On Peatland – A Positive StoryResponsibly Managed Plantations On Peatland – A Positive Story
Responsibly Managed Plantations On Peatland – A Positive Story
 
Peatland Development Challenges – A Case Study from Kampar Peninsula, Riau, I...
Peatland Development Challenges – A Case Study from Kampar Peninsula, Riau, I...Peatland Development Challenges – A Case Study from Kampar Peninsula, Riau, I...
Peatland Development Challenges – A Case Study from Kampar Peninsula, Riau, I...
 
Carbon budget in A. crassicarpa pulpwood plantations in peatland
Carbon budget in A. crassicarpa pulpwood plantations in peatland Carbon budget in A. crassicarpa pulpwood plantations in peatland
Carbon budget in A. crassicarpa pulpwood plantations in peatland
 
Assessing the Success of Tropical Peatlands Restoration: A Review
Assessing the Success of Tropical Peatlands Restoration: A ReviewAssessing the Success of Tropical Peatlands Restoration: A Review
Assessing the Success of Tropical Peatlands Restoration: A Review
 
Current policy and status for forestry and plantations on Peatlands in Indonesia
Current policy and status for forestry and plantations on Peatlands in IndonesiaCurrent policy and status for forestry and plantations on Peatlands in Indonesia
Current policy and status for forestry and plantations on Peatlands in Indonesia
 
Status and Trends of Peat Swamp Forests in SE Asia
Status and Trends of Peat Swamp Forests in SE AsiaStatus and Trends of Peat Swamp Forests in SE Asia
Status and Trends of Peat Swamp Forests in SE Asia
 
2.imp pahang khali
2.imp pahang khali2.imp pahang khali
2.imp pahang khali
 
1.Introduction to IMP
1.Introduction to IMP 1.Introduction to IMP
1.Introduction to IMP
 
BMP for Farmer Session 1
BMP for Farmer Session 1 BMP for Farmer Session 1
BMP for Farmer Session 1
 
BMP for Community Session 4
BMP for Community Session 4 BMP for Community Session 4
BMP for Community Session 4
 
BMP for Community Session 3
BMP for Community Session 3BMP for Community Session 3
BMP for Community Session 3
 

Último

PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanNiKomangRaiVerawati
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptNabilahKhairunnisa6
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmeunikekambe10
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...jumadsmanesi
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuHANHAN164733
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSyudi_alfian
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptxwongcp2
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptGirl38
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxarnisariningsih98
 

Último (20)

PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
 
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmmaksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
aksi nyata pendidikan inklusif.pelatihan mandiri pmm
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptxMODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
MODUL 2 BAHASA INDONESIA-KELOMPOK 1.pptx
 

Fire Management and Community Participation Approach

  • 1. Fire Management and Community Participation in PT Wira Karya Sakti Plantation Forest in Jambi Slamet Irianto Head, Forest Protection Division Presented at the APFP, SEA peat Workshop, 27-28 June 2012, Bogor
  • 2. Outline  About PT Wira Karya Sakti (WKS)  Forest site location  Compliance requirement brief  Fire management policy & practice in WKS  Hotspots observation 2010 to 2012  Concluding remarks
  • 3. forest sites Sumatra Island Riau Jambi South Sumatra WKS forest
  • 4. about the company  PT. Wira Karya Sakti – a plantation forest concession license holder (started 1997)  Total area - 293,812 hectares (gross)  Planted forest - 174,200 ha (85% of target plantable area)  Pulpwood exclusively supplied to APP Indonesia pulp and paper mills  Achieved Forest Certification, LEI SFM Standard
  • 5. Challenge/Vulnerability Sumatra Island 1.Plantation forest block area located adjucent to community lands 2.140 villages surrounding forest blocks Riau 3.Customary slash-and- burn practice in land preparetion often result to escaped fires. Jambi South Sumatra
  • 6. FIRE MANAGEMENT Fire Management Covers prevention, control, post fire handling, including safety 6
  • 7. FIRE MANAGEMENT Stakeholder Collaboration COMPANY/ COMMUNITY POLICY /MAN  Strategic  Culture  Operational  Knowledge, etc Fire Management GOVERNMENT ENVIRONMENT /REGULATIONS  Weather  UU 41 Forest Law  Area condition  UU 32 Env Law 7  etc  etc
  • 8. FIRE MANAGEMENT Objectives and Targets  Zero fire  Comply with laws and regulations with regard to forest and land fires  Organize Community Fire Teams (Kelompok Masyarakat Peduli Api or KMPA)  Promote sustainable use of non-timber forest products as part of the activities in forest & fires prevention  Improve sense of responsibility to all about the importance of forest and land fires prevention and control 8
  • 9. FIRE MANAGEMENT A. FIRE PREVENTION N0 PERATURAN/KEWAJIBAN KRITERIA PROGRESS 1 Permenhut No. 12/Menhut-II/2009 Menyediakan Peta Kerawanan OK Pasal 5a kebakaran 2 Kep.Dirjen PHPA No. Mendokumentasikan kejadian dan OK 243/Kpts/DJ/1994 Bab III Ayat 1b luasan kebakaran pada unit pengendalian terkecil (Distrik) 3 PP. No. 4/2001 Pasal 14 Ayat 2d Ketersediaan struktur organisasi OK Dalkarhutla dan SOP 4 Permenhut No. 12/2009 Pasal 8 Ketersediaan gedung kantor dan OK Ayat 5 gudang PBK 5 PP No. 4/2001 Pasal 14; Ketersediaan Menara Api dg jumlah OK Kep.Dirjen PHPA No. sejauh jarak pandang 243/Kpts/DJ/1994 Bab II 6 Menyediakan personil/Fire Marshal Dilaksanakan dg Kep.Dirjen PHPA No. (1 petugas : 1.000 – 2.000 ha) TIM-20 243/Kpts/DJ/1994 Bab IV Ayat 1.b. Saat giat penanggulangan akan melebihi dari yg ditetapkan
  • 10. FIRE MANAGEMENT A. FIRE PREVENTION N0 PERATURAN/KEWAJIBAN KRITERIA PROGRESS 7 PP No. 4/2001 Pasal 14; Kewajiban melengkapi sarana OK, utk Perlatan Permenhut No. 12/2009 Pasal 11 prasarana kebakaran hutan untuk manual, Mekanis, logistik,, Medis dan setiap regu pemadam transfortasi, Untuk SAR, belum lengkap 8 Permenhut No. 12/2009 Bab V Kewajiban membuat administrasi OK, Dokumentasi Pasal 39 pelaporan kegiatan, surat menyurat, personal dll. 9 PP No. 4/2001 Pasal 14 Kewajiban melaksanakan OK, Monitoring hotspot, monitoring dan deteksi dini Fire Danger Index (FDI), Penggunaan Menara Api, Patroli, Verifikasi informasi kejadian 10 UU 32/2009 Pasal 69 Kewajiban menerapkan model OK, dengan membuat penyiapan lahan tanpa bakar SOP dan WI (PLTB) 11 Kep.Dirjen PHPA Kewajiban menyediakan alat bantu OK No. 243/Kpts/DJ/1994 Bab III penyuluhan, alat peraga, poster, Ayat 1g dan 3 spanduk, rambu-rambu peringatan dini, dll.
  • 11. FIRE MANAGEMENT A. FIRE PREVENTION N0 PERATURAN/KEWAJIBAN KRITERIA 12 PP No. 4/2001 Pasal 14 Ayat 2 dan Kewajiban penanggung jawab usaha P.12/Menhut-II/2009 Pasal 36 melaksanakan pelatihan Dalkarhutla secara Ayat 2 berkala 13 P.12/Menhut-II/2009 Pasal 12f Pencegahan kebakaran hutan meliputi pembuatan sekat bakar 14 Kep.Dirjen PHPA No. 243/Kpts/DJ/1994 Bab Koordinasi dengan instansi yang berwenang III Ayat 1i 15 P.12/Menhut-II/2009 Bab VI Pemegang HPHTI dan Pemegang izin Pasal 40 Ayat 4 Pengguna Hutan lainnya wajib mengalokasikan dana Dalkarhut di wilayah kerjanya.
  • 12. FIRE MANAGEMENT B. FOREST FIRE CONTROL N0 PERATURAN/KEWAJIBAN KRITERIA 1 P.12/Menhut-II/2009 Pasal 16 Pemadaman awal (mandiri) dilakukan saat ditemukan titik Ayat 1 api. Pemadaman lanjutan (sedang) dilakukan saat pemadaman awal tidak dapat dipadamkan Pemadaman gabungan dilakukan dalam rangka pemadaman yang berada pada daops setempat dan atau regu dari Daops lain dan atau instansi lain yang terkai t 2 Permen-LH No. 10 Tahun 2010 Bab IV 1. Penanggungjawab usaha wajib memiliki peralatan Pasal 9 Ayat 2b: pemantau ISPU 2. Data ISPU menjadi instrumen dalam pengamatan lapangan oleh pemerintah
  • 13. FIRE MANAGEMENT B. FOREST FIRE CONTROL N0 PERATURAN/KEW KRITERIA PELAKSANAAN AJIBAN 3 Permenhut No. 12/2009 Kewajiban membuat tertib OK, antara lain : Bab V Pasal 39 administrasi pelaporan 1. Foto rona awal & penyebaran kebakaran 2. Foto kegiatan operasional pemadaman 3. Foto keterlibatan pihak eksternal 4. Berita Acara Kejadian dan laporan 5. Laporan Dalkarhutla ke instansi terkait Telah dilaksanakan laporan Dwi Mingguan, Bulanan dan Tahunan
  • 14. FIRE MANAGEMENT C. POST FIRE HANDLING N0 PERATURAN/K KRITERIA PROGRESS EWAJIBAN 1 P.12/Menhut- Penanganan pasca OK dengan cara : II/2009 Bab III kebakaran hutan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket);, monitoring dan evaluasi; rehabilitasi; dan penegakan Pasal 18 dilakukan melalui. hukum 1. Identifikasi pelaku pembakaran 2. Identifikasi faktor penyebab kebakaran 3. Identifikasi saksi-saksi 4. Penghitungan luas areal kebakaran 5. Penilaian kerugian
  • 15. FIRE MANAGEMENT How Fire Management is Implemented in PT Wira Karya Sakti Forest Concession Area? 15
  • 16. A. Strategic Policy 1. Implemented a strict no-burn practice in land preparation (Persiapan Lahan Tanpa Bakar or PLTB) 2. Implemented a Water Management System and Procedure in peatland 3. Organized Fire Fighting Unit and Hotspot Monitoring Team 4. Developed Standard Operating Procedures and Work Instructions 5. Collaborations and partnerships with key stakeholders 6. Sustained information dissemination or sosialisasi to all stakeholders to increase awareness about forest and land fires 7. Support sustainable use of non-timber forest products as valuable livelihood source , thus, reducing forest encroachments and slash-and-burn farming practices. 16
  • 17. FIRE MANAGEMENT B. Operational Actions a. Human Resources • Organize a Core 20-men Special Firefighting and Safety Unit in each District (a district covers about 30,000 ha) • Enhance capability of Team-20 thru periodic in-house and external training • Conduct simulation drills to test readiness of the Core Teams • Involving local communities in fire prevention and control activities through organizing community groups or Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA) b. Equipment and Other Facilities • Provide sufficient equipment and infrastructures needed • Maintain equipment and other facilities in ready-to-use condition 17
  • 18. FIRE MANAGEMENT B. Operational actions … c. Monitoring • Identify and map High Fire Risk areas • Establish Fire Danger Rating Index • Field inspections/investigations: Land and aerial patrols, detection from fire observation towers, satellite monitoring information d. Campaign • Apel siaga , exhibitions, and through direct or indirect extension activities e. Other activities • Collaboration in CSR activities (e.g. sustainable use of non-timber forest products) • Work with LP3I and collaborate with other stakeholders in forest fire prevention and control • Establish Fire Outposts (Posko), reporting to authorities 18
  • 19. Standard Operating Procedures & Work Instructions SOP FPD/OP/05 : Emergency Preparedness and Respon in Case Of Fire Work Instructions 1. FS/WI/1-03 : Portable Fire Pump 2. FS/WI/1-04 : Fire Truck 3. FS/WI/1-05 : Alat Pemadam Api Ringan 4. FS/WI/1-06 : Peralatan Manual 5. FS/WI/1-07 : Teropong 6. FS/WI/1-11 : Pembuatan Peta Kerawanan Kebakaran 7. FS/WI/!-12 : Pemantauan Hotspot 8. FS/WI/1-16 : Penanggulangan kebakaran kecil 9. FS/WI/1-17 : Penanggulangn kebakaran sedang dan besar 10. FS/WI/1-18 : Rambu-rambu bahaya kebakaran 11. FS/WI/1-21 : Sekat Bakar 12. FS/WI/1-22 : Pemabakaran balik 13. FS/WI/1-23 : Persiapan pemadaman 14. FS/WI/1-27 : Fire Danger Indeks 15.FS/WI/1-29 : Monitoring Sumur Minyak dan Gas 16.FS/WI/1-30 : Pembentukan KMPA
  • 20. Peatland Management Practices Land preparation and water management practices an integral part of fire management Kanal Primer 125 m 125 m 125 m 125 m Kanal Primer 20
  • 21. Masyarakat Peduli Api (KMPA) Kelompok Masyarakat Peduli Api adalah organisasi yang terbentuk di masyarakat dengan tujuan untuK mencegah dan memadamkan kebakaran serta berperan sebagai fire agent. Pembentukan organisasi ini difasilitasi oleh PT.WKS, mendapatkan pengesahan dari desa, kecamatan dan Dinas Kehutanan Kabupaten. Jumlah Anggota 10 - 20 orang masyarakat Dilatih dan dibina oleh PT.WKS Diberi bantuan peralatan pemadam kebakaran berupa peralatan manual dan low presure portable fire pump
  • 22. FIRE MANAGEMENT ORGANISATION STRUCTURE FOD MCP FPD DISTRIK MCP A/P F/S CSR CSH CPH
  • 23. FIRE MANAGEMENT FOREST PROTECTION ORGANISATION STRUCTURE Penanggung Jawab Umum ( FOD ) LPPPI Badan Koordinasi Penanggung Jawab Harian (ACC,TSD,ENV,FAD,FPD,PMD,PR ) ( FPD – FS ) Penanggung Jawab Lap. ( District Manager ) Pelaksana Harian (Seksi RPC di Distrik ) Komandan Peralatan Konsumsi/ Tenaga Transport/ Komunikasi Pemadam PBK Logistik Kerja Alat Berat RPK. RPK. RPK Langsung Tak Langsung Mop-Up Mekanis Manual Sekat Bakar Bakar Balik
  • 24. CORE TEAM-20 STRUCTURE DM Seksi Seksi Seksi Seksi TIM-20 Karyawan yang telah ditunjuk sesuai kebutuhan lepas dari Penanggulangan Kebakaran Pencegahan Kebakaran seksi dan bergabung di Team 20 s/d kondisi dinyatakan aman oleh Tenaga Distrik Manager Komandan Pemadam Inti Pemadm 1. Peningkatan Patroli 2. Pemasangan Rambu/Slogan RPK. 3. Latihan Penangulangan RPK. Langsung RPK .Mop-Up Tak Langsung 4. Penyuluhan 5. Perawatan Peralatan Sekat Bakar Mekanis Manual Bakar Balik 6. Dll.
  • 25. FIRE MANAGEMENT Informasi INFORMATION Keadaan Darurat FLOW IP Phone District Manager Base Camp Hari Libur Jam Kerja Setelah Jam Kerja Piket Emergency Kepala Seksi FS Security Pos 17 FS Piket Kepala Seksi Kantor Besar FPD Manager Badan Koordinasi Piket Kepala Dept & FOD Kantor Besar Piket Kantor Jambi
  • 26. Hotspot observations Jambi Province WKS Area Month 2010 2011 2012 2010 2011 2012 Jan 2 27 69 2 0 0 Feb 3 58 6 0 1 0 Mar 0 15 103 0 0 5 Apr 3 80 112 0 0 4 May 34 105 8 0 2 2 Jun 5 45 29 0 0 0 Jul 23 131 3 4 Aug 47 371 0 26 Sep 0 652 0 30 Oct 212 39 0 0 Nov 12 85 1 0 Dec 25 6 2 0 Total 366 1,614 327 8 63 11 Source: (1)Dinas Kehutanan, Jambi Province (2)PMD/FPD, WKS based on NOAA 018, Singapore
  • 27. WINNER OF THE AWARDS AREA 2012 Category of Sosial Empowerment Case Study on CSR Program Managed by PT Wirakarya Sakti - Jambi
  • 28. FIRE MANAGEMENT SOSIALISASI DENGAN BANNER MEMBAKAR HUTAN ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM Setiap orang berkewajiban mencegah UNDANG-UNDANG RI NO.41 /1999 terjadinya kerusakan dan atau pencemaran TENTANG KEHUTANAN lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan dan hutan BAB V PENGELOLAAN HUTAN HANYA ANDA YANG DAPAT MENCEGAH TERJADINYA KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN Pasal 50 : Ayat (3) Setiap orang dilarang: JANGAN WARISKAN d. Membakar hutan BAB XIV BENCANA KEPADA ANAK KETENTUAN PIDANA CUCU KITA Pasal 78 : Ayat (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 50 ayat (30) huruf d, diancam pidana penjara paling lama15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00(Lima milyar rupiah) Ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 50 ayat (30) huruf d, diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00(Satu milyar lima ratus juta rupiah)
  • 29. FIRE MANAGEMENT SOSIALISASI/KAMPANYE Stiker Buku thematik (belakang) Buku thematik(depan) Leaflet
  • 30. TRAINING UNTUK KPMA 1. Pengoperasian alat PBK 2. Penyuluhan bahaya kebakaran 3. Pembentukan Masyarakat Peduli Api
  • 31. Hutan Sebagai Cadangan Pangan (HCP ) HHBK UNTUK PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN
  • 32. PELATIHAN UNTUK KARYAWAN PERUSAHAAN BARU Pelatihan Pengendalian bahaya kebakaran kepada karyawan baru 32
  • 33. Penyuluhan langsung dan tidak langsung kepada para pelajar di desa sekitar konsesi 33
  • 34. CSR DALAM PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN 34
  • 37. UPAYA KMPA UNTUK HUTAN ( Perikanan sungai, Pengolahan tanah tanpa Bakar/TOT )
  • 38. terima kasih Fire prevention and control activities are integrated in PT Wira Karya Sakti Sustainable Forest Management